Ditemukan 21453 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : praktek praktif pratik plastik prati praktika prastik prakti
Penelusuran terkait : Praktik kedokteran Praktik kefarmasian Suhendri Muaro Kesehatan Tanpa keahlian melakukan praktik kefarmasian Praktek kedokteran Kekhilafan hakim Kekeliruan yang nyata Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian (uu kesehatan) Perkara uu kesehatan "turut serta melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian" “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian”
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-11-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN SIBOLGA Nomor 315/Pid.Sus/2015/PN Sbg
Tanggal 11 April 2016 — SAPRIL LUBIS alias PAK SELVI alias SANGKOT Bin ASWAR LUBIS
27 — 4
  • Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatanmelawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dariaspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukumpidana dikenal dengan terminologi wederrechtelijk, sedangkan dalam ranah hukumperdata dikenal dengan terminologi onrechmatige daad.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Gns
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
NANIK .S. ILMI
Tergugat:
KSP SAHABAT MITRA SEJATI CABANG BANDAR JAYA
131 — 42
  • Bahwa. terkait dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat Belumdapat dilibatkan dalam rapat tahunan Koprasi dan belum bisa mendapatkanSHU dikarenakan Penggugat belum melaksanakan Kewajibanya sebagaianggota Koprasi,terkait hal ini jika tergugat tidak menganggap bahwaPenggugat adalah BUKAN anggota Koprasi ,artinya Tergugat bentuk badanUsaha Koprasi yang menjalankan Praktik Perbankan.Dan untuk tergugat lebihpahami bahwa setiap Nasabah Koprasi Simpan Pinjam adalah AnggotaKoprasi,karena Koprasi hanya dapat
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 19-09-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 810/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 19 Oktober 2016 — GUGUN GUNAWAN Bin UTEP KOMARUDIN
44 — 6
  • Sengaja dengan suatu kesadaran kemungkinan timbulnya akibat.Menurut Leden Marpaung dalam buku AsasAsas Praktik Hukum Pidana,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal 15 16, dapat disimpulkan bahwayang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah kehendak untuk melakukanperbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancamanhukuman pidana.17Untuk membuktikan adanya kesengajaan Terdakwa dalam bentuk sengajasebagai maksud, tidak harus tergantung pada keterangan Terdakwa yangdalam perkara
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus
Register : 10-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN RANTAU Nomor 171 / Pid. Sus / 2015 / PN. Rta.
Tanggal 3 Agustus 2015 — -MUHAMAD ZAINI Bin ANANG SYAHRUN
29 — 5
  • tanggal 28 April 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Desa Harapan MasaKecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di Jembatan dipinggir jalanDesa Harapan Masa, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian danHalaman 7 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2015/PN.Rtakewenangan untuk melakukan praktik
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus
Putus : 10-02-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN AMUNTAI Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Amt.
Tanggal 10 Februari 2015 — - TRISNO Alias TRIS Bin RIDUANSYAH;
34 — 7
  • terdakwa TRISNO Als TRIS Bin RIDUANSYAH pada hari Rabu tanggal15 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Temanggung Abdul Jalil Rt. 04 KelurahanAntasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntaiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik
Pengadilan PN RANAI Pidana Umum Penggelapan
Register : 29-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN RANAI Nomor 46/PID.B/2015/PN Ran
Tanggal 2 Juli 2015 — JUNAIDI BIN ALM AGUSTAM
56 — 27
  • Sehubungan dengan hal itu, dalamkebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud denganunsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan PenuntutUmum adalah benar diri Terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-05-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Mei 2017 — Dra. SINTAULI SIRAIT VS YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Praktik preadilan,memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas processdoelmatigheid (demi kepentingan beracara), menurut Pasal 8 Rv, pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk enbepaalde conclusive).
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Putus : 11-12-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN BIREUEN Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.Bir
Tanggal 11 Desember 2013 — FUADI Bin ABDULLAH VS CUT AINSYAH Binti ABDULLAH
85 — 5
  • mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugattersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud Pasal 1365 KUHPerdata : Tiap perbuatan melanggar hukum yangHalaman 21dari28Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Padt.G/2013/PN.Bir membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kerugian ;Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung Belanda (HogeRaad) tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara LidenbaumCohen yangkemudian dijadikan panutan dalam praktik
Pengadilan PN MAROS Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 16-06-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN MAROS Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Mrs
Tanggal 16 Juni 2015 — Terdakwa : ENDANG Binti ABBAS JPU : ANINDYA DHARMIKA PARAMASTRI, SH
98 — 10
  • ABBAS pada hari Sabtu,tanggal 04 April 2015 sekitar pukul 22 Wita atau setidak tidaknya padawaktu tertentu dalam bulan April 2015 bertempat di Dusun Pakere, DesaBonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Maros, Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakkan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa dengan cara carasebagai berikut :Bahwa berawal ketika dilaksanakannya patrol oleh Anggota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis, apabila Terbanding berargumentasi bahwasesuai memori penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN yang antara laindijelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh didalam undangundang perpajakan adaiah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnyasama (equal treatment) dengan berpegang teguh pada ketentuanperundangundangan yang berlaku, maka harus dilihat praktik
    danPabrik CPO: Tidak ada PPN atas TBS; PPN hanya atas CPO; PM kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPPbagi CPO;bahwa apabila pada perusahaan yang /ntegrated antara kebunsawit dan pabrik CPO, PM kebun dapat dikreditkan, makaterdapat perlakuan yang berbeda pada:e Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yangmengkapitalisasi PM kebun ke dalam HPP dan perusahaanIntegrated yang mengkreditkan PM kebun, perbedaantersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBSberbeda dan berpotensi memunculkan praktik
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN KLT
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pemohon:
EFENDI SIAGIAN
Termohon:
GUBERNUR JAMBI CQ KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI CQ.KASI PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PH DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
109 — 66
  • Dalam kaitan perubahandan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlahsesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negaramana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telahmerupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.
    (vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP);Menimbang, bahwa selain itu, apabila memang ada eksepsi dalamperkara praperadilan harus pula diperhatikan ketentuan Pasal 156 ayat (1)KUHAP, dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur ruang lingkup eksepsiyang dapat diajukan oleh pihak terdakwa atau Penasehat Hukum yaitumengenai pengadilan tidak berwenang mengadili (exeptie onbevoegheid) ataudakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;Menimbang, bahwa namun demikian demi kepentingan praktik
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 15-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1291/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 10 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 5
  • karenaPengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaankehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara yangdiajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurangjelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) olehkarena itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat(1) UU No.4 Tahun 2004).Bahwa untuk memperkuat landasan hukum praktik
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Putus : 11-06-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN BIREUEN Nomor 10/PDT.G/2013/PN.Bir
Tanggal 11 Juni 2014 — AMIRUDDIN Bin SULAIMAN VS M. YACOB Bin ISMAIL dkk
88 — 22
  • mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISIMenimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan tuntutanprovisi agar Majelis Hakim memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikansegala aktivitas yang berhubungan dengan tanah perkara serta menghindarkan diri daritindakantindakan yang melawan hukum terhadap tanah perkara sebelum adanyaputusan mengenai pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebutperlu diperhatikan penerapannya dalam praktik
    keseluruhan alasan eksepsi yangdikemukakan para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1 Eksepsi tentang Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatane Bahwa gugatan keperdataan pada dasarnya merupakan pengajuan tuntutan hak olehpihak yang merasa kepentingan hukumnya perlu mendapat perlindungan, sehinggahanya kepada mereka yang memilikikepentingan yang cukup dan layak, serta mempunyai dasar hukumsajalah yang dapat mengajukan gugatan;e Bahwa dalam praktik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — USMAN EFFENDI, HM.,SE.,MM VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
91 — 811 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Landasan Filosofis1)Bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berpeluang besardan telah merusak sendisendi kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensinegara sejak dahulu sampai sekarang;Bahwa sejalan dengan tujuan dan cita hukum Bangsa danNegara Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yangadil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPU memilikisemangat, kewajiban dan tanggung jawab yang bulat dan utuhdalam
    Halini terbukti dari berbagai catatan buruk atas praktikpenyelenggaraan negara yang melibatkan praktik korupsi,kolusi dan nepotisme khususnya di tubuh lembaga perwakilanrakyat di Indonesia (DPR, DPRD Provinsi maupun DPRDKabupaten/Kota).
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-12-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 144/PID.B/2014/PN DPU
Tanggal 17 Februari 2015 — - M. SALEH HMS
96 — 29
  • Unsur Setiap Orang; Menimbang, bahwa pasal 1 angka 20 Undangundang Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatanperusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atauberakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan unsur barang siapayang hingga kini dalam praktik peradilan masih diperdebatkan apakah unsurSetiap Orang
    , merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindakpidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakimwalaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsursetiap orang, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun memorie vantoelichting jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagaisubjek hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokokny:i Menimbang......keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 26-08-2019 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 528/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
Tn. Dodiet Wiraatmaja
Tergugat:
1.Ny. Linda Soetanto
2.PT. Bank UOB Indonesia
3.Ny. Cynthia
4.Notaris Dr. Ir. Yohanes Willion., SE., SH., MM
168 — 144
  • Akan tetapi elemen dan syaratsyarat gugatan, secarateoretis dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (St. 18472:52),dan juga berpedoman pada apa yang berlaku dalam praktik peradilan dewasaini di Indonesia (Lilik Mulyadi, 1999: 42);Menimbang, bahwa isi gugatan dapat berpedoman pada Pasal 8 ayat(3) RV yang mengatakan bahwa apa yang dituntut kepada tergugat, dasardasar tuntutan dan tuntutan tersebut harus jelas dan tertentu.
    Perkataan jelasdan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini ialah menyangkut identitas parapihak, Posita (dasar gugatan) atau fundamentum petendi, maupun petitum, yaituapa yang dituntut (pokok tuntutan);Menimbang, bahwa di dalam praktik pun dalam merumuskan suatugugatan tidak ada suatu patokan yang baku, sehingga orang bebasmerumuskan gugatan.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 14-02-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.JP
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 62
  • ., dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 449456 pada intinya juga menyebutkan:Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.
    Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,halaman 449456 pada intinya juga menyebutkan:Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masingmasing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:a).
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama Harta Bersama
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-12-2012 — Upload : 16-09-2013
Putusan PA BANTUL Nomor 326/Pdt.G/2012/PA.Btl
Tanggal 13 Desember 2012 — Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
87 — 62
  • Tujuan anakanak adalah untuk menyenangkan hatiorang tuanya dengan harapan dapat digunakan sebagai tempat praktik bidanyang representative Penggugat, dan memang sudah digunakan sebagaitempat praktik, namun sejak bulan Juni 2009 ditinggalkan begitu saja olehPenggugat.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 17-05-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 61/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 20 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat : RUMAH SAKIT UMUM dr KANUJOSO DJATIWIBOWO
Terbanding/Penggugat : OTNIAL SAFU
Terbanding/Turut Tergugat I : Dr TRI WAHYUNI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPOLISIAN RESOT KOTA BALIKPAPAN
99 — 125
  • dengan sendirinya sudah menjadi tanggungjawabdan/atau sudah menjadi dibebankan kepad Tergugat oleh karenadan atas dasar Peraturan PerundangUndangan RI Nomor 29tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 5 point b RumahSakit mempunyai fungsi: Penyelenggaraan pelayananpengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan rumah sakit ;Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMR11.Bahwa berkenaan Standart Operasional Prosedure (SOP) Rumahsakit RSKUD dr.Kanujoso Djatiwibowo (in casu
    61/PDT/2018/PT SMR15.16.P17, dan Bukti P18, dan Bukti P19 dan membuka hasil dariautopsi yang sudah dilakukan bahwa meninggalnya almarhumUche Bernandus Safu ada pada tanggungjawab Tergugat olehkarena sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan NegeriBalikpapan, TurutTergugat.Il tidak pernah memberitahu kepadaPenggugat ataupun Keluarga Penggugat lainya baik kepada pihakpelapor tentang hasil autopsi tersebut tampa alasan apapun.Bahwa dalam Undang undang UU no.44 tahun 2009 tentangRumah Sakit dan praktik
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 25-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 225/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 22 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. BANK MEGA
Terbanding/Tergugat I : Wiranata Halim
Terbanding/Tergugat II : Hosea Sanjaya,
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Mandiri Finance Indonesia,
362 — 162
  • No. 225/ Pdt/2020/PT.DKI23.24.25.26.27.Hal ini jelas menimbulkan ketidakjelasan dan kecacatan dalam GugatanPenggugat;Oleh karenanya perlu untuk dijelaskan mengenai kapasitas dari TurutTergugat;Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalambukunya "Hukum A.cara Perdata Dalam Teori dan Praktik" halaman 2,berpendapat bahwa:",.. dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orangorang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajibanuntuk melakukan sesuatu, hanya