Ditemukan 91947 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-10-2012 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 51385/PP/M.XVIII.A/16/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
10621
  • denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan
    Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2006 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp = 829.536.007= Rp 663.628.806= Rp 165.907.201= Rp 16.590.720bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis
    Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 98.714.713Pajak Masukan
    Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan
    dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Mei2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakMei 2006 adalah sebesar Rp580.674.179,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut Terbanding
Putus : 11-03-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 11 Maret 2020 — PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFINDO), VS JANIWATI Br SITEPU, S.H, DKK
204144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan perjanjian bersama perhitungan kompensasi pensiundipercepat dan perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja adalahtidak sah dan batal demi hukum pada daftar berikut:a. Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Janiwati Br. SitepuNomor 707/HCII/ADM/2017:Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 305 K/Padt.SusPHI/2020Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr.
    ., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Budi Winarsih Nomor717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCIIVYADM2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sdr.
    ., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Budi Winarsih Nomor717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sar. Ineke Widiyanti Nomor 711/HCIII/ADM/2017.
    ,tertanggal 15 Maret 2017;Menyatakan pendaftaran perjanjian bersama perhitungan kompensasidan perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanoleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum pada daftardibawah ini:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Janiwati Br. SitepuNomor 707/HCII/ADM/2017:Halaman 12 dari 19 hal. Put.
    ., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjianjian Bersama Perhitungan Kompensasi PensiunDipercepat antara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. BudiWinarsih Nomor 717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sdr. Ineke Widiyanti Nomor 711/HCIII/ADM/2017.
Register : 08-06-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.46491/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 25 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
9821
  • Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan
    bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak
    ;bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikanPemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalampelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur JenderalBea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal
    Penetapan kembailidiatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordi daftarkan ke Kantor Pabean; danb.
    barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 003876 tanggal 29 September 2010Perhitungan
Putus : 26-05-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 742 K/PID.SUS/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO
7138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007;f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007;g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007;h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007beserta Berita
    Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus2007;i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulanSeptember 2007;j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober2007;k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulanDesember 2007:75) 1 (satu) bendel BUKT PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
    Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2006;Hal. 42 dari 72 hal.
    Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007;f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007;Hal. 43 dari 72 hal. Put.
    beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulanDesember 2006:Hal. 52 dari 72 hal.
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50741/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11329
  • Sehingga produk hukum penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harusdibayar,8. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2004sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut : RDPP PK 761.159,069,00 DPP(80/100xDPP Pk) RpNQ09 0 9608.927.255,00 RpSelisih (DPP PKDPP PM) 152.231.814,00= RpPPN (10/100xDPP) 15.223.181,00bahwa
    Netto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitungpenghasilan netto dengan menggunakan Norma Perhitungan,dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat cara perhitungan DPPPPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriKeuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun
    1983tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Perhitungan PenghasilanNeto.
    Perbedaan dasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaan pajak yangberdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan surat keputusan keberatan dipandanglebih tepat dalam menghitung DPP tanpa memunculkan item koreksi diluar DPP,berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPN Masa Mei 2004sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :Pajak MasukanPajak
    perhitungan PPNMasa Pajak Mei 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN PemohonBanding untuk Masa Pajak Mei 2004 adalah sebesar Rp97.895.876,00.bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002.bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50758/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11525
  • maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.311.6DPP (80/100xDPP PK) Rp 1.049.2:Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 262.3:PPN (10/100xDPP) Rp 26.2bahwa menurut Terbanding dalam
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Putus : 24-06-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 01_Pdt_G_2014_PN_Dum
Tanggal 24 Juni 2014 —
3910
  • Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganya sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumai kepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan :- Hutang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;- Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.
    Dum 18adalah 0,5 % x Rp.55.000.000, = Rp.275.000, x 4 bulan = Rp.1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka besarnya hutang beserta bungapinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 56.100.000, (limapuluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan : Hutang Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) ; Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000, (satu juta seratus
    Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganyasampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumaikepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000, (lima puluh enam jutaseratus ribu rupiah) dengan perhitungan := Hutang Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) ;= Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai denganbulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.
Register : 17-12-2009 — Putus : 05-03-2010 — Upload : 05-09-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 2135_Pdt.G_2009_PA.Slw
Tanggal 5 Maret 2010 — PEMOHON Lawan TERMOHON
117
  • Nafkah anak atas nama ANAK, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;-
Putus : 27-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — PT. ASAHIMAS FLAT GLASS, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/2013B1diputus berdasarkan perhitungan dari Termohon Peninjauan Kembali yangmengacu pada Surat Edaran No.
    tersebut adalah tidak tepat,e Bahwa dengan tingkat bunga deposito ratarata sekitar 5% saja pertahunmaka bila mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh TermohonHalaman 9 dari 18 halaman.
    Hal ini berarti besaran tarifbunga pinjamannya adalah hanya sekitar 3,9% pertahun.Dapat dilihat bahwa sangat tidak logis pada tahun 2006 tersebut tingkatbunga pinjaman hanya sebesar 3,9%,e Dengan demikian dapat dilihat bahwa perhitungan yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding adalah tidak logisdan tidak wajar, didukung pula dengan penjelasan lebih lanjut dariPemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding di bawah ini.Bahwa selain perhitungan di atas, kedua belah pihak
    Akun : 3001780201)terlampir dalam Lampiran 3)Bahwa Perhitungan besarnya biaya bunga yang tidak dapat dikurangkan,berdasar data rekening No. Akun : 201810 (USD) Bank of Tokyo MitsubishiUFJ Ltd (Jakarta) adalah sebesar Rp.42.098.197, (Perincian Perhitunganterlampir dalam Lampiran 4);Bahwa Perhitungan besarnya biaya bunga yang tidak dapat dikurangkan,berdasar data rekening No.
    Akun : 3001780201 (USD) Bank Mizuho Indonesia(Jakarta) adalah sebesar Rp.6.594.861, (Perincian Perhitungan terlampir dalamLampiran 6);Bahwa berdasarkan perincian perhitungan yang dilampirkan tersebut jumlahbiaya bunga yang tidak dapat dikurangkan, sehubungan dengan penghasilanbunga deposito sebesar Rp.338.559.321, adalah sebesar Rp.117.564.836,(Rp.42.098.197, + Rp.68.871.778, + Rp.6.594.861,)Bahwa koreksi atas pembebanan biaya bunga atas pinjaman yang tidak dapatdikurangkan dari penghasilan bruto
Register : 03-12-2009 — Putus : 11-03-2010 — Upload : 05-09-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 2042_Pdt.G_2009_PA.Slw
Tanggal 11 Maret 2010 — PEMOHON Lawan TERMOHON
108
  • Nafkah untuk 2 orang anak atas nama ANAK I, dan ANAK II, yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus tujuh sebelas ribu rupiah);
    Nafkah untuk 2 orang anak atas nama ANAK I, dan ANAK I, yangsekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiaptahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hinggakini dihitung sebesar Rp. 211.000, (dua ratus tujuh sebelas ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2010 Masehibertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1430 H.
Putus : 07-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/G/2015/PHI SBY
Tanggal 7 September 2015 — MOCHAMAD ROFI ABZHAR MELAWAN PT MITRALAB BUANA SURABAYA
316
  • M E N G A D I L IDALAM KONPENSI- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;------------------------------------------- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus sejak tanggal 23 Juni 2014 ;---------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kekurangan uang Pesangon dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut :-----------------------------------
    Bahwa, seharusnya ; perhitungan uang pesangon dan uang pengantianhak yang diterima oleh Penggugat dengan masa kerja 2 (dua) tahunatau lebih tetapi Kurang dari 3 (tiga tahun, perhitungannya sesuaidengan ketentuan Pasal 156 UU No. 13 tahun 2003TentangKetenagakerjaan; adalah berdasarkan ketentuan :e Ayat (1)Dalam hal terjadi pemutusan Hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uangpengantian hak yang seharusnyaditerima.e Ayat(2)Perhitungan uang pesangon
    Mochamad Rofi Abhzar kekurangan hak hak pekerja berupapesangon, dan uang pengantian hak dengan perhitungan sesuai rinciansebagai berikut :a. Uang pesangon2 X 3 XRp. Rp. 2.200.000, Rp. 13.200.000,b. Uang pengantian hak15%X Rp. 13.20.000. Rp. 1.900.000.+Total Rp. 15.180.000,Dikurangi yang sudah diterima oleh pekerjasebesar Rp. 1.900.000. Total Rp. 13.280.000,2. Agar Pengugaha PT. Mitralab Buana Surabaya membayar kepada pekerjaSdr.
Register : 12-05-2010 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 01-10-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 918_Pdt.G_2010_PA.Slw
Tanggal 16 Agustus 2010 — PEMOHON vs TERMOHON
84
  • Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:3.1.Mutah sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah);-3.2.Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);3.3.Nafkah untuk 2 orang anak atas nama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000,- sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 o/o setiap tahun;-4.
    Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:3.1.Mutah sebesarRp. 1.000.000,(Satu juta rupiah);3.2.Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah);3.3.Nafkah untuk 2 orang anak atas nama :ANAK PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK PEMOHON dan TERMOHONyang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 300.000, sampai anak tersebutdewasa dengan perhitungan kenaikan 10 0/o setiap tahun;4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.451.000.
Register : 08-08-2011 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45687/PP/M.XII/16/2013
Tanggal 19 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
16225
  • Stock di pelabuhan karena kapal belum dibongkar,e Stock di customers (karena belum dibuatkan Faktur Pajak Penjualan) karenaadanya beda waktu pencatatan/pembuatan Faktur Pajak;Menurut Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.146.413.966,00 karena Pemohon Banding kurang melaporkan penjualan/penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut yang diperoleh dari pengujian arus barangpada laporan produksi yang bertujuan untuk mengetahui besarnya jumlahpengiriman/penjualan kaolin;bahwa perhitungan
    koreksi penjualan di atas berdasarkan koreksi peredaranusaha dalam Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 dengan total sebesarRp.2.167.058.543,00 dengan perhitungan pada bulan November 2008 mutasibarang dijual dikalikan dengan harga ratarata per kg setiap bulan, 101.345 kg xRp 1.445,00 = Rp.146.413.966,00;bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42
    tenggelamnya kapal yang didalamnya terdapat muatan milik Pemohon Banding sebanyak 188.000 kg padabulan Desember 2008, namun data tersebut tidak diberikan pada saat prosespemeriksaan sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 A ayat (4) UndangundangNomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan datatersebut tidak dapat dipertimbangkan;Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya Surat Jalan Tahun 2008dibuatkan Faktur Pajak Tahun 2009;bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas maka perhitungan
    pajaknya menjadi sebagai berikut:Jumlah MenurutUraian (Rp)Pemohon Terbanding Majelis KoreksiBanding DikabulkanMajelis Dasar Pengenaan Pajak: 1.400.403.240, Lokal 1.253.989.273,0 1.309.555.303,0 90.847.937,0 00 0 00Jumlah DPP T.499.587.889,0 1.646.001.856, 1.555.153.919,0 90.847.937,0 00 0 00Pajak Keluaran 125.398.927,00 140.040.324,0 130.955.530,00 9.084.794,00 0Pajak Masukan 125.398.927,00 125.398.927,0 125.398.927,00 0,000Jml perhitungan PPN 0,00 14.641.397,00 5.556.603,00 9.084.794,00Kompensasi
    XXX, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2008 yang masih harus dibayar menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor 245.598.616,00 Lokal 1.309.555.303,00 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak1.555.153.919,00 Pajak Keluaran130.955,.530,00 Pajak Masukan125.398.927,00 Jml perhitungan Pajak 5.556.603,00Pertambahan NilaiKompensasi ke Masa Pajak 0,00berikutnyaPPN kurang dibayar 5.556.603,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 2.000.377,00
Register : 13-02-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43073/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 31 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10723
  • Direktur Jenderal telah menerbitkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP237/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang YangDiekspor oleh PT XXX, yang mewajibkan PT XXX, untuk melunasi kekuranganpembayaran Bea Keluar sebesar Rp.53.820.000, 00;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding kemudian memberikan bantahandengan surat Nomor P.237/N5/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang antara lainyang menyatakan:1) Bahwa Pelaksanaan Ekspor
    Fakta yang terjadi adalah eksportasi melampauitanggal perkiraan ekspor, PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan pembayarandengan perhitungan baru.
    Teknis Kepabeanan, DirekturAudit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea danCukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar;bahwa menurut Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006, dinyatakan : Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerahpabean.bahwa menurut angka
    (SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai :penetapan Direktur Jenderal;pemberitahuan; danpenagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan bea keluaradalah berdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku pada saat PEBmendapat Nomor Pendaftaran dan Kurs yang berlaku saat pembayaran
    Bea Keluar sudah benar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar oleh Terbanding sesuai : KEP237/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang DieksporOleh PT.
