Ditemukan 199692 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MULIADI, S.H. M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : ERNING KOSASIH, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : SIMON, S.H., M.H.
50 — 23
dengan berat brutto + 10.552 gram
- 1 (satu) karung putih biru bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.600 gram
- 1 (satu) plastik biru yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG dan CHINESE PIN WEI berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.411 gram. ( berdasarkan Surat
Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/05-INTD/II/2021/BNN, tanggal 24 Pebruari 2021, Untuk.
MISWARDI, SH
Terdakwa:
Dodi Asril
49 — 5
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Inhil Nomor SP-Sita/27/VII/2021/Narkoba tanggal 6 Juli 2021 yang ditandatangani Kasatresnarkoba selaku penyidik a.n. AKP Bachtiar, S.H. NRP 75061028.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Inhil tertanggal 6 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu a.n. Iptu Hendri J, S.H. NRP 70120198 dan Pemilik/Penguasa barang a.n. Panji Laras Bin Usman Riano serta Saksi-saksi a.n. Wahidin dan Superdianto.
TRI JOKO SUCAHYO. SH,MH.
Terdakwa:
ANGGA BRAWIJAYA Bin AHMAD ILYAS Alm
269 — 146
STPL/B/466/VII/2022/SPKT/Polsek SKM/ Polresta Bandar Lampung tanggal 5 Juli 2022 di Polsek Sukarame (diberi tanda T-3);
- Fotocopy Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka Uyoh Bin Hasan (anak buah Hapitul Rohman) No.
MUSLIH, S.H.
Terdakwa:
WIWIN ROIKHATUL JANNAH Binti H. MUSTAKA
121 — 52
Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2020 di rekening Bank Mandiri atas nama PDT Kajari Majalengka ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyetorkan Uang Pengganti yang telah dibayarkan terdakwa sejumlah Rp.208.349.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ke kas Negara setelah perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang Tetap ;
- Menetapkan barang bukti :
- 1 (Satu) berkas Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 931 / 2504 / BH / LS / KEU tertanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MARSINTA HOTASOIT, S.IP., MSi selaku Kepala Bagian Perbendaharaan Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 1 (Satu) Berkas Proposal Permohonan Pencairan Keuangan untuk Pemagaran Obyek Wisata Sirkuit
TRI DJANUER N.P MANURUNG, SH
Terdakwa:
FERITA ERLINDA Binti BACHTAR BIRAN
53 — 11
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Yakni Asmawati Asad Binti H.Asad Sulaiman
- 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja antara MAN 2 Model Pekanbaru dengan PT.WITOFAR NUSANTARA tanggal 05 Mei 2009;
- 1 (satu) rangkap surat perintah pembayaran uang muka dari MAN 2 Model Pekanbaru kepada PT.WITOFAR NUSANTARA sebesar Rp. 163.503.200,-
- 3 (tiga) berkas foto copy SPPD yang telah
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : INSYAYADI
53 — 17
- Surat Perintah Nomor : R.230-KI.III/06/2013 tanggal 12 Juni 2013.
- Surat Keputusan NOKEP : S.50-DIR/DKP/06/2013 tanggal 28 Juni 2013 Tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisma (PPT) PT. BRI (Persero) Tbk.
- Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Non Performing Nomor : R.51-IV/KC/ADK/06/2010 tanggal 17 Juni 2010.
Terbanding/Terdakwa : Budik Wahyoedi Bin Harsono
133 — 0
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana . penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Surat
Perintah Perjalanan Dinas kegiatan tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017 Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang;
- Surat Tugas Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Pendamping Komisi I, Komisi II dan Komisi III dan Notulis Komisi I, Komisi II dan Komisi III kegiatan studi banding tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan kegiatan studi
- Surat
Terbanding/Penggugat : ZULKIFLI, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
66 — 4
2014/PN-BNA tanggal 10 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;------------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi para Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;------
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor : KU.602/A-IRP/2375/2010 tanggal 11 Agusturs 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Sawang Bau Kec.
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
HANAFIAH Als FIAH Als SASA Als CACA Binti H. RUSLAN
112 — 21
dengan Nomor Rekening : 8085232076, Atas nama HANAFIAH beserta kartu ATM tabungan;
- 1 (satu) buah buku tabungan kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1156554793, Atas nama HANAFIAH beserta kartu ATM;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 2264-01-001695-53-1, Atas nama HANAFIAH beserta kartu ATM;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HANAFIAH Alias SASA (berdasarkan Surat
Perintah Penyidikan DIRRESKRIMSUS POLDA RIAU Nomor : Sprint.
ANDI SYAHRIR, SH.,MH
Terdakwa:
RONAL EFENDI, SH
61 — 14
- 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir oleh BPJS Surat Perintah Bayar atas Kwitansi Jaminan Nomor : 21122411364456.
- 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir oleh BPJS Penetapan Jaminan Kematian bagi Peserta Penerima Upah Nomor : JKMW00122021KL21122203503098.
- 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir oleh BPJS Tanda Terima Pengajuan Jaminan Kematian bagi peserta penerima upah Nomor : KL21122203503098.
1.RIKA EKAYANTI, SH.MH
2.HENDRA S.S, SH
Terdakwa:
EKA GEMALASARI, SH alias EKA AK. ADI MANAUNGI
139 — 15
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sesuai dengan Surat perintah penyitaan Nomor Sp sita / 16 / III / 2022 / Reskrim, tanggal 09 Maret 2022;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemblokiran rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Kas Garuda nomor: B.005-KK-XI/SDM/02/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
1 (satu) gabung fotocopy buku rekening BRI nomor 4768-01-017254-535 an. YENNY YUDIANTO;
1 (satu) gabung Laporan Transaksi nomor rekening BRI nomor 4768-01-017254-53-5 an.
Terbanding/Tergugat : NY. INTERIANA SIANTURI
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR KECAMATAN KOSAMBI KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat II : 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
37 — 21
Hukum terhadap obyek tanah milik Penggugat;
Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas obyek tanah NUB: 660 berupa uang senilai Rp531.880.130,00(lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah), yang telah dititipkan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor: 276/PDT.P.Cons/2018/PN Tng tanggal 19 Desember 2018;
Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menerbitkanSurat Pengantar atau SuratPerintah Bayar ganti Kerugian atas obyek tanah NUB:660 sebesar Rp531.880.130,00(lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah), berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor 276/PDT.P.Cons/2018/PN Tng tanggal 19 Desember 2018 kepada Penggugat;
Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan tetrlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun
40 — 22
- Masing-masing telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat perintah pemusnahan benda sitaan/ barang bukti Nomor : SP.Sita/16.e/I/Kb/Pb.01/2017/BNNP-NTB dan berdasarkan berita acara pemusnahan benda sitaan/barang bukti pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017.- 3 (tiga) kain Ulos. - 1 (satu) kertas kado motif gambar daun warna putih yang dalam keadaan robek. - 1 (satu) buah karung yang tertempel kertas bertuliskan nama pengirim BLINK No. HP : 085371179216 dan nama penerima Rany Ferron Jl.
ALS RANI sedang berjalan hendak menuju sepedamotornya, setelah itu saksi GUST LANANG NGURAH SUPARWATA bersamadengan Tim memperkenalkan diri sebagai petugas BNN Provinsi NIB sambilmenunjukkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi GUST LANANG NGURAHSUPARWATA memanggil karyawan JNE yang sedang bertugas yakni saksi LALUGEDE YUDHA ANGGARA ALS RANGGA dan saksi TAUFIK untuk menyaksikanpenggeledahan paket yang dibawa oleh saudari RANI PUSPITA, SE.
ALS RANI sedang berjalan hendak menuju sepedamotornya, setelah itu saksi GUST LANANG NGURAH SUPARWATA bersamadengan Tim memperkenalkan diri sebagai petugas BNN Provinsi NTB sambilmenunjukkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi GUST LANANG NGURAHSUPARWATA memanggil karyawan JNE yang sedang bertugas yakni saksi LALUGEDE YUDHA ANGGARA ALS RANGGA dan saksi TAUFIK untuk menyaksikanpenggeledahan paket yang dibawa oleh saudari RANI PUSPITA, SE.
Sandat No. 1 Punia Saba Mataram;Bahwa sekitar pukul 11.40 wita saksi dan tim melihat seorang perempuan keluardari Kantor JNE Mataram dengan membawa paket yang diduga berisi narkotikajenis Ganja tersebut;Bahwa saksi bersama tim langsung mendekati saudari RANI PUSPITA, SE aliasRANI dihalaman parkir Kantor JNE Mataram dan memperkenalkan diri sebagaipetugas BNN Provinsi NTB sambil menunjukan Surat Perintah Tugas;Bahwa setelah itu saksi memanggil Karyawan JNE yang bernama LALU GEDEYUDHA ANGGARA alias
Sandat No. 1 Punia Saba Mataram;Bahawa sekitar pukul 11.40 wita saksi dan tim melihat seorang perempuan keluardari Kantor JNE Mataram dengan membawa paket yang diduga berisi narkotikajenis Ganja tersebut;Bahwa saksi bersama tim langsung mendekati saudari RANI PUSPITA, SE aliasRANI dihalaman parkir Kantor JNE Mataram dan memperkenalkan diri sebagaipetugas BNN Provinsi NTB sambil menunjukan Surat Perintah Tugas;Bahwa setelah itu saksi memanggil Karyawan JNE yang bernama LALU GEDEYUDHA ANGGARA alias
ENDANG PAKPAHAN, SH
Terdakwa:
UMAR JOHAN
48 — 44
Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) amplop warna putih bertuliskan Kepling Umar Johan yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi : surat perintah tugas No. 800/605 tanggal 05 Nopember 2017 pelaksana harian PH Kel.
73 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nasional;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Golongan Karya;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Damai Sejahtera;2 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Keadilan Sejahtera;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Nasional IndonesiaMarhaenisme;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Buruh SosialDemokrat;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Bulan Bintang;2 bendel pencairan Surat Perintah Membayar
untuk Partai Merdeka;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai PersatuanPembangunan;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Persatuan DemokrasiKebangsaan;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai PerhimpunanIndonesia Baru;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Nasional BantengKemerdekaan;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Keadilan danPersatuan Indonesia;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Penegak
DemokrasiIndonesia;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Persatuan NahdlatulUmmah Indonesia;2 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Karya Peduli Bangsa;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Bintang Reformasi;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Patriot Pancasila;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Sarikat Indonesia;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Persatuan Daerah;3 bendel pencairan
;2 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Demokrat;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Amanat Nasional;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Golongan Karya;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Damai Sejahtera;2 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Keadilan Sejahtera;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Nasional IndonesiaMarhaenisme;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Buruh
SosialDemokrat;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Bulan Bintang;2 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Merdeka;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai PersatuanPembangunan;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Persatuan DemokrasiKebangsaan;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai PerhimpunanIndonesia Baru;3 bendel pencairan Surat Perintah Membayar untuk Partai Nasional BantengKemerdekaan;3 bendel pencairan Surat
71 — 18
Surat Perintah PenahananTingkat Penuntutan Nomor: Print 25 / N.3.17 / Ep.3 /01/ 2012, tertanggal 13 Januari 2012; dan upaya paksahim 5 dari 44, Put.
;Bahwa Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan olehTermohon I, yaitu) Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: Sp.Kap / 55 / Xl / 2011 / Reskrim tertanggal 16November 2011 a.n. Tersangka RONI Pgl. RONI bin M.TUNGGANG BALUMUIK dan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: Sp.Kap / 56 / Xl / 2011 / Reskrim tertanggal 16November 2011 a.n. Tersangka MULIADI Pgl. MOMON binRAZALI, mengandung cacat yang batal demi hukum,sebagai berikut:Bahwa oleh karena Surat Perintah Penangkapan No.
Bahwa dasar pertimbangan penangkapan terhadap PemohonI dan II sebagaimana dasar pertimbangan Termohon Iadalah keliru, oleh karena Pemohon I dan II tidakpernah sebelumnya menerima surat panggilan dariTermohon I;Bahwa Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sp.Kap / 55/ XI / 2011 / Reskrim tertanggal 16 November 2011dan Surat Perintah Penangkapan No.
Dan, faktanya Surat Perintah Penangkapantersebut tidak pernah diserahkan kepada. keluargaPemohon I maupun kepada keluarga Pemohon II danSurat Perintah penangkapan tersebut baru diserahkanpada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 bersamaandengan penyerahan Surat Perintah Penahanan terhadapkedua pemohon yang dikeluarkan tanggal 17 November2011;(2) Cacat Formil PenahananBahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan olehTermohon I dengan Nomor : SP.Han / 47 / XI / 2011 /Reskrim tanggal 17 November 2011
; dan Surat PerintahPerpanjangan Penyidikan dengan /Nomor =: 1372 =/N.3.17 / Epp I / 12 / 2011, tertanggal 05 Desember2011 oleh Termohon II serta Surat Perintah PenahananTingkat Penuntutan Nomor: Print 25 / N.3.17 / Ep.3 /Ol / 2012, tertanggal 13 Januari 2012 oleh TermohonII untuk Pemohon I; jo surat perintah penahanan yang10dikeluarkan oleh Termohon I dengan Nomor : SP.Han /48 / Xl / 2011 / Reskrim tanggal 17 November 2011;dan Surat Perintah Perintah Penahanan TingkatPenuntutan Nomor : PRINT25 /
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dinas Pendidikan dan Pengajaran dan diajukan kepada BendaharaUmum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)kepada Pihak Ketiga dalam hal ini CV.
No. 129 PK/Pid.Sus/2014Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)kepada Pihak Ketiga dalam hal ini CV.
Menyatakan barang bukti berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; Kwitansi Nomor 08/KTG/VPP/IX/2007 ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP1) tanggal 08 Oktober 2007 ; Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tanggal 08 Oktober 2007 ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP2) tanggal 08 Oktober 2007 ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 08 Oktober 2007 ; Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Oktober 2007 ; Faktur tagihan No.09/FTG/VPP/IX/2007 tanggal 20 September 2007 ; Permohonan Pembayaran Angsuran
No. 129 PK/Pid.Sus/2014 Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 29 November 2009 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.
Menetapkan barang bukti berupa :Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;Kwitansi Nomor 08/KTG/VPP/IX/2007 ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP1) tanggal 08 Oktober 2007 ;Penelitian kelengkapan Dokumen SPP tanggal 08 Oktober 2007 ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP2) tanggal 08 Oktober 2007 ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 08 Oktober 2007 ;Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Oktober 2007 ;Faktur tagihan No.09/FTG/VPP/IX/2007 tanggal 20 September 2007 ;Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama
36 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukan permohonanpenerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada BadanPengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Fakfak denganmelampirkan :Kontrak Kerja ;Faktur / Nota Tagihan ;Kuitansi Pembayaran ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;Surat Perintah Membayar (SPM) ;Hasil pemeriksaan barang dari Panitia Pemeriksa Barang ;~ 9 29 5 Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2011g.
Selanjutnya setelah suratsurat ataudokumen tersebut sampai di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)Kabupaten Fakfak lalu dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi.Setelah dinyatakan lengkap, kemudian saksi VINCENTIA KUTANGGASyang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum DaerahBadan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Fakfak yangmemiliki wewenang untuk menandatangani Surat Perintah PencairanDana (SP2D), maka diterbitkaniah Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) masingmasing Nomor
HAKUAWENMA JAYA.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 1010/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007 SaksiDONNY STEVEN SONY.ST selaku Direktur CV.
Selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukan permohonanpenerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada BadanPengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Fakfak denganmelampirkan :a. Kontrak Kerja ;b. Faktur / Nota Tagihan ;c. Kuitansi Pembayaran ;Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/201 1d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;e. Surat Perintah Membayar (SPM) ;f. Hasil pemeriksaan barang dari Panitia Pemeriksa Barang ;g.
HAKUAWENMA JAYA.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 1010/SP2D/BL/LS/APBD/2007 tanggal 17 Desember 2007saksi DONNY STEVEN SONY.ST selaku Direktur CV.
NURMALINA HADJAR,S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN,BAcc
169 — 136
tanggal 26 Desember 2014 dengan nilaibiaya sebesar Rp7.277.250.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK)tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT.
Perintah Kerja PT.
GMP;Halaman 102 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns11. 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT.
dari 14 (empat belas)Surat Perintah kerja di PT.
178 — 58
Foto copy Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SPKAP/02/IV/2016/RESKRIM tanggal 6 April 2016, (Bukti P.1);2. Foto copy Surat Perintah Penahanan No.
Alsi Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : Sp.Sidik/08/IV/2016/Reskrimtanggal 05 April 2016, (Bukti T.6);7. Asl Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SPSITA/02/IV/2016/RESKRIMtanggal 06 April 2016, (Bukti T.7);8. Asli Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP.Sita/03/IV/2016/Reskrim,tanggal 08 April 2016, (Bukti T.8);9.
Bahwa saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim (suami) tidakmengetahui adanya surat perintah penangkapan dan penahananterhadap pelaku Erwin Atu. Bahwa adanya Surat Laporan Polisi tanggal 05 April 2016, (Bukti T.1). Bahwa adanya Surat Perintah Tugas No. Pol.: Sp.Gas/08.b/IV/2016/Reskim, tanggal 05 April 2016, (Bukti T.2), Bahwa adanya Surat Perintah Penyelidikan No.
Bahwa adanya Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : Sp.Sidik/08/IV/2016/Reskrim tanggal 05 April 2016, (Bukti T.6). Bahwa adanya Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SPSITA/02/IV/2016/RESKRIM tanggal 06 April 2016, (Bukti T.7). Bahwa adanya Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP.Sita/03/IV/2016/Reskrim, tanggal 08 April 2016, (Bukti T.8). Bahwa adanya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Korban) tanggal 05 April2016, (Bukti T.9).
Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanankepada Pemohon serta memperlihatkan surat perintah tugas kepadaPemohon, sebagaimana pernyataan Termohon yang tidak terbantahkan olehPemohon;b.