Soenarso dilakukan dengan menggunakanUsser ID No. 20408 yang ternyata adalah milik terdakwa MuhammadDuddy Hermawan dan yang seharusnya terjadi hanya pegawai yangbersangkutan yang dapat mengoperasikan 1 ( satu ) system yang tidakdapat dilakukan oleh orang lain ;12Bahwa benar, dalam hal ini pihak Bank BNI ( Keuangan Negara ) secaramaterial telah dirugikan atas perbuatan terdakwa Muhammad DuddyHermawan tersebut karena pihak Bank BNI telah memberikan ganti uangkepada Drs. PN.

Wahyudin;35Bahwa benar, terdakwa selaku karyawan pada Bank BNI mempunyainomor pengguna atau ID dengan kode 20408 dan berfungsi sebagai tandapengenal pegawai dan sebagai pembuka system computer;Bahwa benar, sesuai dengan Audit Trail terdakwa telah melakukanpengorderan Kartu ATM atas nama nasabah PN.

Soenarso kedalam system computerberdasarkan aplikasi yang sudah ada di meja terdakwa yang telahdiberikan nomor CRF oleh rekan kerja terdakwa yaitu Sdr. Budiarto;Bahwa benar, setelah terdakwa menyelesaikan input data tersebut,terdakwa menaruh aplikasi tersebut di meja kecil yang berada dibelakangkursi kerja terdakwa, yang kemudian pada sore harinya aplikasi tersebutberikut register diserahkan oleh Sdr. Budiarto kepada Sdr.

Magdalena Hasibuan) menawarkan obatobatankepada Saksi2 dengan cara memesan obatobatan sesuai kebutuhan toko obatSaksi2, selanjutnya Saksi2 melakukan tranSaksi pembelian barang yangberupa obatobatan kepada istri Terdakwa sebanyaks ekira 42 (empat puluh dua)kali dengan nilai tranSaksi sebesar + Rp 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) dengan system pembayaran langsung kepada istri Terdakwa maupunlewat transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa maupun ke Ban BRI Syariahmilik Saksi1 dan setiap

Magdalena Hasibuan) menawarkan obatobatankepada Saksi2 dengan cara memesan obatobatan sesuai kebutuhan toko obatSaksi2 selanjutnya Saksi2 melakukan tranSaksi pembelian barang yang berupaobatobatan kepada istri Terdakwa sebanyak sekira 42 (empat puluh dua) kalidengan nilai transfer sebesar + Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah)dengan system pembayaran langsung kepada istri Terdakwa maupun lewattransfer ke rekening BRI milik Terdakwa maupun ke Bank BRI Syariah milikSaksi1 dan setiap tranSaksi

Magdalena Hasibuan) menawarkan obatobatan kepadaSaksi dengan cara memesan obatobatan sesuai kebutuhan toko obat Saksi.Bahwa atas tawaran Terdakwa dan istrinya Saksi tergiur untuk mencobanya yangselanjutnya Saksi melakukan tranSaksi pembelian barang yang berupa obatobatankepada istri Terdakwa sebanyak sekira 42 (empat puluh dua) kali dengan nilai tranSaksisebesar + Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan system pembayaranlangsung kepada istri Terdakwa maupun lewat transfer ke rekening

BWFMAI3 bersamasamadengan TRANH VAN PHET (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa,tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 22.46 wib atau pada suatu waktu dalam bulanOktober tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 06 33.583 N 109 48.079 Esesuai Global Posision System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masihtermasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut CinaSelatan

BWFMAIS3 tepatnya diberhentikan pada posisi 0633.524 N 109 49.383E sesuai Global Posision System (GPS) setelah dikonversi dandiplot pada peta laut, posisi tersebut masih termasuk dalam daerah Zona EkonomiEksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada KM. BWFMAI4 diketahui bahwaKM.

BWFMAIS3 tepatnya diberhentikan pada posisi 0633.583 N 109 48.079E sesuai Global Posision System (GPS) setelah dikonversi dandiplot pada peta laut, posisi tersebut masih termasuk dalam daerah Zona EkonomiEksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada KM. BWFMAIT3 diketahui bahwaKM.

