Ditemukan 72205 data
211 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
1052 — 629 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
Nomor 1016 K/PID.SUS/2017orang yang bersifat umum, dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 merupakanbagian dari setiap orang dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga penerapan asaslex specialis derogat leg generali untuk redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 menjaditidak tepat dan tidak proporsional.
Denny Djoko Purnomo, S.E
18 — 0
hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Milik No. 2463 atas nama DENNY DJOKO PURNOMO, BRILIAN PUTIH JANUAR SANNY, DEWA AFRIZAL SANNY, DEWI MASITOH SANNY, yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dengan luas 159 m2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi);
- Sertifikat Hak Milik No. 1838 atas nama NYOYA ANISAH SRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, Specialis
Notaris (Almh), Terletak di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dengan Luas Tanah 241 m2 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi);
- Sertifikat Hak Milik No. 1100 atas nama NYOYA ANISAH SRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, Specialis Notaris (Almh), Terletak di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Luas Tanah 270 m2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi).
Denny Djoko Purnomo, S.E
62 — 60
;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemonon yang bernama BRILIAN PUTIH JANUAR SANNY, laki-laki lahir di Madiun 04 Januari 2007, umur 15 tahun yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan degan pengurusan peralihan hak atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 709 atas nama NYONYA ANISAH SRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, Specialis Notaris (Alm) yang terketak di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan
49 — 1
Menyatakan barang bukti :Barang bukti dipergunakan dalam perkara pidana penggelapan pada pekerjaan seplitan terdakwa SUWARDI Alias GENDON Bin MULYONO (barang bukti spare part bagian persneling atau mekanik specialis Understell Transmisi & Garden6. Menetepkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);
257 — 146
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2011-2013 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20112013 dan tahun20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
Prayitno Iman SMENGADILI:Menyatakan Tergugat yang telahdipanggil dengan patut tetapi tidakhadir;Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk sebagian dengan verstek;Menyatakan Perjanjian KerjaBersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PTFreeport Indonesia tahun 20112013dan tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PTI FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagaiundangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis)bagi Penggugat dan seluruhkaryawan
32 — 8
Nyonya DOKTER ENDANG WIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA, 3. ORINDHA NARESWARI, 4. ELDWIN DANISWARA kami berkehendak untuk menjual atas sebidang tanah tersebut ;---------- 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah ) ; -------------------------------------------------------------------------
Nyonya DOKTER ENDANGWIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA, 3.ORINDHA NARESWARI, 4. ELDWIN DANISWARA kamiberkehendak untuk menjual atas sebidang tanahtersebut ;4. Bahwa pemohon hendak membeli sebidang tanah danbangunan lagi, akan tetapi dananya kurang pemohon hendakmenjual tanah pekarangan tersebutdiatas ; Hal 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 97.Pdt.P.2014/PN Y yk.5. Bahwa hasil penjualan sebidang tanah pekarangan tersebutdiatas untuk membeli sebidang tanah danbangunan ;6.
Nyonya DOKTER ENDANGWIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA,3. ORINDHA NARESWARI, 4. ELDWIN DANISWARA kamiberkehendak untuk menjual atas sebidang tanahtersebut ; 3.
Foto copy Sertifikat atas nama 1.Nyonya DOKTER ENDANGWIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA, 3.ORINDHA NARESWARI, 4.
Nyonya DOKTER ENDANGWIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA, 3.ORINDHA NARESWARI, 4.
Nyonya DOKTER ENDANGWIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA,3. ORINDHA NARESWARI, 4. ELDWIN DANISWARA kamiberkehendak untuk menjual atas sebidang tanahtersebut ;3.
259 — 128
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
126 — 60
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
171 — 84
Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2011-2013 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (9) jo.
Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenanmemeriksa dan memutuskan sebagai berikut:Te2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;Menyatakan bahwa peranjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaberaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex Specialis
mewakili sebagai direksi, sehingga pemberian hak kepadadireksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilanmerupakan konsekuensi logis dari direksi yang diberi hak untukmelakukan pengurusan dan perbuatan hukum PT Freeport Indonesialainnya maka dari itu kedudukan hukum Penggugat dalam perkara a quoadalah bertindak untuk dan atas nama kepentingan PT FreeportIndonesia, dan kekhususan dari hukum acara Penyelesaian HubunganIndustrial itu sendiri yang merupakan ketentuan khusus (lex specialis
Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Indusirial PT Freeport Indonesia tahun 20112013 dantahun 20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia danPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundangyang bersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugatdan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimanaketentuan Pasal 19 ayat (9) jo.
116 — 43
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
229 — 172
Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
mewakili sebagaidireksi, sehingga pemberian hak kepada direksi untuk mewakili perseroan baikdi dalam maupun diluar pengadilan merupakan konsekuensi logis dari direksiyang diberi hak untuk melakukan pengurusan dan perbuatan hukum PTFreeport Indonesia lainnya maka dari itu kedudukan hukum Penggugat dalamperkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama kepentingan PT FreeportIndonesia, dan kekhususan dari hukum acara Penyelesaian HubunganIndustrial itu sendiri yang merupakan ketentuan khusus (/ex specialis
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20152017 dan tahun20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimanaketentuan Pasal 31 ayat (7) jo.
183 — 110
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20132015 dan tahun20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
205 — 79
Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
IAJayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa danmemutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;Menyatakan bahwa peranjian Kera Bersama PI Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakatibersama berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus (lex Specialis
PN.Japuntuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan merupakankonsekuensi logis dari direksi yang diberi hak untuk melakukan pengurusan danperbuatan hukum PT Freeport Indonesia lainnya sebagaimana yang diaturdalam anggaran dasar perubahan di atas, maka dari itu Kedudukan hukumPenggugat dalam perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas namakepentingan PT Freeport Indonesia, dan kekhususan dari hukum acaraPenyelesaian Hubungan Industrial itu sendiri yang merupakan ketentuan khusus(lex specialis
Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifatkhusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
268 — 192
Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
mewakili sebagaidireksi, sehingga pemberian hak kepada direksi untuk mewakili perseroan baikdi dalam maupun diluar pengadilan merupakan konsekuensi logis dari direksiyang diberi hak untuk melakukan pengurusan dan perbuatan hukum PTFreeport Indonesia lainnya maka dari itu kedudukan hukum Penggugat dalamperkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama kepentingan PT FreeportIndonesia, dan kekhususan dari hukum acara Penyelesaian HubunganIndustrial itu sendiri yang merupakan ketentuan khusus (/ex specialis
Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20132015dantahun 20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia danPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundangyang bersifat knusus (/ex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugatdan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertio kerja yaknitidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima)
I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H.
Terdakwa:
ARIYANTO LENDE Alias ARI
20 — 5
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan Barang Bukti Berupa :
- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna biru dibagian depan bertuliskan (propan GO FASTA-IOOO) dan bagian belakang bertuliskan (propan THE PAINT SPECIALIS
130 — 65
Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 2013-2015 dan periode 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
agarmemutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia berlaku mengikat sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis
Halaman 17 dari 19 halaman putusan nomor 8/Pdt.SusPHI/2019/PN JapMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaraint;Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 20132015dan periode 20172019 yang sudah disepakati antara PT FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagaiundangundang yang bersifat knusus (/ex specialis
145 — 63
Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
33 dari 35 halaman Putusan Nomor 5/Pat.SusPHI/2018/PN.JapMenyatakan Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis
161 — 100
Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogate lex generalis) bagiPenggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
130 — 116
Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis