1 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 26 (4) menurut Mitsui & Co.Ltd dan menurut Pemeriksa Pajak KETERANGANPPh Pasal 26 (4)menurutPEMOHONBANDINGPPh Pasal 26(4)KPPBADORA SATU(SKPKB)KOREKS!

Pemohon Banding juga melampirkanperbandingan perhitungan Penghasilan Jasa Konstruksi menurut PemohonBanding dan Terbanding sebagai lampiran (lihat Lampiran6);Tabel. 7 Contoh Perbandin an Perhitungan Penghasilan Jasa Konstruksi NO. PENGHASILA KURS PENGHASILA PPh Final 2% PPh FinalBUKTI POTONG N N 2% Bukti PotongBRUTO BRUTO TerutangUSD RPa). Perhitungan Pemohon BandingPE/ 2,922,162.07 9.010 26.328.680.25 526.573.605 526.573.605Kons/04/05/02 1KMKb).

Perhitungan TerbandingPE/ 2,922,162.07 9.145 26.723.172.13 534.463.443 526.573.605Kons/04/05/02 0tengah BIc).

Dengan demikian perhitungan untuk BUT JasaKonstruksi seharusnya adalah sebagai berikut:Tabel.1.1 Perhitungan Pajak untuk BUT Jasa Konstruksi KETERANGAN BUT Perdagangana).Pendapatan Kena Pajak (PKP) 2% 30%=6,67%b).PPh Final 30% x 6,67% =2 %c). PKP setelah PPh Final (ab) =4,67%d).PPh Pasal 26 (4) terutang (tarif umum 20%)* 20% x 4,67%=0,93%e).

Kesimpulan dan Permohonan serta Perhitungan menurutPemohon Bandingbahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, menurut PemohonPPh 26 (4) yangRp.4.982.250.319,00 sehingga tambahan PPh Pasal 26 (4) yang kurang dibayarBanding total Pasal terutang adalah sebesarditambah sanksi hanya sebesar Rp.97.423.141,00 dengan perhitungan sebagaiberikut:Tabel. 12 Perhitungan PPh Pasal 26 (4) yang terutang menurut PemohonBanding KETERANGANPPh Pasal 26 (4)MenurutTerbanding(SK KEBERATAN)Perhitungan PPhPasal

Bahwa rincian rekapitulasi dilakukan mulai dari tingkat PPD sampai kepadaTermohon dilakukan dengan perhitungan yang salah disebabkan karenaterdapat beberapa TPS atau tingkat PPS tidak ada dan tidak mempunyaiBerita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.

salah di dalam melakukan perhitungan suara ;Bahwa karena perhitungan Pemohon adalah perhitungan yang benar makasangat wajar dan beralasan perhitungan Pemohon dinyatakan perhitunganyang benar sebagaimana diuraikan pada butir (21 ) ;Bahwa karena Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suaramaka kami mohon untuk menyatakan membatalkan hasil perhitungansuara yang diumumkan oleh Termohon tanggal 03 Juni 2008 denganKeputusan Nomor : 21/KPUMMK/VI/2008 ;Bahwa dengan dasar perhitungan yang salah dilakukan

Menimbang, bahwa oleh karenaPengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapatpermasalahan terhadap perhitungan suara tingkat KPPS,PPS, karena perhitungan telah berjalan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan karenanya tidak cukupberalasan hukum bagi saksi No.

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD danhasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon ;Hal. 79 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/KPUD/2008b.

Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yangdiumumkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suarayang benar menurut Pemohon.Dalildalil kKeberatan berkaitan dengan perhitungan suara yang salah mulaidilakukan oleh PPK/PPD Mimika Baru yang selanjutnya digunakan olehTermohon Peninjauan Kembali untuk membuat Berita Acara RekapitulasiHasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum DaerahKabupaten yang kemudian dibuat

Putusan PengadilanJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat MajelisPajak Nomor : Put49896/PP/M.XV/12/2014: Pajak Penghasilan Pasal 23: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi sebesar Rp5.371.700,00 dengan pokok sengketa Jumlah DasarPengenaan Pajak sebesar Rp5.371.700,00;bahwa seharusnya rekapitulasi perhitungan Pasal 23 menurut PemohonBanding tersebut disampaikan bersama semua bukti pendukungnya agar dapatdiyakini bahwa

transaksitransaksi dalam rekapitulasi perhitungan PPh Pasal23 tersebut benar adanya, namun Pemohon Banding hanya memberikansebagian kecil dari dokumen yang menjadi sumber perhitungan Pasal 23menurut Pemohon Banding, sehingga tidak dapat diketahui kebenaran daripenentuan Objek Pajak dan penerapan tarif atas semua pemenuhan kewajibanpenyetoran PPh Pasal 23 yang telah dipotongnya.: bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per178/PJ./2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan

obyek Pajak PenghasilanPasal 23 yang disampaikan, sehingga Terbanding tidak dapat meyakinikebenaran perhitungan Pemohon Banding dan tetap mempertahankankoreksinya.bahwa selanjutnya dalam proses pengujian bukti tersebut, Pemohon Bandingjuga mempermasalahkan mengenai perhitungan tarif PPh Pasal 23 yang tidakpernah dipermasalahkan ataupun diajukan keberatan ataupun bandingsebelumnya.bahwa Majelis juga telah menguji buktibukti yang disampaikan olehPemohon Banding dalam persidangan tersebut, dan atas

hasil pengujiantersebut, Majelis berpendapat sama dengan Terbanding yaitu bahwa buktiyang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak cukup memadai untukmendukung kebenaran perhitungan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23menurut Pemohon Banding karena hanya berupa rekapitulasi tanpa didukungdengan dokumendokumen sumber dan vouchervoucher pembayaran/pengeluaran biaya terkait.bahwa rekapitulasi perhitungan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 yangdibuat oleh Pemohon Banding juga berubahubah mulai dari pelaporan

koreksinya dalam bentuk SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada PemohonBanding.bahwa dalam proses keberatan, Terbanding juga telah memberikan informasimengenai perincian perhitungannya kepada Pemohon Banding, sehingga alasan Pemohon Banding baru mengetahui perhitungan Terbanding dalampersidangan tidak dapat diterima.bahwa kewajiban Pemohon Banding untuk membuktikan ketidakbenaranperhitungan Terbanding dan membuktikan bahwa selisih koreksi tersebutbukan merupakan obyek Pajak

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4): Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.Pasal 9ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluardalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspordisampaikan.ayat (2): Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada

bea keluar kedapatan tidak benar danterhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalamwaktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalammenetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 002686 tanggal 30 September 2010Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan keKantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNo. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesarRp3.475.000,00;Hal. 9 dari 57 hal.

Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010,Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp3.475.000,00;Hal. 36 dari 57 hal.

Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas SofifiKab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00atas nama H.

01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;Hal. 49 dari 57 hal.

Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;107) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas SofifiKab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00Hal. 50 dari 57 hal.

Namun yang tidak dapat diterimaoleh Penggugat adalah perhitungan hakhak normatif dari Penggugat yangseharusnya diterima berupa Perhitungan uang Pesangon danPenghargaan Masa Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat melaluiSuratnya Nomor 86/YPTAJM/UK/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 (videbukti : P4), dengan perhitungan keseluruhannya jauh lebih kecil dari yangseharusnya diterima yakni hanya sebesar Rp 25.935.814,00 (dua puluhlima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat belasrupiah).

Perhitungan tersebut jelas dan nyata tidak mengacu kepadadasardasar ketentuan perhitungan yang benar sebagaimana diatur dalamPasal 167 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur:Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterimasekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ternyata lebih kecil dari pada jumlah uang pesangon 2 (dua) kaliHalaman 2 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 206 K/Pdt.SusPHI/201610.11.Anjuran tersebut jelas dan nyata tidak mencerminkan sebuah keadilan dankepastian hukum, hal tersebut dapat dilihat dari dasar perhitungan yangdipakai Mediator (hanya gaji pokok saja) pada hal sangat jelas diaturdalam Pasal 157 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur bahwa komponen upah yang digunakansebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masakerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yang

Padahal baik Termohon Kasasimaupun Pemohon Kasasi telah memberikan perhitungan yang tepat untukdiputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;Keberatan yang Kedua;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkanfaktafakta hukum yang terungkap dan terbukti secara formal dipersidangan.

penghargaan masa kerja yangdiberikan kepada Penggugat adalah merupakan kebijakan internal yangdilakukan oleh Tergugat, walaupun tidak memiliki dasar hukum namunkebijakan tersebut tidak merugikan Penggugat dan tidak bertentangan denganketentuan UndangUndang Nomor 13/2003, perhitungan masa kerja tersebutsama dengan perhitungan masa kerja yang diatur pada Pasal 156 ayat (3)UndangUndang Nomor 13/2003;Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 167 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor13/2003 sebagaimana telah

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juli 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 764.25%DPP (80/100xDPP Pk) Rp 611.40Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 152.85PPN (10/100xDPP) Rp 15.288bahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Juli 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.027.465DPP (80/100xDPP PK) Rp 821.975Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 205.49PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti berpendapat untuk menolakkeberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa;Menurut Pemohon BandingBahwa rincian perhitungan beban bunga menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut:Tabel 2Rincian Perhitungan Beban Bunga menurut Pemohon Banding a SukuKeterangan USD Kurs Nilai (Rp) BungaHutang pokok bank 14.078.000 8.685 122.267.430.000Tunggakan bunga 2.453.840,51 8.685 1.311.604.829,35Biaya Asuransi 127.071.538Total Pokok dan Bunga 16.531.840,51

Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2017(Rugi) Netto atas PPh Badan tahun buku 2000 berdasarkan Surat KeputusanTerbanding dan Banding Pemohon Banding sebagai berikut :Tabel 3Persandingan Perhitungan PPh BadanBerdasarkan Keberatan Pemohon Banding dengan SKPN PPh Badan(Dalam Rupiah) Cfm.

Saharjo Nomor 191 Manggarai Selatan, Tebet,Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut :Halaman 7 dari 26 halaman.

. 21 tertanggal2 Pebruari 1996 pada kondisi tahun sebelum tahun sengketa karenapada tahun 1999 telah dialihkan kepada BPPN berdasarkan suratpemberitahuan dari pihak BNI No.DKS 13/3720 tanggal 12 Juli 1999;bahwa dasar perhitungan beban bunga maupun accrue biaya bungadalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2000 yang dilakukan olehPemohon Banding berdasarkan perhitungan bunga dan tunggakanbunga sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 AktaPerjanjian Kredit No.21 tertanggal 2 Februari 1996 dari NotarisWinanto

Dalam perhitungan tersebutternyata beban bunga yang dibiayakan dalam SPT PPh Badansebesar Rp.43.970.882.800,00 berbeda dengan hasilperhitungan dalam surat kebaratan sebesarRp.42.271.216.713,00.Bahwa sehubungan dengan pertanyaan Majelis Hakim kepadaTermohon Peninjauan Kembali, mengapa pada saat keberatanangka perhitungan menjadi Rp.42.271.216.713,00, TermohonPeninjauan Kembali menanggapi bahwa tidak dapatmemberikan perhitungan per bulan, kemudian TermohonPeninjauan Kembali menghitung berdasarkan Akta

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.5. 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan

No 1 sampai dengan 21 Tetap terlampir dalam berkas perkara.23. 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013;24. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-; 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani oleh Lanny Anter; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp.32.438.000,-;25. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /lahan Nomor : 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013; 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali PengurusanIzin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari: 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian

Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /LahanNomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-;26. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-; 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /LahanNomor

: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-. ; 27. 1 (Satu) Bh PC KomputerMerk LG Cameroon; 28. 1(Satu) Lbr Tanda Setoran Bank Sulut No Rek.017.01.12.02.0003-1

Total Luas Bangunan Fungsi Usaha = 8.031 m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470m2e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m2e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : 561m22) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m2(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m2Jumlah = 1.050m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650m2e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m2e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi

,~= 0.73Indeks Parameter Waktu Lebih dari 3 Tahun (Tetap)1.00Indeks Terintegrasi Fungsi Usaha = 3 xe Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.96e Perhitungan oleh Ahli : 2.19Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 0.23hwa adapun perbedaan perhitungan disebabkan perhitungan antara lain:Untuk perbedaan perhitungan luas bangunan fungsi usaha dan huniandisebabkan karena dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamananmenghitung lebih untuk luas bangunan yang dijadikan tempat hunianmenjadi 2 lantai

untuk Ruko 3 Lantai yang semestinya hanya 1 lantaikarena pertimbangan tempat usaha;Untuk perbedaan luas pelataran disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambaryang ada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersama timmelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan

Ruko 6 unit 15m 5m = 450 m2(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m2Jumlah = 1.050m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650m2e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m2Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 6003) Luas Pelataran Prasarana Lokasi Panjang Lebar LuasPelataran Depan 105m 19m = 1.995 m2Tengah 89m 20.5m = 1.824,5m2Jumlah = 3.819,5m2e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 2.247m2e Perhitungan oleh Ahli : 3.819,5 m2e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5

disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambarHalaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/ 2017/PT MND.yang ada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersama timmelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;o,~Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan sehingga disimpulkan bahwa perbedaandisebabkan

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganya sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumai kepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan :- Hutang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;- Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.

Dum 18adalah 0,5 % x Rp.55.000.000, = Rp.275.000, x 4 bulan = Rp.1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka besarnya hutang beserta bungapinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 56.100.000, (limapuluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan : Hutang Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) ; Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000, (satu juta seratus

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganyasampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumaikepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000, (lima puluh enam jutaseratus ribu rupiah) dengan perhitungan := Hutang Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) ;= Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai denganbulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.

Nafkah anak atas nama ANAK, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;-

fisik, maka Pejabat Pemeriksa DEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkandalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB;bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan peperhitungan Bea Keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atauSeksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukudipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan Bea Keluar;bahwa Menurut

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008:Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku kesebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Hargayang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

Bea Keluar dan tarif Bea Keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keyang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar (secara periodik ditoleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandirdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan Bea Keluar maupun dasarperhitungan Bea Keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor: 005258 tanggal 24 Desember 2010;e Perhitungan Bea Keluar berdasarkan KMK Nomor: 2258/KM.4/2010

tanggal 30 Novembtentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar, diketahui Harga Patokansebesar USD1,010.00 yang berlaku mulai tanggal 1 s.d. 31 Desember 2010 dan Tarif Bea Kelukurs Rp9.027,00 per USD;e Telah Pemohon Banding Bayar dengan SSPCP tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp683.795.25bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14.

yang telah didaftarkan ke KantorPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

No. 1661 K/Pdt/201 111Pendapatan Pulsa LokalPendapatan Pulsa SLJJPendapatan SJJMOBiaya Pasang Baruo 29 5Pendapatan sebagaimana tersebut di atas diperhitungkan setiap awal bulandan nota perhitungan disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat palinglambat tanggal 15/n+1 ;.Bahwa Nota Perhitungan sebagaimana disebutkan dalam poin 10 di atasyang menjadi dasar revenue net off sharing atau pembagian keuntunganbisnis, sehingga Penggugat tahu berapa nilai yang menjadi haknya, tidakpernah diberikan perhitungan

No. 1661 K/Pdt/201 120.Bahwa selain hal sebagaimana tersebut di atas, Pasal 17 perjanjian a quo21tentang operasional dan pemeliharaan, dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya diperhitungkan jumlah sst dan sharing pendapatan yang dipotongdalam perhitungan Nota Perhitungan Keuangan (NPK) sebesar Rp 5.000,per sst ;Biaya pemeliharaan yang menjadi hak Penggugat apabila diperhitungkankeseluruhan yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah :a.

Bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat tidak pernah memberikan NotaPerhitungan (dasar perhitungan pembagian hasil kerjasama) kepadaPenggugat (point 11. dan point 15. Surat Gugatan), namun di satu sisimenyatakan bahwa "Belum kembalinya Nilai Kompensasi atau NilaiHal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1661 K/Pdt/201 1Investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat setelah dlperhitungkandari sharing atau bagian pendapatan berdasarkan nota perhitungan dariTergugat" (point 21 huruf a.

pembanyaran, tetapi pelanggan Tergugat tetap membayarsedangkan Tergugat tidak membayar pada Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi jadi perhitungan yang lengkap dan benaradalah :Nilai Investasi/Asset :1.

PenggugatPembayaran April 2009Sisa Investasi menjadiDiscount Factor 22%860.846.906,38860.846.906,3887.578.319,00773.268.587,3814.176.590,77787.445.178,15787.445.178,1527.854.121,00759.591.057,1513.925.836,05773.516.893,20773.516.893,2028.183.901,00745.332.992,2013.664.438,19758.997 .430,39758.997 .430,3928.918.480,00730.078.950,3913.384.780,76743.463.731,15 Bahwa perhitungan ini adalah sesuai dengan perhitungan yangsesungguhnya sedangkan perhitungan Majelis Hakim TingkatPertama tidak menghitung bulanbulan

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika uang pengakhiran hubungan kerja (Uang PHK) dan kekurangan pembayaran upah Penggugat di tahun 2013 dan di tahun 2014 berserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat, dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja dan kekurangan pembayaran upah Penggugat di tahun 2013 dan di tahun 2014 berserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:---------------------------------

Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perselisihan ini berlangsung sebanyak 3 (tiga) bulan upah, yaitu terhitung sejak upah bulan September 2014 sampai dengan bulan November 2014, dengan perhitungan upah selama proses yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut:--3 X Rp.1.850.000,- =Rp. 5.550.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)6.

Rupiah), sehingga sebagai perhitungan upah PHK adalah Upahberdasarkan ketentuan Upah Minimum Kota Palembang Provinsi SumateraSelatan Tahun 2014 yaitu sebesar Rp.1.850.000, (Satu juta delapan ratuslima puluh ribu Rupiah), serta jabatan terakhir Penggugat adalah sebagaiDriver/SOpir; 22+ 222 n= 2 nnn non nnn non nnn nnn nnn ee nnn nee eee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi baik yangdiajukan Penggugat maupun keterangan saksisaksi yang diajukan Tergugat,Majelis hakim berpendapat terdapat

Pigbukan karena kesalahan pekerja/ouruh tetapi pekerja dapat menerimapemutusan hubungan kerja, maka pekerja/ouruh berhak mendapat uangpesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22, uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugiansesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihakditentukan lain; 7 222 2 2222 222 222 =Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undangundangnomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perhitungan besarnya

uangpengakhiran hubungan kerja berupa uang pesangon sesuai ketentuan Pasal22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan gantikerugian sesuai ketentuan Pasal 24 telah dinyatakan tidak berlaku lagi karenatelah diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa perhitungan uang pengakhiran hubungan kerjayang seharusnya diterima Penggugat haruslah berdasarkan pada upah bulanterakhir yang diterima Penggugat

Nias Selatan tidak memberikan kepadasaksi Parpol dan PPL dengan alasan masih belum siap, namun hinggaselesai perhitungan suara, pleno hasil perhitungan suara, dan sampai saatpemeriksaan saat ini, KPPS tidak memberikan dokumen model Cl tersebut ;Bahwa Saksi sudah meminta formulir C1 sebanyak 2 (dua) kali namun katanya ketua KPPS tidak ada dan belum siap ; Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS II I Desa HilinamozauaRaya Kec. Telukdalam Kab.

;Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesaidikerjakan hingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekirapukul 02.30 Wib. ;Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiHadiri Lature Alias Ama Putra sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) di Desa Hilinamozaua Raya belum mendapatkanBerita acara pemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasilperhitungan suara (Formulir C1).

) Desa HilinamozauaRaya, dengan alasan bahwa Berita Acara Pemungutan dan perhitungansuara serta sertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belumselesai dikerjakan.

akhir waktu yangditentukan yaitu pukul 24.00 wib pada tanggal 09 April 2014 sampai dengansekarang, padahal seharusnya Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suaraserta sertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) harus diberikan olehTerdakwa kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS dan PPKpada hari itu juga.

maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 791.46!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :158.29

Tentang Perhitungan Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2005;C. Tentang Perhitungan Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2005 sebesarRp.1.636.754.213,26;D.

Putusan Nomor 197 /B/PK/PJK/201312.13.14.15.16.Penjualan (HPP) sebesar Rp. 4.806.720.782,00 yang menjadi dasardilakukannya koreksi peredaran usaha tersebut;Bahwa baik berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPTTahunan PPh Badan 2003 untuk tahun pajak 2003 terdapatpenghasilan neto dan bukan rugi neto, sehingga pada tahun pajak 2004dan tahun pajak 2005 seharusnya tidak

;Bahwa atas koreksi peredaran usaha yang berasal dari koreksi negatifHarga Pokok Penjualan (HPP) yang kemudian digrossup yang menjadidasar perhitungan kompensasi kerugian pada perkara a quo, yang telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa atas perhitungan kompensasi kerugian pada tahun pajak 2004yang menjadi dasar perhitungan kompensasi

kerugian pada perkara aquo, yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukanPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding);Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyatabahwa atas perhitungan kompensasi kerugian yang dilakukan olehMajelis Hakim yang berasal dari perhitungan rugi neto tahun pajak 2003tidak konsisten dengan koreksi yang ada, dimana atas koreksi positifperedaran

Cendrawasih 7B Ambon, dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas ;Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 24 dari 26 halaman.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggotan DPD di tingkat desa/kelurahandalam pemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds. Kotaraya kec. Mepangakab.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggota DPD, ditingkat desa/kelurahan dalapemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

Parimo;1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 2 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab. Parimo1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 3 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakupada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 harisejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis, data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama 30 hari sejak

berpendapat bahwa antara Terbanding sendiriterjadiperbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yangdapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikankepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi.Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan

kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaiberikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 000308 tanggal 28 Januari 2011,e Perhitungan