Dalam melakukanpenambangan bijih emas tersebut, Para Terdakwa merupakan karyawan / pekerja denganpembayaran upah menggunakan system bagi hasil, yaitu 40% : 60% artinya setiap hasilpenambangan bijih emas, maka Para Terdakwa mendapat 40% (empat puluh persen)bagian sedangkan 60% (enam puluh persen) bagian untuk bos / pemilik usaha yaitu Sdr.AFRIBAS Als AF (DPO POLRI) ; Untuk menunjang usaha penambangan bijih emas tersebut, Sdr.

Dalam melakukanpenambangan bijih emas tersebut, Para Terdakwa merupakan karyawan / pekerja denganpembayaran upah menggunakan system bagi hasil, yaitu 40% : 60% artinya setiap hasilpenambangan bijih emas, maka Para Terdakwa mendapat 40% (empat puluh persen)bagian sedangkan 60% (enam puluh persen) bagian untuk bos / pemilik usaha yaitu Sdr.AFRIBAS Als AF (DPO POLRJ) ; Untuk menunjang usaha penambangan bijih emas tersebut, Sdr.

menganggarkankegiatan Kejar Paket ABC (kegiatan kesetaraan paketABC) di pos bantuan sebesar Rp. 366.350.000, (tigaratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh riburupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp. 635.000.000 , (enamratus tiga puluh lima juta rupiah);e Bahwa manurut bantuan penyelenggaraan Program Kejarpaket B dari pemerintah untuk setiap PKBM mendapatkansebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) padatahun 2008 dan juga sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) untuk tahun 2009;e Bahwa benar system

Slemanmenganggarkan kegiatan Kejar Paket ABC (kegiatankesetaraan paket ABC) di pos bantuan sebesar Rp.366.350.000, (tiga ratus enem puluh enem jutatiga ratns lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2009sebesar Rp. 635.000.000, (enam ratus tiga puluhlima juta rupiah).e Bahwa manurut' bantuan penyelenggaraan ProgramKejar paket B dari pemerintah untuk setiap PKBMmendapatkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) pada tabun 2008 dan juga sebesarRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuktahun 2009;e Bahwa benar system

Slemanmenganggarkan kegiatan Kejar Paket ABC (kegiatankesetaraan paket ABC) di pos bantuan sebesar Rp.366.350.000, (tiga ratus enam puluh enam jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2009sebesar Rp. 635.000.000, (enam ratns tiga puluhlima juta rupiah).Bahwa = menurut bantuan penyelenggaraan ProgramKejar paket B dari pemerintah untuk setiap PKBMmendapatkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) pada tahun 2008 dan juga sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk tahun2009;Bahwa benar system

Anak menerangkan masih mengenali semua barang bukti tersebut diatasdimana 1 (satu) karung berisikan pasir timah tersebut milk saksi GIANTOyang telah kami curi sedangkan kedua sepeda motor tersebut merupakansarana kami untuk sampai dan mengangkut pasir timah yang telah kami curitersebut.Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitumelanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RI No. 11 tahun2012 tentang system peradilan pidana anak, yang unsur unsurnya adalahsebagai

pelaku pencurian 1 (satu) karung berisibiyih timah seberat + 16 (enam belas) Kg, pada hari sabtu tanggal 09 April 2016sekira pukul 08.30 wib di Dusun Sinar Setiong Rt. 18 DesaLilangan KecamatanGantung Kabupaten Belitung Timur, yang bernama Dandi Bin Haryanda lahir diLilangan Kabupaten Belitung Timur tanggal 27 Desember 2000 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas makaternyata seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RINo.11 tahun 2012 tentang system

akan mengulangi lagiperbuatannya tersebut ;Hal. 32 dari 34 hal Putusan No.6/Pid.SusAnak/2016/PN.TdnHalhal yang memberatkan : Perbuatan anak tersebut, merugikan orang lain dalam hal ini saksi Sugianto;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan anak agardapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RI No.11 tahun 2012 tentang System

Sebagai Kawasan perlindungan system penyanggakehidupan; Bahwa Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang BukitKabu termasuk di dalam kawasan hutan konservasi taman buru yangterletak di Propinsi Bengkulu seluas 15.300 (lima belas ribu tiga ratus)hektar sesuai yang telah ditetapbkan sesuai dengan keputusan MenteriPertanian RI No : 186/kpta/Um/4/1973 tanggal 11 April 1973 tentangPenunjukan areal hutan Semidang Bukit Kabu dan sekitarnya seluas15.300 Ha di Propinsi Bengkulu sebagai Taman Buru; Bahwa

