Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120 / NGATARI pengiriman tanggal 02 Juli2015 s/d. 08 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 2.340kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. BPE2/000957, tanggal 10072015 dan sisa SHU sebesar Rp118.930.495.Periode 3 terbagi menjadi 2 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563 / AINUN NAJIB pengiriman tanggal 08Juli 2015 s/d. 13 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 937kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120 / NGATARI pengiriman tanggal 09 Juli2015 s/d. 13 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 559kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. BPE3/001343, tanggal 21072015, dan sisa SHU sebesar Rp1.874.265.Periode 4 terbagi menjadi 2 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563/AINUN NAJIB pengiriman tanggal 22Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 924kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan Nomor kontrak Nomor 07ZX7120/ NGATARI pengiriman tanggal26 Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak548 kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120/NGATARI pengiriman tanggal 01Agustus 2015 s/d. 15 Agustus 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 3.992 kwintal, dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor. BPE 5/ , tanggal , dan sisa SHU sebesar Rp.13.076.505. Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7123/MULYADI pengiriman tanggal 03Agustus 2015 s/d. 15 Agustus 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 1.824 kwintal, dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor.

EKO P pengiriman tanggal 08September 2015 s/d. 14 September 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 641 kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor. 2370000578, tanggal 19092015 dan sisa SHU sebesarRp. 2.041.905.Periode 8 terbagi menjadi 5 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563/AINUN NAJIB pengiriman tanggal 15September 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 64 kwintaldengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. 2370004197,tanggal 02102015 dan sisa SHU sebesar Rp. 3.080.790.

XXX sudah sesuai saat barangtersebut diekspor sehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan beakeluar atas ekspor barang.e Atas barang yang diekspor tersebut selurunnya sudah berada didalam kawasanpabean dan dalam Statement Of Facts jelas terlinat bahwa barang yang dieksportersebut pada tanggal dimaksudkan masih dan Baru selesai diinspeksi pihakperkapalan dan hal ini terjadi diluar kendali Pemohon Banding.e Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yangberlaku.Menurut

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kKewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1): Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea KaluarPasal 6 ayat (2): Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 003278 tanggal 29 Desember 2009Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, yang berbunyi:(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanyakekurangan pemenuhan hak Pekera / Buruh PengawasKetenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerya Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat

Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan yang berbunyi:(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanyakekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh PengawasKetenagakeraan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat

Sehingga PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan PenetapanHalaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMDa. Bahwa acuan perhitungan upah kerja lembur telah diatur secara khususmelalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.b.

Perhitungan upah kerja lembur dilakukan perHalaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMDhari kerja/per hari istirahat mingguan/hari libur resmi tergantung daripekerjaan tersebut dilakukan pada hari yang mana..

kesesatan cara perhitungan sehingga perhitungan yangdilakukan oleh CV.

dipungut sendiri Masa PajakSeptember 2009 sebesar Rp1.649.082.140,00;bahwa berdasarkan Surat Keberatan, Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)dan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan diketahui bahwa terdapat koreksi penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berasal dari sample (biaya pemasaran danpromosi) sebesar Rp13.689.783,00 yang telah disetujui oleh Pemohon Banding dalam pembahasanakhir pemeriksaan dan tidak ada alasan dalam surat keberatan, tetapi dalam perhitungan

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Perhitungan Aspendi Azis Penggugat , dengan masa kerja adalah15 tahun 6 bulan. NoDasar Hak Perhitungan Hak % Bulan Wages/Gaji Jumlah Gaji/benefit Rp6.950.000,00/bperbulan ulanPesangon:2x9/: 2 x Rp6.950.000,00 Rp125.100.000,00bulan upah 9(Ps.156 ayat 2) Xx Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Padt.SusPHI/2020 6 x Rp6.950.000,00 Rp41.700.000,00Penghargaanmasa kerja : 6 xupah/bulan = (Ps!

Perhitungan Herlin Patris Lumumba Penggugat II, dengan masakerja adalah 12 tahun 4 bulan. Perhitungan hak No Dasar hak% Bulan Wages/gaji JumlahGaji/benefit perbulan = Rp4.123.000,00/oulan1/Pesangon : 2 x 9 bulan upah 9x2 X Rp4.123.000,00 Rp74.214.000,00(Ps.156 ayat 2)5 Xx Rp4.123.000,00) Rp20.615.000,00Penghargaan masa kerja : 5 xNoUpah/bulan (Ps!

Perhitungan Aspendi Azis Penggugat , terhitung mulai bulanSeptember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, denganperhitungan: NoPerhitungan Hak Dasar hak % Bulan Wages/gaji Jumlah1 Gaji/Benefit perbulan = Fp6.950.000,/bulan7 X Rp6.950.000,00 Rp48.650.000,00pembayaran gaji sebelumputusan pengadilan yangbelum diterima 7 bulan (blnSeptember 2019 s/d Maret2020) Sub Total Rp48.650.000,00 Terbilang: (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);5.2.

Perhitungan Herlin Patris Lumumba Penggugat II, terhitung mulaibulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, denganperhitungan: Perhitungan Hak No Dasar hak % Bulan Wages/gaji Jumlah eaivBenett perbulan = RP6950.000,/bulan7 x Rp4.123.000,00 Rp28.861.000,00pembayaran gaji sebelumputusan pengadilan yangbelum diterima 7 bulan (blnSeptember 2019 s/d Maret2020) Sub Total Rp28.861.000,00 Terbilang: (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu riburupiah);6.Menghukum Tergugat untuk membayar

dan pembayaran uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ParaPenggugat;Menyatakan menolak perhitungan dan pembayaran upah selamaproses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada ParaPenggugat;Menyatakan menolak uang paksa/dwangsom dari Para Penggugat;Menyatakan menolak putusan serta merta dari Para Penggugat;Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;C.

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90623/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding dalam perhitungan

Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL)62.830.926.848 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 66.324.165.292b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0 b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 66.324.165.292 Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3125/B/PK/Pjk/2018 c.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau66.324.165.292(d.4)) f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak t 3.493.238.444erutang (ea)3. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karena 0pembetulan)c. Jumlah (a+b) 04. Dae) yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 3 493.238.444f3.

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL) 62.830.926.848 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3125/B/PK/Pjk/2018 b. Dikurangi: b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 66.324.165.292e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau 66.324.165.292(d.4)) aef. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidakterutang (ea) 3.493.238.4443. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 66.324.165.292((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih Rp 3.493.238.444bayar/seharusnya tidak terutang (ea)3 Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0berikutnya4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya Rp 3.493.238.444tidak terutang (2.f3.c)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 7 dari 10 halaman.

Majelis berpendapat bahwa sepanjang dalam proseskeberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukanpada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harusdiikuti oleh Terbanding pada proses keberatan maka halhal yang telahHalaman 10 dari 16 Halaman.

Putusan Nomor 971 /B/PK/PJK/201 7dilakukan oleh Terbanding pada proses keberatan dalam sengketa ini adalahtidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Mei 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Mei 2007 adalah sebesarRp418.256.971 ,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK

.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) nihil; Bahwa menurut Pemohon

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidakHalaman 11 dari 16 Halaman.

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitunganPPN Masa Pajak Mei 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 857.988.072,00;DPP (80/100 x DPP PK) = Rp 686.390.458,00;Selisih = Rp 171.597.614,00;PPN =Rp 17.159.762,00;Kesimpulan: Bahwa

Dengandemikian, nilai sengketa per bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 Rp104.496.340.729,00 = Rp 4.466.962.319,00 / 12 bulan =Rp.372.246.860,00,2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa PajakNovember 2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan TahunPajak 2007 yang juga diajukan banding,b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke masa pajak ...... (karena pembetulan) 0c.

Keputusan KeberatanTerbanding Nomor: KEP793/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak danmenambah jumlah pajak yang masih harus dibayar sehingga perhitungan PPN Masa PajakNovember 2007 menjadi sebesar Rp255.586.706,00.

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalahRpO /NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi sebesar Rp533.375.307,00 danmenurut Surat Banding tetap sebesar Rp533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketaPPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang KetentuanUmum

PPN Barang dan Jasa MasaPajak November 2007 menjadi sesuai dengan perhitungan dalam SuratKeberatan sebagai berikut:Ekspor Rp = 4.038.203.416Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp = 3.365.703.836Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 2.020.080.084Total Rp =: 9.423.987.336Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp =. 336.570.384Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp =. 219.746.737Dibayar dengan NPWP sendiri Rp = 6.491.742Total Rp =. 226.238.479PPN yang kurang (lebih) bayar Rp 110.331.905PPN

, karena berdasarkan SE96/PJ/2009 nomor 2, menyatakan: Total benchmarking hanya merupakan suatu alatbantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membinawajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakansecara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak;bahwa dengan demikian penggunaan benchmarking hanya merupakan petunjuk(guidance) Terbanding dalam melihat kinerja wajib pajak, tetapi tidak dapatdigunakan secara langsung sebagai dasar perhitungan

omset dan harus didukungdengan bukti adanya ketidakpatuhan dan faktor pendukung lainnya, bukan hanyakarena laba kotor Pemohon Banding lebih kecil di bandingkan "Industrial Report"kemudian langsung dikenakan metode ini;bahwa koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Februari 2008 inimerupakan equalisasi terhadap omset Pajak Penghasilan Badan 2008 yang dihitungper masa pajak, dimana dalam sengketa Pajak Penghasilan Badan 2008 terdapatkoreksi peredaran usaha sebesar Rp. 9.555.322.199,00;bahwa perhitungan

rincian koreksi atas omset peredaran usaha di PajakPenghasilan Badan 2008 adalah sebagai berikut:bahwa menurut Pemohon Banding, Peredaan Usaha selama tahun 2008 adalahsebesar Rp.240.148.283.627,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Penjualan ekspor Rp. 27.388.464.100,00Penjualan Lokal Rp. 213.304.732.816,00Jumlah Rp. 240.693.196.916,00Retur Penjualan Rp. (544.913.289,00)Total Penjulan Rp. 240.148.283.627,00bahwa perincian peredaran usaha menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut: 9Uraian Keterangan

HPI Rp. 1.593.354.891 ,00Penjualan ke lainnya Rp. 535.649.384,00Total Penjualan menurut Terbanding Rp. 249.703.605.829,00bahwa dengan demikian perhitungan koreksi peredaran usaha tahun pajak 2008adalah sebagai berikut: Peredaran usaha menurut Terbanding Rp. 249.703.605.825,00Peredaran usaha menurut Pemohon Banding Rp. 240.148.283.627,00Koreksi Rp. 9.555.322.199,00bahwa dari nilai koreksi omset di PPh Badan 2008 sebesar Rp. 9.555.322.199,00tersebut, dan berdasarkan hasil equalisasi, Terbanding melakukan

Singapura;bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwapenetapan tingkat gross margin sebesar 7.9 % oleh Terbanding, telah memenuhitingkat perhitungan profit margin yang wajar dan lazim dalam transaksi bagiperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dengan demikian koreksi sebesarRp.796.276.850,00 tetap dipertahankan;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai SanksiAdministrasi

obyekPPh Pasal 26 dari akun 551020 (Subcontracting, Nokia Internal Service)sebesar $ 8,627,222.00 karena merupakan jurnal reklas dan pembayaran jasakepada Nokia Finland yang tidak dilakukan di Indonesia.bahwa berdasar penelitian atas data dan keterangan yang terdapat dalamberkas banding maupun hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelisberpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung sebagian alasan bandingPemohon Banding serta yang mendukung dasar koreksi Terbanding untuksebagian sehingga perhitungan

Expense, Short Term Loan Nok Int $ 3,072,060.82 $ 3,072,060.82Akun 550045 Contractor cost service $ $ 556,509.53Akun 693000 Hired Labour $ = $478,090.54 Jumlah $ 18,853,805.89 $ 11,261,183.96MemperhatikanMengingatMemutuskanJumlah Obyek PPh Pasal 26 seharusnya $ 11,261,183.96 dan denganmemperhatikan bahwa nilai kurs $ yang dipergunakan Terbanding maupunPemohon Banding adalah sebesar Rp. 9.185,23, maka obyek PPh Pasal 26yang seharusnya dimaksud adalah setara dengan Rp. 103.436.564.745,00.bahwa berdasar perhitungan

Obyek PPh Pasal 26 yang seharusnyasebagaimana tersebut di atas, maka perhitungan koreksi obyek PPh Pasal 26yang seharusnya adalah sebagai berikut:Jumlah Obyek PPh Pasal 26 menurut hasil ekualisasi Rp. 103.436.564.745,00Jumlah Obyek PPh Pasal 26 yang sudah dilaporkan dalam SPT Rp. 101.885.255.504.00Koreksi Obyek PPh Pasal 26 yang seharusnya Rp. 1.551.309.241,00Koreksi Terbanding dalam Keputusan Keberatan Rp. 61. 7Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp. 59.485.321.396,00.bahwa atas hasil pemeriksaan

Ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP32/PJ/2010 tanggal 25Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 Nomor: 00051/204/06/059/08 tanggal 7 November 2008,sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:Dasar

Pengenaan Pajak Rp. 103.436.564.745,00PPh Pasal 26 Terutang Rp. 16.369.307.078,00Kredit Pajak R 1 45.2Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp. 310.261.848,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP R 142.720.4Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp. 452.982.298,00

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak sebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anaksebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimalsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGARp.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARp.13.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100%, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN KERNEL NS (PTPN V RIAU) 3.000.000 KGSEHARGA Rp.14.700.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KGSEHARGA Rp.4.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 909.203.65sDPP (80/100xDPP Pk) Rp 727.362.927Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 181.840.73:PPN (10/100xDPP) Rp 18.184.07%bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Pada proseskeberatan Pemohon Banding telah diberikan perhitungan penyusutan per fiskalyang menjadi dasar koreksi Terbanding. Dalam menghitung ulang penyusutanper fiskal, Terbanding telah menggunakan kertas kerja perhitungan penyusutanyang Pemohon Banding laporkan pada SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun2001.

Dari hasil analisaPemohon Banding dengan membandingkan antara perhitungan penyusutanfiskal per SPT Pajak Penghasilan Badan dan perhitungan Terbanding,Pemohon Banding mengetahui bahwa koreksi sebesar Rp.2.985.435.934,00disebabkan karena Terbanding tidak memperhitungkan penyusutan atas aktivakomputer yang diperoleh Tahun 2001. Sampai saat ini, Pemohon Bandingbelum mendapat kejelasan tentang alasan Terbanding tidak mengakui aktivakomputer tersebut.

Dalam proses keberatan, Pemohon Banding telahmemberikan perhitungan penyusutan fiskal yang menjadi dasar koreksi,perhitungan penyusutan fiskal per SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2001dan invoice pembelian aktiva komputer tersebut, agar Terbanding dapatmempertimbangkan untuk membatalkan koreksi ini. Selain itu, PemohonBanding juga telah menyerahkan perhitungan penyusutan fiskal tahun pajak2002, SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 dan Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2002.

ketentuanyang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi labakomersial sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri KeuanganNomor: 68/KMK.04/1999.Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yaituberdasarkan penelitian lebih lanjut atas halaman 59 Audit Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan

piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telahdilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkandalam perhitungan rugi laba komersial.Halaman

Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;(20 x Rp9.249 x 1,5) + (60 x Rp9.249 x 2) = Rp1.387.350,004. Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;Hal. 5 dari 23 hal. Put.

No. 363 K/Pdt.SusPHI/2015(20 x Rp9.249 x 1,5) + (60 x Rp9.249 x 2) x 12 =Rp16.648.200,00;2) Tahun 2006;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.852.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp10.075,00;1.Jam pertama Rp10.075 x 1,5 = Rp15.112,50;20 x Rp10.075,00 x 1,5 = Rp302.250,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp10.075,00 x 2 = Rp20.150,0060 x Rp10.075,00 x 2 = Rp1.209.000,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00;Untuk perhitungan kerja lembur

No. 363 K/Pdt.SusPHI/201520 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;(20 x Rp10.075,00 x 1,5) + (60 x Rp10.075,00 x 2) x 12Rp18.135.000,00;Tahun 2009;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.852.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp10.075,00/ jam;1.Jam pertama Rp10.075,00 x 1,5 = Rp15.112,50;20 x Rp10.075,00 x 1,5 = Rp302.250,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp10.075,00 x 2 = Rp20.150,0060 x Rp10.075,00 x 2 = Rp1.209.000,00;Untuk perhitungan

kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;(20 x Rp10.075,00 x 1,5) + (60 x Rp10.075,00 x 2) x 12Rp18.135.000,00;Tahun 2010;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.481.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp14.341 ,00/ jam;1.Jam pertama Rp14.341,00 x 1,5 = Rp21.511,50;20 x Rp14.341,00 x 1,5 = Rp430.230,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp14.341,00 x 2 = Rp28.682,0060 x Rp14.341,00 x 2 = Rp1.720.920,00;Untuk perhitungan

Rp14.341,00 X 2 = Rp28.682,00;60 x Rp14.341,00 x 2 = Rp1.720.920,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rpl4.341,00 x 1,5 + 60 x Rp14.341,00 x 2 =Rp2.151.150,00;Untuk perhitungan kerja lembur 9 bulan (Januari, Februari,Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September);20 x Rp14.341,00 x 1,5 + 60 x Rp14.341,00 x 2 x 9 =Rp19.360.350,00;Bahwa, semenjak bulan Oktober, November dan Desember2012 diberlakukan 5 (lima) hari kerja normal dan untuk hari ke6 (enam) dihitung kerja lembur

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.027.465DPP (80/100xDPP PK) Rp 821.975Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 205.49PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juli 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 764.25%DPP (80/100xDPP Pk) Rp 611.40Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 152.85PPN (10/100xDPP) Rp 15.288bahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juli 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Padahal nyatanyametode perhitungan yang digunakan oleh TERMOHON KEBERATAN sangatlahkeliru dan bahkan melenceng dari ketentuan hukum yang berlaku.Kekeliruan TERMOHON KEBERATAN berawal pada pertimbangan PutusanKPPU No. 01/2014 yang mengikutsertakan aset PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC)dalam perhitungan jumlah aset gabungan, dengan dalih PT TPC merupakanBadan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari PEMOHON KEBERATAN.Padahal, PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk Tertinggi PengendaliPEMOHON KEBERATAN, mengingat

Kekeliruan ini beranjak dari disandarkannya perhitungan aset PTTiga Pilar Sejahtera Food, Tok. pada Laporan Keuangan PT Tiga Pilar SejahteraFood, Tok. yang dikonsolidasikan dengan anakanak perusahaannya.Kekeliruan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b PPNo. 57/2010, karena entitas anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Dan tentunya, perhitungan seperti ini telah menjadikan nilai aset3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tok. bengkak sehinggamembuat jumlah aset gabungan seakan melebihi Rp. 2.500.000.000.000, (duatriliun lima ratus miliar Rupiah).Apabila TERMOHON KEBERATAN menghitung jumlah nilai aset PT Tiga PilarSejahtera Food, Tbk. berdasarkan Laporan Keuangan PT Tiga Pilar SejahteraFood, Tbk. yang terpisah dari anakanak perusahaannya, maka akan ditemui faktabahwa jumlah nilai aset gabungan

Hal ini dikarenakan TERMOHON KEBERATAN lagilagi keliru menerapkan metode perhitungan jumlah nilai aset gabungan denganhanya menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi)pada tahun 2011.

Oleh karena itu. perhitungan batas waktuterakhirpengajuan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU No. 01/2014(berdasarkan jumlah hari kerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014. Hal inisebagaimana terlihat dalam kalender bulan April dan Mei 2014, sebagaiberikut:April 2014

Putusan Nomor 1161/B/PK/PJK/2016Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor oleh Pemohon Banding.

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:a.Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluaratas barang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karenaTerbanding berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalamHalaman 3 dari 8 halaman.

Namun demikian, pada kenyataannya pihakKPPBC Tipe A3 Kotabaru menyetujui dan mengesahkan Pembetulan PEByang Pemohon Banding lakukan dan menerbitkan Nota Pembetulan NomorNP09/WBC.14/KPP.0803/2011 dan juga terhadap ekspor yang dilakukanoleh Pemohon Banding tetap diberikan pelayanan ekspor sampai selesaisehingga barang ekspor dapat keluar dari daerah pabean Indonesia;bahwa Pasal 14 ayat (1) PMK 214 lebih lanjut menyatakan:Direktur Jenderal menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktupaling

Putusan Nomor 1161/B/PK/PJK/2016Pasal 14 ayat (2) PMK 214 menyatakan bahwa:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dan harga ekspor yang digunakan adalah tarif BeaKeluar dan harga ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean; danb.

x b x c) USD 1.180.125,00e nilai tukar mata uang Rp/USD 9,044.00f Bea Keluar (d x e) Rp 10.673.050.500,00g Bea Keluar (Pembulatan) Rp 10.673.051.000,00 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisin perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 000247 karena tarif Bea Keluar, harga ekspor, dannilai tukar mata uang yang berlaku yang digunakan oleh Pemohon Banding danTerbanding memiliki nilai yang sama;Bahwa dengan mempertimbangkan

Melakukan Perhitungan besarnya Cadangan teknis untuk setiap MasterData Polis tersebut dengan menggunakan methodologi perhitungan yangseharusnya dipergunakan dan dibenarkan oleh Regulator;e. Melakukan perhitungan perkiraan nilai perbedaan antara cadangan teknisdalam Master Data Polis Pertama dan Master Data Polis Ketiga pertanggal31 Desember 2006;f. Memberi penjelasan secara lengkap tentang hasil pekerjaan kepadaTERGUGAT Il;g.

Melakukan perhitungan cadangan teknis setiap polis yang adadalam Master Data Polis menggunakan program komputeryang telah dibuat diatas.b.5. Menyusun laporan Hasil Perhitungan cadangan Teknislsi Laporan merupakan pengungkapan seluruh proses pelaksanaanpekerjaan secara apa adanya dan bersifat independent.

6pertanggal 31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

dan perhitungan dari manajemen baruTERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.