• Mengawasi pemantfaatan dan berfungsinya prasarana, saranadan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang BangunanGedung Pasal 18 ayat (2);Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawahtanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak bolehmengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan,dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.Halaman 4 dari 24 halaman.

  Pasal 8 sub A yang bunyinya : Pemohon tidak dapat memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 harus ditolak.Jo.Pasal 8 sub C : Bertentangan dengan kepentingan umum, hajathidup orang banyak termasuk lingkungan hidup.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011Tentang Penyelenggaraan Resiribusi Ijin Mendirikan Bangunan.Halaman 5 dari 24 halaman.

  Harus adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mandiri.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Restribusi ljin Mendirikan BangunanPasal 4 ayat 4 huruf c Khusus untuk perumahan tertataharusmelibatkan masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan,pemukiman atau pembangqunan lainnya.

  Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2755BP2T/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Atas Nama Fanny,ditetapbkan di Tangerang Selatan pada tanggal 16 Oktober 2015,ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KotaTangerang Selatan atas nama Walikota Tangerang Selatan.Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

  Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny, karena yang menerbitkan/mengeluarkan ljin Mendirikan Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny adalah Kepala BP2T (BadanPelayanan Perijinan Terpadu) Termohon Kasasi berdasarkan PelimpahanHalaman 19 dari 24 halaman.

• - 1(satu) bundel copy Nasegel Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 503/2153/IB/Dittrakim tanggal 29 Juni 2007. - 1(satu) bundel copy Nasegel Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 503/4246/IB/BPPT.I/2010 tanggal 17 Desember 2010. - 1(satu) rangkap asli Faktual Report Geoteknical Enginering Analysis Mei 2011. - 1(satu) rangkap asli Faktual Report Soil Investigation April 2012. - 8(delapan) asli foto ukuran 4 R.

• Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil Penggugat secara tanggung renteng yang berjumalah Rp1.067.185.000,- (satu milyar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah ) dengan perincian: Dana Penggugat yang ditahan oleh Tergugat I karena surat yang belum selesai oleh Tergugat II, untuk 11 konsumen sebesar Rp 84.000.000- (delapan puluh empat juta rupiah) untuk sertifikat Hak Milik dan sebesar Rp 84.000.000- (delapan puluh empat juta rupiah) untuk Izin Mendirikan

  Bangunan serta terhadap ruko di Jalan Tengku Bey sebesar Rp 43.185.000,- (empat puluh tiga juta seratus delapan lima ribu rupiah) untuk Sertifikat Hak Milik dan sebesar Rp43.185.000,- (empat puluh tiga juta seratus delapan lima ribu rupiah) untuk Izin Mendirikan Bangunan.

  Dana Penggugat yang ditahan oleh Tergugat karena surat yangbelum selesai oleh Tergugat Il, untuk 11 konsumen sebesar Rp84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) untuk sertifikat HakMilik dan sebesar Rp 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah)untuk Izin Mendirikan Bangunan serta terhadap ruko di Jalan TengkuHalaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2015..

  /PN.PBR...Bey sebesar Rp 43.185.000, (empat puluh tiga juta seratus delapanlima ribu rupiah) untuk Sertifikat Hak Milik dan sebesarRp43.185.000, (empat puluh tiga juta seratus delapan lima riburupiah) untuk Izin Mendirikan Bangunan.2. Biaya pengurusan yang telah dibayar oleh Penggugat pada TergugatIl Ro 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).3.

  Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar kerugianmateril Penggugat secara tanggung renteng yang berjumalahRp1.444.370.000, (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta tigaratus tujuh puluh ribu rupiah ) dengan perincian: Dana Penggugat yang ditahan oleh Tergugat karena surat yangbelum selesai oleh Tergugat Il, untuk 11 konsumen sebesar Rp84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) untuk sertifikat HakMilik dan sebesar Rp 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah)untuk Izin Mendirikan

  Bangunan serta terhadap ruko di Jalan TengkuBey sebesar Rp 43.185.000, (empat puluh tiga juta seratus delapanlima ribu rupiah) untuk Sertifikat Hak Milik dan sebesarRp43.185.000, (empat puluh tiga juta seratus delapan lima riburupiah) untuk Izin Mendirikan Bangunan.

  serta terhadap ruko di Jalan TengkuBey sebesar Rp 43.185.000, (empat puluh tiga juta seratus delapanlima ribu rupiah) untuk Sertifikat Hak Milik dan sebesarRp43.185.000, (empat puluh tiga juta seratus delapan lima riburupiah) untuk Izin Mendirikan Bangunan.

• M E N G A D I L I

  DALAM EKSEPSI

  • Menyatakan eksepsi TergugatItidak diterima untuk seluruhnya;

  DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal:

  • Surat Izin Mendirikan Bangunandengan Nomor 1284/1303/0550/2.5/1902/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 An. SYAIFUL TARIGAN.

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut:

• Surat Izin Mendirikan Bangunandengan Nomor 1284/1303/0550/2.5/1902/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 An. SYAIFUL TARIGAN.

Dan Tergugat II untuk Mencabut:

• Surat Keterangan Tidak SilangSengketa Nomor 592.23/034/SS/TR/2009 tanggal 16 Desember 2009 An. SYAIFUL TARIGAN.

• Langkat telah dikuasai oleh parapenggarap dengan cara mendirikan gubuk serta menanam tanaman labu,kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tani tersebut.

  Sirapit Kab.Langkat telah dikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubukserta menanam tanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tanitersebut.

  Saidi bersama dengan anggota Kelompok Tani JayaKembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dari batangpinang dan atap rumbia secara gotong royong dan tujuan mendirikan gubuktersebut untuk dijadikan tempat berteduh pada saat bekerja menanamtanaman di atas lahan tersebut; Bahwa tanaman yang ditanam di atas lahan tersebut berupa tanamanpisang, labu, kacang panjang, jagung dan cabe; Bahwa luas tanah yang digarap oleh Terdakwa .

  Saidi(Ketua Kelompok Tani Jaya Kembali) dan Anggota Kelompok Tani JayaKembali mendirikan gubuk dan menanami tanaman di atas tanah yangterletak di Desa Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat; Bahwa Terdakwa Il.

  Amal Tani tidak ada memberikan ijin kepada ParaTerdakwa untuk mendirikan gubuk dan menanami tanaman di atas lahanPerkebunan tersebut; Bahwa benar pihak PT.

• OBJEK GUGATANBahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah :1:Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat PemberitahuanPermohonan ljin Mendirikan Bangunan di Jalan Royal Babatan Utara IVSurabaya, Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tertanggal 23 Juni 2014;.

  Bahwa dalam SKRK Nomor : 648.3/21/436.5.2/2008 tertanggal 22 April2008 terdapat lampiran tentang syaratsyarat zoning pedomanperencanaan dan pembangunan fisik sebagai ketentuan tentang tatacara mendirikan bangunan dan mengatur mengenai halhal yang dilarangdalam mendirikan bangunan, faktanya dalam pengajuan sertapembangunan pagar yang dilakukan oleh Penggugat sudah memenuhisyarat dan sama sekali tidak ada yang melanggar ketentuan dimaksud ;.

  bangunan wajib memilikiIzin Mendirikan Bangunan, jadi sebagai warga negara yang baiktentunya Penggugat berusaha memenuhi kewajiban sesuai ketentuanyang diatur dalam peraturan daerah, yaitu untuk mengajukan ljinMendirikan Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku :Pasal 5 ayat 3 disebutkan :"Kepala Daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kota untuklokasi yang bersangkutan kepada setiap orang dan/atau badan yangakan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan dalam hal inipermohonan Penggugat

  bangunan tembok/pagar pembatas tanpamemiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun2009 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, karena TermohonPeninjauan Kembali mendirikan bangunan tembok/pagar pembatas diatas Ruang Terbuka Hijau (RTH).Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, kami mohon agar Majelis HakimAgung yang memeriksa

  Walaupun tanah yang menjadi bagian dariobjek sengketa adalah tanah aset Termohon Peninjauan Kembali, bukanberarti Termohon Peninjauan Kembali bisa semaunya melanggar peraturanperundangundangan yaitu mendirikan bangunan tanpa Izin MendirikanBangunan (IMB).Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam mendirikan bangunan pagar /tembok tetap harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yaituPeraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

• Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawah tanah,air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggukeseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsiprasarana dan sarana umum yang bersangkutan;Jo.

  Jarak antara bangunan gedung dengan batasbatas persil,Jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalandengan pagar halaman yang diijfinkan pada lokasi yangbersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil,dan/atau per kawasan;Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Pasal 4 ayat 4 tentang syaratsyarat IMB yang berbunyi:Perumahan dan kawasan pemukiman harus memenuhi syaratsyaratyang meliputi:a.

  Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Pasal 4 ayat (4) huruf c:Khusus untuk perumahan tertata harus melibatkan masyarakat sekitaruntuk pembangunan perumahan, pemukiman atau pembangunanlainnya;E. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kota TangerangSelatan Nomor 5003/335 aBP2T/2012 tentang Standar OperasionalProsedur IMB;8. Fakta fakta hukum Objek Gugatan;A.

  Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Dengan demikian Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor :648/2756BP2T/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny,tanggal 16 Oktober 2015 tidak ada satupun bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas KKN.

  Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Bahwa objek gugatan bukan "Persetujuan Perijinan MendirikanBangunan", melainkan Surat Keputusan Walikota Tangerang SelatanNomor: 648/2756BP21T/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas namaFanny yang ditandatangani atas nama Walikota Tangerang Selatan olehKepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;Bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015mengatur bahwa ljin Mendirikan Bangunan Gedung diberikan olehPemerintah Daerah, kecuali bangunan

• DS peeesecceras ee reece eee eareen er erarae iene eeeencenn aaron2. diantaranya IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

  Bangunan yang ditujukan kepadaHenry Wargana dan Henking Wargana untuk mendirikan bangunan parkir berlantaiIV (empat) yang didirikan di atas tanah yang terletak di JI.

  Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat IzinNomor : 503.645/4368/BPPT tentang Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukankepada Para Tergugat Il Intervensi untuk mendirikan bangunan parkir berlantai4 (empat) yang didirikan di atas tanah yang terletak di Jl.

  Data hasil penyelidikan tanah bagi bangunan gedung 3 (tiga) lantaike atas dan/atau yang dipersyaratkan ; =="Dalam hal ini Para Tergugat Il Intervensi telah memenuhi segalapersyaratan dan ketentuanketentuan yamg ditentukan, sehinggaditerbitkanlah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.645/4368/BPPTtentang Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Para Tergugat IlIntervensi untuk mendirikan bangunan parkir 4 (empat) lantai ;4.

  permohonan izin mendirikan bangunan harus diumumkan terlebih dahulusebelum disetujuinya permohonan izin mendirikan bangunan tersebut, hal iniberfungsi untuk memberitahukan dan memberikan informasi kepada masyarakattentang adanya pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan sehingga adaperan serta masyarakat sebagai unsur pengendali atas dikeluarkannya suatu izinmendirikan bangunan yang diwujudkan dalam bentuk persetujuan atau keberatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat lebih lanjut bahwa

• ;Bahwa perbuatan tergugat C.1 sebagai mana tersebut diatas, yang menguasaidan mendirikan pondok diatas tanah Objek Perkara milik penggugat, tanpasepengetahuan dan tanpa seizin dari penggugat, adalah merupakan perbuatanmelawan hak hukum penggugat;Bahwa pada tahun 2008, tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat,PONDOK yang didirian oleh tergugat C.1 tersebut diatas, sebahagiannyadisewakan oleh tergugat C.1 kepada tergugat C.2, luasnya belum diukur, lebihkurang 15 M2, sedangkan sebahagiannya lagi

  dari pondok tersebut, juga tanpasepengetahuan dan seizin dari penggugat, pada tahun 2009, disewakan pulaoleh tergugat C.1 kepada tergugat C.3, lIuasnya belum diukur, lebin kurang 45M2;Bahwa perbuatan tergugat C.1 sebagai mana tersebut diatas, yang menguasaitanah objek perkara dan mendirikan pondok diatas tanah Objek Perkara milikpenggugat, selanjutnya tahun 2008 menyewakan sebahagian dari pondoktersebut kepada tergugat C.2 luasnya belum diukur, lebih kurang 15 M2,sedangkan sebahagiannya lagi dari

  lagi sebuah pondok tempatusahanya, luasnya belum diukur, lebin kurang 8 M2, dengan batas batasnyasebagai berikut :TIMUR : Dengan jalan By Pass.BARAT : Dengan tanah penggugat.UTARA : Dengan tanah penggugat.SELATAN : Dengan tanah penggugat.Selanjutnya mohon disebut sebagai OBJEK PERKARA.13.Bahwa perbuatan tergugat C.2 sebagai mana tersebut diatas, yang memperluaspenguasaan tanah objek perkara, dengan jalan mendirikan pondok tempatusaha, luasnya belum diukur, lebih kurang 8 M2, tanpa sepengetahuan

  Menyatakan perbuatan tergugat C.4, yang menyewa dan menguasai tanah objekperkara dari tergugat C.1, serta mendirikan pondok diatas tanah objek perkaramilik penggugat untuk tempat usaha, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin daripenggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;14.

  Menyatakan perbuatan tergugat E.2, yang menyewa dan menguasai tanah objekperkara dari tergugat E.1, mendirikan pondok tempat tinggal diatas tanah objekperkara milik penggugat, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari penggugat,adalah merupakan perbuatan melawan hukum;19 Menyatakan perbuatan tergugat E.3, yang menyewa dan menguasai tanah objekperkara dari tergugat E.1, mendirikan pondok tempat tinggal dan tempat usahadan memagarnya diatas tanah objek perkara milik penggugat, tanpasepengetahuan penggugat

• . ; Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa menawarkankerjasama untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) di bidang kontruksikepada saksi korban Aditya, karena menurut Terdakwa sebagai PNS tidakbisa mendirikan PT atas nama Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan PTtersebut akan diatasnamakan kakak saksi korban yaitu saksi Nur Cahyo AdiNugroho dan Terdakwa berjanji akan mencarikan proyek dari birokrasi yangnantinya keuntungan dari proyek tersebut, 20 % hingga 30 % akan dibagibertiga antara Terdakwa

  ;Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Smn Bahwa setelah mendapat uang trarsfer dari saksi korban Aditya dansaksi Nur Cahyo, Terdakwa kemudian berpura pura mendirikan PT dengannama PT. Cakrawala Adi Karya yang beralamat di JI.

  ;Bahwa setelah mendapat uang trarsfer dari saksi korban Aditya dansaksi Nur Cahyo, Terdakwa kemudian berpura pura mendirikan PT dengannama PT. Cakrawala Adi Karya yang beralamat di JI.

  Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa dari bulan Oktober 2020hingga Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp. 29.704.000. ; Bahwa setelah mendapat uang transfer dari saksi Nur Cahyo AdiNugroho dan Saksi, Terdakwa mengatakan telah mendirikan PT dengannama PT. Cakrawala Adi Karya yang beralamat di JI.

  Ninik Sukarti Sesuai permintaan Terdakwa dari bulanOktober 2020 hingga Januari 2021 dengan total keseluruhan Rp.29.704.000. ; Bahwa setelah mendapat uang trarsfer dari saksi Aditya dan saksi NurCahyo, Terdakwa kemudian berpura pura mendirikan PT dengan nama PT.Cakrawala Adi Karya yang beralamat di JI.

• Sertifikat Hak Milik No. 1386/Kelurahan Besusu atas nama Elly Chandra;- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1386/Kelurahan Besusu atas nama Elly Chandra (Penggugat) adalah sah menurut hukum;- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;- Menghukum Tergugat Ferry Tansil atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan secara aman tanah obyek sengketa kepada Penggugat Elly Chandra selaku pemilik yang sah tanpa syarat;- Menyatakan menurut hukum Izin Mendirikan

  Bangunan yang telah diterbitkan oleh Walikota Palu (Turut Tergugat) kepada Tergugat Ferry Tansil tertanggal 13 Juli 2005 No. 650/615/DTKB 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;- Menghukum Turut Tergugat (Walikota Palu) untuk segera mencabut dan atau membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 650/615/DTKB/2005 tertanggal 13 Juli 2005 yang telah diberikan kepada Tergugat Ferry Tansil;- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan

  Bahwa terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat Ferry Tansildengan dasar sertifikat No. 1386 atas nama Ferry Tansil telah dicabut dan dimatikan olehBPN Kota Palu, maka telah keluar Keputusan Walikota Palu Nomor:650/615/DTKB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada TergugatFerry Tansil, dan hal inilah yang melandasi Penggugat untuk menarik Turut Tergugatdalam perkara ini (vide bukti P.17);29.

  Bahwa oleh karena Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikoa Palukepada Tergugat Ferry Tansil Nomor: 650/65/DTKB/2005 tertanggal 3 Juli 2005Halaman 11dari53didasarkan pada sertifikat yang tidak sah dan telah dimatikan oleh BPN Kota Palu, makasangat wajar apabila Turut Tergugat (Waliakota Palu) mencabut dan atau membatalkanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut;31.

  Terdapat banyak kekhilafan hakim dalammemutus perkara tersebut karena Tergugat sebagai pemenang lelang, saat ini memilikiTjin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang dimilikiberdasarkan Risalah Lelang tentunya tidaklah ada kesalahan dalam melakukan perbaikandan pembangunan atas bidang tanah yang dimiliki secara sah.Bahwa adapun keberatan Tergugat tidaklah seperti yang didalikan Penggugat yangdikatakan Tergugat telah melarikan diri, tetapi sebagaimana yang telah disampaikan

  Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dariWalkota Palu tanggal 13 Juli 2005 Nomor: 650/615/DTKB/2005 atas nama FerryTansil dan atas terbitnya Jjin Mendirikan Bangunan ini sampai sekarang ini tidakada pembatalan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;3. Bahwa ternyata saat ini sekalipun Penggugat Rekonpensi telah membeli bidang tanahbangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milk Nomor: 1386 yang terletakdi Jl.