Sebagai Kawasan perlindungan system penyanggakehidupan; Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon di dalam kawasanhutan tersebut yaitu untuk membuka area lahan sehingga Terdakwadapat menanam palawija dimana hasil palawija tersebut akandikonsumsi sendiri dan akan dijual kepada orang lain untukmendapatkan keuntungan ekonomis; Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Selumadan Pihak BKSDA, selanjutnya 2 (dua) batang pohon hasil tebanganTerdakwa diamankan untuk dilakukan pengkuran; Bahwa setelah

Sebagai Kawasan perlindungan system penyangga kehidupan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut MajelisHakim berpendapat titiktitik koordinat lokasi penebangan Terdakwa telah masukke dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, AirPeriukan, Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru SemidangBukit Kabu, Air Periukan Kabupaten Seluma adalah kawasan hutan yang telahditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanansebagai

menyatakan seseorangtersebut bersalah atas tindakannya dan asas Tiada sanksi tanpa kesalahan,dimana seseorang tidak dapat dikenai sanksi sebelum dinyatakan oleh putusanpengadilan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut sebagai sebuahkesalahan;Menimbang, jika kemudian Penggugat dalam dalil penolakannyaterhadap tuntutan upah selama tidak dipekerjakan didasarkan pada adanyaputusan Mahkamah Agung RI, maka penjelasan yang dapat disampaikan adalahbahwa sistem hukum Indonesia tidaklah menganut system

hukum common lawyang mendasarkan putusan hakim pada kebiasaan yang berlaku dan putusanhakim sebelumnya, namun menganut sistem civil law dimana semua putusan hakimharuslah didasarkan pada undangundang yang berlaku, sehingga untuk itu setiaphakim dalam mengambil sikap untuk memutuskan sebuah perkara dimungkinkanterjadi perbedaan (disparitas) dengan putusan hakim lain termasuk denganMahkamah Agung dan dalam system hukum civil law setiap hakim tidak harusHal 42 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI

/2017/PN Gsktunduk pada atau mengikuti putusan Mahkamah Agung, karena kebenaran mutlakdalam system hukum civil law adalah kebenaran yang ada pada aturan undangundang;Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, makaupah selama tidak dipekerjakan seharusnya tetap diberikan mengingat Pasal 151,Pasal 155, dan asas praduga tak bersalah;Memperhatikan Undangundang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;

bersifat tetap mempunyai unsur yaitu unsur terus menerus, tidak teroutus putus dan tidak dibatas oleh waktu serta merupakanbagian dari proses produksi, oleh karenanya pekerjaan pada Departemenproduksibagian 2ND proses merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidakterputus putus dan tidak dibatas oleh waktu serta merupakan bagian dariproses produksi, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu demi hukumberubah menjadi perjanjian kerja waktu tertentu sejak adanya hubungan kerja ;6.Bahwa penggunaan system

Bahwa hukum sudah menetapkan sebuah resiko yang harusditerima oleh Tergugat. manakala Tergugat melanggar pengunaandan penerapan system Perjanjian Werja Waktu Tertentu (PKWT),sudah sepantasnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang muliamewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali parapenggugat sebagai pekerja tetap dan tetap membayar upahsebesar ketentuan Upah Minimum yang berlaku dikabupaten bekasisetiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus;15.

ini, ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1ABandung;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadirdalam persidangan dan memutus perkara ini sebagai berikut :PETITUM:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuatantara Tergugat dengan para Penggugat tidak sah dan batal demihukum ;Menyatakan penggunaan system

Keempat, bertentangan dengan kewajiban hukum, bahwatidak terbukti unsure perbuatan Tergugat bertentangandengan kewajiban hukum karena merupakan kewajibanhukum Tergugat untuk membuat keputusan dan dalamproses pembuatan keputusan Tergugat tersebut danmenjalankan kewajiban hukum Tergugat sesuai system,prosedur dan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku.2.

Karena itu secara hukum tidaktepat Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, karena yang palingberkepentingan dalam perkara ini adalah Dewan Pengurus Cabang PartaiDemokrat Kota Jayapura.Bahwa Penggugat II, adalah calon yang diusulkan oleh Dewan Pengurus CabangPartai Demokrat Kota Jayapura yang kemudian setelah diverifikasi persyaratanadministrasinya memenuhi syarat untuk ditetaokan Penggugat II menjadi calontetap oleh Tergugat Il.Bahwa system pemilihan umum anggota legislative yang dianut

di dalamUndangUndang Nomo : 10 Tahun 2008 adalah system proporsional artinyaPeserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif tidak lain adalah Partai Politik danbukan caloncalon yang diusulkan untuk menjadi wakil rakyat.

Bahwa dari Olah Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkanbahan keterangan dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebapterjadinya kecelakaan lalulintas tersebut karena adanya kerusakanpada system pengereman pada truk dinas TNI AU Lanud El Tari NoPlat 534002.4.

Bahwa dari hasil olan TKP kecepatan laju dari truk dinas TNI AUtersebut adalah sekitar lebin 40 (empat puluh) KMJam dandilaksanakan pemerikasaan system pengereman tidak berfungsisebagaimana mestinya, jadi dapat disimpulkan bahwa sesaatsebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi tuk dinasTNI AU tidak dapat melakukan pengereman.5.

Bahwa kecelakaan lalulintas yang teradi di jalan Frans Sedatepainya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang mumi Faktor kelayakankendaraan yaitu tidak berfungsinya system pengereman denganbaik, dan tidak ada unsur kesengajaan dari pengemudi Truk dinasTNI AU.Atas keterangan Saksi4 yang dibacakan tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk mengajukan 2 (dua) orangSaksi Tambahan yaitu.

Konsepsi yangmenempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana,juga dapat ditemukan dalam common law system, berlaku maksim latin yaituactus non est reus, nisi mens sit rea. Suatu kelakukan tidak dapat dikatakansebagai suatu kejahatan tanpakehendak jahat, pada satu sisi doktrin inimenyebabkan adanya mens rea merupakan suatu keharusan dalam tindakpidana.

Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrinmens rea dalam common law system, pada hakikatnya sejalan denganpenerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam civil law system. Bertitiktolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatupandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis,pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawabanpidana.

Mahakam Sarana Sukses dan jugadaripada pihak yang sudah dimintakan keterangannya; Bahwa Perhitungan saldo laporan keuangan dibuat dalamsebuah laporan yang disita oleh Penyidik; Bahwa ada 2 point laporan, pertama adalah internal; Ahlimelakukan pemeriksaan serta merta melakukan substanstif test, tetapimelihat dulu internal kontrol, system pemilihan intern di PT.

MSS,point pertama adalah menyimpulkan sebenarnya systempemilihannya masih lemah, kedua akibat lemahnya system adabeberapa pelaporan yang secara audit tidak bisa diandalkan, abhlliharus sampaikan syarat untuk melakukannya ada 5 (lima), yaitu (1)eksistensi okurensi keberadaan dan kejadian, (2)kompletmen/kelengkapan, (3) right and obligation/nak dan kewajiban,(4) evaluasi dan alokasi, ada penilaianpenilaian yang wajyar, (5)representasi dan disklosure, ada penjelasan yang lengkap, maka jikapersyaratan

Jkt.Sel.empirisnya kita menjadi tahu antara A dan B itu terjadi perikatanantara keduanya;Bahwa Pasal 1793 KUH.Perdata mengatur tentang pemberiankuasa, secara explisit perjanjian pemberian kuasa dapat dilakukansecara tertulis, lisan atau secara diamdiam;Bahwa fungsi asas dalam hukum perjanjian adalah untukmembangun system, asas bukan merupakan peraturan konkrit tetapipikiran dasar yang tersirat. Mengapa perlu ada asas itikad baik,mengapa tidak hanya asas kebebasan berkontrak saja?

Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukannyabatas maksimum pidana; badan pembuat undangundangmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidanaaparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yanglebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat ataulamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.Dengan dianutnya system determinate sentence dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penjatuhan putusan yangdilakukan oleh hakim haruslah berpatokan pada batas batasyang

Friedman yang terdiri dari 3(tiga) unsur Three elements of legal system yaitu structure,substance, legal culture pada substansi hukum adalah aturan,norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalamsistem itu, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan olehorang orang yang berada dalam system itu.

