Artinya: Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakalatelah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputusdengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu ceralgugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana

lArtinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyamanakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumahMenimbang bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dandiputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadapPenggugat ; ~ 222222 222 22Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADAAG

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugattetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi salahsatu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Tabirdalam Kitab Bidayah alMujtahid halaman 99 yang berbunyi :oss Ib jel L gly glbLullArtinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinyaapabila terbukti teriadinya kemadilaratan dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang

BALIK SAID , yangtelah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.VII1;Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik)a.n.BALIK SAID, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.VII2;Fotocopy dari Asli surat pernyataan kepemilikian tanah a.n.

BAKARUDIN, yangtelah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.VIII1;Fotocopy dari Asli surat pernyataan penguasa fisik bidang tanah (Sporadik)a.n.BAKARUDIN, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P..VIII2;Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Kepemilikian Tanah a.n.

RASIP MN, yang telahdiberi materai selanjutnya diberi tanda P.IX1;Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n.RASIP MN tanggal 20 Desember 2007, yang telah diberi materai selanjutnya diberitanda P.IX2;Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah a.n STAN ROMLI, yang telah diberimaterai selanjutnya diberi tanda P.X;Fotocopy dari Asli Pernyataan Pemilikian Tanah a.n.

Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n.MATNAWI, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P.XI2;Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai denganaslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan2 (Dua) orang saksi yang masingmasing memberikan keterangan di bawah sumpahmenurut agamanya yang masingmasing bernama Ahmad

1 buah Buku judul "memusuhi penguasa murtad"= 3 buah Buku kecil judul " mereka musuh islam"i. 1 buah CD perang pakistan SWOT 5j. 2 buah CD perang pakistan SWOT 4Halaman 2 dari 37 hal. Putusan No. 847/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.

1 buah Buku judul "memusuhi penguasa murtad"= &3 buah Buku kecil judul " mereka musuh islam"i. Lbuah CD perang pakistan SWOT 5j.. 2buah CD perang pakistan SWOT 4k. 3buah CD perang pakistan SWOT 2. 1buah CD perang pakistan SWOT 1m. 1buah CD jihad dan isu terorismen. 1buah CD lion Khurosan0. 1buah CD membongkar penyimpangan salafi tentang terorismep. 1buah CD bedah buku siapa teroris siapa khawarijgq. 1buah CD tilas ilmu dinegeri jihad71 buah CD jihad afghanistan 2Halaman 24 dari 37 hal.

1 buah Buku judul "memusuhi penguasa murtad"=e3 buah Buku kecil judul " mereka musuh islam"1 buah CD perang pakistan SWOT 5j.. 2 buah CD perang pakistan SWOT 4k. 3buah CD perang pakistan SWOT 2. 12buah CD perang pakistan SWOT 1m. 1 buah CD jihad dan isu terorismen. 1 buah CD lion KhurosanHalaman 33 dari 37 hal. Putusan No. 847/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.

Tim.g. 1 buah Buku judul "memusuhi penguasa murtad"h. 3 buah Buku kecil judul " mereka musuh islam"i. 1buah CD perang pakistan SWOT 5j. 2 buah CD perang pakistan SWOT 4k. 3buah CD perang pakistan SWOT 2. 2buah CD perang pakistan SWOT 1. 1 buah CD jihad dan isu terorisme. 1 buah CD lion Khurosanmn0. 1buah CD membongkar penyimpangan salafi tentang terorismep. 1buah CD bedah buku siapa teroris siapa khawariq. 1buah CD tilas ilmu dinegeri jihadry1 buah CD jihad afghanistan 2Ss. 1buah CD kajian ilmu darah

Kantor Pertanahan Kota Semarang/Turut Tergugat);2) Bahwa proses pensertifikatan tanoa sepengetahuan dan tidakmelibatkan Para Penggugat selaku pihak yang berkepentingan;Halaman 8 Putusan No. 43/Pdt/2018/PT SMG10.11.12.13.3) Bahwa penguasaan Para Penggugat atas obyek sengketa, terakhirdidasarkan atas ijin dari Gubernur Militer Teritorium Jawa Tengahselaku penguasa teritorial pada wakti itu dan sampai saat ini belumada pencabutan ijin;4) Bahwa di dalam SPPT atas nama Wajib Pajak Perum DAMRI, tertulisletak

Kel.Bandarharjo, padahalsecara hukum Para Penggugat merupakan pihak yang wajibmendapatkan prioritas dan berhak mengajukan permohonan hak(pensertifikatan) atas obyek sengketa kepada pihak yangberwenang (ic.Kantor Pertanahan Kota Semarang/TurutTergugat);2) Bahwa proses pensertifikatan tanopa sepengetahuan dan tidakmelibatkan Para Penggugat selaku pihak yang berkepentingan;3) Bahwa penguasaan Para penggugat atas obyek sengketa,terakhir didasarkan atas ijin dari Gubernur Militer TeritoriumJawa Tengah selaku penguasa

Selanjutnya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwapenguasaan Para penggugat atas obyek sengketa terakhirdidasarkan atas ijin dari Gubernur Militer Teritorium JawaTengah selaku penguasa teritorial pada waktu itu dan sampaisaat ini belum ada pencabutan ijin adalah dalil yang tidak benardan tidak berdasar hukum karena faktanya tanah tersebutmerupakan penguasaan Gedung Gedung Negara DaerahSemarang dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum danTenaga/Pusat Djawatan Gedung Gedung Negara di Jakarta danpada

tanggal 25 April 1963 terhadap tanah tersebut diserahkankepada PERUM DAMRI;Bahwa andaikata pun ada ijin dari penguasa teritorial tidak sertamerta menjadikan Para Penggugat sebagai pihak yang berhakatas tanah obyek sengketa, sedangkan yang berhak ataspenguasaan tanah pada waktu itu adalah Djawatan GedungGedung Negara Daerah Semarang dalam hal ini DepartemenPekerjaan Umum dan Tenaga /Pusat Jawatan Gedung GedungNegara di Jakarta dan pada tanggal 25 April 1963 obyeksengketa tersebut telah diserahkan

ERY AGUS BERNADHY bersalah melakukan tindak pidanaIkut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungiumum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yangberwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bisAyat (1) Ke2 KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . SUTOPO PRIYANTO Alias TOPO Bin PRIYO YATMOKO, Terdakwa II. SUKMA BHARATA Alias MASOTOK Bin SOEKARSONO, Terdakwa III. ANJAR PURWOKO Bin HENDROSUTRISNO dan Terdakwa IV.

dalam kurunTahun 2020, bertempat di warung angkringan Terminal Jombor, yang beralamat diDusun Jombor, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukumhalaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2020/PN SmnPengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah /kut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa

Unsur Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempatyang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalaupembesaryang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku turutbermain judi di tempat yang dapat terlinat oleh umum tanpa izin dari penguasa/pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa pada Hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung angkringan Terminal

namunkemudian digerebek oleh Anggota Kepolisian Sektor Mlati, kKemudian didapati bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang, sehingga para terdakwa diamankan;Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut, dilakukan para terdakwa di tempat umum yakni di warung angkringan yang berada di Terminal Jombor yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah turut bermainjudi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari penguasa

Syahrial Siregar alias Kempes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

SYAHRIAL SIREGAR ALS KEMPES terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana /kut serta main judi di jalanumum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungiumum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telahmember izin untuk mengadakan perjudian itu melanggar Pasal 303 bis ayat(1) ke2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua;2.

Akasia Raya No.31 Nagori Sitalasari Kecamatan SiantarKabupaten Simalungun atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ikut sertamain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapatdikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yangtelah member izin untuk mengadakan perudian itu, Perbuatan tersebutdilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana

atau alasan pembenar pada diri ParaTerdakwa, sehingga para Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan darituntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yangdidakwakan kepada Para Terdakwa tersebut telah terpenuhi semua, karena ituMajelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta main judiyang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkanuntuk itu tidak ada izin dari penguasa

Syahrial Siregar alias Kempes telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yangdiadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untukitu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalamDakwaan Alternatif Kedua;Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.B/2018/PN Sim2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 10 (Sepuluh) bulan;3.

Bahwa sesampai di Kalimantan Barat, Penggugat selaku PrajuritTNI Angkatan Darat yang masih berdinas Aktif kKemudian menghadapuntuk melapor kepada Penguasa Teritorial Daerah Militer setempat, yaituPanglima Kodam XIlI/ Tanjung Pura guna menyampaikan maksudkedatangan Penggugat yang diperintahkan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro untuk bertransmigrasi ke Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.10.

SungaiBulan, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknyamendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karenatanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan, telah memberangkatkanPenggugat untuk bertransmigrasi ke Kabupaten Kubu Raya, PropinsiKalimantan Barat dalam Program Transmigrasi TNI/ POLRI sehinggamenyebabkan kedatangan Penggugat, istri dan seorang anaknya di tempattransmigrasi yang dituju tersebut, ditolak oleh Penguasa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknyamendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karenatanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan, telah memberangkatkanPenggugat untuk bertransmigrasi ke Kabupaten Kubu Raya, PropinsiKalimantan Barat dalam Program Transmigrasi TNI/ POLRI sehinggamenyebabkan kedatangan Penggugat, istri dan seorang anaknya di tempattransmigrasi yang dituju tersebut, ditolak oleh Penguasa Teritorial DaerahMiliter setempat, yakni Panglima

Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenaiPerbuatan Tergugat dalam melakukan seleksi dan memberangkatkanPenggugat Penggugat bertransmigrasi ke wilayah Kubu Raya ProvinsiKalimantan Barat apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yangberlaku, Demi efektifnya pertimbangan ini, terlebin dahulu Majelis akanmengkaji Kunci gugatan aquo yaitu apakah benar kedatangan Penggugat,istri beserta seorang anaknya di tempat transmigrasi yang dituju, telahditolak oleh Penguasa

(lima belas ribu meter persegi) untukmasingmasing Penggugat oleh karenanya, perbuatan Para Tergugat tersebutbertentangan dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku sehinggadapat dikwalifisir sebagai Perobuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa(onregchtmatige overheidsdaad);Bahwa menurut unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KitabUndang Undang Hukum Perdata maupun Yurisprudensi yang unsurunsurnyasebagai berikut:4.1.

Ketentuan Ketentuan Pokok Transmigrasi dan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi,sedangkan tidak dilaksanakannya perintah tersebut merupakan kesalahandan menimbulkan kerugian kepada pihak lain yakni Para Penggugat, yaknitidak diperolehnya hakhak atas tanah yang seharusnya diperoleh ParaPenggugat, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdalam kualitas sebagai pejabat publik, yang dalam terminologi hukum disebutPerbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

Menyatakan sebagai hukum (Verklaard Voor Recht) Para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onregchtmatigeoverheidsdaad) atas Penyerahan dan/atau pemberian jatah atas lahan/tanah yangmenjadi hak para Penggugat seluas seluas 1.050.000 M? (satu juta lima puluh ribuHalaman 21 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMRmeter persegi) atau 15.000 M? (lima belas ribu meter persegi) untuk setiapPenggugat/Kepala Keluarga;6.

Oleh karena itulah yang menjadi persoalan yang harus dijawabuntuk menuntaskan perkara ini adalan adalah, apakah dalil gugatan ParaTerbanding semula Para Penggugat tersebut merupakan gugatan yangdidasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa danataukah karena adanya suatu wanprestasi;Bahwa memang kaidah hukum gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatanmelawan hukum didasarkan pada ketentuan yang bebeda.

ini jugatidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuurlibel), karena gugatan yang demikian dalam praktek beracara dapatdibenarkan;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan ParaTerbanding semula Para Penggugat, lebin tepat diartikan sebagai suatugugatan wanprestasi Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap ParaHalaman 46 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMRTerbanding semula Para Penggugat dari pada gugatan perbuatan melawanhukum oleh penguasa

Bahwa tindakan penguasaan dan mendaftarkan tanah sengketa sebagai assetdaerah adalah bentuk kesewenangwenangan pemerintah in casu PemerintahKabupaten Lombok Timur terhadap rakyatnya sendiri yang dikualifikasikansebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onrechmatige overheids daad)yang nyatanyata merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat selakuahliwaris AMAQ CIOK alias H.M. NUR pemilik sah atas obyek tanah sengketa.10.

dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 8.Yang benar adalah TERGUGAT baru memasukkan Kantor Desa Aikmel denganluas keseluruhan 449 M2 dengan luas Bangunan Gedung Kantor Desa Aikmel 224M2 sebagai salah satu aset daerah pada tahun 2003 setelah mendapat persetujuanDPRD Kabupaten Lombok Timur.Halaman 11 dari 22 Putusan No. 31/Pdt. /2015/PN.SEL10.11.12.Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatan point 9yang mendalilkan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

MOCHTAROM UNTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang .4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan.5.

NASIKIN, serta dengan terdakwa MUCHTAROM UNTUNG, pada waktudan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas,mereka terdakwa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalanumum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau adaizin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untukmengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut;Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, denganmaksud untuk mencari keuntungan, terdakwa SUEB

uraian pertimbangan tersebut unsurketiga inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari dakwaan Subsidairitasyaitu pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHP yang didakwakan kepadaterdakwa telah terbukti dengan demikian para terdakwa dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakanditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itutidak ada izin dari penguasa

dengan daftar buku kredit macet diPT.BFI yangdimaksud, kemudian terdakwa Bunali menanyakan terhadap saksi korban yang menguasaibarang tersebut ada BPKBnya kemudian saksi korban menjawabada BPKBnya adadirumah; selanjutnya terdakwa Bunali menjelaskan kalau ada BPKBnya tidak mungkinterdaftar ada dibuku terdakwa Bunali memberikan surat penarikan, namun tidak mau tandatangan, kemudian para terdakwa bersamasama melakukan kekerasan termasuk pula adumulut antara mereka/ para terdakwa dengan saksi korban penguasa

bukukredit macet di PT.BFI yang dimaksud, kemudian terdakwa Bunali menanyakan terhadapsaksi korban yang menguasai barang tersebut ada BPKBnya kemudian saksi korbanmenjawabada BPKBnya ada dirumah; selanjutnya terdakwa Bunali menjelaskan kalau adaBPKBnya tidak mungkin terdaftar ada dibuku terdakwa Bunali memberikan suratpenarikan, namun saksi korban tidak mau tanda tangan, kemudian para terdakwa bersamasama melakukan kekerasan termasuk pula adu mulut antara mereka/ para terdakwa dengansaksi korban penguasa

N 1806 UA yang sedang berhenti dipinggir JalanPiere Tendean Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Malang, ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atauditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yangberwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, dengan carasebagai berikut Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi DWI

sehingga perbuatan Para Terdakwa dapatdipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsurpertama barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknyaperbuatan yang telah di lakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsurunsur selanjutnya ;Unsur kedua IKUT SERTA MAIN JUDI DI JALAN UMUM ATAU DI PINGGIRJALAN UMUM ATAU DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM, KECUALIKALAU ADA IJIN DARI PENGUASA

Undangundangtersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian waktuperang, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian waktudamai.Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan waktu perangadalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperangatau turut berperang dengan negara lainnya.Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktu perang, didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggapdalam wakiu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebutsedang diperintahkan

untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer,atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan,atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakansuatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam halterjadi suatu gerakan pengacauan.Maka dengan demikian, di luar keadaankeadaan tersebut di atas,berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jikaditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam waktudamai.Bahwa berdasarkan keterangan

Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnyamaupun ditempat yang dapat diniasuki oleh khalayak umum kecuali jika untukmengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenangMenimbang, bahwa seorang terdakwa barn dapat dipersalahakan melakukan tindak pidanasebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa dan untuk itu Majelis akanmempertinibangkan unsurunsur tersebut sebagai

Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehal lahir bathinnya sertadapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untukdilakukan menurut hukum dan undangundang.12Menimbang, bahwa dari pertinibangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsurpertama ini telah terpenuhiAd. 2.Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnyamaupun ditempat yang dapat diniasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk meng adakanitu ada ijin dari penguasa

Hakimakan mempertimbangkan dakwaan yang diyakini paling mendekati pada perbuatan paraterdakwa sehingga terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal303 bis ayat (1) ke2 KUHP jo UU R.I No. 7 Tahun 1974 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyang mengandung unsurunsur sebagai berikut : 1 Barang siapa ;2 Ikut serta dalam permainan judi ;3 Yang diadakan dijalan umum atau dipinggir jalan maupun ditempat yang dapatdimasuki oleh kalayak umum ;4 Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa

Unsur Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang ;Menimbang, bahwa terdakwa I. WARSONO bin YASIR, Terdakwa H. BUDIMARSIGIT bin SLAMET RIYANTO, Terdakwa IJ. SUWANTORO bin DATAR danTerdakwa IV.

hanyamenjelaskan mengenai perluasan pengertian waktu perang, yangmerupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian waktu damai.Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan waktu perangadalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atauHal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204K/PM I02/AD/X/2017Menimbangturut berperang dengan negara lainnya.Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktu perang, didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalamwaktu perang, jika oleh penguasa

militer kesatuan tersebut sedangdiperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untukmemberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untukmemelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaanbantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakanpengacauan.Maka dengan demikian, di luar kKeadaankeadaan tersebut di atas,berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jikaditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada

Unsur Tanpa mendapat izinMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah dalammelakukan suatu perbuatan, tindakan, ataupun suatu kegiatan, tidakmendapatkan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundangatau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dariketentuanketentuan larangan peraturan perundangundangan;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangan,Terdakwa yaitu RANU SUMARTO KIRAM Bin Aim MURAWI telah menggelarpermainan judi dadu tanpa izin

Unsur Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untukmengadakan judi itu.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidakditemukan ijin dari penguasa yang berwenang untuk bermain judi dengan kata lainbahwa terdakwaterdakwa tidak mempunyai jin untuk melakukan permainan judisehingga dengan demikian unsur Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberiyn untuk mengadakan judi itu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 303 Bis ayat 1 ke 2

KUHPtelah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yangdiadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak adayin dari penguasa yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwaterdakwa tidak ditemukanadanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapatdipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwaterdakwa harus dinyatakanbersalah atas