  Mengenai hal tersebut dapat dijelaskansebagai berikut:1.Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB( merupakan salah satu bentuk Keputusan TataUsaha Negara yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final;Bahwa dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:650/615/DTKB/2005 tertanggal 13 Juli 2005 oleh Walikota Palu in casu TurutTergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa jika ternyata Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 650/615/DTKB/2005tertanggal 13 Juli 2005 oleh Walikkota

• Bahwa tanah hak milik Penggugat dikuasai dan mendirikan bangunan rumahantara lain5.1 Tergugat 1. menguasai tanah Penggugat Panjang 10 M dan Lebar 7.5meter dan mendirikan bangunan ukuran Panjang 8 meter dan Lebar 7meter.Batas tanah Barat dengan Ginawan ( Tergugat. 1 )Selatan dengan JI. AmirudinUtara dengan JI.

  Arif ( Tergugat. 3 )Tergugat 3 menguasai tanah Penggugat Ukuran Tanah Panjang 22 Mdan Lebar 10 M dan mendirikan bangunan dengan ukuran Panjang 20meter dan Lebar 9 meter.Batas Tanah Barat dengan Beno ( Tergugat. 2 )Selatan dengan JI. AmirudinUtara dengan JI. DesaTimur dengan Anda ( Tergugat. 4 )Tergugat. 4 menguasai tanah Penggugat ukuran tanah Panjang 22 Mdan Lebar 18 M dan mendirikan bangunan dengan ukuran Panjang 22meter dan Lebar 18 meter.Batas Tanah Barat dengan H.

  DesaTimur dengan Wito ( Tergugat. 5 )Tergugat. 5 menguasai tanah Penggugat Ukuran Tanah Panjang 22 mdan Lebar 9 m dan mendirikan bangunan dengan ukuran Panjang 20meter dan Lebar 8 meterBatas Tanah Barat dengan Anda ( Tergugat. 4 )Selatan dengan JI.

  AmirudinUtara dengan JL DesaTimur dengan Karpin ( Tergugat. 6 )Tergugat. 6 menguasai tanah Penggugat Ukuran Tanah Panjang 22 mdan Lebar 13 m dan mendirikan bangunan dengan ukuran Panjang 20meter dan Lebar 12 meter.Batas Tanah Barat dengan Wito ( Tergugat. 5 )Selatan dengan JI. AmirudinUtara dengan Jl.

  DesaTimur dengan Amirudin ( Penggugat )5.8 Tergugat. 8 menguasai tanah penggugat ukuran tanah Panjang 22 mdan Lebar 6 m dan mendirikan bangunan dengan ukuran Panjang 20meter dan Lebar 5 meterBatas Tanah Barat dengan Amirudin ( Penggugat)Selatan dengan J1. AmirudinUtara dengan JI.

• Bahwa ditemukan fakta hukum obyek sengketa diterbitkanoleh Tergugat dengan mengabaikan ketentuan pasal 10 ayat 3Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 tahun 1998 tentangBangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung,yang mensyaratkan sebagaiberikut :Pasal 10 ayat(GD) Senn n nnn nnn nnn nnn nn I Pengajuan mendirikan Izin mendirikan bangunansebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini untukbangunan bukan rumah tinggal wajid memenuhi persyaratansebagai berikutMengisi formulir dengan melampirkana

  Menyatakan sah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Bandung yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor : 503.648.1/1059/BPPT tanggal 4 maret 2013 yangdiberikan kepada Fandam Darmawan ;3.

  Bangunan danRetribusi Penggantian Biaya cetak Peta,pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (5)1) Setiap Orang yang akan membangun Bangunan Gedung danbangun bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan olehWalikota; 3) Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapatmendelegasikan kewenangan menerbitkan Izin MendirikanBangunan (IMB) kepada Kepala SOPD yang tugas pokok danfungsinya

  Putusan No. 71/G/2013/PTUNBDDpersetujuan pemanfaatan ruang (videBuktiMenimbang, bahwa mencermati pertimbanganpertimbangan hukum diatas, melihat dari dasar yuridis, dan isidari Obyek Sengketa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwaditerbitkannya Objek sengketa a quo yang esensinya berupa Suratizin mendirikan Bangunan, dan pengaturan kewenangan dasaryuridis penerbitan Obyek Sengketa a quo berdasar padaPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 12 Tahun 2011 tentangPenyelengaraan, Retribusi Izin Mendirikan

  Peraturan Daerah KotaBandung Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan GedungPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 12 Tahun 2011 TentangPenyelengaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan RetribusiPenggantian Biaya Cetak Peta serta Peraturan Perundanganundangan yang lain yangterkait; Dalampenundaan 22202022202 ==e Menolak permohonan penundaanpelaksanaan terhadap Surat Izin Nomor:503.648.1/1059/BPPT tanggal 4 maret2013, tentang Izin Mendirikan Bangunanyang diberikan kepada FandamDarmawan ;5Menyatakan

• rumah pada tahun1963 ;Bahwa setahu saksi Tergugat mendirikan rumah pada tahun1990 ;Bahwa sewaktu Tergugat mendirikan rumah, Penggugat adakeberatan ;Bahwa Gamel Purba membeli tanah yang ke 4 dariSyaripuddin ;Bahwa setahu saksi jalan umum sudah ada sejak tahun 1976 ;Bahwa saksi sekarang tidak berdomisili di Asrama Brimobdan pada saat saksi meninggalkan asrama sekitar tahun 1987masih tanah kosong.2 Saksi TEREPIA SIHOMBING, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi

  rumah pada tahun1963 ;Bahwa setahu saksi Tergugat mendirikan rumah pada tahun1990 ;3 Saksi29Bahwa sewaktu Tergugat mendirikan rumah, Penggugat adakeberatan ;Bahwa Gamel Purba membeli tanah yang ke 4 dariSyaripuddin ;Bahwa setahu saksi jalan umum sudah ada sejak tahun 1976 ;Bahwa saksi sekarang tidak berdomisili di Asrama Brimobdan pada saat saksi meninggalkan asrama sekitar tahun 1987masih tanah kosong.SELURA SITOMPUL, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi

  rumah pada tahun1963 ;Bahwa setahu saksi Tergugat mendirikan rumah pada tahun1990 ;Bahwa sewaktu Tergugat mendirikan rumah, Penggugat adakeberatan ;Bahwa Gamel Purba membeli tanah yang ke 4 dariSyaripuddin ;Bahwa setahu saksi jalan umum sudah ada sejak tahun 1976 ;Bahwa saksi sekarang tidak berdomisili di Asrama Brimobdan pada saat saksi meninggalkan asrama sekitar tahun 1987masih tanah kosong.ASTALIA HUTAPEA, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan

  ;2 Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan caramenyerobot sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran lebar 3 meterdan panjang 12 meter yang terletak di sebelah barat dari tanah milik41Penggugat yang berbatasan dengan tanah negara/jalan setapak/gang danbibir sungai/tanggul dengan cara mendirikan bangunan rumah tempattinggal Tergugat I dan mendirikan pagar di atas tanah milik Penggugattersebut ;3 Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmengeluarkan sertifikat

  Izin Mendirikan Bangunan an. Natal hutapea ;Menimbang, bahwa bukti P8 adalah Surat Keterangan Pendaftaran TanahNo. 594.247/03/1985 ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P8 yang diajukan oleh Penggugatmembuktikan dalildalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugatada memiliki tanah seluas + 280 m? berikut bangunan rumah di atasnya yangterletak di Jl. S.

• ASNAWI LATIEF berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku DinasPerijinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;Terdakwa dalam mengajukan Surat Permohonan ljin Mendirikan Bangunan sehingga terbitIMB Nomor : 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ditujukan kepada Gubernur ProvinsiDKI Jakarta Up. kepada Kepala Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan dengan membuat SuratPernyataan dan Kuasa tertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat

  ASNAWI LATIEF berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas PerijinanBangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;Terdakwa dalam mengajukan Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunanyang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta UP.

  Kepala SukuDinas Tata Ruang Jakarta Selatan sehingga terbit Surat Ijin Mendirikan BangunanNomor: 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dilakukan dengan cara memakai suratpalsu atau yang dipalsukan yaitu dengan melampirkan antara lain Surat Pernyataan danKuasa tertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya tidak benar ataupalsu yang menyatakan bahwa atas bidang tanah yang terletak di Jalan Tebet balam 3Nomor : 16 RT.006 RW.01 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan luas

  Kepala Suku DinasTata Ruang Jakarta Selatan yang isinya tidak benar atau palsu tersebut sehingga terbitSurat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 10334/IMB/2009 tanggat 21 Oktober 2009 yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Perijinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan yangterletak di Jalan Tebet Dalam 3 Nomor : 16 RT.006 RW.01 Kelurahan Tebet BaratKecamatan Tebet Jakarta Selatan seluas + 2.359 M?, maka pengurus Masjid Jami AlHidayah dengan Nadzir, 1. Ketua H. KARDITO, 2. Sekertaris Drs H.

  H.Asnawi Latief tanggal 09 Juni 2009 ; Surat Ketetapan Rencana Kota Nomor : 0429/GSB/JS/TB/VI/2009tanggal 17 Juni 2009 ;Fotocopy Legalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan Masjid Jami AlHidayah Nomor : 10334/IMB/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;e Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 18 Wakaf, atas namaMasjid Jami AlHidayah;e Fotocopy legalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan Masjid Jami AlHidayah Nomor 07909/IMB/2006 tanggal 08 Agustus 2006 ;e Asli Surat Pengantar : KK.09.01/10/OT.01/1993/2003

• Putusan Nomor 447 K/TUN/2012bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalahkeputusan Tergugat Nomor 11580/IMB/2010 tanggal 13 Oktober 2010tentang Ijin Mendirikan Bangunan bersyarat untuk pembangunan SPBU diJalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT 002 RW 007, KelurahanKemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.

  Alpha Kumala Wardhana/Ping Astono & Helen Soewignyo danjuga akibat hukum berupa tanpa adanya persetujuan masyarakat yangberdampak secara sosial, perekonomian dan lingkungan masyarakat sekitarSPBU;Bahwa perlu dijelaskan pemberian ijin mendirikan bangunan bersyaratsebagaimana keputusan Tergugat Nomor 11580/IMB/2010 tanggal 13Oktober 2010 tentang jin Mendirikan Bangunan bersyarat untukpembangunan SPBU di Jalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT002 RW 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,

  Bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara a quo SuratKeputusan tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunanHalaman 18 dari 31 halaman.

  Putusan Nomor 447 K/TUN/20122010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Penggunaan SPBU diJalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT 002 RW 007, KelurahanKemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.

  Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerahmengeluarkan izin mendirikan SPBU;4.

• Pemberlakuan sanksi yang bersifat tunggal hanya denganmemberikan denda ini bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)Undang Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.f Materi pengaturan sanksi dalam Perda Bangunan dan pengaturan dendadalam muatan isi Perda Izin Mendirikan Bangunan saling bertentangan.4.3.

  Bangunan bertentangan dengan UUBangunan;h Materi pengaturan sanksi dalam Perda Bangunan dan pengaturan dendadalam muatan isi Perda Izin Mendirikan Bangunan saling bertentangan;i Penerapan denda terhadap pelanggar Peraturan Daerah Bangunan terkaitpelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan merugikan kepentingan hukumPemohon;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohonkepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan danmemutuskan sebagai berikut:e Menyatakan materi

  Putusan Nomor. 45 P/HUM/2012B PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAHTINGKAT II SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 1999TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNANYANG DIMOHON UJI MATERIIL TELAH DICABUTDENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYANOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZINMENDIRIKAN BANGUNAN.1 Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan judicialreview terhadap Poin E Lampiran II Peraturan DaerahKotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan karenaPemohon berpendapat

  Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan dan UndangUndang Nomor 28Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.2 Bahwa, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IISurabaya Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan telah dicabut dengan PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 TentangRetribusi kin Mendirikan Bangunan (vide bukti T.1).Dalam pasal 30 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 TentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan disebutkan :Pada saat

  Dengan demikian, Peraturan DaerahKotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telahmemenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 145 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah dan Pasal 113 dan 114 UndangUndang Nomor 22Tahun 1999.

• yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarangTermohon Peninjauan Kembali Kedua I, I dahulu Pemohon Peninjauan Kembali, TurutTermohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I, I/Terbanding I, II/Tergugat I, IIdengan posita gugatan sebagai berikut:1 Bahwa, Para Penggugat bertempat tinggal di atas tanah dan bangunan yangterletak di Jalan Pisang Agung IV / Nomor 9, RT05 / RW05, Malang sejaktahun 1997 sampai saat sekarang ini Tanah dan Bangunan tersebut tercantumdalam Surat Izin Mendirikan

  Bangunan Nomor 640/228/428.303/2000 tentangIzin Mendirikan Bangunan tertanggal19 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum DaerahKotamadya Tingkat II Malang atas nama ELSA ERITA (istri Penggugat I);Bahwa, Tanah dan Bangunan yang dipakai sebagai tempat tinggal oleh ParaPenggugat tersebut telah dibangun sesuai dengan Rencana Tata Ruang WilayahKota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah KotamadyaDaerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1995;Bahwa, Para Penggugat merasa

  sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat yaitumenerbitkan 4 (empat) buah Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama GeisDjoened Bawazier untuk bangunan Rumah dan Toko (Ruko) di atas tanah yangterletak di Jalan Bukit Dieng Nomor 3 Malang, sebab penerbitan Surat IzinMendirikan Bangunan serta pendirian bangunan Ruko tersebut telahbertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagaimana ditetapkandalam Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II MalangNomor 8 Tahun 1995;Bahwa, bangunan

  Dalam prosespersidangan perkara dimaksud pada akhir bulan Juli 2001, Para Penggugat barumendengar bahwa ternyata berdirinya RUKO di Jalan Bukit Dieng, Malangtersebut didasarkan pada 5 (lima) Surat Izin Mendirikan Bangunan yangditerbitkan oleh Tergugat, sehingga sampai gugatan ini diajukan / didaftarkan kePengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pihak Para Penggugat belummengetahui tentang tanggal dan Nomor Surat Izin Mendirikan Bangunan atasRuko di Jalan Bukit Dieng Malang atas nama Geis Djoened Bawazier

  diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang wilayahkerjanya termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,maka menurut ketentuan perundangan yang berlaku adalah menjadi wewenangdari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini sampai adanya putusan hukum;Bahwa, penerbitan 4 (empat) Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor:1.

• Menyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor : 643.1/02/132/DPTW, tanggal 31 Maret 2008 Jo.Gambar Situasi dan potongan jalan sebagai Lampiran IMBtersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atas' bangunanGolf Club House obyek perkara a quo ;5. Menghukum Tergugat untuk membongkar seluruh bangunanGolf Club House objek sengketa tersebut ;6.

  Bahwa Surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan)tertanggal 31 Maret 2008 No.643.1/02/132/DPTW yangditerbitkan oleh Turut Terguat I/Turut Terbandingtersebut hanyalah merupakan salah satu unsur terhadptindakan melawan hukum yang dilakukanTergugat/Pembanding ;Menimbang, bahwa, dari telaahan atas jawab menjawabsebagaimana terbaca dalam berkas perkara dan putusan nyata nyataPembanding/semula Tergugat telah mengajukan EKSEPSI menyangkutKEWENANGAN Mengadili Absolut (Kompetensi Absolute ) yangmengemukakan bahwa

  Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, melainkan adalahwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok perkara adalahmenyangkut perbuatan Pembanding/semula Tergugat mendirikan GOLFCLUB HOUSE DAGO PAKAR, tanah milik Pembanding/semula Tergugatberdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.643.1/02/132/DPTW,tanggal 31 Maret 2008 ;Menimbang, bahwa, sebelum dilakukan kajian lebih jauhatas Eksepsi diatas, Pengadilan Tinggi memandang perlumenguraikan

  Bangunan Nomor643.1/02/132/DPTW, tertanggal 31 Maret 2008, berikut semualampiran lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan surat ijindimaksud ;Menimbang, bahwa adalah fakta bahwa Pembanding/semulaTergugat mendirikan bangunan GOLF CLUB HOUSE diatas areal/lahan23miliknya sendiri, tidak diatas lahan/tanah milikTerbanding/semula Penggugat, dan hal mendirikan bangunan tersebutmerupakan bagian yang integral dalam Master Plan Resort DagoPakar, Site Plan Bukit Permai Golf dengan konsep terpadu rumahhunian

  Mendirikan Bangunan Nomor : 643.1/02/132/DPTW, tanggal 31Maret 2008 adalah Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

• Surat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Nomor653/1120IPPT/BPPMPT/2014 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor 648/Kep.1974/BPPMPT/IMB/2014 keduanya tertanggal24 Desember 2014;b. Surat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Nomor653/601IPPT/BPMPTSP/2015 dan Surat Izin mendirikan Bangunan(IMB) Nomor 648/Kep1131/BPMPTSP/IMB/2015 keduanya tertanggal7 Oktober 2015;2.

  Tanah (IPPT) Nomor653/601IPPT/BPMPTSP/2015 dan Izin mendirikan Bangunan (IMB)Nomor 648/Kep1131/BPMPTSP/IMB/2015 keduanya tertanggal 7Oktober 2015;.

  Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Nomor 653/1120IPPT/BPPMPT/2014 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor648/Kep.1974/BPPMPT/IMB/2014 keduanya tertanggal 24 Desember2014;b. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Nomor 653/601IPPT/BPMPTSP/2015 dan Izin mendirikan Bangunan (IMB) Nomor648/Kep1131/BPMPTSP/IMB/2015 keduanya tertanggal 7 Oktober2015;7.

  ;b) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 648/Kep.1974/BPPMPT/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama JosephMarzuki, SH. SE.;c) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 653/601IPPT/BPMPTSP/2015 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Atas namaJoseph Marzuki, SH. SE.;d) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 648/Kep.1131/BPPMPT/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama Joseph Marzuki,SH.

  ;b) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 648/Kep.1974/BPPMPT/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Joseph Marzuki, S.H.,S.E.;c) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 653/601IPPT/BPMPTSP/2015tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Atas nama JosephMarzuki, S.H., S.E.;d) Keputusan Walikota Tangerang Nomor 648/Kep.1131/BPPMPT/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama Joseph Marzuki,S.H., S.E.