Bahwa tanah yang dimaksud sdr Arga Bin Tabeng salah seorang ahli warisTergugat I, adalah tanah yang tidak termasuk milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan ;Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatilunur dalam Surat PernyataanNomor. 01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 telah menyatakan :Bahwa tanah C No. 215 Persil 10 luas 2.678 Ha dalam pembebasan tanahtahun 1959 tidak termasuk dalam ganti rugi genangan untuk itu ditegaskanbahwa tanah milik atas nama Sebih bin Kemon di luar tanah pengairan,sesuai dengan asset

dimaksud sdr Arga Bin Tabeng salah seorang ahli warisTergugat I, adalah tanah yang tidak termasuk milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan ;11.12.13.14.15.Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatilunur dalam Surat PernyataanNomor. 01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 telah menyatakan :Bahwa tanah C No. 215 Persil 10 luas 2.678 Ha dalam pembebasan tanahtahun 1959 tidak termasuk dalam ganti rugi genangan untuk itu ditegaskanbahwa tanah milik atas nama Sebih Bin Kemon di luar tanah pengairan,sesuai dengan asset

dalam Pembebasan Tanah tahun 1959tidak termasuk dalam ganti rugi genangan untuk itu ditegaskan bahwa tanahmilik atas nama SEBIH BIN KEMON Di Luar Tanah Pengairan, sesuaidengan asset kami yang ada.Oleh karena itu jelaslah bahwa Tanah Sebih Bin Kemon Tidak TermasukTanah yang di Tukar Bangun (Ruislag) olen Departemen Pekerjaan Umumdengan Termohon Peninjauan Kembali (PT.

milik siapa namunbatang pohon tersebut diambil dalam kawasan perkebunan PTPN VIII; Bahwa benar sebelum sampai dirumah saksi Kartono, mobil truk yangdikendarai Terdakwa dan saksi Herdiana juga saksi Endang Kundangdiberhentikan oleh saksi Soni dan saksi Toni saat melintas di JalanAngkutan Produksi Blok Awilega masuk Dsn Sukajaya Rt.016 Rw.008 DsTanjungjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ; Bahwa benar potongan kayu yang berasal dari pohon karet yang telahtumbang tersebut telah tercatat sebagai asset

SusLH/2020/PN CmsTerdakwa sendiri yang menerangkan bahwa tidak mengetahui batangan pohonkaret yang dipotong tersebut milik siapa namun berdasarkan keterangan saksiUus dan saksi Teuku yang menerangkan bahwa pohon karet tersebut ditanamoleh PTPN VIII Kebun Batulawang dan tercatat sebagai asset PTPN VIII yangdilaporkan secara berkala ke Kantor Pusat dengan dasar adanya Hak GunaUsaha untuk perkebunan ;Menimbang, bahwa dengan tercatatnya pohon karet sebagai asset dariperusahaan PTPN VIII Kebun Batulawang

Artinya jelas surat pernyataan tersebut dibuat hanya untukmendapatkan dan menggenapkan legitimasi bahwa tanah in casu yangdiklaim seolaholah asset Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.Dengan demikian segala bukti surat yang paling utama untuk mendasari atauyang menjadi syarat bagi terbitnya ke lima Sertipikat Hak Pakai a quo sudahdapatkita lihat bersama, dimana Termohon Kasasi V/Tergugat dan TermohonKasasi IV/Tergugat Il Intervensi tidak dapat memperlihatkan keasliannya baiksalinanmaupun surat

Kasasi/Penggugat menemukan kejanggalankejanggalan atau ketidaksesuaian dengan pedoman teknis pengelolaan barangmilik daerahsebagaimana PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 TentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang pada pokonya sebagaiberikut:1.Bahwa benar Penggugat pernah menerima buku KIB A dari TermohonKasasi IV/Tergugat Il Intervensi melalui Komisi Informasi Daerah ProvinsiJawa Barat (selanjutnya disebut KID) karena Penggugat kesulitanmendapatkan informasi dandata mengenai informasi asset

Bahwa selain itu pula dalam buku KIB A kolom Asal Usul juga tidak tercantumketerangan apapun dengan kata lain kosong sementara pada deretan kolomAsalusul pada nomor kode asset yang berbeda di buku yang sama adamenunjukan keterangan Asal Usul yaitu apakah dari pembelian ataudiperoleh dari apa, hal tersebut tentu saja bertentangan denganPERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis PengelolaanBarang Milik Daerah;4.

Denda Rp. 544.655.584,Jumlah Kewajiban Rp. 988.883.361,51 Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2019/PN KDRSehingga dari yang seharusnya dilunasi oleh PARA PENGGUGAT kepadaTERGUGAT sebesar 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) menjadi13 x nya untuk menyelesaikan pembayaran hutang di TERGUGAT II akibatperalihan hutang oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II;12.Bahwa sangat tidak wajar membeli piutang dengan jaminan asset yangnilainya sangat jauh dan dalam Lelang antara TERGUGAT Ill

denganTERGUGAT IV atas asset dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 40, GambarSituasi Nomor : 996 tanggal 14 Agustus 1993 dengan luas : 253 M2 (meterpersegi) atas nama ABDUL MOEIS, yang terletak di Desa/KelurahanRinginanom, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri jawa Timur.

telan melakukankonspirasi jahat dan itikad buruk untuk memiliki objek jaminan milik PARAPENGGUGAT dimana sangat merugikan yaitu adanya kerja sama antaraTERGUGAT dengan TERGUGAT Ill atas Cessie yang dibuat dihadapanTERGUGAT II dan oleh TERGUGAT III membebankan HUTANG kepadaAbdul Muis dengan nilai hutang yang besar melebihi hutang pokok sehinggaAbdul muis dan atau ahli waris disini tidak bisa membayar hutang tersebutnamun menjadi aneh bahwa TERGUGAT IV melalui fasilitas pelelanganTERGUGAT V membeli asset

yang beragama Islam dalamHalaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Bksbidang sengketa: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadagoh dan ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, setelah Majelis Hakimmembaca, meneliti dan mencermati gugatan Penggugat yang diuraikan dalamposita gugatannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan gugatanPenggugat menyatakan bahwa ada perbuatan melanggar hukum dari Tergugat dengan membuat akta Hibah atas ketiga asset

Suyatno ( sebagai pewaris ) kepada Eko Wiratno ( tergugat ) .Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dalil utama dalamperkara ini bukan karena perbuatan melawan hukum tetapi karena adanyaHibah dari H.Suyatno kepada Tergugat dan menurut Penggugat bahwaPenggugat turut mempunyai hak terhadap asset asset yang dihibahkantersebut, hal ini ternyata dan bersesuaian dari adanya bukti bukti awal dariTergugat dan Penggugat yaitu : bukti T.l 2 , T.l 3, T.l 4, T.l 8 dan T.l11 sertabukti P.1, P. 2 P3,P5danP14

Berdasarkan hal tersebut, tidak dilakukan pengterhadap perhitungan penyusutan Pemohon;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding Harga PxPenjualan (HPP) atas Biaya Depresiasi, Deplesi dan Amortisasi (Penyusutan Aset Hubahwa Pemohon Banding setuju dengan konsep bahwa depresiasi ex asset sejutRp.16.230.721.000.000,00 tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan PPh Baakan tetapi Pemeriksa salah dalam menetapkan angka depresiasi ex Aset tersebut;bahwa depresiasi seyumlah Rp.3.898.497.903.406

merupakan biaya depresiasi assetyang diperoleh:a) sebelum 17 September 2003b) perolehan 17 September 31 Desember 2003c) perolehan tahun 2004d) perolehan tahun 2005bahwa berdasarkan Financial Quarterly Report (FQR) tahun 2005, depresiasi asset seharusnya masih ada sejumlah US$ 42,345,797 atau setara detRp.409.155.250.641 (kurs Laba Rugi tahun 2005 1 US$ = Rp.9.662,24) yang merupdepresiasi ex perolehan aset setelah 17 September 2003, sehingga koreksi Peme:yang diterima adalah sebesar Rp.3.489.342.652.765

Banding sebesar Rp.3.489.342.652.765yaitu menjadi sebesar Rp.3.150.779.010.286,00, dengan demikian kenaikan nilai tersadalah sebesar Rp.1.960.833.232.073,00, sedangkan HPP atas Biaya Depresiasi, Dedan Amortisasi (Penyusutan Aset Hulu) pada saat pengajuan permohonan banadalah sebesar Rp.5.111.612.242.359,00, namun demikian atas kenaikan tersebut 1terdapat koreksi sebesar Rp.3.898.497.903.406,00, dimana Pemohon Banmenyetujui koreksi sebesar Rp.3.489.342.652.765,00 yang merupakan penyusuta1perolehan asset

Pasaman Barat tidak mendapatkan lagi danetersebut serta asset yang dibayarkan berdasarkanpersentase kerja tidak dapat dimanfaatkan2. Pembuatan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara penyelesaian pekerjaan100 % dengan menekankan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan denganpertimbangan sebagai berikut :Hal 16 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDGa.

Keuntunga : Kegiatan DAK dapat dilaksanakan sesuai dengann JUKNIS yang ada dan kesinambungan program DAKdapat dipertahankan serta asset bisa dimanfaatkanb. Kerugian : Apabila rekanan mangkir resikonya sangat besar Bahwa dengan beberapa pertimbangan yang diberikan oleh terdakwa II. Drs.DONDI ASMI kepada Pengguna Anggaran, terdakwa I Drs.

WENDRI AZMA (PA) mengatakan bahwa apabila pekerjaan ini tidak selesai maka kita dianggap gagal, dan apabila kitabuat Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Peyelesaian Pekerjaan 100 % berartikita menyelamatkan asset dan keuangan daerah serta pengalokasian dana DAK Tahunberikutnya. Dan seandainya terjadi masalah terdakwa I Drs. WENDRI AZMA danterdakwa II. Drs.

Pasaman Barat tidak mendapatkan lagi danetersebut serta asset yang dibayarkan berdasarkanpersentase kerja tidak dapat dimanfaatkan2. Pembuatan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara penyelesaianpekerjaan 100 % dengan menekankan penyelesaian pekerjaan kepada rekanandengan pertimbangan sebagai berikut :a. Keuntunga : Kegiatan DAK dapat dilaksanakan sesuai dengann JUKNIS yang ada dan kesinambungan program DAKdapat dipertahankan serta asset bisa dimanfaatkanb.

panitia pengadaan / pejabatpengadaan / unit layanan pengadaan;Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unitlayanan pengadaan sesuai kewenangannya;Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuaiketentuan yang berlaku;Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinaninstansinya;Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak;Menyerahkan asset

hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Bupatidengan Berita Acara Penyerahan ;Menandatangani pakta integritas sebelaum pelaksanaan pengadan barang/ jasadimulai; Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratortum kesehatan diDinas Kesehatan Kabupaten Kendal yaitu dengan menggunakan proses pelelanganumum dan setelah dilakukan penilaian dan penelitian untuk para peserta lelang tersebutyang menjadi pemenang lelang adalah CV.

hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Bupatidengan Berita Acara Penyerahan ;Menandatangani pakta integritas sebelaum pelaksanaan pengadan barang/ jasadimulai; Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa I dr.

Menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Bupatidengan Berita Acara Penyerahan ;10. Menandatangani pakta integritas sebelaum pelaksanaan pengadan barang/ jasadimulai; Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium kesehatan diDinas Kesehatan Kabupaten Kendal yaitu dengan menggunakan proses pelelanganumum dan setelah dilakukan penilaian dan penelitian untuk para peserta lelang tersebutyang menjadi pemenang lelang adalah CV.

Pada tanggal 28 Desember 2007 saksi dipindah tugaskan di bagianpengelolaan asset daerah Kabupaten Kendal; Bahwa selaku pegawai Sekda Kab Kendal, saksi dapat menjadi anggota panitiaPengadaan barang di Dinas Kesehatan adalah berdasar penunjukan atasan saksi.Ketika itu Dinas Kesehatan Kendal kekurangan orang yang sudah bersertifikat, dankarenanya meminta bantuan ke pimpinan saksi. Karena saksi sudahbersertifikat,pimpinan saksi mengutus saksi.

Kabupaten Tasikmalaya yang kedudukan dankegiatannya berada di Kota Tasikmalaya;Dan berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 16 Oktober 2013 antaraTurut Tergugat II Nomor : 130/24/2013 yang ditandatangani oleh AnmadHeryawan selaku Gubernur Jawa Barat dengan Tergugat Nomor :073/Ksd.13Pe/X/2013 ditandatangani oleh Uu Ruzhanul Ulum sebagaiBupati Tasikmalaya dan Turut Tergugat Nomor 028/MouAset/2013yang ditandatangani oleh Budi Budiman sebagai Walikota Tasikmalayaternyata objek sengketa termasuk pada asset

Trie Mukty.Bahwa, sehingga demikian dalildalil Penggugat yang menyatakanPengelolaan terhadap Objek Wisata Karang Resik oleh Terguggat IIIadalah tidak sah adalah tidak benar dan tidak belalasan hukum sebabPengelolaan Objek Wisata Karang Resik oleh Tergugat Ill adalah sahdan sesual dengan presedur hukum yang berlaku, yaitu masih dalamruang lingkup dan tanggang waktu perjanjian.Bahwa, adapun mengenai asset yang menjadi objek sengketaberdasarkan Berita Acara Serah terima asset tanah dan bangunan milikKabupaten

2019 yang diajukan olehhalaman 64 dari 91 Putusan Nomor 433/PDT/2020/PT.BDGpara Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalayapada tanggal yang sama dan diperbaiki pada tanggal 29 Juli 2019yang memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untukmeletakan sita Revindicatoir terhadap objek sengketa.Bahwa permohonan yang disampaikan oleh para Penggugat tersebutadalah permohonan yang mengadaada, tidak berdasar hukum danbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Karena asset

objek sengketa tersebut merupakan asset negara/pemerintah (dalam hal ini adalah asset Tergugat I) yang tidak sajasudah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional RI namun jugasudah teregister/tercatat di dalam barang inventaris negara.Bahwa sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara yang melarang untuk melakukan sitajaminan terhadap barang milik negara/daerah.

Bahwa sampai dengan saat ini, berdasarkan data yang tercatatpada Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai No.18/KelurahanSukamanah adalah sebagai berikut: Pada tanggal 4 Juli 2001 tercatat atas nama PemerintahKabupaten Tasikmalaya luas 19.374 M 2, surat ukur tanggal 16Oktober 2001 Nomor 00210/Sukamanah/2001 yang selanjutnyaberalin kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkanUndangundang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2001 tanggal21 Juni 2001 dan Berita Acara serah terima 85 Asset tanah danBangunan Milik

Menjual asset gonogini tanpa persetujuan Penggugat.5.

Bahwa patut diduga oleh Pelawan bahwasanya Pembelian asset tersebut di atasadalah uang hasil pembagian dari orang tua Pelawan yang mana menurutTerlawan I dengan membeli assetasset tersebut tambah lama harganya jelaslebih tinggi, dan setelah itu baru bisa dibagikan keuntungannya dengan Pelawan ......10.11.Pelawan dan saudaranya yang lain, dan pernah suatu ketika Pelawan dan ke 5Saudaranya meminta agar obyek a quo diatas diatasnamakan saudaranyaTerlawan I termasuk diatasnamakan Pelawan, akan tetapi

diajukanoleh Pembanding telah memberikan keterangan di muka sidang yang padapokoknya bahwa saksisaksi tersebut semuanya tidak mengetahui dengan pastmengenai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbandingtelah mengajukan bukti surat yang diberi tandaP.1 sampai dengan P.25 bahwaapa yang digugat oleh Pembanding tersebut adalah harta bawaan Terbandingsendiri yang diperoleh dari bagian dari suaminya yang dulu dan yang lainnyaadalah merupakan asset

AD1948SA ; 1 (satu) unit mobil Chevrolet ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No.Pol.AD4075HH ; 2 22022222222 ne nnn ene ne ene1 (satu) unit mesin las listrik ;dan seterusnya ; nne nono nn nnn nnn en nn nnnsCatatan: barang bergerak tersebut diatas tidak ada notapembelian yang jelas nama pembelinya dan kapanCIBC TIA YA, asset eet1. Barang Tidak Bergerak berupaa. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di JI.Abdul Rahman Saleh No.48 RT.03 / RW.04 Kel.Kestalan, Kec.

PUTUSANNomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Smg..asset Cpe all aesDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaankaryawati PT.

dengan sekarang inibelum lunas, adapun gugatan Penggugat mengenai penghasilan bunga Koyayang dikonpensasi dengan nilai kontrak 5 buah Ruko sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan gugatan mengenai pengosongan 5buah ruko untuk dikontrakkan guna melunasi pinjaman jaminan pada BankSyariah Bukopin , Tergugat menyatakan bahwa selama ini Tergugat telahmembayar angsuran pinjaman pada Bank Syariah Bukopin sejumlah Rp6.150.000.000,00 (enam milyar seratur lima puluh juta rupiah) demimenyelamatkan asset

ALI) sekarang sangatmemerlukan hak Perwalian untuk menjaga, memelihara dan / ataumenjual/menandatangani surat asset tersebut guna melengkapipersyaratan adminsirasi perubahan hak atas tanah sawah tersebutbiaya keperluan sekolah, serta demi masa depan dan demimenjamin kesejahteraan serta perlindungan hukum, anak yangbernama: ALFIATUR ROHMAH binti MASBULLOH yang lahir pada5 September 2000 putri dari pasangan/perkawinan antaraMASBULLOH bin SAMSUL BAHRI dengan SIT MUNAWAROHbinti MOH. ALI:9.

SusPaili/2013/PN Niaga Sby12.Memerintahkan Tergugat III untuk mencoret asset milik Penggugat yangberupa sentifikat Tanah dan Bangunan dan Daftar Asset Pailit Penggugat(Dalam Pailit) yaitu SHM No.11675/Kelurahan Kerobokan, Surat Ukurtanggal 09 November 2006, No.2238/Kerobokan/2006 seluas 114 m2atas nama pemilik SIT RISTATI ISIA SADAR, SH., yang terletak diKelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,Provinsi Bali, dengan tanda batas berpa patok betonsesualPMNA/KBPN No.3/1997.13.Menghukum

Setelan asset berupa Sertifikat Hak Milik No. 11675/KelurahanKerobokan Kabupaten Badung diserahkan ke Notaris Ferry AdityaHaryadi, SH., M.Kn untuk dilakukan pengikatan Hak Tanggungan.b.

SusPaili/2013/PN Niaga Sbyditarik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenBadung.17.Dan Uraian tersebut Penggugat Konpensi telah melakukantindakanmelawan hukum dengan tidak melakukan pembayaran kewajiban setiapbulannya.DALAM REKONPENSI18.Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) telah melakukan perbuatan18.20.melawan hukum terkait dengan meminjam dana untuk modal kerja pada PT.BPR LEGIAN menggunakan jaminan asset Sertifikat Hak Milik No. 11675/Kelurahan Kerobokan Kabupaten Badung dengan menyembunyikanstatus

Bahwa Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) dengan sengajamenjarninkan asset yang sudah tidak menjadi haknya pada PT. BPRLEGIAN (DL), sehingga jaminan berupah Sertifikat flak Milik No.11675/Kelurahan Kerobokan Kabupaten Badung telah ditarik olehHalaman 31 Putusan No. 04/Pdt.SusGugatan Lainlain/2021/PN Niaga SbyJo. No. 09/Pdt.

PEMBANDING II (alias Op.Mastiurbr.Butarbutar) telah mengklaim dan mengakui bahwa objek perkaraadalah milik orangtuanya, yang kemudian~ oleh ParaPembanding/dahulu Para Tergugat d.K menggunakan bukti suratP.I,1I2 untuk mendukung bukti T.IV10 sebagai alas hak kepemilikan.Akan tetapi kepemilikan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugatd.K diduga tidak terdaftar dalam asset HKBP karena ParaPembanding/dahulu Para Tergugat d.K baik dalam upayapenyelesaian di tingkat Kabupaten maupun dalam pemeriksaanperkara

tingkat pertama tidak pernah membuktikan bahwa objekperkara merupakan asset HKBP.

Oleh karenanya ParaPembanding/dahulu Para Tergugat d.K hanya merekayasa objekperkara merupakan asset HKBP akan tetapi Para Pembanding/dahuluPara Tergugat d.K hanya mencobacoba dengan maksud apabilatidak ada perlawanan/bantahan dari Para Terbanding/dahulu ParaPenggugat d.K selaku pemilik objek perkara yang sah maka barulahobjek perkara dapat dinyatakan sebagai asset HKBP.Bukti lain bahwa objek perkara bukanlah asset HKBP, ketika pengurusgereja diizinkan oleh Op.Porang Butarbutar dan St.Marinus Butarbutar

Sehingga semua assetKesultanan Deli yang berhubungan dengan hak atas tanah tetap menjadibagian tak terpisahkan dengan hukum pertanahan Indonesia.Bahkan terhadap asset/ kekayaan peninggalan Kesultanan Deli, secaraumum tergolong dalam tiga (3) kriteria: (1) Asset/ kekayaan Kesultananyang dahulunya diberikan dan dipergunakan untuk kepentingan negeri danmasyarakat, untuk status hak tanah diberikan dalam bentuk Tanah GrantSultan dan (2) Harta Private, berupa asset/ kekayaan pribadi yang dimilikiPara Sultan

yang warismewarisi secara turun menurun kepada abhiwarisnya, diperoleh secara pribadi dan terpisah dari asset/ kekayaankesultanan, untuk status hak tanah berupa Grant Sultan atau SuratKeterangan Sultan, (3) Asset Konsesi dalam bentuk lahan/ tanah yangdiperjanjikan (sewa) kepada swasta asing, status haknya dalam bentukAkta Konsesi;2.

selaku isterinya secara melawan hukum melakukan balik nama SertifikatObyek Perkara ke atas nama Tergugat sendiri, yaitu Lani Widjaja dantentunya pasti dengan persetujuan ahli waris Robert Suhargo lainnya, yaituTergugat II dan Tergugat III sebagai anakanak dari Lani Widjaja (Tergugat1) dengan Almarhum Robert Suhargo.10.Bahwa Tergugat , II dan Ill sebagai ahli waris Robert Suhargo padasaat peralihan saham akibat waris, seharusnya Tergugat I, II dan III patutmengetahui bahwa obyek perkara merupakan asset

Utrpada pokokya menyatakan bahwa Obyek Perkara In casu SHM Nomor3480/Penjaringan merupakan milik Tergugat dan meminta kepadaPenggugat untuk mengosongkan dan menghentikan segalakegiatan/aktivitas di atas tanah Obyek Perkara.15.Bahwa terhadap somasi tersebut Penggugat telah melakukan bantahansecara lisan dengan cara melakukan klarifikasi langsung dengan menemuiKuasa Hukum Tergugat dan telah menyerahkan buktibukti, yangmenunjukkan bahwa Obyek Perkara merupakan asset dari PT.Pengangkutan Kalimas.16.Bahwa

tidak harus dibayar atas tunjuk, memperolehhak milik atasnya dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaanselama dua puluh tahun.2) Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksauntuk mempertunjukkan alas haknya.19.Bahwa akibat kecerobohan Tergugat IV selaku Kurator Tergugat ,yang memasukkan Obyek Perkara sebagai Boedel Pailit Tergugat I, adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat,disamping kehilangan asset

selaku Kurator dalam proses perkara Kepailitan Nomor4/Pdt.Sus Pailit/2017/PN.Niaga.Sby.yy Turut Tergugat selaku instansi pemerintah yangmenyelenggarakan lelang eksekusi dalam proses perkara KepailitanNomor 4/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Sby.Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sampai dengan Tergugat IV dan dihubungkan dengan faktafakta hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana teruraidi bawah ini;Menimbang, bahwa pada dasarnya segala harta asset

peradilan niaga, baik permasalahanpermasalahan yang timbul dalamkepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran' utang, maupunpermasalahanpermasalahan lain yang ditentukan/ditetapkan oleh Undangundang, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga;Menimbang, bahwa karena objek sengketa adalah merupakan boedelpailit atau harta pailit dari Tergugat yang telah dinyatakan atau diputus Pailitoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikiansegala hal permasalahan yang terkait dengan harta/asset