pelaksanaan kegiatan pembangunan (peningkatan Jalan Lapen)Jalan Desa SelaliPerumahan PIR dengan nilai sebesar Rp291.079.000,00 (duaratus Sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adayang berasal dari APBO Kabupaten Bengkulu Selatan (DAKDAU) melaluiDPA Nomor : 1.03.1.03.01.15.18.5.2 tanggal 28 Agustus 2009 yangdilaksanakan oleh Terdakwa Supriyadi Tajudin Bin Tajudin;Bahwa Terdakwa mengakui ditemukan ada beberapa pekerjaan tidak dilakukandengan alat mekanik tetapi dilakukan dengan system

pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau orang perseorangan swasta, dihubungkan denganperkara a quo dimana kedudukan Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV.Persada Gemilang yang diberi kewenangan untuk melaksanakanpekerjaan namun dalam kenyataannya Terdakwa telah membuat laporantidak sesuai dengan progress di lapangan hal tersebut dikuatkan dandidukung oleh keterangan saksi Zainal Abidin sebagai Tim PHO yaitu :Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan di lapangan, Tim PHO melakukanpemeriksaan dengan system

Dian Irawan;Bahwa Terdakwa mengakui ditemukan ada beberapa pekerjaan tidak dilakukandengan alat mekanik tetapi dilakukan dengan system manual, misalnya padapemasangan goronggorong alat yang dipakai molent, pompa air dan fibrator danhal tersebut tidak digunakan sehingga dengan tidak dipergunakan alat tersebutmaka biaya yang sudah tercantum dalam RAB tidak terpakai sedangkan alattersebut sudah ada dalam kontrak berdasarkan keterangan ahli ad charge yangdihadirkan oleh Terdakwa dalam putusan Majelis

SA.0013/SBS.813.PO/05DMI dimana sistem pelaksanaan pekerjaan yang semula paralel dirubah secarasepihak oleh Tergugat menjadi system Estafet dengan jangka waktu takterbatas, yang berakibat kepada kepada inkonsistensinya pelaksanaanpekerjaan sebagaimana disepakati dalam Subcontract Agreement No.SA.0013/SBS.813.PO0/05 DMI, yang berakibat tidak mempunyai nilai borongankeselurunhan untuk biaya pekerjaan yang timbul dengan system Estafet yangtidak terbatas tersebut, sedangkan pengajuan Escalation price

tidak diterima oleh Tergugat.Bahwa Perubahan sepihak yang dilakukan Tergugat diatas merupakanbentuk Wanprestasi/Ingkar janji atas isi Subcntractor Agreementan yang munculakibat perubahan sepihak diatas bukanlah No.SA.0013/SBS.813.PO0/05 DMI,sehingga secara hukum segala keadaan yang muncul akibat perubahan sepihakdiatas bukanlah merupakan kesalahan Penggugat selaku Subcontractorpekerjaan ;Bahwa perbuatan Tergugat selain secara sepihak merubah systempelaksanaan pekerjaan yang semula paralel menjadi system

ANAK 2 , umur 15 tahun danterhadap permasalahan hak asuh tidak menjadi persengketaan antaraPenggugat dan Tergugat dimana Penggugat telah menyerahkan hak asuh anakkepada Tergugat maka Majelis berpendapat oleh karena system kekerabatanyang dianut masyarakat Bali yakni Patrilinial (mengikuti garis Purusanya) makademi kepentingan anak yang secara psikologis akan mempengaruhiperkembangan anak mengenai pengasuhan anak sudah tepat berada padaTergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuksewaktuwaktu

KNF/2010tanggal 2 nopember 2010 dari PUSLABFOR Laboratorium Forensik CabangSurabaya terhadap barang bukti berupa 2 butir tablet warna putih logo "LL" Dengankesimpulan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidaktermasuk Narkotika maupun (Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);Berdasarkan keterangan AHLI No.PY.07.974.11.10.12619.BA tanggal 9 nopember2010 dari AHLI pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabayamenyimpulkan bahwa Doble L termasuk obat keras dimana system

maka Majelis Hakim telah menemukan faktafakta hukum antara lain: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum berceraidan telah melakukan hubungan suami istri dan teah dikaruniai 1 (Saru) oranganak; Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonisdan rukun namun bulan mei 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mauterbuka/jujur dalam masalah keuangan, baik dalam hal gaji/oenghasilanmaupun system

Sgr.lakilaki, lahir tanggal 2 Januari 2013 dan Anak Kedua Penggugat danTergugat, lakilaki, lahir tanggal 2 Januari 2013 ;Menimbang, bahwa oleh karena system kekerabatan yang dianut masyarakatBali yakni Patrilinial (mengikuti garis Purusanya) dan didalam fakta persidangan dariketerangan para saksi menerangkan bahwa selama ini anak dari Penggugat danTergugat ikut dan dipelihara oleh bapaknya (Tergugat) Majelis Hakim berpendapatmeskipun anak dari Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur namun demikepentingan