Permata Hijau Pasaman dan KUD Kapar padatanggal 22 April 1998 (fotocopy yang telah dilegalisir):2 (dua) lembar surat perhitungan jual beli TBS plasma 344 Ha(pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Januari 2011 dariPT.

Putusan Nomor 999 K/PID/201765.66.67.68.puluh delapan rupiah) pada tanggal 15 Juli 2011 (fotocopy yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar surat perhitungan jual beli TBS plasma 344 Ha(pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Juli 2011 dariPT.

Putusan Nomor 999 K/PID/201765. 2 (dua) lembar surat perhitungan jual beli TBS plasma 344 Ha(pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Juli 2011 dariPT.

Putusan Nomor 999 K/PID/201773.74.79.76.ratus delapan puluh delapan rupiah) pada tanggal15 Maret 2012(fotocopy yang telah dilegalisir);2 (dua) lembar surat perhitungan jual beli TBS plasma 344 Ha(pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Maret 2012 dariPT.

(delapan ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribuenam ratus empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 16 Juli2012 (fotocopy yang telah dilegalisir);2 (dua) lembar surat perhitungan jual beli TBS plasma 344 Ha(pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Juli 2012 dariPT.

1 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 26 (4) menurut Mitsui & Co.Ltd dan menurut Pemeriksa Pajak KETERANGANPPh Pasal 26 (4)menurutPEMOHONBANDINGPPh Pasal 26(4)KPPBADORA SATU(SKPKB)KOREKS!

Pemohon Banding juga melampirkanperbandingan perhitungan Penghasilan Jasa Konstruksi menurut PemohonBanding dan Terbanding sebagai lampiran (lihat Lampiran6);Tabel. 7 Contoh Perbandin an Perhitungan Penghasilan Jasa Konstruksi NO. PENGHASILA KURS PENGHASILA PPh Final 2% PPh FinalBUKTI POTONG N N 2% Bukti PotongBRUTO BRUTO TerutangUSD RPa). Perhitungan Pemohon BandingPE/ 2,922,162.07 9.010 26.328.680.25 526.573.605 526.573.605Kons/04/05/02 1KMKb).

Perhitungan TerbandingPE/ 2,922,162.07 9.145 26.723.172.13 534.463.443 526.573.605Kons/04/05/02 0tengah BIc).

Dengan demikian perhitungan untuk BUT JasaKonstruksi seharusnya adalah sebagai berikut:Tabel.1.1 Perhitungan Pajak untuk BUT Jasa Konstruksi KETERANGAN BUT Perdagangana).Pendapatan Kena Pajak (PKP) 2% 30%=6,67%b).PPh Final 30% x 6,67% =2 %c). PKP setelah PPh Final (ab) =4,67%d).PPh Pasal 26 (4) terutang (tarif umum 20%)* 20% x 4,67%=0,93%e).

Kesimpulan dan Permohonan serta Perhitungan menurutPemohon Bandingbahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, menurut PemohonPPh 26 (4) yangRp.4.982.250.319,00 sehingga tambahan PPh Pasal 26 (4) yang kurang dibayarBanding total Pasal terutang adalah sebesarditambah sanksi hanya sebesar Rp.97.423.141,00 dengan perhitungan sebagaiberikut:Tabel. 12 Perhitungan PPh Pasal 26 (4) yang terutang menurut PemohonBanding KETERANGANPPh Pasal 26 (4)MenurutTerbanding(SK KEBERATAN)Perhitungan PPhPasal

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;-. Masa kerja = 5 tahun 7 bulan-. Uang Pesangon 6 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp12.153.600,00-. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp 4.051.200,00 + Jumlah = Rp16.204.800,00-.

tidak mau menyelesaikan masalah sampaiperselisihan ini harus melalui Mediator Penggugat tetap mengharapkan itikadbaik dari Tergugat namun hal itu tidak ada, sehingga Mediator Dinas TenagaKerja Kota Palembang mengeluarkan Ajuran tertanggal 17 Maret 2015 nomor :560/284/Disnaker/2015;Bahwa dikarenakan Tergugat sudah tidak ada lagi itikad baik sampaidikeluarkan Anjuran,untuk itu Penggugat melanjutkan proses hukum ini danPenggugat minta apa yang menjadi haknya Penggugat selama bekerja diTergugat dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerjakepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;. Masa kerja = 5 tahun 7 bulan. Uang Pesangon6 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp12.153.600,00. Uang Penghargaan Masa Kerja2 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp 4.051.200,00 +Jumlah = Rp16.204.800,00. Uang Penggantian Hak15% X Rp16.204.800,00 Jumlah =Rp 2.430.720,00 +Jumlah = Re18.635.520,00Terbilang : delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus duapuluh rupiah;3.

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 909.203.65sDPP (80/100xDPP Pk) Rp 727.362.927Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 181.840.73:PPN (10/100xDPP) Rp 18.184.07%bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Permata Hijau Pasaman danKUD Kapar pada tanggal 22 April 1998 (fotokopi yang telahdilegalisir);. 2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Januari2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyak Rp849.003.924.

Putusan Nomor 43 K/Pid/2019empat rupiah) pada tanggal 14 Februari 2011 (fotokopi yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulanFebruari 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyakRp/29.503.116, (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tigaribu seratus enam belas rupiah) dan Surat Bukti Transfer UangPendapatan Petani Plasma KUD Kapa pada bulan Februari 2011dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUD Kapa melalui

BankNagari Cabang Simpang Empat sebesar Rp729.503.116, (tujuhratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu seratus enambelas rupiah) pada tanggal 15 Maret 2011 (fotokopi yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Maret2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyak Rp846.369.580, (delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluhsembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Surat BuktiTransfer Uang

Putusan Nomor 43 K/Pid/2019ribu tiga puluh lima rupiah) pada tanggal 16 Mei 2011 (fotokopiyang telah dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Mei2011 dari PI.Permata Hijau Pasaman sebanyakRp1.051.803.296, (satu miliyar lima puluh satu juta delapan ratustiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Surat BuktiTransfer Uang Pendapatan Petani Plasma KUD Kapa pada bulanMei 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUD

) danSurat Bukti Transfer Uang Pendapatan Petani Plasma KUD Kapapada bulan Juni 2011 dari PT.Permata Hijau Pasaman kepada KUDKapa melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat sebesarRp1.072.739.458, (satu miliyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tigapuluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) padatanggal 15 Juli 2011 (fotokopi yang telah dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan Juli2011 dari PI.Permata Hijau

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika uang pengakhiran hubungan kerja (Uang PHK) dan kekurangan pembayaran upah Penggugat di tahun 2013 dan di tahun 2014 berserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat, dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja dan kekurangan pembayaran upah Penggugat di tahun 2013 dan di tahun 2014 berserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:---------------------------------

Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perselisihan ini berlangsung sebanyak 3 (tiga) bulan upah, yaitu terhitung sejak upah bulan September 2014 sampai dengan bulan November 2014, dengan perhitungan upah selama proses yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut:--3 X Rp.1.850.000,- =Rp. 5.550.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)6.

Rupiah), sehingga sebagai perhitungan upah PHK adalah Upahberdasarkan ketentuan Upah Minimum Kota Palembang Provinsi SumateraSelatan Tahun 2014 yaitu sebesar Rp.1.850.000, (Satu juta delapan ratuslima puluh ribu Rupiah), serta jabatan terakhir Penggugat adalah sebagaiDriver/SOpir; 22+ 222 n= 2 nnn non nnn non nnn nnn nnn ee nnn nee eee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi baik yangdiajukan Penggugat maupun keterangan saksisaksi yang diajukan Tergugat,Majelis hakim berpendapat terdapat

Pigbukan karena kesalahan pekerja/ouruh tetapi pekerja dapat menerimapemutusan hubungan kerja, maka pekerja/ouruh berhak mendapat uangpesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22, uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugiansesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihakditentukan lain; 7 222 2 2222 222 222 =Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undangundangnomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perhitungan besarnya

uangpengakhiran hubungan kerja berupa uang pesangon sesuai ketentuan Pasal22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan gantikerugian sesuai ketentuan Pasal 24 telah dinyatakan tidak berlaku lagi karenatelah diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa perhitungan uang pengakhiran hubungan kerjayang seharusnya diterima Penggugat haruslah berdasarkan pada upah bulanterakhir yang diterima Penggugat

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti berpendapat untuk menolakkeberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa;Menurut Pemohon BandingBahwa rincian perhitungan beban bunga menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut:Tabel 2Rincian Perhitungan Beban Bunga menurut Pemohon Banding a SukuKeterangan USD Kurs Nilai (Rp) BungaHutang pokok bank 14.078.000 8.685 122.267.430.000Tunggakan bunga 2.453.840,51 8.685 1.311.604.829,35Biaya Asuransi 127.071.538Total Pokok dan Bunga 16.531.840,51

Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2017(Rugi) Netto atas PPh Badan tahun buku 2000 berdasarkan Surat KeputusanTerbanding dan Banding Pemohon Banding sebagai berikut :Tabel 3Persandingan Perhitungan PPh BadanBerdasarkan Keberatan Pemohon Banding dengan SKPN PPh Badan(Dalam Rupiah) Cfm.

Saharjo Nomor 191 Manggarai Selatan, Tebet,Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut :Halaman 7 dari 26 halaman.

. 21 tertanggal2 Pebruari 1996 pada kondisi tahun sebelum tahun sengketa karenapada tahun 1999 telah dialihkan kepada BPPN berdasarkan suratpemberitahuan dari pihak BNI No.DKS 13/3720 tanggal 12 Juli 1999;bahwa dasar perhitungan beban bunga maupun accrue biaya bungadalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2000 yang dilakukan olehPemohon Banding berdasarkan perhitungan bunga dan tunggakanbunga sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 AktaPerjanjian Kredit No.21 tertanggal 2 Februari 1996 dari NotarisWinanto

Dalam perhitungan tersebutternyata beban bunga yang dibiayakan dalam SPT PPh Badansebesar Rp.43.970.882.800,00 berbeda dengan hasilperhitungan dalam surat kebaratan sebesarRp.42.271.216.713,00.Bahwa sehubungan dengan pertanyaan Majelis Hakim kepadaTermohon Peninjauan Kembali, mengapa pada saat keberatanangka perhitungan menjadi Rp.42.271.216.713,00, TermohonPeninjauan Kembali menanggapi bahwa tidak dapatmemberikan perhitungan per bulan, kemudian TermohonPeninjauan Kembali menghitung berdasarkan Akta

fisik, maka Pejabat Pemeriksa DEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkandalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB;bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan peperhitungan Bea Keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atauSeksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukudipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan Bea Keluar;bahwa Menurut

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008:Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku kesebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Hargayang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

Bea Keluar dan tarif Bea Keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keyang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar (secara periodik ditoleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandirdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan Bea Keluar maupun dasarperhitungan Bea Keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor: 005258 tanggal 24 Desember 2010;e Perhitungan Bea Keluar berdasarkan KMK Nomor: 2258/KM.4/2010

tanggal 30 Novembtentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar, diketahui Harga Patokansebesar USD1,010.00 yang berlaku mulai tanggal 1 s.d. 31 Desember 2010 dan Tarif Bea Kelukurs Rp9.027,00 per USD;e Telah Pemohon Banding Bayar dengan SSPCP tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp683.795.25bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14.

yang telah didaftarkan ke KantorPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.377.735DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.102.188Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 275.547PPN (10/100xDPP) Rp = 27.554bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put45345/PP/M.IX/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut Pemohon :Menurut Majelis: Bea Masuk: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor Crude Palm Oil InBulk, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PemberitahuanEkspor Barang (PEB) Nomor: 003280 tanggal 29 Desember 2009 pos tarif1511.10.00.00 dengan Tarif Bea Keluar 0%, Harga Ekspor USD /MT danKurs

bea keluar kedapatan tidakbenar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluardengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama 30 hari sejak

di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEBdidaftarkan.

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuansebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yangdigunakan adalah Tarif Bea Keluar dan HargaEkspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean, danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudahcukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasarhukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 003280 tanggal 29 Desember 2009,e Bahwa

Putusan Nomor 118/B/PK/PJK/20136.8.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), berdasarkan perhitungan dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dimana produksi berdasarkan PKsebesar 504.985 unit dan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah melakukan perhitungan Harga Pokok Produksiberdasarkan jumlah unit yang diproduksi sebesar 502.985 unit,maka Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)akan melakukan perhitungan Harga Pokok Produksi berdasarkan504.985

Namun demikian, Majelistidak melakukan perhitungan jumlah unit yang diproduksi sebesar504.985 unit tersebut dalam nilai rupiah sebagaimana yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding), sehinggatidak dapat diketahui berapa nilai produksi maupun nilai penjualanmenurut perhitungan Majelis Hakim dalam rupiah.Bahwa perhitungan dalam rupiah tersebut seharusnya dilakukanMajelis Hakim karena perhitungan jumlah realisasi produksiberdasarkan Perintah Kerja sebesar 504.985 unit merupakanperhitungan

Perhitungan dalam rupiah tersebut seharusnya dilakukanMajelis Hakim karena perhitungan jumlah realisasi produksiberdasarkan Perintah Kerja sebesar 504.985 unit merupakanperhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam proses uji bukti di persidangan, dan bukan perhitungan yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian Majelis telahtidak cermat dalam memutus sengketa;Halaman 18 dari 27 halaman.

Dengantidak diperhitungkannya pemakaian bahan baku dan bahan pembantutersebut dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan, maka terdapatproduksi barang jadi yang tidak dicatat atau tidak dilaporkan sebagaipenjualan, dengan perhitungan sebagai berikut :Harga Pokok Penjualan cfm Termohon PK (PB) Rp41.062.473.966,00Harga Pokok Penjualan cfm Pemohon PK (TB) Rp86.256.348. 759,00Koreksi (Rp45.193.874.793,00)5.2.

Perhitungan dalam rupiahtersebut seharusnya dilakukan Majelis Hakim karena perhitunganjumlah realisasi produksi berdasarkan Perintah Kerja sebesar504.985 unit merupakan perhitungan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti dipersidangan, dan bukan perhitungan yang dilaporkan dalam SPTTahunan PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);5) Bahwa atas jumlah unit yang diproduksi sebesar 504.985 unitsesual yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.481.0DPP (80/100xDPP PK) Rp1.184.8Selisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Ismail sebesar Rp.62.522.500,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 11/5403 tgl 08112005 No. Kontrak 6505 a/n Drs. Ismail sebesar Rp.7.322.700,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 12/5403 tgl 30112005 No. Kontrak 7501 a/n Drs. Ismail sebesar Rp.32.729.200,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 12/5360 tgl 21112005 No. Kontrak 6505 a/n Drs. Ismail sebesar Rp.33.914.500,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 13/5558 tgl 25122005 No. Kontrak 7501 a/n Drs.

,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 12/5360 tgl 21112005No. Kontrak 6505 a/n Drs. Ismail sebesar Rp. 33.914.500,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 13/5558 tgl 25122005No. Kontrak 7501 a/n Drs. Ismail sebesar Rp. 132.000.,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 03/1112 tgl 05072006No. Kontrak 7011 a/n Drs. Ismail sebesar Rp. 74.652.900,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 05/2121 tgl 05082006No. Kontrak 6505 a/n Drs. Ismail sebesar Rp. 38.940.000,Perhitungan bagi hasil efektif No.

Ismail sebesar Rp. 29.217.000,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 06/2736 tgl 19082006No. Kontrak 7009 a/n Nur Mahmudah sebesar Rp.54.446.100,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 07/3318 tgl 05092006No. Kontrak 7009 a/n Nur Mahmudah sebesar Rp.34.855.800,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 08/3884 tgl 20092006No. Kontrak 7009 a/n Nur Mahmudah sebesar Rp.15.636.300,Perhitungan bagi hasil efektif No. BPE 08/3916 tgl 20092006No.

Salinan Putusan No.1272/Pat.G/2016/PA.Jbg.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 6505 a/n Nur52.431.300,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7091 a/n Nur16.546.125,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7001 a/n Nur39.189.000,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7001 a/n Nur16.575.875,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7002 a/n Nur24.691.250,Perhitungan bagi hasil efektif No.No.

Kontrak 7001 a/n Nur21.109.000,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7002 a/n Nur39.552.625,Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7001 a/n Nur15.059.000.Perhitungan bagi hasil efektif No.No. Kontrak 7002 a/n Nur31.525.250,Perhitungan bagi hasil efektif No.No.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama

Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 2018 ;

Perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerjaJika terdapat perbedaan pendapat para pihak ataupekerna belum terdaftar sebagai peserta program jaminansosial ketenagakernjaan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaanpada unit keya Pengawasan Ketenagakerjaan daerah;(3) Dalam hal para pihak tidak menerima perhitungan danpenetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmeminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteriatau

pejabat yang ditunjuk;(4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk merupakan keputusan final dan wajibdilaksanakan;(5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakeraansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menten ini;(6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (3) Format 5 sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan

Oleh karena itu, padatanggal 7 Januari 2019 Penggugat mengajukan surat permohonanperhitungan dan penetapan ulang atau Banding kepada Tergugat;Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang berisidiktum sebagai berikut:KESATU : Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yangtelah dilakukan, Pengawas KetenagakenjaanKementerian RI menguatkan perhitungan danPenetapan Ketenagakenaan ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 556/3964/PPK/DTKT/2018 Tentang Perhitungan danPenetapan Kekurangan Upah Kena LemburAtas

Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari darimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang dihitung pertahun tanpa perincian yang jelas dasar perhitungan upah lembur didalam Objek Sengketa terdiri dari Komponen upah apa saja?Apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upahpokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Selanjutnyaapakah perhitungan upah lembur tersebut pada hari kerja atau hariistirahat mingguan dan/atau hari libur resmi?

Perhitungan hari libur nasional, jika mereka bekerja 12 jam7 jam pertama dikali 2, 1 jam ke 8 dikali 3, 1 jam ke 9 dikali 4 dst.

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku 7 Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 116.511di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp120.102.325,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 116.511Harga ratarata per kg bahan

Impor (10% x DPP) 104.764.930,00 39.006.356,00dikurangi : Pajak Keluaran 45.306.530,00 PPN Impor yang harus dipungut 59.458.399,00 39.006.356,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulanx 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 59.458.399,00 39.006.356,00 bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwa mengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 116.511 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.346,99 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 110.992 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23