• Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupauang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat(3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan dasar perhitungan upah terakhir Penggugat sebesar 1.663.000dengan total pesangon yang sebesar Rp42.073.900,00 (empat puluh duajuta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

  SusPHI/2020proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:= 1.760.500 x 4 = Rp7.042.000,00 (tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipunada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawananatas putusan dalam perkara ini (uitvoerbaar bij

• Kasasi sebagai pihak penanggung dapatmelakukan pembatalan sepihak dengan menyebutkan alasanya, alasanmana telah disampaikan kepada Para Pemohon Kasasi yaitu bahwaPara Pemohon Kasasi sebagai pihak tertanggung tidak menindak lanjutipermintaan pihak penanggung untuk melakukan perbaikan tempatpenyimpanan barang, sehingga pembatalan secara sepihak olehTermohon Kasasi terhadap perjanjian polis dalam perkara a quo dapatdibenarkan;Bahwa besaran ganti rugi yang dituntut oleh Para Pemohon Kasasiadalah hasil perhitungan

  secara sepihak dari Para Pemohon Kasasisedangkan besaran ganti rugi yang ditetapbkan oleh Judex FactilPengadilan Tinggi Surabaya didasarkan pada perhitungan lembagaprofesional sehingga penetapan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkankepada Para Pemohon Kasasi sudah tepat dan benar:Halaman 5 dari 7 hal.

• Menetapkan PPN terutang Pemohon Banding untuk masa pajakDesember 2011 menjadi Kurang Bayar sebesar Rp 0O (nihil)sebagaimana terlihat pada perhitungan sebagai berikut:1 Ekspor 1.985.931.7042 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 38.825.547.9273 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 287.077.596Jumlah (1+2+3) 41.098.557.2274 PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri/dibayar sendiri 3.882.554.793S PPN Masukan yang dapat diperhitungkan 2.378.634.0716 PPN Dibayar dengan NPWP sendiri 1.503.920.722PPN

  berikut:Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00141/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2011 Nomor00121/207/11/052/16 tanggal 2 November 2016, atas nama PT BeiersdorfIndonesia, NPWP 01.002.091.5052.000, beralamat di di Gedung Ratu PrabuIl Lantai 5, Jalan TB Simatupang Kavling 1B, Cilandak Timur, JakartaSelatan 12560, dengan perhitungan

• Perhitungan konstruksi bangunan yang di buat oleh tenaga ahli yangmemiliki sertifikat ( SIPB ) untuk bangunan diatas 2 ( dua ) lantai dan/ atau bentang bebas struktur lebih dari 6 ( enam ) meter dan / atauhasil perhitungan penyelidikan tanah untuk bangunan yang dipersyaratkan pengkajian oleh TABG.3. Persetujuan rencana teknis bangunan dari Dinas Tata ruang sesuaikewenangannya.3.

  Perhitungan Konstruksi Beton Rumah Tinggal Pemilik Lim Sin Ha (VideBukti T17);5. Bahwa Permohonan IMB LIM SIN HA diajukan di Kantor Camat BekasiSelatan. (Vide Bukti T10, T7 s/d T9, T11 s/d T17 dan Keterangan saksiFRANKY YOEHANTO dan MARKUS GEA);6.

  Dokumen teknis dan administrasi permohonan IMB yang sudah terpenuhipersyaratan oleh kecamatan dibuatkan Nota Perhitungan Biaya Retribusi(Vide Bukti T20);9.

  Perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga abhliyang memiliki sertifikat keahlian/(SIPB) untuk bangunan diatas 2(dua) lantai dan/atau bentang bebas struktur lebih dari 6 (enam)meter;c. Berita acara pemeriksaan IMB renovasi/perluasan rumah tinggaldalam perumahan oleh tim teknis dari perangkat daerah sesuaikewenangannya; Lampiran II Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Renovasi/Perluasan Rumah Tinggal Dalam Perumahan;1.a.

  Bekasi Selatan tertanggal12 Maret 2019 atas nama Lim Sin Ha, selanjutnya Kepala Seksi Ekonomi danHal 61 dari 66 hal Putusan Nomor : 88/G/2020/PTUN.BDGPembangunan mengajukan Permohonan Nota Perhitungan Retribusi dan setelahPenggugat membayar retribusi IMB berdasarkan Nota Perhitungan BiayaRetribusi Izin mendirikan Bangunan maka Tergugat menerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dari aspek prosedural tersebutdihubungkan dengan ketentuan hukum yang terkait aspek procedural diatas

• HARTONO TAULA padahalpekerjaan yang dikerjakan oleh saksi HARTONO TAULA baru mencapaivolume 84,077 % atau terdapat selisin kekurangan fisik sebesar 15,923% sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengankontrak sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari FakultasTeknik Universitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:65999/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Laporan HasilPemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita PropinsiSulawesi Tengah dengan perhitungan

  :3, kuantitassesuai kontrak = 183,720 m3 dengan harga sebesar Rp.307.468.739,70 sedangkan kuantitas terlaksana = 180,663m3 dengan harga sebesar Rp. 302.352.628,57 sehinggaselisih kuantitas = 3,057 m3 atau selisih harga sebesar Rp.SVIGVIUTS aaaRekapitulasi harga dari 9 (sembilan) jenis pekerjaan point a) s/dpoint i) di atas yang terjadi pekerjaan kurang, adalah sebagai berikut: Harga pekerjaan sesuai' kontrak (terbayar) sebesarRp.1.166.604.531 85 ; 22eennee ee enn nee Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan

  ; e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli/Auditor pada PerwakilanBPKP Propinsi Sulawesi Tengah dan Laporan Hasil Audit dalamrangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi SulawesiTengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: SR590/PW19/5/2012tanggal 02 Maret 2012 bahwa penyimpangan pekerjaan proyekPembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah, TahunAnggaran 2007 yaitu pembayaran yang dilaksanakan tidaksesual dengan fisik pekerjaan yang diselesaikan bahwa jumlahkerugian

  ; e Berdasarkan berdasarkan keterangan Abhli/Auditor padaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan Laporan HasilAudit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasHalaman 35 dari 100 halamanPutusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PT PALpenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi SulawesiTengah Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR591/PW19/5/2012tanggal 02 Maret 2012, bahwa penyimpangan PembangunanLanjutan Gedung Wanita Tahap II, Tahun Anggaran 2009 yaitupembayaran yang dilaksanakan tidak sesuai

  Anggaran 2010, yang menyimpulkan bahwa volume fisikpekerjaan terlaksana hanya sebesar 84,381% masih terdapatkekurang volume sebesar 15,619%. sehingga dengan demikianpekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontraksebagaimana hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari Fakultas TeknikUniversitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:65999/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Laporan HasilPemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita PropinsiSulawesi Tengah dengan perhitungan

• perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

• Mutah dan Nafkah iddah sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima pulu lima ribu rupiah);
• Nafkah lampau sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per harinya selama 143 hari sehingga berjumlah sebesar Rp, 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
• Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap harinyanya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perhitungan

  Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15.000, (limabelas ribu rupiah) setiapa harinya diluar biaya pendidikan dankesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahunnya;3.

• Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut :--------------------------------------------------------- 1.

• 1 ( satu ) lembar surat perhitungan bagi hasil tertanggal 25 Oktober 2016.
• 2 ( dua ) lembar rekening koran nomor rekening 0372299884 atas nama Sdr WASIS UTOMO periode Oktober 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

• ILV/217/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama APEP SUJANA;: Surat Keterangan Kerja No. 326/SKK/HRGA/ILV/VIII/2014 tanggal 18Agustus 2014, atas nama karyawan APEP SUJANA ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 15 Agustus 2014, atas nama Karyawan APEP SUJANA ;: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

  ILV/199/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama YAN R SUBANDI ;: Surat Keterangan Kerja No. 299/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 07Juli 2014, atas nama karyawan YAN R SUBANDI ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 02 Juli 2014, atas nama Karyawan YAN R SUBANDI ;T10A : Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

  ILV/212/HRD/SPHK/V/2014,tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama ASEP JAMAL ;T10B : Surat Keterangan Kerja No. 295/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014, atas nama karyawan ASEP JAMAL ;T10C : Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang PemutusanHubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 08 Juli 2014, atas nama Karyawan ASEP JAMAL ;63: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

  ILV/215/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama TAUFIK HIDAYAT ;: Surat Keterangan Kerja No. 312/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014, atas nama karyawan TAUFIK HIDAYAT ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 23 Juli 2014, atas nama Karyawan TAUFIK HIDAYAT ;: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

  Iluva GravureIndustry tidak mengatur pemberian uang pisah terhadap pekerja yang Putus HubunganKerja karena melakukan kesalahan berat, maka Majelis Hakim berpendapat olehkarena para Penggugat sudah cukup lama bekerja pada Tergugat maka patut berhakmendapat uang pisah untuk masingmasing Penggugat sebesar 2 (dua) bulan upahdengan perhitungan sebagai berikut : 1. TUIKONG 2 x Rp.12.500.000,00 =Rp.25.000.000,002.

• Bahwa berdasarkan hasil perhitungan atas penyesuaianHarga yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT pada19Pembangunan Gedung Pasar Induk/Grosir Kota Jambiadalah senilai Rp. 4.205,000,000. ( empat Milyar Dua ratuslima juta rupiah ), dengan tata cara penghitungan berdasarkanKeppres 80 tahun 2003 sisteimatika lampiran Bab II Huruf E.11.

  Bahwa Penggugat sudah pernah meminta penyesuian hargasebagaimana ketentuan mengenai Penyesuian Harga dengantata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E; serta berdasarkan SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2385/SJ tanggal 13Agustus 2008 perihal Penjelasan atas Pelaksanaan APBDsehubungan dengan kenaikan harga BBM yaitu.

  (Empat milyar dua ratus lima juta rupiah ) dan In MaterilRp.1.000.000.000. ( satu milyar rupiah ) dengan alasan Penggugatdalam Surat Guagatanya tidak menguraikan secara jelas dan terinciserta perhitungan secara Yuridis kerugian dimaksud hinggamencapai nilai tersebut.2. Esepsi Van Beraad (Van Beraad exeptie )/ gugatan Prematur (belum waktunya diajukan ).1.

  Bahwa hasil Perhitungan atas penyesuaian harga sepatutnya melaluiauditor independen atau sekurangkurangnya pihak ketiga yang dapatmenjadi acuan yang valid, tidak memihak, dengan kata lain kerugianTergugat Rekonpensi dhitung dan diterjemahkan di dalam internnyasendiri.6.

  Menyatakan audit perhitungan penyesuaian harga yang telahdilakukan sendiri tanpa auditor atau pihak ketiga merupakankecerobohan dan berindikasi beritikad buruk.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar gantikerugian materil sebesar Rp. 20.000.000. ( dua puluh jutarupiah ) dan kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah )5.

• tanggal 27 Oktober 2010 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor000129/207/06/431/09 tanggal 31 Juli 2009 Masa Pajak Januari sd November2006 yang diterima tanggal 11 November 2010 dengan penjelasan sebagaiberikut:banding terhadap Keputusan TerbandingBahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi menerbitkanSKPKB PPN Masa s.d. 2006 Nomor00129/207/06/431/09 tanggal 31 Juli 2009 dengan jumlah pajak yang kurangdibayar sebesar Rp 16.700.379.134, 00 dengan perhitungan

  SKPPKPJumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/PJK/2017 100.408.099.299208.502.121.735308.910.221.034308.910.221.03410.040.809.9301.825.657.6071.825.657.6071.825.657.6078.215.152.323 3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya lb. Dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena Pembetulan) 1.102.510.862ic.

  Ref:2009/Tax02 tanggal28 Oktober 2009 yang diterima oleh KPP Madya Bekasi pada tanggal 29Oktober 2009, dengan perhitungan menurut Pemohon Banding sebagai berikut: Jumlah MenurutNo Uraian Terbanding (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN :a.l. Ekspor 93.176.631.849a.2.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)1.825.657.607(1.102.510.862)a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2lb. Dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena Pembetulan) 1.102.510.862ic. Jumlah (a+b) 1.102.510.862PPN yang kurang dibayar 5 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPlb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPic. Bunga Pasal 13 (5) KUPid. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

  HR Rasuna Said Kav 1, Jakarta 12980, alamat keputusan : KawasanIndustri EJIP Industrial Park Plot No. 7E Cikarang Selatan, Bekasi17550, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;Halaman 20 dari 23 halaman.

• Nama Pekerja : Marisha Gharnasih;Hal. 8 dari 25 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.SusPHI/2014Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;Upah Pokok : Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A.Hak Uang Pesangon, sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masakkerja : 5 tahun 6 bulanJumlah Uang Pesangon : 2 x6 bulan upah = 2 x (6 x Rp4.800.000,) =Rp57.600.000,00.

  Nama Pekerja : Sanchaka Andiona Ryanto;Masa Kerja : 3 tahun 5 bulanUpah Pokok : Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah);Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 4 bulan upah = 2 x (4 x Rp5.500.000,)= Rp. 44.000.000,00;B.

  Nama Pekerja : Marisha Gharnasih;Masa Kerja: 5 tahun 6 bulan;Upah Pokok : Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon, sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 6 bulan upah = 2 x (6 xRp4.800.000,00) = Rp57.600.000,00;B.

  Nama Pekerja : Mario Robertus;Masa Kerja: 5 tahun 8 bulan;Upah Pokok : Rp7.500.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 6 bulan upah = 2 x ( 6 xRp7.500.000,00) = Rp90.000.000,00;B.

  Nama Pekerja : Sanchaka Andiona Ryanto;Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;Upah Pokok : Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah);Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 4 bulan upah = 2 x (4 xRp5.500.000,00) = Rp44.000.000,00;B.

• : Promotor CE;Masa Kerja :01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp. 2.148.480, : Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiahPenggugat Ill / LA SYARDINStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CEMasa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari

  2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp.2.148.480, = Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga pulun Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah .Page 6 of 309.

  Penggugat / ROMADHONIStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CE;Masa Kerja :01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar sejakbulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari, Pebruari2016 : 7 X Rp. 2.148.480, = Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga pulun Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah.b.

  Penggugat Il / INDRA LESMANAStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CE;Masa Kerja :01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp. 2.148.480, : Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah.c.

  Penggugat Ill / LA SYARDINStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CEMasa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Page 18 of 30Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp.2.148.480, = Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah .6.

• JELITA BANGSAtertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelahdilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, CabangBatam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik denganmuatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yangdilakukan oleh PT. Intertek Utama Services; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabangBatam berdasarkan perhitungan selisin muatan MT.

  JELITA BANGSAtertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelahdilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT Surveyor Indonesia, CabangBatam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik denganmuatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yangdilakukan oleh PT. Intertek Utama Services; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabangBatam berdasarkan perhitungan selisin muatan MT.

  JELITA BANGSAtertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelahdilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT Surveyor Indonesia, CabangBatam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik denganmuatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yangdilakukan oleh PT. Intertek Utama Services;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabangBatam berdasarkan perhitungan selisih muatan MT.

• Bahwa selain itu, untuk kelancaran proses administrasi perpajakan danpelaksanaan pekerjaan Penggugat, makadari hasil pekerjaan yangmasuk dalam perhitungan pajak yang sudah dibayar lunas olehPenggugat sebagai pemegang Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) :02.915.868.0704.000 atas nama PT. Ayung Dirie Sarana sebesar Rp.921.851.897,diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% = Rp.92.185.190, PPH 2% = Rp. 18.437.038, total pajak Rp. 110.622.228, .

  Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, ProvinsiKalimantan Barat yang dapat perhitung dan diperinci sesuai denganjumlah uang ganti rugi yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugatsebesar Rp. 1.206.612.550,dengan perhitunganjumlah panen TandanBuah Segar (TBS)yaitu dari uang sebesar Rp. 1.206.612.550, dibagiharga Tandan Buah Segar (TBS) Rp.1500/kg, maka diperoleh TandanBuah Segar kelapa sawitseberat 804.409 kg dengan harga ratarata Rp.1.500, per kilo, maka 804.409 kg x Rp. 1.500/kg = Rp. 1.206.612.550,dan perhitungan

  MAISKA BHUMI SEMESTA) yangterletak di Semeno Estate, Dusun Jame, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat sebagai kompensasi sampaiterpenuhinya seluruh isi perjanjian yang belum dibayar kepada Penggugatdengan perhitungan dan perincian yang dikonversi dari perhitungan jumlahpanen Tandan Buah Segar (TBS) yaitu uang sebesar Rp. 1.206.612.550,dibagi harga Tandan Buah Segar (TBS) Rp.1.500/kg, maka diperolehHalaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2017/PN.Ptktandan

  MAISKA BHUMI SEMESTA) yang terletak di SemenoEstate, Dusun Jame, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, ProvinsiKalimantan Barat sebagai kompensasi sampai terpenuhinya seluruh isiperjanjian yang belum dibayar kepada Penggugat dengan perhitungan danperincian yang dikonversi dari perhitungan jumlah panen Tandan Buah Segar(TBS) yaitu uang sebesar Rp. 1.206.612.550, dibagi harga Tandan Buah Segar(TBS) Rp.1.500/kg, maka diperoleh tandan buah segar seberat 804.409 kgdengan harga Rp. 1.500, per kilo, maka

• Nomor 134 PK/Pdt/2017puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) untuk TergugatRekonvensi dengan dasar perhitungan bila objek perkara disewakanselama 4 tahun 7 bulan;2. Sebesar Rp35.229.906,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilanribu sembilan ratus enam rupiah) untuk Tergugat Rekonvensi VI dengandasar perhitungan bila objek perkara disewakan selama 4 tahun 7 bulan;3.

  Sebesar Rp31.444.875,00 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluhempat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk TergugatRekonvensi VII dengan dasar perhitungan bila tanah objek perkaradisewakan selama 4 tahun 7 bulan;4.

  Sebesar Rp57.648.938,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluhdelapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk TergugatRekonvensi VII dengan dasar perhitungan bila tanah objek perkaradisewakan selama 4 tahun 7 bulan;12.Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi Il, Ill, IV dan V telah melakukanperbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil kepadaPenggugat Rekonvensi yaitu:1.

  Sebesar Rp70.459.813,00 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluhsembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) untuk TergugatRekonvensi Il dengan dasar perhitungan bila tanah objek perkaradisewakan selama 4 tahun 7 bulan;2. Sebesar Rp67.936.458,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tigapuluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) untuk TergugatRekonvensi Ill dengan dasar perhitungan bila tanah objek perkaradisewakan selama 4 tahun 7 bulan;3.

• Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan seacra tersmenerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secraproporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan :Masa kerja x 1 (satu) bulan upah.(2) Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahupah pokok ditambah tunjangantunjangan tetap.bahwa untuk perhitungan pembayaran THR Tahun 2013 bagi seluruhKaryawan PT.

  Kesepakatan Bersama antara Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI)dengan Tergugat tertanggal 11 Pebruari 2013 dan sudah menjadi kebiasaan diPerusahaan Tergugat dasar perhitungan Bantuan Biaya Pendidikan terdiridariUpah Pokok (Base Pay) ditambah dengan Tunjangan Tetap dan tidak termasuktunjangan tidak tetap seperti tunjangan kehadiran sebagaimana bukti T13 s/d T17berupa Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan tahun 2008 berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT.

  Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor :SKEP/526/030.20/DUOOOO/PTD/08/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 sebagaimana bukti T11 ;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 46 Perjanjian Kerja Bersama tahun2008 tidak berlaku lagi , maka yang menjadi dasar perhitungan dalam pemberianTunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 adalah Pasal 3 huruf a SuratKeputusan Direksi PT.

  Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/377/030.20/DU0000/PTD/07/2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang Pemberian Tunjangan Hari83Raya Keagamaan Tahun 2013, maka dasar perhitungan pemberian Bantuan BiayaPendidikan tahun 2013 dan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun2013 dengan dasar perhitungan Upah Pokok (Base Pay) ditambah denganTunjangan Tetap dan tidak termasuk tunjangan tidak tetap seperti tunjangankehadiran sedangkan tunjangan keluarga diberikan apabila kondisi keuanganperusahaan sudah

  memungkinkan, oleh karenanya pembayaran Tergugat kepadaPara Penggugat tidak terbukti adanya kekurangan pembayaran pemberian BantuanBiaya Pendidikan tahun 2013 dan kekurangan Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2013 maka dengan demikian terhadap petitum nomor 2 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena dasar perhitungan Tergugat telahberdasarkan hukum yang mana telah sesuai dengan dasar perhitungan pemberianbantuan biaya pendidikan tahun 2013 dengan mengacu pada Surat KeputusanDireksi PT.

• berapatunjangan secara mendetail atau dengan kata lain upah yang didalilkan dalamgugatan a quo adalah total dari keseluruhan upah/gaji ditambah tunjangan menurutversi Penggugat/Termohon Kasasi;Bahwa ketidakcermatan Judex Facti sebagaimana dalam Putusan Nomor 76/G/2013/PHI.Sby telah keliru menafsirkan dan membuat pertimbangan sebagai berikut:1Didalam Pasal 157 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan dengan jelas, bahwa komponen upah yangdigunakan sebagai dasar perhitungan

  upahpokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangankemahalan, tunjangan daerah;Bahwa Judex Facti telah keliru memberi pertimbangan dan akibatnya memberikanputusan yang keliru, dimana besarnya uang pesangon Penggugat/Termohon Kasasitidak berdasar dan bukan berdasarkan upah yang terdiri dari gaji pokok dantunjangan tetap;B Bahwa dalam amar Putusan Hakim PHI point 4 tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana disebutkandisana bahwa perhitungan

  Putusan Nomor 316 K/Pdt.SusPHI/2014dalam hal ini kami berpendapat bahwa perhitungan 2 x (dua kali pesangon) tidaksesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaankarena dalam UndangUndang yang dapat 2 kali pesangon adalah:1 PHK karena perubahan status, penggabungan, peleburan, perubahankepemilikan dan perusahaan tidak bersedia mempekerjakan pekerja (Pasal163);2 PHK karena pekerja meninggal dunia (Pasal 166);3 PHK karena perusahaan tutup atau pengurangan pekerja bukan karenamerugi

  atau keadaan memaksa (Pasal 164 ayat 3);4 PHK karena pekerja pensiun dan tidak tersedia jaminan pensiunan (Pasal 167ayat 5 dan 6);5 PHK karena pengusaha melakukan kesalahan berat (Pasal 169);6 PHK karena pekerja sakit atau cacat karena kecelakaan kerja melebihi 12bulan (Pasal 172);Atas dasardasar yang keliru tersebut kami memandang bahwa kesalahan dasarperhitungan menyebabkan kesalahan dasar perhitungan total pesangon yang sampaiRp50.225.000,00 adalah tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;Menimbang

• ANAI/KKWT/O0S/IV/2010 tanggal 28 April 2010 sesuai dengan Bukti T2, bahwaTermohon Kasasi bukan Karyawan tetap dari Pemohon Kasasi, tetapi Karyawankontrak ;e Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 point 4 yangmengemukakan sebagai berikut :I melakukan kesalahan dalam pembuatan dan pemeriksaan laporankomposisi tanaman kelapa sawit;2 melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan kontrak kerjadengan Kontraktor (M.

  AGRA BUMI NIAGA Kebun Peunaron ;e Bahwa berdasarkan Bukti T7, Termohon Kasasi juga telah melakukanKesalahan dan membuat laporan yang tidak benar dalam Perhitungan danLaporan Kontrak Kerja Sdr. M. Yusuf AG (Rebo), yaitu dilaporkan Sdr. M.Yusuf AG (Rebo) melaksanakan pekerjaan Jalan Poros PT. AGRA BUMINIAGA Kebun Peunaron sepanjang + 7 km, dari rencana sebelumnyasepanjang 10 km, seharusnya dilaporkan bahwa kontrak pekerjaan Sdr. M.Yusuf AG (Rebo) adalah Penyekrapan badan jalan PT.

  Rp. 27.000.000, Upah bulan berjalan (bulan takwin) =Rp. 4.500.000,e Sisa cuti =Rp.1.260.000.Jumlah = Rp. 53.460.000,(Lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).Tidak benar dan tidak tepat, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan tidakmenguraikan secara fakta hukum dari mana memperoleh perhitungannya,berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Ketenagakerjaan Pasal 156ayat (2) sub b: masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih tetapi kurang 2 (dua) Tahun 2Bulan upah, tetapi di dalam perhitungan

  Dalam hal ini PHK telah dikehendaki oleh Pengusaha, oleh karena itutelah benar amar Judex Facti mewajibkan membayar upah 6 (enam) bulanterhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2011 ;bahwa berdasarkan pendapat di atas, maka permohonan kasasi a quo harusditolak, namun perlu diperbaiki amar dengan menghapus upah bulan takwinAgustus 2011, karena sudah termasuk dalam perhitungan upah yang harusdibayar 6 bulan sejak Maret sampai dengan Agustus 2011 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

• upah di tahun 2011 (Juli 2011 sampai dengan Desember 2011):(Rp. 1.048.440, Rp.950.000,) X 6 bulan(Rp.98.440,) X 6 bulan = Rp590.640, Kekurangan upah di tahun 2012 (Januari 2012 s.d Desember 2012):(Rp. 1.0271.000, Rp.950.000,) X 12 bulan(Rp.321.000,) X 12 bulan = Rp3.852.000.Total asics 50 xe =Rp4.442.640,3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjaberserta hakhak lainnya yang seharusnya diterima kepada para Penggugatkepada para Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan

  Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus kepadapara Penggugat upah selama proses sebesar 9 X (kali) upah 1 (satu) bulan,dengan perhitungan untuk masingmasing Penggugat adalah sebagai berikut:1 Penggugat Nina Mardiana. Upah selama proses dari Januari 2013 sampai dengan September2013:9 X Rp1.630.000, = Rp14.670.000,2. Penggugat Hilda Tri Oktariana. Upah selama proses dari Januari 2013 sampai dengan September2013:9 X Rp1.630.000, = Rp14.670.000,5.

  Rp3.852.000, jaditotal Rp4.442.640,;2 Penggugat Hilda Tri Oktariana:e Kekurangan upah ditahun 2011 (Juli 2011 sampai dengan Desember2011, (Rp1.048.440,) (Rp950.000,) x 6 bulan = Rp590.640,e Kekurangan upah ditahun 2012 (Januari 2012 sampai dengan Desember2012 (Rp1.271.000,) (Rp950.000,) x 12 bulan = Rp3.852.000, jaditotal Rp4.442.640,;113 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjabeserta hakhak lainnya yang seharusnya diterima kepada para Penggugat secaratunai dan seketika, dengan perhitungan

  di tahun 2011 (Juli 2011 sampai dengan Desember2011):(Rp. 1.048.440, Rp.950.000,) X 6 bulan(Rp.98.440,) X 6 bulan = Rp590.640, Kekurangan upah di tahun 2012 (Januari 2012sampai dengan Desember 2012):(Rp. 1.0271.000, Rp.950.000,) X 12 bulan(Rp.321.000,) X 12 bulan =R 2 TGC scssscsnna 5555 08 = Rp4.442.640,3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjaberserta hakhak lainnya yang seharusnya diterima kepada para Penggugatkepada para Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan