ANA WULANDARI,S.E (Penggugat)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten Kutai Barat Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat Cq Kuasa Pemegang Anggaran sub Dinas Perhubungan Darat Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Tergugat I)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Tergugat II)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten Kutai Barat Cq Dinas Perhubungan Dan Kom Info Kabupaten Kutai Barat

Anggaran sub Dinas Perhubungan Darat Sungai DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jl.

Darat dan Sungai Kab.Kutai Barat,diberi tanda P3;124 Fotokopi Surat dari PT.Pandawa Lima Saksti Perihal penambahan waktupelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Cq Kuasa PenggunaAnggaran Subdin Perhubungan darat dan Sungai kab.Kutai Barat, diberi tandaP4;5 Fotokopi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informataika nomor551/0134/DUKB/IV/2008 tertanggal 28 April 2009, perihal PermohonanPemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada Kepala Inspektorat Wilayah KabupatenKutai Barat, diberi tanda

P5;6 Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaNomor : 551/0142/TUKB/IV/2009 tanggal 30 April 2009 , Bahwa PT.SendawarLima saksti benar telah menyelesaikan Pekerjaan untuk paket PembangunanTerminal Tering (Lanjutan), diberi tanda P6;7 Fotokopi Surat telaaf staaf nomor : 551.22/0111/DUKB/IV/2009 tanggal 8 April2009 dari Kepala SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, perihalAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Perubahan (APBDP) DianasPerhubungan kab.kutai barat

(Lanjutan), diberi tanda T3;Fotokopi AKTE Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT.Pendawa LimaSakti No.5 tertanggal 01 Juni 2005, diberi tanda T4;Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan Komunikasi danInformasi kab.Kutai Barat Nomor 551/0372/DSKB/X/2008 tertanggal 9Oktober 2008 Perihal Monitoring Pekerjaan Pembanguna Terminal Tering(Lanjutan), diberi tanda T5;Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan Komunikasi danInformasi kab.Kutai Barat Nomor 183.111/0271/DSKB/V/2011tertanggal

Kabupaten Kutai Barat Nomor : 067/900/1.07.1.1/II/2008tanggal 12 Maret 2008, maka Majelis dalam pertimbangannya akan melihat danmemperhatikan dari pasalpasal dalam kontrak kerja tersebut yang merupakan perjanjianyang mengikat bagi pembuatnya ;Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut yang mengikatkan diri adalahsdr.Adi Sucipto HS,S.Sos selaku Kuasa anggaran Sub Dinas Perhubungan Darat Sungaidi Dinas Perhubungan Kab.Kutai Barat yang dalam hal mana bertindak untuk dan atasnama Pemerintah Kab.kutai

MUSTAMINsebagai PENGGUGATM E L A W A NKEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. KANTOR PELABUHAN SUNGAI NYAMUKTERGUGAT IPEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN NUNUKANTERGUGAT II

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. KANTORPELABUHAN SUNGAI NYAMUK, beralamat kantor di Jl.Dermaga No. 29. Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik,Kabupaten Nunukan, dalam hal ini diwakili oleh : 1.M. ISRAYADI, SH. MH., Jabatan Kasubdit PengawasanKeselamatan dan PPNS Ditjen Hubla. 2. ANDI KOMO, SH.,Jabatan Pelaksana pada Kantor UPP Sungai Nyamuk. dan3. NURDIANSYAH, SH.

Jabatan Pelaksana pada BagianHukum Sesditjen Hubla, semuanya adalah Pegawai padaKementrian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut yang ditunjuk berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : UK.114/1/1/UPP.SN2011tertanggal 10 Januari 2011, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN Cq. BUPATI KEPALA DAERAHKABUPATEN NUNUKAN, beralamat jalan Ujang DewaSedadap Nunukan, dalam hal ini diwakilioleh : 1. MUHAMMAD AMIN, SH. Jabatan KepalaBagian Hukum. 2. SAMSUL, SH.

Bahwa menindaklanjuti surat dari Plt Kepala KantorWilayah Departemen Perhubungan Propinsi KalimantanTimur tersebut, maka Bupati Nunukan, berdasarkanhasil peninjauan Jlapangan, telah menunjuk lLlokasitanah yang strategis untuk dijadikan Cause Way danpembangunan Trestel Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamukyakni diatas TIahan masyarakat H.Bakri (Orang tuaPenggugat), berdasarkan surat Bupati Nunukan Nomor552/88/TPem IV/2010 tanggal 26 April 2000 perihalPembangunan Dermaga Pelabuhan Laut di Sungai Nyamuk.

Bahwa seSuai dengan surat perjanjian jual beli tanahsebagai mana kami maksud di atas, maka secara hukumPemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sah memilikibidang tanah tersebut dan sewajarnyalah pemerintahdaerah dalam hal ini sebagai penyedia lahan untukpembangunan prasarana dermaga pelabuhan sungaipancang oleh Kementerian Perhubungan Indonesia dalamhal ini untuk membangun jalan, menguruk tanah,memasang pagar maupun memasang paving blok yangdigunakan sebagai jalan menuju dermaga dapatdilakukan.

MUSTAMIN yangditujukan kepada DIRJEND Perhubungan Laut, perihalpermohonan ganti rugi tanah.( Sesuai dengan aslinya).Bukti P12 : Foto copy Surat H. MUCHDIATSENONG kepada Bupati Nunukan mohon untuk menyerahkanFisik dan penyelesaian administrasi atas jual belitanah. ( Sesuai dengan aslinya ).Bukti P13 : Foto copy Surat H. MUCHDIATSENONG kepada DIRJEND Perhubungan Laut, yang menindaklanjuti surat H.

Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU Diwakili Oleh : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Terbanding/Penggugat : H. HASUDUNGAN HC,S.AP.M.Sc.

PUTUSANNomor 95/PDT/2019/PT BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cqDINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU,beralamat di Jalan Propinsi, Desa Kresik Putih, Kecamatan.Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya Irwan, S.H

halaman 35, bahwa perlu juga kami sampaikanberdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidanganTerbanding/Penggugat sejak tahun 2006, Terbanding sudahmengajukan dan meminta kepada Pembanding/Tergugat agartanah Millik Terbanding/Penggugat di anti rugi olehPembanding/Terguguat namun pada waktu ituPembanding/Tergugat belum memiliki dana hal ini sesuai denganketerangan saksi yang di hadirkan oleh Terbanding/Penggugatdalam persidangan yaitu saksi Saptono Soemadi yang merupakanMantan Kepala Dinas Perhubungan

; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selain dari pemilik tanahyang menjadi obyek sengketa Penggugat juga merupakanPenuntut Terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu; Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2006 sampai dengan2008; Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Penggugat pernahmenghadap saksi menanyakan tentang tanah milik Penggugatyang belum dibayarkan oleh Pemda Tanah Bumbu yangsekarang ditempati oleh Dinas Perhubungan

dikuatkan;Dalam Eksepsi;Menimbang, bahwa di dalam jawabannya pihak Pembandingsemula Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi antara lain eksepsimengenai gugatan kurang pihak dengan alasan: Bahwa berdasarkan Undang Undang Noor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah yang mengatur tentang tata cara administrasiPemerintahan dan pembagian kewenangan antara PemerintahanPropinsi dan Pemerintahan Kabupaten salah satu kewenangan adalahmengenai pengelolaan serta asetnya diambil oleh PemerintahPropinsi (Dinas Perhubungan

Penggugat:
MELANESIA CORRUPTION WATCH
Tergugat:
1.RENO ADI PRIBADI
2.MENTERI PERHUBUNGAN CQ.DIRJEN HUBDAT

Menteri Perhubungan,Cq. Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Wilayah V Jayapura, Cq Kepala Kantor Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Serui
Terbanding/Turut Tergugat : 4. Pemerintah RI,Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta,Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Papua,Cq.

Penggugat:
YAHDI ANDRIADI
Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Bengkalis
2.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada Pokok Perkara angka 3dan 4 yang mana TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 339/KPTS/VII/2012 tentang Penunjukan Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kabupaten Bengkalis selaku Koordinator Penyewaan KapalPenyeberangan KMP. Tasik Gemilang GT.776 untuk Dikelola Oleh PihakKetiga tanggal 30 Juli 2012, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab. Bengkalis mempunyai tugas sebagai berikut :a.

TasikGemilang dan membawa ke Bengkalis untuk diserahkan kepada PemerintahKabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalisdalam keadaan baik.8.

Menghukum PENGGUGAT untuk mengembalikan Aset PemerintahDaerah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (unit) Kapal Penyeberangan KMP.Tasik Gemilang GT.776 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalisdalam keadaan baik;5.

Gemalindo yangditandatangani oleh Yahdi Andriadi/Penggugat;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perpanjangan kontrak atautidak;Bahwa setelah Kapal TASIK GEMILANG tidak dibayarkan makadiberikan surat peringatan sebanyak 2 kali dari Dinas Perhubungan kepihak PT. Gemalindo;Bahwa surat peringatan tersebut ada ditanggapi oleh PT.

di Pelabuhan Roro karenatidak bisa menyeberangkan hasil kebun dan orangorangnhya ke Dumai,atas permintaan masyarakat Rupat tersebut ditindak lanjuti oleh KepalaHalaman ke 28 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.BlsDinas Perhubungan Kab.

Bintang Megah;1.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,2.PT. Multi Guna Bersama

Maka dalam gugatan yang diajukan olehPenggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartasudah tepat selaku pihak Tergugat adalah Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan!

Gugatan Penggugat salah alamat berkaitan dengan pihakyang digugat (Tergugat).1.Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukanpermohonan ~~ pembatalan atas Surat keputusan obyeksengketa yang diterbitkan oleh Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yangbertindak atas nama Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta No. 20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentangIzin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum diLuar Badan Jalan dengan Memungut Biaya Parkir diKomplek

Multi Guna Bersama (TergugatIl Intervensi) ; 2.Bahwa kapasitas Kepala Unit Pengelola Perparkiran DinasPerhubunganProvinsi DKI Jakarta dalam menerbitkansurat keputusan obyek sengketa adalah selaku mandatorisdari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta(kKewenangan yang berasal dari mandat).Dalam teori pelimpahan kewenangan, terhadap kewenanganyang diperoleh secara mandat maka pihak yangbertanggung jawab adalah pihak yang memberikan mandat(case quo Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKJakarta)

Bukti P 27: Surat Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta No. 278/ 1.811.4 tanggal 11Pebruari 2010 perihal Undangan (copy sesuaidengan aslinya) ;28. Bukti P 28: Surat Kepala Unit Pengelola PerparkiranDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No.2257/ 1.811.4 tanggal 27 Desember 2010 HalTeguran Ke 1 Pelanggaran Tarif Biaya Parkir(copy sesuai dengan aslinya) ;29. Bukti P 29: Surat Plh.

BuktiT 19T 20T 21T 22: Surat Kepala Unit Pengelola PerparkiranDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No.1/ 1.811.4 tanggal 3 Januari 2011 ~+HalPenjelasan Pengelolaan Perparkiran di LokasiGading Bukit Indah dan Pluit Lake Side (copysesual dengan aslinya) ;: Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKJakarta Nomor : 214/2009 tanggal 29 Januari2009 Tentang Pengangkatan Pemindahan DanPemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan PNS DiLingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta atas nama Drs.

Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jendral Perhubungan laut Cq Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale

PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN.; DKK ( 3 Orang )

Penggugat:
IYER HERRY
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 22 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di kawasan yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.

Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasHUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;6. Bahwa Pemohon Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentukganti kerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tjs7.

Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Selaku Termohon Keberatan Il: Bahwa alasanalasan mengapaHalaman 32 dari 48 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN TjsTermohon Keberatan II ikut didudukkan sebagai Termohon pada perkara aquo;2.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan menarik TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan II sebagai

Pembanding/Penggugat : JULTRIM SASALAB
Terbanding/Tergugat : BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Cq KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penggugat:
Ferdy Simak, SE
Tergugat:
Dinas Perhubungan Kota Palu
Turut Tergugat:
Polresta Palu

MARINA INTIDAYA SHIPPING
Turut Tergugat:
Kantor Kementerian Perhubungan Laut Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Cq. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Tanjung Balai Karimun

Penggugat:
IYER HERRY
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 22 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik Jahan di kawasan yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.Bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan secara lisan olehTERMOHON

KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II5. Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;6.

SihWiryadi & Rekan telah melaporkan dan menyampaikan hasil penilaiankepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Belanja Jasa Appraisal Pengadaan Tanah UntukPelabuhan Pesawan Nomor: 063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16 September2020;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Keberatan Ilmenyatakan pada pokoknya:1.Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan menarik TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan II sebagai

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor : 09/POKJA-Pek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ e-Proc/ULP.DNG.Jra-2017 tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017;2. Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017 (TERGUGAT)2. 2. PT DEWA RUCI MULIA (TERGUGAT II INTERVENSI)

Sam Ratulangi Nomor 10Jayapura, masingmasing pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pegawai padaDistrik Navigasi Kelas Il Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 Agustus 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;2. PT.

Menyatakan batal objekobjek sengketa yang dikeluarkan Tergugat,berupa:1) Berita Acara Hasil Pelelanga Kementerian Perhubungan RI DirektoratJenderal Perhubungan Laut Disitrik Navigasi Kelas Il Jayapura, UnitLayanan Pengadaan Nomor: 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017 tanggal 20 April 2017 tentang PaketPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (LelangUlang) Tahun Anggaran 2017;2) Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

Putusan Nomor 29/B/2018/PTTUN.Mks.berupa:1) Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RlDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas llJayapura, Unit Layanan Pengadaan Nomor: 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ eProc/ULP.DNG.Jra2017 tanggal 20April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017;2) Penetapan Pemenang lelang atas nama PT.

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI DirektoratJenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Il Jayapura Unit LayananPengadaan Nomor : 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ eProc/ULP.DNGJra2017 tanggal 20 April 2017 tentang Paket PekerjaanPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) TahunAnggaran 2017 (vide: bukti P15 = bukti T1.A);2. Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RlDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas llJayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor : 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ eProc/ULP.DNG.Jra2017 tanggal 20April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017;2. Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

,
Tergugat:
1.PT GARUDA INDONESIA
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pemohon:
SITI MARCHAMAH
Termohon:
1.Menteri Perhubungan dan Dirjend Perkereta Apian dan Perhubungan
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Bina Marga

Tol , sebelah timur : Nartotiyono Markam, sebelah selatan:Bagis, Sebelah Barat: ligasi dan Jalan Desa ;Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No.KP 406 tahun 2017tanggal 6 April 2017 sebagai Dasar / Acuan Pembangunan Jalur Kereta ApiAkses Bandara Adi Soemarmo Lintas SolobalapanAdi Soemarmo ;Bahwa Para Tergugat telah melaksanakan pengadaan tanah untukKecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang mana tanah yang dipakai/ dibebaskan sebagai Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Akses BandaraAdi Soemarmo

Nama : YUSTINUS DANANGR., SH, MS.cNIP : 19810612 2006040 1 001Halaman 10 dari 48 Putusan Perkara No 33/Padt.G/2019/PN BylJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatan: Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum,Biro Hukum, Kementerian Perhubungan.: YENNESI ROSITA, S.H., M.Hum: 19660716 199503 2 001:Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: WANDES T.

Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: RIEZKY FATMAWATI, S.H.: 19851210 200712 2 002: Staf. Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: LUDY SAPUTRA, S.H., M.H.: 19830110 201012 1 002: Staf.

Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: GUNADI RAHARJO: 19811208 200604 1 002: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Teknik PerkeretaapianKelas Wilayah Jawa Bagian Tengah, KementerianPerhubungan.: HARI SUSANTO: 19790920 200604 1 001: Kepala Seksi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Kelas Wilayah Jawa Bagian Tengah, Kementerian Perhubungan.: IN NOVI TAMALA: 19910430 201503 2 003Halaman 12 dari 48 Putusan Perkara No 33/Padt.G/2019/PN BylJabatan : Staf Balai

Menteri Perhubungan dan Dirjend PerkeretaApian dan Perhubungan yang benar Dirjend Perkeretaapian.2. Bahwa pada nama Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Boyolali yang beralamat di JI. Anggrek No.1Pulisen, Kab. Boyolali, yang benar Kepala Kantor PertanahanKabupaten Boyolali yang beralamat di JI. Perintis Kemerdekaan No.252 Kab. Boyolali.3.

Menteri Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Administrator Pelabuhan Dumai; TURUT TERGUGAT : 2. Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan rovinsi Riau cq. Badan Pertanahan Kota Dumai.

Menteri Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal PerhubunganLaut cq. Administrator Pelabuhan Dumai, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 9Dumai, selanjutnya disebut dengan Tergugat;Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan rovinsi Riaucq. Badan Pertanahan Kota Dumai, beralamat di Jl.

Pertamina sebagai tindak lanjut surat Gubernur Riau, karenanya mohonkepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;5 Bahwa tanah Tergugat dalam hal ini adalah tanah Ditjend Perhubungan Laut AdpelDumai yang terletak di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Barat Kota Dumaidengan sertifikat nomor 13 tahun 1987 tanggal 6 Juli 1987 dan surat ukur nomor142/1984 tanggal 6 Mei 1984 adalah merupakan milik Tergugat yang berasal dari

Lukman Wiraatmadja, Kepala DaerahPelayaran II Dumai bertempat tinggal di Dumai bertindak atas nama DepartemenPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Daerah Pelayaran II Dumai/KADAPEL II (yang menerima) yang disaksikan oleh Achmad Sjamsuri, BA selakuAsisten Wedana Kepala Kecamatan Dumai (bukti T5);8 Bahwa pada tanggal 6 Mei 1984 dibuatkan surat ukur nomor 142/1984 dan tanggal 6Juli 1987 telah diterbitkan sertifikat nomor 13 tahun 1987, pemegang hak pakaiDirektorat Jenderal Perhubungan Laut

Kantor Pelayanan PBB Dumai, ditandaidengan bukti P3E1;12 Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002 yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Dumai, ditandai dengan bukti P3E2;13 STTS tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Dumai, ditandaidengan bukti P3F 1;14 Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001 yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Dumai, ditandai dengan bukti P3F2;15 Kronologis status tanah milik Direktorat Jenderal Perhubungan

Penggugat:
HEBER NEGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di daerah yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.Bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan secara lisan olehTERMOHON

KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II5,Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;Bahwa Pemohon Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentukganti kerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;Bahwa dapat kita lihat pada Posita Permohonan Keberatan

hasil penilaiankepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala KantorHalaman 33 dari 49 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN TjsPertanahan Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Belanja Jasa Appraisal Pengadaan Tanah UntukPelabuhan Pesawan Nomor: 063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16 September2020;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Keberatan Ilmenyatakan pada pokoknya:1.Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut;Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan;Bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan menarik TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan II sebagai

Penggugat:
HERRY MEXYGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara, Alamat Jl.

Bahwa adapun jawaban Termohon Keberatan Il berkenaandengan apakah Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perma 3 Tahun 2016,akan Termohon Keberatan II uraikan bersamaan dengan pokok perkara;KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN ~ PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II5.Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannyamendudukkan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagaiTermohon Keberatan II;Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Nomor

Bahwa adanya potensi salah tafsir dari Pasal 6 ayat (1) huruf b diatas, telah menyesatkan Pemohon Keberatan dalam mendudukkanDinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai TermohonKeberatan II padahal tidak ada satupun uraian tentang kedudukanhukum Termohon Keberatan II dalam Posita Permohonan KeberatanPemohon Keberatan;18.

Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Selaku Termohon Keberatan Il: Bahwa alasanalasan mengapaTermohon Keberatan II ikut didudukkan sebagai Termohon pada perkara aquo,2.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas Termohon yaitu Kantor Badan PertanahanNasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempat kedudukanberdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakuTermohon Il, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yang memerlukantanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon sudah benar dengan menarik Termohon danTermohon II sebagai pihak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa