Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 0,9 % (nol koma sembilan persen) per bulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Oleh karenanya, terhitung sejak gugatan inidiajukan, Penggugat minta perhitungan bunga sebesar 3 %(tiga persen) per bulan dari hutang pokok Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Oktober2015 sampai adanya pelunasan pokok hutang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Para Tergugatkepada Penggugat;17.Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah melakukan wanprestasiterhadap Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat dihukumsecara tanggung renteng

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikanpinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januari sampaidengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) dan perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan ataspokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitungsejak bulan November

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejakbulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) perbulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)terhitung sejak bulan November 2015 sampai adanya pelunasan dari ParaTergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai

terkait petitum oleh karena Para Tergugat belummelakukan pemenuhan isi perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat harusdihukum untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihakyaitu mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januarisampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) dan perhitungan

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belumdibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesarRp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bungasebesar 0,9 % (nol koma sembilan persen) per bulan atas pokok hutangsebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung

Putusan Nomor 1278/B/PK/PJK/2016kendaraan tersebut dilakukan perhitungan harga terlebih dahulu.Dengan demikian setiap harga penjualan mobil sudah termasuk hargapenambahan perlengkapan mobil dan telah dikenakan/dipungut PPN.Pendapatan perlengkapan timbul karena adanya selisin antara budgetberupa nilai perlengkapan yang dibebankan kepada pembeli denganharga pokok pembelian perlengkapan.

Pendapatan lainlain : Anti karat Rp.13.310.861,00;Bahwa Pemohon Banding tidak menjual anti karat secara terpisah,tetapi menjualnya secara kesatuan dengan harga mobil, terhadap mobilbaru yang dibeli olen kKonsumen, biasanya konsumen meminta untukditambah anti karat, sehingga dengan adanya penambahan anti karattersebut dilakukan perhitungan harga terlebin dahulu, dengan demikianharga penjualan mobil tersebut sudah termasuk harga penambahan antikarat dan telah dikenakan dipungut PPN, pendapatan anti

Perhitungan PPN Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya SKPKB PPN Masa PajakApril 2005 adalah nihil dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp = 12.334.737.880,00 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.233.473.788,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp (1.234.990.580,00)PPN Kurang (Lebih Bayar) Rp ( 1.516.792,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.516.792,00Jumlah PPN yang harus dibayar NihilBahwa untuk memenuhi syarat formal banding

Autonusa Binindo Citra, NPWP :01.328.683.6007.000, sehingga penghitungan pajak yang terutangsebagaimana perhitungan tersebut di atas;Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan

(satu juta rupiah);

denganmemperhatikan kebutuhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, serta berdasarkankepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No.608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim sepakatmenetapkan serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2(dua) orang anak minimal sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh riburupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan danbiaya kesehatan dengan perhitungan

); Nafkah iddah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiapbulan sehingga berjumlah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratusHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 1661/Pdt.G/2018/PA.Grtribu rupiah) selama masa iddah; Menetapkan Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Gian KhoerulAzam (10 tahun), Gilbran Setia Arrayan (8 tahun), dan Gieswa RayaniIndrawan (1 tahun) sekurangkurangnya sebesar Rp 750.000, (rujuhratus lima puluh ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dankesehatan dengan perhitungan

strong>:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja sejak 25 Februari 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sejumlah Rp5.761.351,00 (Lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan perhitungan

1.Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pal tanggal 23 Agustus 2019 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;2.Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;3.Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembali uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan dengan rincian sebagai berikut : Penggugat I Musliani:UangPesangon2x2xRp.2.903.000,00

Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan UpahProses Penggugat berdasarkan perhitungan setelah dengan rinciansebagai berikut :Dasar perhitungan = 6 X Upah per Bulan= 6 X (Gaji Pokok + Tunj. Act. Foreman + Tunj. Makan Bulanan + Others(Kemampuan Kerja/Skill Khusus ))= 6 X Rp4.959.895,00 = Rp29.759.370,006.

sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No.Kep319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan atasSKPKBT PPN yang mempertahankan SKPKBT PPN masa/tahun pajak 2006 No.0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masihharus dibayar Rp. 2.676.221.694,00;Bahwa keputusan keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal23 Maret 2009;Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai koreksi Terbanding, alasanPemohon Banding dan perhitungan

perusahaan yang berada dalam Kawasan Berikat sehinggaatas semua arus barang masuk dan barang keluar harus melalui pengecekan danpersetujuan instansi Bea dan Cukai, berdasarkan laporan Bulanan dan TigaBulan PDKB yang dibuat oleh petugas korlak dari kantor Bea dan Cukai, dapatdibuktikan bahwa penjualan yang Pemohon Banding laporkan di SPT adalahsesuai dengan penjualan yang laporkan di laporan Bea dan Cukai tersebut;Penghitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, perhitungan

Menetapkan agar perhitungan SPPT Tubuh Bumi/2014disesuaikan dengan perhitungan Pemohon Banding dan memerintahkanTerbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaranpajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84392/PP/M.XIVB/18/2017, tanggal 7 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP892/WPJ.31/2014 tanggal 7 Oktober 2014, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00015/207/09/922/13tanggal O5 Desember 2013, sehingga perhitungan Pajak yang harusdibayar Rp192.696.000,00 menjadi sebesar RpO0,00 (Nol Rupiah) atauNihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Desember 2014;Menimbang,

sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP892/WPJ.31/2014 tanggal07 Oktober 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009Nomor 00015/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PTSoe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat: JalanRaya NikiNiki RT 016 RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor TengahSelatan, Nusa Tenggara Timur, sehingga perhitungan

satu Keputusan Terbanding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari Surat BandingNomor: 121/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 121/ASA/PJK/XII/2012tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan Banding atassengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian, nilaisengketa per bulan adalah Rp134.916.044.975,00 Rp109.512.850.799,00 =Rp25.403.194.176,00 / 12 bulan = Rp2.116.932.848,00;2) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak September 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2008 yang juga diajukan Banding;b. bahwa Majelis tidak mengetahui

yang berlaku;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatdikarenakan sudah tidak lagi harmonis sejak putusan ini dibacakan;Menyatakan menghukum dan mewajibkan kepada Tergugat untukmembayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), danUang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat. dan;Menyatakan Penggugat berhak atas perhitungan

Tahunan yang belumdiambil dan belum gugur sebanyak 6 hari, Rp3.339.580,61 : 30 hari= Rp111.319,35 X 6 hari = Rp667.916,12;e Selama dalam proses persidangan berlangsung apabila melewatibulan Mei 2019 belum juga ada titik temu penyelesaian,maka secaraotomatis akan muncul Hak Uang THR Tahun 2019, sesuai aturanPermenaker RI Nomor 6 tahun 2016, tanggal 08 Maret 2016.x upah = Rp3.339.580,61Jumlah = Rp109.371.264,97sehingga jumlah seluruh Pesangon 2 (dua) kali yang menjadi hakdari Penggugat berdasarkan perhitungan

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor:00001/206/07/218/13 Tahun Pajak 2007 tanggal 14 Februari 2007 tidak didahului denganmemberikan undangan secara tertulis kepada Penggugat untuk melakukan pembahasanakhir hasil pemeriksaan dengan Penggugat;bahwa atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut oleh KPP MadyaPekanbaru dinyatakan memenuhi syarat formal dan saat ini sedang dalam prosespenyelesaian oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau;bahwa materi perhitungan

Terkait materi perhitungan Pajak Penghasilan/PajakPertambahan Nilai/Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang, perlu disampaikan proyekpekerjaan Kalimantan Timur Tahun Pajak 2007 merupakan proyek pekerjaan sipil yangdilakukan dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain dengan kepentinganmasingmasing sebesar 51% dan 49%;bahwa menurut Majelis,Penggugat tidak memasalahkan Surat Paksa a quo baik secaraformal maupun materi, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 23 ayat (2)huruf a UndangUndang

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesarRp174.462.000 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh duaribu rupiah) dengan dasar perhitungan (angsuran pokok sebesarRp3.878.000) x 29 bulan = Rp112.462.000 + Rp62.000.000 (uang muka);3.

Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepadapihak Penggugat atas klaim asuransi sesuai dengan catatan asuransi tahunke3 sejumlah Rp156.000.000,00 dikurangi perhitungan perbaikan mobil dibengkel Universal Motor sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang diterbitkanoleh Tergugat II kepada Bengkel Universal Motor tertanggal 28 September2015 sebesar Rp49.554.250 dengan total klaim Rp106.445.750;5.

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya dilakukanterhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yangDiekspor dengan alasanalasan sebagai berikut:1. Bahwa sesuai dengan PMK Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang PemungutanBea Keluar, Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:bahwa Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean;2.

Bahwa kenyataan di lapangan, Terbanding tidak ada instruksi untukmembatalkan PEB tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan iniwalaupun sudah melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding pada poin 1, 2 sampai dengan 3 diatas, Pemohon Banding mengharapkan agar permohonan banding atas SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor: KEP1950/WBC.05/201 1tanggal 23 November 2011 dapat dikabulkan oleh Bapak;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put41336

Rangka A. 2589137H, No.Polisi E8027YC pembayaran kembali diangsur selama 6(enam) bulan dengan bunga sebesar 25,200000 persen pertahun berdasarkan perhitungan bunga flaat, angsuran per bulansebesar Rp.5.630.000, (lima juta enam ratus tiga puluh riburupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2006 ;Perjanjian Kredit Nomor : 081A003X304249 tanggal 20 Juli2005 pinjaman sebesar Rp.26.000.000, (dua puluh enam jutarupiah) diwujudkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Bimantara TypeCakra Sedan Tahun 1997 warna

RangkaMHXRS115MYFJ013150 Nomor Mesin GSM5V1012550, NomorBPKB A.5834791G, Nomor Polisi B1336D pembayarankembali diangsur selama 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar20,153000 persen pertahun berdasarkan perhitungan bunga flat,angsuran per bulan Rp.4.770.000, (empat juta tujuh ratus tujuhpuluh ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Januari 2006 ;Jaminan Mobil tersebut diikat dalam Perjanjian Penyerahan HakMilik secara Fidusia Nomor : 081A003X304249 tanggal 20Juli 2005 ;Perjanjian Kredit Nomor : 081A003X404250

Polisi H8975H pembayarankembali diangsur selama 6 (enam) bulan dengan bunga25,230000 persen pertahun berdasarkan perhitungan bunga flat,angsuran per bulan sebesar Rp.6.100.000, (enam juta seratusribu rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Januari 2006 ;.

Pol G7138BB pembayaran kembalidiangsur selama 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar25,2250000 persen pertahun berdasarkan perhitungan bungaflat, angsuran per bulan sebesar Rp.15.015.000, (lima belas jutalima belas ribu rupiah) jatunh tempo tanggal 20 Januari 2006 ;d. 2. Jaminan mobil tersebut diikat dalam Perjanjian Penyerahan HakMilik secara Fiducia Nomor : 081A003X404251 tanggal 20Juli 2005 ;e. 1.

PolisiE 1001 PD pembayaran kembali diangsur selama 36 (tiga puluhenam) bulan dengan bunga sebesar Rp.14.666.000, pertahunberdasarkan perhitungan bunga flat, angsuran per bulan sebesarRp.2.199.975, (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribusembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) jatuh tempo tanggal 27Juli 2008 ;e. 2.

dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuanpelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan

pengulangan (fallback) menggunakan metode deduksi yangditerapkan secara fleksibel;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP566/KPU.01/2012 tanggal O06 Februari 2012 tersebut, diketahui alasan yangdigunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwaMetode atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakaikriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

yang menyatakan:Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dariPasal 16 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

merupakan penjualan di pasar dalam Daerah Pabean atas barangimpor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeliyang memasok nilai barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)huruf b untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan;bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) denganmenggunakan Metode Deduksi menurut butir c Lampiran VIIIl Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang NilaiPabean untuk perhitungan

dimaksud dalampenjelasan Pasal 15 ayat (4) Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2006;bahwa dengan tidak diserahkannya harga pasar dalam negeri kepada Majelis, tidakdapat membuktikan adanya bukti nyata atau data yang obyektif dan terukursebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (fallback) dalam penetapan nilaipabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

Nomor:KEP1201/WPJ.07/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan(PPh) Badan Nomor: 00003/206/09/054/11 tanggal 19 April 2011 Tahun Pajak2009, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 28 Juni 2012 denganpenjelasan dan alasan sebagai berikut:Duduk Perkarabahwa pada tanggal 19 April 2011 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PerusahaanMasuk Bursa menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor: 00003/206/09/054/1 1untuk Tahun Pajak 2009 dengan perhitungan

Tahun Pajak 2009 adalah lebih bayar; Surat permohonan Banding juga ditandatangani oleh orang yang berwenangsesuai dengan Pasal 37 Undangundang Nomor 14 tahun 2002 tentangPengadilan Pajak yaitu Herman Santoso selaku Direktur;Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon Majelis Hakimberkenan memeriksa materi yang Pemohon Banding sengketakan dan mohonmengabulkan tuntutan Pemohon Banding untuk membatalkan semua koreksiTerbanding serta menghitung kembali PPh Badan Tahun Pajak 2009 sesuaidengan rincian perhitungan

Koreksi Positif atas Pendapatan Bunga sebesar Rp4.044.199.141,00Menurut TerbandingBahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pemeriksaan, LPP,KPP, dan Surat Keberatan Pemohon Banding diketahui bahwakoreksiTerbanding yang dijadikan sengketa oleh Pemohon Banding untuk Tahun PajakHalaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 1284/B /PK/PJK/20152009 adalah koreksi atas pendapatan bunga sebesar Rp4.044.199.141,00dengan perhitungan sebagai berikut:e Tingkat suku bunga atas piutang afiliasi menurut Pemohon

Perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dandiperoleh selama Tahun Pajak 2009 menggunakan dasar hukumUndangundang Nomor 36 Tahun 2008.

Oleh karenaitu, Menurut Pemohon Banding Terbanding telah mengabaikan asasasaspemerintahan yang baik;Kesimpulanbahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas,Terbanding seharusnya membatalkan koreksi positif atas Dividen sebesarRp115.988.000.000,00 menjadi nihil:Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 1284/B /PK/PJK/2015bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makamenurut Pemohon Banding perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 yangseharusnya adalah sebagai

Perhitungan DPLK ;b.

Perhitungan DPLK ;b. Meninggal Dunia :Dalam hal hubungan kerja berakhir karena buruh meninggal dunia,kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besarperhitungannya adalah :a. Pembayaran dua kali uang pesangon 156 ayat (2) UU No.13/2003 ;Hal. 25 dari 43 hal. Put.

No. 153 K/PDT.SUS/2010oa 9 5g.h.Pembayaran satu kali uang penghargaan masa kerja ;Pembayaran uang penggantian hak ;Survivor pension (semua tabungan dan Asuransi) ;Pembayaran gaji diberikan sampai hari terakhir karyawanbekerja ;Pembayaran prorata untuk gaji ke 13 ;Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya;Perhitungan DPLK ;.

No. 153 K/PDT.SUS/2010g.h.Pembayaran uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UU No. 13/2003 ;Survivor pension ;Pembayaran gaji diberikan sampai hati terakhir karyawanbekerja ;Pembayaran prorata untuk gaji ke 13 ;Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya;Perhitungan DPLK ;f.

Perhitungan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) ;b.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding iniditerima oleh Pengadilan Pajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan KeberatanBahwa perhitungan Pajak menurut Keputusan Keberatan adalah sebagaiberikut: Semula Ditambah/ 6Uraian (sesuai SKPKB) Dikurangi oe(Rp) (Rp) PPajakTerutang = 946.176.9914) ff 946.176.914KreditPajak teePPh Kurang (Lebih) Bayar 946.176.914 946.176.914,Sanksi Administrasi 454.164.919 454.164.919Jumlah PPh YMH Dibayar 1.400.341.833 1.400.341.833 Koreksi Terbanding:Bahwa koreksi objek

Menurut perhitungan Pemohon Banding, penghitunganPPh Badan Tahun 2006 atas nama Mitsui Miike Machinery seharusnya masihmenunjukkan rugi sebesar Rp6.979.655.425. Dengan demikian seharusnyatidak terdapat laba setelah Pajak Penghasilan yang dapat menjadi obyek PPhPasal 26 ayat (4) UndangUndang PPh.

Berdasarkan perhitungan dalamkontrak perjanjian, biaya sebesar Rp4.073.835.022 merupakan biaya downpayment (30% dari total pembelian) atas pembelian alatalat berat. Perjanjianschedule 4A telah menyatakan dengan jelas bahwa pembelian dump trucktersebut merupakan kewajiban dari Pemohon Banding.

Bahwa pengenaan dan perhitungan PPh Pasa! 26 ayat (2) ataslaba setelah pajak kepada Termohon Peninjauan Kembali telahsesuai dengan UndangUndang PPh, P3B, dan protocol antaraPemerintah RI dan Jepang;6.4.

Bahwa berdasarkan LPP dan KKP, diketahui bahwa PPhPasal 26 ayat (4) Final sebesar Rp946.176.914,00 berasaldari perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak PPh Badan 13.491.812.740PPh Terutang 4.030.043.600DPP PPh Pasal 26 9.461.769 140PPh Pasal 26 (4) Terutang (DPP x 10%) 946.176.914 10.2.

PAJAK MENURUT KEPUTUSAN KEBERATANBahwa Keputusan Keberatan Nomor: KEP159/WPJ.07/2012 yangPemohon Banding terima pada tanggal 03 Februari 2012 pada intinyamemutuskan untuk menolak permohonan keberatan Pemohon Banding danmempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret 2009, dengan perhitungan pajak yang masih harusdibayar sebagai berikut:Halaman 3 dari 50 halaman.

Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean d4. pemungutan pajak oleh pemungut PPN d5.Kegiatan membangun sendiri d6. penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuansemula tidak untuk diperjualbelikan d7.jumlah (d1 atau d2 atau d3 atau d4 atau d5 atau d6) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar a. pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b.

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad)562.736.201,00481.305.716,00 Kelebihan Pajak yang sudah a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya562.736.201,00562.736.201,00 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .....

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) 562.736.201,00 Kelebihan Pajak yang sudah . a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 562.736.201,00 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .....

Putusan Nomor 43/B/PK/PJK/201 72011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00259/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 07 Desember 2011;Bahwa dengan dibatalkannya Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) a quo, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukanpemeriksaan atas materi sengketa banding ini dan perhitungan PPN yangterutang untuk Masa Pajak Maret 2009 ini kembali pada perhitungan SPT MasaPPN Masa Maret 2009 yang telah dilaporkan oleh Termohon