Register : 06-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 302/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : RUSMIYATI Diwakili Oleh : ASYADI ROUF SH.MH
Terbanding/Tergugat : JAKA PURNAMA
5437
  • Bahwa secara perhitungan sisa hasil penjualan dariRp.1.155.900.000, dikurangi Rp. 260.000.000, sisa menjadi sebesarRp.895,900.000 ( Delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratusribu rupiah).6. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 Penggugatmenyerahan sejumlah uang sebagai perhitungan kompensasi bungakepada Tergugat sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).7.
    Menyatakan perhitungan dan pembayaran dari Penggugat kepadaTergugat adalah dihitung dengan perhitungan bunga kewajaran sebagaiberikut :Hasil Penjualan dikurangi pembayaran dari Penggugat yang telah diberikankepada Tergugat dengan ditambah bunga wajar sebesar 7 % ( tujuhprosen ) pertahun.4. Menyatakan bunga wajar sebesar 7 % ( tujuh prosen ) pertahun sebagaibunga wajar dan diperhitungkan berdasarkan sisa kekurangan yang belumdiserahkan.5.
    Menyatakan perhitungan dan pembayaran Penggugat kepada Tergugatadalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telah disertujuiHalaman 4 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMGdengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018 sampaisekarang (rincian perhitungan terlampirkan) sebesar Rp.1.346.683.883,(satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluhtiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan dibayarkan dalamtempo 2 bulan dari sekarang.3.
    Bahwa alasanalasan Penggugat menolak hitunghitungan kekurangan dariTergugat tersebut adalah Penggugat sudah mengembalikan sebagiankepada Tergugat sehingga secara perhitungan seharusnya berkurangbukan malah bertambah sebagaimana perhitungan Tergugat, bahwaperhitungan tersebut adalahTelah diberikan kepada Tergugat sebesar :1. Akhir tahun 2017 sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus jutarupiah).2. Awal bulan Juni tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluhjuta rupiah).3.
    Menyatakan perhitungan dan pembayaran Pembanding kepadaTerbanding adalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telahdisetujui dengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018sampai sekarang ( rincian perhitungan terlampir ).SebesarRp.1.346.683.883, ( Satu milyar tiga ratus empat puluh enam jutaenam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tigarupiah ) terhitung sampai bulan Desember 2019 dan perhitungan bulanJanuari 2020 sampai sekarang akan Saya pertimbangkan
Register : 02-12-2009 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49899/PP/M.V/15/2014
Tanggal 15 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
19058
  • Koreksi Positif atas Penghasilan dari Luar Usaha Rp 34.740.148.576,00Penghasilan dari Luar Usaha cfm Terbanding Rp27.754.814.452,00Penghasilan dari Luar Usaha cfm Pemohon Banding Rp(6.985.334.124),00Rp34.740.148.576,00Koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp. 22.454.329.548,00bahwa berdasarkan perhitungan di atas, besarnya peredaran usaha menurutTerbanding adalah sebesar Rp.1.745.353.698.443.
    Oleh karena itu,Terbanding pada proses keberatan menambah koreksi Peredaran Usahasebesar Rp.2.218.319.895 (yang semula sebesar Rp.1.743.135.378.548menjadi Rp. 1.745.353.698.443).Koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp. 21.974.584.120,00bahwa berdasarkan perhitungan di atas, besarnya peredaran usaha menurutTerbanding adalah sebesar Rp.1.745.353.698.443.
    Pembelian antara Pemeriksa/Peneliti dan PemohonBanding yang belum dipertimbangkan Pemeriksa/Peneliti yaitu penjualanmata uang USD ke mata uang IDR, pelunasan hutang DPP dengan mata uangIDR, pelunasan hutang PPN dengan mata uang USD, Quantity Discount (QD)dan adanya pelunasan yang belum diperhitungkan oleh Pemeriksa / Peneliti.Koreksi Laba / Rugi Selisih Kurs sebesar Rp.219.763.582bahwa meskipun perhitungan Laba/rugi kurs menurut Pemohon Bandingadalah dengan membandingkan kurs transaksi dengan kurs
    BI pada akhirbulan dilakukanya pelunasan, hasil akhir perhitungan Laba/rugi selisih kursakan sama hasilnya dengan perhitungan Laba/rugi kurs denganmembandingkan kurs pada saat transaksi dengan kurs pada saat pelunasan.Perlu diingatkan bahwa akun perhitungan Laba/rugi kurs tidak hanyamenampung Laba/rugi kurs dari transaksi pembelian dan penjualan, tapi jugapenjabaran akun akun aktiva dan kewajiban moneter lainnya ke dalam matauang Rupiah pada tanggal neraca.koreksi Penghasilan LainLain dari pengujian
    Daftar rincian atas setiap itemitem rekonsiliasi :Payment voucher asliInvoice asliGeneral LedgerPeredaran usaha cfm Terbanding = Rp. 1.745.353.698.443Peredaran usaha cfm Pemohon Banding = Rp. 1.720.681.048.617Koreksi positif = Rp. 24.672.649.826bahwa koreksi tersebut terjadi karena perhitungan gross up yang dilakukanTerbanding atas koreksi negative di HPP yang perhitungan menurutTerbanding sebagai berikut: (Rp.1.698.059.074.704/Rp. 1.674.054.930.620) xRp. 1.720.681.048.618 = Rp.1.745.353.698.443.
Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 845 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 9 September 2020 — PT INDONESIA TSINGSHAN STAINLES STEEL VS NOLDI SAU
16191 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembali uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan dengan total sebesar Rp20.789.700,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    ., tanggal 4 Februari 2019 tersebut tidak tepatdan tidak beralasan;Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawanyang tidak benar,Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembaliuang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak perumahan dan pengobatan dengan total sebesar Rp20.789.700,00;Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 845 K/Padt. SusPHI/20204.
    Menghukum Pelawan untuk membayar hak Terlawan sesuai ketentuanPasal 168 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenaga kerjaan sebesar Rp2.259.750,00 (dua juta dua ratus lima puluhsembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagaiberikut: Jenis Hak Dasar Perhitungan JumlahUang 15% x Rp6.026.000,00 (uang Rp903.900,00Pengganti penghargaan masa kerja bagi yangHak memenuhi syarat);uang pisah 15% x 3 (Tahun masa kerja) x Rp Rp1.355.850,003.013.000Total Rp2.259.750,00 8.
Register : 30-12-2015 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MANADO Nomor 55/PID.SUS-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 9 Nopember 2016 — - TERDAKWA IR. BRAMMY JELDY TICOALU
9721
  • Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.4 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor
    Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-.5 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani oleh Lanny Anter
    ; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp.32.438.000,-; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor : 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 6 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:
    34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-7 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari :
    1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-.8 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan Hukum tertanggal 29 Juli 2015.1 (Satu) unit Handphone Samsung Putih Type GT-S5312.9 1 (Satu) rangkap FC Surat Permohonan Ijin Mendirikan
    e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha ~ : 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m?(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m7?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan: 1.650 m?e Perhitungan oleh Ali : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?
    Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan =: 2.247 m?Perhitungan oleh Ahii :3.819,5 m?Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?
    disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambar yangada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersamamelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;* Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan sehingga disimpulkan bahwa perbedaandisebabkan karena penentuan Indeks Parameter Klasifikasi untukKompleksitas dimana
    Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : = 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian : Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko(Rumah) 6 unit 15m 5m = 450 m?8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?
    e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan 2.247 m? Perhitungan oleh Ahli 3.819,5 m?e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?
Putus : 25-05-2011 — Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3093 K/Pdt/2010
Tanggal 25 Mei 2011 — BUDI PRIMANTORO, ST., M.T ; PT. PRAMITA
5738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7):a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh Toha Bandung denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,2. Perhitungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,2. Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000,3.
    Perhitungan tata Cahaya denganmenggunakan program Calculux Rp. 22.500.000,4.
    PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7);a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh. Toha Bandung dengan1.2. Perhirincian sebagai berikut:Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,tungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta dengan rinciansebagai berikut:. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,Rp.2. Perhitungan kebutuhan AC3.
    Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.
    Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000.3. Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50764/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11122
  • disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak November 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PKDPP (80/100xDPP Pk)Selisin (DPP PKDPP PM)PPN (10/100xDPP)bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan tertulis
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa November 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :