diKecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut : Bahwasaksi kenal Pemohon karena Paman dan juga kenal Termohon; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Pemohon danTermohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwapenyebabnya Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk merawatibu termohon (mertua Pemohon) yang sedang sakit (incasu

diKecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Pemohon karena bibi Pemohon dan juga kenalTermohon; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Pemohon danTermohon mulai retak, Karena antara Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwapenyebabnya Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk merawatibu termohon (mertua Pemohon) yang sedang sakit (incasu

karenanyaketerangan saksisaksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Permohonan Pemohon yang telahdikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapatmenemukan faktafakta di persidangan sebagai berikut; Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisandalam rumah tangga; Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon selalumenyuruh Pemohon untuk merawat ibu termohon (mertua Pemohon) yangsedang sakit (incasu

Bahwa diatas tanah milik PenggugatPenggugat dalam perkara aquo inisebagian tanah dibebaskan untuk jalur Rel Kereta Api luasnya +4.000 m2(Empat Ribu Meter Persegi) dan tepatnya pada tanggal 03 Desember 2015sekitar pukul 20.00 WIB malam sekretaris Desa Cut Mamplam yangbernama Zulkarnain dan ditemani oleh Kepala Dusun yang bernamaFachrurrazi alias Dek Lun dan Sayed Umar atas perintah Tergugat III Incasu Kepala Desa Cut Mamplam mendatangi rumah penggugat Ramli Umardengan maksud dan tujuan adalah untuk

untuk jalur Rel Kereta Api ini yang salahsatu termasuk sebagian tanah milik penggugatpenggugat dilakukan olehPanitia pembebasan tanah yaitu Tergugat II, Ill, IV, V dan Tergugat VI danuntuk penggugat Ramli bin Umar oleh Panitia pembebasan tanahmenyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga PuluhJuta Rupiah) sementara sisa uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga RatusJuta Rupiah) oleh Panitia pembebasan tanah yaitu Tergugat Il, Ill, IV, V,serta Tergugat VI menyerahkan kepadaTergugat Incasu

tanah milik penggugatpenggugat kepadaTergugat yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelassehingga penggugat Ramli bin Umar pernah menanyakan hal ini kepadahalaman 4 putusan Nomor. 51/Pdt/2017/PTBNA10.11.Tergugat Ill tetapi tidak ada tanggapannya dan kemudian penggugatpenggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe yangkebetulan penggugatpenggugat menjumpai Pak Syahril dan olehpenggugatpenggugat menanyakan uang ganti rugi tanah milik penggugatpenggugat dibayar kepada Abdullah Incasu

onduidelijk), sehingga gugatan aquo mengandung cacat formilyang menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), denganpenjelasannya: Bahwa alasan poin 6 (enam) gugatan Penggugat pada pokoknyamenyatakan: "dalam pembebasan tanah untuk jalur Rel Kereta Api olehPanitia pembebasan tanah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) sementara sisa uang sebesarRp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) oleh panita pembebasan tanahmenyerahkan kepada Tergugat incasu

(tigaratushalaman 7 putusan Nomor. 51/Pdt/2017/PTBNAjuta rupiah) oleh panita pembebasan tanah menyerahkan kepada Tergugat incasu Abdullah merupakan alasan yang sangat tendesius, ceroboh danmengadangada, karena Tergugat tidak pernah menerima uang ganti rugitanah objek sengketa sebesar Rp.300.000.000, (tigaratus juta rupiah);4.

Kaltim Nusantara Coal (incasu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak di KecamatanBusang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan padatanggal 17 Juli 2008 (vide bukti TIL Intv2) serta berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/ K.148/2010 TentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tahap I kepada PT.Kaltim Nusantara Coal (in casu Tergugat II Intervensi) seluas 15.560 Ha yangterletak di Kecamatan Busang, Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur

Ridlatama Tambang Mineral (incasu Penggugat)diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2007 dan IUP Eksplorasi PT.

RidlatamaTambang Mineral (incasu Penggugat) diterbitkan pada tanggal 9 April 2008;7 Bahwa terdapat kejanggalan administrasi terhadap IUP Penggugat Nomor:37/02.188.45/HK/TV/2008 tanggal 9 April 2008 nomor tersebut tidak adadiregister yang ada dan benar adalah 188.4.45/37/H/K/I/2008 pada tanggal 17Januari 2008, nomor tersebut diperuntukkan untuk penunjukan SekretarisKabupaten Kutai Timur untuk menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM) atas Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum Penerimaan pajakpenghasilan

Ridlatama TambangMineral (incasu. Penggugat), dan apabila benar terbukti agarmengadukannya ke penegak hukum; e Mempersyaratkan kepada para pemohon agar memiliki ijin pinjam pakaikawasan hutan bila areal kerjanya berada pada kawasan hutan sesuaidengan ketentuan yang berlaku. Him. 13 dari 18 him. Put.

Ridlatama Group (incasu Penggugat) sebagaimana rekomendasi Menteri Kehutanan ;10 Bahwa berdasarkan telaahan staf dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenKutai Timur kepada Bupati Kutai Timur (in casu Tergugat) adalah mendukungpengenaan sanksi bagi perusahaaan yang tidak memenuhi prosedur, ketentuandan peraturan serta perundangundangan yang berlaku dalam hal penggunaankawasan hutan dan izin pinjam pakai ~~ kawasan shutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1)UndangUndang

Pemohon selaku suami (incasu sebagai Pemohon );2. Pemohon Il selaku saudara lakilaki kandung (incasu sebagai PemohonII);3. Pemohon III selaku saudara lakilaki kandung (incasu sebagai PemohonIII);4. Pemohon IV selaku saudara perempuan kandung (incasu sebagaiPemohon IV);5.

Pemohon V selaku saudara perempuan kandung (incasu sebagaiPemohon VMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, sertaketerangan saksisaksi membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung alm.Syarbaniah telah meninggal dunia lebin dahulu daripada alm. Syarbaniah,dengan demikian ahli waris dari alm.

isinya panggilan aanmaning tersebut telah diklarifikasi dariPEMOHON AANMANING DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAWN/ incasuPENGGUGAT dan TERMOHON Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT II, Ill,IV, V, dan VI) DINYATAKAN TELAH MELUNASI PEMBAYARAN SELURUHHUTANGNYA atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran sesuai jumlahhutangnya sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah), yangdibayarkan oleh TERGUGAT I/ WAHYU BUDI SUSANTO, yaitu:a.

Bahwa Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, Il, Ill, IV, V dan VI) adalahpihak yang tidak terikat atau tidak mempunyai hubungan hukum denganHal 14 dari 43 halaman Putusan No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.Adv.il and Ugji Consultantperjanjian tersebut di atas begitu juga Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan/ TURUT TERGUGAT II tidak pernah terlibat atau ikut sertadalam Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Nopember 2014;5.

Bahwa sesuai panggilan aanmaning dan rapat aanmaning jelas sesuai faktaAlmarhum AMSARI (incasu TERGUGAT Il, III, IV, V dan VI) tersebut telahdilunasi atas dasar 2 (dua) kwitansi pembayaran hutang seluruhnya sebesarRp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) hanya ada keterlambatanwaktu pembayaran selama 25 (dua puluh lima) hari;6.

Bahwa atas dalil gugatan tersebut di atas, KOPERASI/ PENGGUGAT puntelah keliru menarik Almarhum AMSARI (incasu TERGUGAT II, Ill, IV, V danVl) dalam perkara aquo dan menarik Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan/ TURUT TERGUGAT II tidak pernah terlibat atau ikut sertadalam Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Nopember 2014 dan TERGUGAT pun tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT, kecualihubungan hukum dengan dr.

(seratus delapan belas meter persegi), sebagaimana diuraikandalam surat ukur tanggal 9 Nopember 1998 No. 09.04.09.03.01434 terdaftaratas nama AMSARI kepada Para Ahli Warisnya (incasu TERGUGAT Il, Ill, IV,V dan V pada saat putusan aquo diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum atau melalui Kuasa Hukumnya terdahulu yaitu: KANTOR HUKUMSUPRIYATNA PRAYITNO & ASSOCIATES..

Namundemikian, di dalam perkara incasu,, sepertinya Penggugat lupa membicarakanuraian terkait Perjanjian Induk a quo.

Tergugat 1 terikat perjanjian pinjaman kredit dengan seseorang bernama Rickey(yang diketahui sebagai suami dari Penggugat incasu). Dimana Tergugat 1bertindak selaku Kreditur dan Sdr. Rickey bertindak sebagai Debitur.

Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum(Vide angka 03 Gugatan incasu).

Termasuk juga Objek Hak Tanggungan incasu.

Alasan Pertama Kasasi:Bahwa Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding, telah melampaui bataskewenangannya dalam memutuskan perkara perdata incasu, karena tersuratdengan tegas dan jelas bahwa Hakim Banding tidak memeriksa denganseksama dasar fakta (Fetelijke Grond) dan dasar hukum (Rechtelijk Grond)perkara incasu di Tingkat Banding tetapi memutuskan penerapan hukum yangmerupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai Judex Juris;Halaman 10 dari 20 hal. Put.

Alasan Kedua Kasasi:Bahwa dalam putusan perkara perdata incasu di tingkat Banding adalahbertentangan dengan tertib Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR danYurisprudensi tetaop Mahkamah Agung RI sebagaimana terlihat dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:i.

(Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Il,Hukum Perdata dan Acara Perdata, Tahun 1977, halaman 237 dan halaman249);Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, adalah patut danberwenang bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan atasputusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeridalam perkara incasu, mengingat penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mengatur hukum acara (dalam hal ini HIR) tidakdi terapbkan dan atau diabaikan

oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara incasu di tingkat Pengadilan Tinggi;Ill.

Nomor 1480 K/Pdt/2016Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam putusan perkara incasu, telahterjadi pergeseran dalam hal substansi permasalahan. Mengingat Pemohontidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baikkarena Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan tingkat pertamatelah mendasarkan putusan perkara a quo dengan penerapan hukum yangkeliru atau melanggar hukum yang berlaku;1.

Bahwa akan bertentangan denganpelaksanaan pemidanaan apabila eksekusi uang pengganti harus melaluigugatan tersendiri (incasu gugatan dalam perkara a quo).

Bahwa uangpengganti bukan merupakan utang terpidana (incasu Tergugat dalam perkaraa Quo) ;Bahwa tidak ada hubungan keperdataan antara terpidana (incasu Tergugat)yang telah merugikan negara sehingga negara perlu menggugat secarakeperdataan baik atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;Bahwa pidana uang pengganti adalah putusan hakim pidana yang wajib sertamerta dilaksanakan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwawewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada JaksaPenuntut Umum (incasu Penggugat), termasuk pidana uang penggant.Hal. 13 dari 27 hal.

Bank BUB Cabang Rangkasbitung)dengan Tergugat (incasu PD. Cipta Mandiri yang dalam hal ini diwakiliH.

Tujuan dari hak tanggungan adalah untukmemberikan jaminan yang kuat bagi kreditor (incasu TurutTergugat) yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untukdidahulukan dari kreditorkreditor lain.

dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak aquo karena incasu

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali Putusan a quokarena incasu penerbitan keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukumdan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum danasas kecermatan berupa hak dan kewajiban dalam hukum perpajakanmelalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan,prosedur dan substansi hukum yang

Bahwa incasu dalampenentuan Dasar Pengenaan PPh Final yang dihitung berdasarkanperedaran usaha/Penghasilan Bruto dikalikan dengan tarif PPh Final.Dengan demikian, hanya berlandaskan penghasilan bruto tersebut,sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh terutang dalam satutahun pajak tidak memperhitungkan lagi adanya kompensasi kerugianyang terjadi tahuntahun sebelumnya, dan hanya berdasarkanpenghasilan bruto dalam tahun pajak yang bersangkutan karenakarakteristik sifat hanya terjadi pada tahun

Di satu sisi PENGGUGATmenyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja adalah tidaksah dan batal demi hukum sehingga 'sepatutnya dan sewajarnyaPENGGUGAT menuntut agar tetap dapat bekerja kembali diperusahaan incasu.

Smelting incasu PENGGUGAT sebagaimanapada Surat Keputusan Direksi No. 114/NP.X/2013, tertanggal 09Oktober 2013 didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut :A. Masalah dugaan kebocoran gas di Perusahaan1) Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan kegiatankegiatan yang merugikan perusahaan incasu TERGUGAT, salah satunyamembuat dan menandatangani pernyataan dan kesepakatanpemberian ganti rugi kepada warga desa Roomo.

Pembuktian adanya unsurkesalahan perusahaan incasu TERGUGAT sehinggamenimbulkan/menyebabkan kerugian ini penting sekali(substansial hubungan kausal) mengingat di lokasi tersebutbanyak pabrik lain yang juga berpotensi menimbulkan kerugianpada warga sekitar ;5) Bahwa, prinsip kehatihatian dan kecermatan tidak diterapkan olehPENGGUGAT bahkan PENGGUGAT dengan inisiatif sendiriberupaya menyelesaikan/menanggulangi masalah ganti rugi aquo tanpa prosedur tetap (tata cara/aturan) perusahaan incasuTERGUGAT

serta tanpa melibatkan dan/atau tanopa memintapersetujuan pimpinan di atasnya dalam struktur organisasi (i.c.jajaran direksi) ;6) Bahwa, dengan adanya berbagai tindakan PENGGUGAT tersebutmenimbulkan kerugian perusahaan incasu TERGUGAT baik dariaspek reputasi bisnis maupun finansial.

Di satu sisi PENGGUGAT menyatakan bahwa Surat PemutusanHubungan Kerja adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga 'sepatutnyadan sewajarnya PENGGUGAT menuntut agar tetap dapat bekerja kembali diperusahaan incasu TERGUGAT namun disisi lain, justru PENGGUGATmenuntut upah dan segala yang menjadi haknya selama Pekerja padaperusahaan incasu TERGUGAT dan selanjutnya dalam penyusunan positaGugatan PENGGUGAT terdapat ketidakjelasan dan ketidakcermatan terlihatGugatan a quo tidak sesuai antara posita gugatan

., incasu. pendekatan secara persuasifdengan cara membuat Surat Pernyataan aquo, yangditujukan kepada H.Syamsuardi, dengan maksud = agarH.Syamsuardi mau membayar tunggakan hutangnya kepadaPT.SANYO., dan kenyataannya hutang dari S.Syamsuardimasih tersisa sekitar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah).Selanjutnya Terdakwa Kardinal didalam Pledoinyatersebut, secara esensial juga menyatakan bahwaperbuatan yang dilakukannya adalah dalam rangkamelaksanakan suatu perikatan perdata incasu perjanjianantara

PT.SANYO yang berkapasitas sebagai Pensuplaiproduk SANYO dengan H.Syamsuadi yang berkapasitassebagai penjual atau Dealer dari Produk produk SANYO,sehingga perbuatan perbuatan terdakwa yang melakukanperjanjian, melakukan penagihan incasu salah satunyaadalah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Mei 2009tersebut, adalah dalam rangka melaksanakan perbuatandalam lingkup hukum perdata, dan bukanlah merupakanperbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan delik(pidana).Menimbang bahwa untuk selengkapnya

melalui alat bukti Petunjuk bahwa bahwa benarjika Terdakwa Kardinal pernah membuat surat pernyataanyang diberi tanggal 29 Mei 2009 tersebut.Menimbang bahwa setelah mengetahui fakta permulaanbahwa Terdakwa Kardinal terbukti pernah membuat suratpernyataan tertanggal 29, Mei 2009 tersebut, makaselanjutnya Majelis Hakim akan menentukan fakta faktaberikutnya sebagaimana pertimbangan yang akan diuraikandibawah ini.Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangansaksi saksi yang diajukan dipersidangan incasu

YZ 137625 tertanggal 21 Juli 2009 senilai Rp.364.167.175, (cek yang kedua kosong/tidak adauangnya)., sehingga dengan adanya pembayarantunggakan tersebut (cek yang pertama yang~ ada41isinya), maka PT.SANYO dalam hal ini telahdiuntungkan secara melawan hak atau PT.SANYO telahdiuntungkan karena telah menerima pembayaran padacek yang pertama incasu cek No.

sejumlah uangyang dibayarkan oleh H.Syamsuardi (milikH.Syamsuardi) melalui cek yang pertama incasu cekNo.

Menyatakan bahwa Rudi Kurniawan incasu Penggugat , Farida Kurniawanincasu Penggugat Il, Ridwan Kurniawan incasu Penggugat Ill, YantiKurniawan incasu Penggugat IV, Hadi Kurniawan incasu Penggugat V,Kevin Kurniawan (anak dari hasil perkawinan Teddy Kurniawan danTergugat) dan Maimunah incasu Tergugat, adalah ahli waris yang sah darialmarhum Teddy Kurniawan;.

Rudi Kurniawan incasu Penggugat anak kandung dari TeddyKurniawan, Farida Kurniawan incasu Penggugat Il anak kandung dariTeddy Kurniawan, Ridwan Kurniawan incasu Penggugat IIl anak kandungdari Teddy Kurniawan, Yanti Kurniawan incasu Penggugat IV anakkandung dari Teddy Kurniawan, Hadi Kurniawan incasu Penggugat Vanak kandung dari Teddy Kurniawan, Kevin Kurniawan anak kandungdari Teddy Kurniawan dari hasil perkawinan dengan Tergugat, masingmasing mendapatkan 3/28 bagian dari harta warisan;b.

Maimunah incasu Tergugat, istri dari Teddy Kurniawan mendapat 1/4bagian dari harta warisan;. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atassebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ikan Tongkol Hak MilikNomor 1060/PS dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 823/IMB/DTK/IV/2005 serta mobil Mitsubishi Kuda dengan Nomor Polisi BE 2851 Bu;.

Semuanya tidak jelas sehingga berakibat hukum StatusPersona Penggugat tidak jelas, apakah dapat mewakili lembaganya atauinstitusinya incasu Kantor wilayah XI PT.

proses lelangpun sebagaimanadalil Para Tergugat harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku tidak semenamena saja dilakukan lelang, karena lelang yangPenggugat maksud adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana dalildalil Tergugat diatas, maka tindakan hukum lelangpun menjadihilang legalitasnya terkait pengajuan lelang oleh penggugat terhadap obyek yangdimohonkan lelang;Bahwa Para Tergugat incasu Tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat

Pegadaian (persero) incasu KantorWilayah XI PT. Pegadaian (Persero) Wilayah XI Semarang karena tidakmencantumkan dasar Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai pimpinanKantor Wilayah XI PT. Pegadaian (Persero) Semarang serta tidak ada Surat Kuasamelakukan gugatan dari Direktur utama PT. Pegadaian (persero) ;Memutuskan, tidak menyatakan menurut hukum pada saat sebagai pegawai di unitPT.

Semuanya tidak jelas sehingga berakibat hukum Status Persona Penggugat tidak jelas, apakah dapatmewakili lembaga atau institusinya incasu Kantor Wilayah XI PT. Pegadaian (persero)Semarang.

Pegadaian (persero) ;Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Tergugat I sehubungan putusanpidana yang menurutnya tidak serta merta dapat dipakai atau dijadikan acuan dalamperkara yang berbeda incasu perkara perdata karena perkara pidana dan perkara perdatamerupakan dua hal yang berbeda.

Mafafa Tech(incasu PENGGUGAT), mengajukan permintaan pemblokiran ATMdengan nomor kartu 4617 0051 3238 1407 di Bank MandiriCabang Manado Sudirman (incasu TERGUGAT) pada tanggal 14Februari 2017.. Permintaan pemblokiran tersebut dilengkapi dengan SuratKeterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) dari Polda Manadonomor : SKTLK/770/II/2017/SPKT/RESTAMDO (untuk Kehilangankartu ATM) dan SKTLK No : SKTLK/784/II/2017/SPKT/RESTAMDO (untuk Kehilangan Token) yang keduanya tertanggal 13Februari 2017..

TURUT TERGUGAT) danStevie Setiawan (incasu rekan bisnis dari PENGGUGAT ataukakak kandung dari TURUT TERGUGAT) yang terdapat di Banklain.

Kuswandi Tjipto merupakan Direktur dari CV.Mafafa Tech (incasu PENGGUGAT) dan Sdr. Andry Kadermerupakan Mantan Direktur dari CV.

Berdasarkan datatersebut pula telah difasilitasi oleh Bank Mandiri (incasuTERGUGAT) untuk menyelesaikan permasalahan internal CVMafafa (incasu PENGGUGAT) pada tanggal 8 Maret 2018, namunPENGGUGAT dalam petitum pada gugatan perkara a quomeminta kepada majelis hakim pemeriksa perkara sSupayaTERGUGAT dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum,seharusnya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalahTURUT TERGUGAT karena yang melakukan transaksi.

Bahwa setelah TERGUGAT melihat transaksi keuangan milikPENGGUGAT yang terdapat pada TERGUGAT, sebagaimanarincian dalam tabel tersebut diatas ternyata sebagian besartransaksi keuangan PENGGUGAT pada nomor rekening 1500011970611 terdapat perpindahan dana yang ada dalam rekeningdimaksud ke rekening dari Andry Kader (incasu TURUTTERGUGAT) dan Stevie Setiawan (incasu rekan bisnis dariPENGGUGAT atau kakak kandung dari TURUT TERGUGAT)yang terdapat di Bank lain.c.

./2017/PN.MLG Surat Peringatan II tanggal 12 Februari 2016 Surat Peringatan Ill tanggal 3 Maret 2016Meskipun TERGUGAT telah mengingatkan tentang tunggakan kewajibanhutang Debitur (incasu PENGGUGAT) dengan mengirimkan SuratPeringatan ternyata PENGGUGAT tidak memiliki itikad baiksegeramenyelesaiakan/membayar seluruh tunggakan angsuran kreditnya, sehinggaterbukti Debitur (incasu PENGGUGAT) telah berpretasi buruk/wanprestasi.Wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasiatau kewajiban

Sedangkan bentuk wanprestasinya debiturdapat berupa:Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 137/Pdt.G./2017/PN.MLG1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yangtelah disepakatinya;3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;4) Melakukan sesatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan mutasi/table angsurankredit Debitur (incasu PENGGUGAT) terbukti PENGGUGATtelahwanprestasi

TERGUGAT adalahpihak yang dirugikan dalam perkara a quo, karena PENGGUGAT telahmenikmati fasilitas kredit dari TERGUGAT untuk kepentingan komersialdan mendapatkan keuntungan daripadanya namun tidak menunjukkanitikad baiknya untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnyasebagaimana yang telah disepakatinya.Berdasarkan catatan pada loan inquiryatas fasilitas kredit Debitur (incasu PENGGUGAT) bahwa total kewajibannya sampai dengan tanggal03 Oktober 2017 sebesar Rp. 319,877,149.84 dengan perincian sebagaiberikut

Sertifikat Hak Milik No 435 dengan luas tanah 2.830 M2 yangterdaftar atas nama DWI SRIWATI TRISNANNINGSIH, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnyadiberi tanda T11;Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 770/2013 tanggal 04Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenMalang, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukupselanjutnya diberi tanda T12;Fotocopy Surat Peringatan 1, tanggal 25 Januari 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu

PENGGUGAT) tanpa asli , dibubuhimaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T13;Fotocopy Surat Peringatan II, tanggal 12 Februari 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu PENGGUGAT), tanpa asli , dibubuhimaterai cukupselanjutnya diberi tanda T14;Fotocopy Surat Peringatan Ill, tanggal 03 Maret 2016 yang ditujukankepada Debitur KARNADI (incasu PENGGUGAT), tanpa asli , dibubuhimaterai cukup selanjutnya diberi tanda T15;Fotocopy Laporan Penilaian Agunan (LPA) tanggal 19 Januari 2013,telah disesuaikan

Nomor 2447 K/PDT/1994tanggal 27 Juni 1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/PDT/1998 tanggal20 September 2001 yang kemudian sesuai dengan penetapan Nomor 148/EKS/1993/PN.Sby. jo Nomor 258/Pdt.G/1992/PN.Sby. yang dikeluarkan oleh Ketua PengadilanNegeri Surabaya tertanggal 24 Januari 2005 oleh karena berakhimya pemberian kuasamaka sesuai tugas likuidatur incasu Penggugat berhasil telah melakukan pemberesandan penataan pengembalian assetasset dibawah pengelolaan likuidatur LokaPamitran tanah

tanpa seijin danpersetujuan Penggugat incasu Loka Pamitran sehingga terbitlah Sertipikat Hak PakaiNomor 13/Genteng yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya / ipso facto harusnyasesuai penggunaan sebagian saja yaitu bangunan gedung sebatas + 536 m?

yangdiajukan permohonan hak, dengan demikian tindakan Tergugat I atas terbitnya10.Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/ Genteng secara keseluruhan sehingga jelas jelasmerugikan Penggugat incasu Loka Pamitran dengan demikian Sertipikat Hak PakaiNomor 13/ Genteng adalah cacat hukum dan sertipikat tidak mempunyai nilaikekuatan hukum;Bahwa oleh karena diajukan permohonan hak tanpa seijin dan sepertujuan kemudianditerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 menjadi hak Tergugat I sehinggaPenggugat kehilangan penghasilan

tanpa seijin dan persetujuan dari PemohonKasasi/Penggugat incasu Loka Pamitran yang waktu itu diwakili oleh R.

Penggugat incasu Loka Pamitrandengan demikian sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng adalah cacathukum dan sertipikat tidak mempunyai nilai kekuatan hukum; Padahalfaktanya Tergugat I (BPN) secara diamdiam tanpa ijin dan persetujuanHal. 17 dari 21 hal.

dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena incasu

Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quokarena incasu transaksi yang tidak bisa menunggu adanya izinpenggunaan nomor seri Faktur Pajak dari Tergugat sekarang PemohonPeninjauan Kembali yang mengakibatkan berpengaruh pada mekanismepemberian nomor seri Faktur Pajak yang akan ditentukan maka atasterjadinya perbedaan waktu tersebut lebih bersifat pada persoalanadministrasi semata sebab tidak terdapat unsur kerugian atas hilangnyapendapatan negara.

Bahwa atas incasu yang mungkin akan dapatmenimbulkan kerugian dalam segi administrasi maka atas tindakanincasu tidak bisa dilimpahkan kesalahannya kepada Penggugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali karena tidak ada cara lain yangharus ditempuh oleh Penggugat sekarang Termohon PeninjauanHalaman 5 dari 8 halaman.

Tanggal 26062014 Nomor 03dan Nomor 04 sehingga oleh satu dan lain Abd Rosyid Incasu Tergugatdengan ini membatalkan akta perjanjian dan akta pelepasan danpengoperan hak yang dibuat pada tanggal 26062014 Nomor 03 danNomor 04 dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung dari tanggalsekarang. Bahwa Abd Rosyid (Incasu. Tergugat) akan menyatakanmenandatangani kepada siapapun calon pembeli didepan Pejabat yangberwenang dengan harga Rp.9.500.000.000, (Sembilan milyar limaHal. 43 dari 58 hal.

Bahwa Abd Rosyid (Incasu. Tergugat) menjamin bahwapernyataan yang tersebut diadakan akta ini telah diketahui dan disetujuioleh seluruh Ahli Waris Alm Muhanih Binti Muhadi.

Bahwa apabila pernyataan Abd Rosyid (Incasu Tergugat) tidakdan para ahli waris tidak setuju terhadap pernyataan Abd Rosyid(Incasu Tergugat) yang tersebut didalam akta ini maka segala akibathukum yang terjadi akan menjadi tanggung jawab Abd Rosyid (IncasuTergugat) sepenuhnya dan wajid mempertanggung jawabkannyadihadapan hukum yang berlaku.3.

Rosyid (Incasu Tergugat) dengan ManumpakSianturi, S.H., M.H., M.M., (Incasu Turut Tergugat) telah bersetuju untukdan dengan ini membuat perjanjian Pengikatan JualBeli atas tanahsebidang tanah Hak Milik Adat C.4719 Persil 32 S.III Luas lebih kurang37.500. m2 di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kodya JakartaUtara.4.

Rosyid (Incasu Tergugat) adalah kuasa dari seluruhAhli Waris Muhanih Binti Muhadi (dalam Akta Pengoperan Hak disebutpihak pertama) terjadi perjanjian Pengoperan Hak dengan ManumpakSianturi, S.H., M.H., M.M., Incasu Turut Tergugat (dalam AktaPengoperan Hak disebut Pihak kedua) yang isinya: Pihak pertama (Incasu Tergugat) dengan ini memindahkan,menyerahkan, Dan mengoperkan kepada pihak kedua (IncasuHal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 612/Padt.G/2020./PN Jkt.

Jusna Wijaya kePoltabes Medan dengan laporan Polisi No.LP / 2672 / K3 / XI / 2002 / Ops /Tabes tanggal 6 Nopember 2002, dimana Pemohon Praperadilan dituduhmelakukan tindak pidana Penggelapan di Harian Analisa Medan sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP ;Bahwa Termohon Praperadilan (incasu penyidik Poltabes MS) telahmelakukan penyidikan dengan memeriksa saksisaksi dan tersangka, disampingitu Termohon Praperadilan (incasu penyidik Poltabes MS) telah menunjuk sertamemeriksa saksi ahli akuntan

No.59 PK/Pid/2006Kapoltabes MS (incasu Termohon Praperadilan) menerbitkan surat ketetapanNo.Pol.SK / 3A/ VI / 2004 / Reskrim tanggal 16 Juni 2004 tentang PenghentianPenyidikan perkara atas nama tersangka Supandi Kusuma (incasu PemohonPraperadilan) dengan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHP ;Bahwa terjadinya Laporan Pidana terhadap Pemohon Praperadilansangat erat kaitannya dengan kemelut yang terjadi dalam kepengurusanYayasan Sikap Press selaku Penerbit Harian Analisa, yang dalam hal ini telahterjadi

Jusna Wijaya)mengadukan Pemohon Praperadilan melakukan tindak pidana penggelapan diHarian Analisa Medan, maka surat Ketetapan No.Pol.SK / 3A / VI / 2004 /Reskrim, tanggal 16 Juni 2004 tentang Penghentian Penyidikan perkara atasnama Tersangka Supandi Kusuma (incasu Pemohon Praperadilan) yangditerbitkan Termohon Praperadilan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal109 ayat 2 KUHAP ;Bahwa tentang kedudukan saksi Pelapor Dr.

No.59 PK/Pid/2006Bahwa oleh karena Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3A / VI / 2004 /Reskrim tanggal 16 Juni 2004 tentang Penghentian Penyidikan perkara atasnama tersangka Supandi Kusuma (incasu Pemohon Praperadilan) adalah sahmenurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf b jo Pasal 80 joPasal 81 jo Pasal 82 KUHAP, maka Pemohon Praperadilan memohonkehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenanmemanggil pihnak Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan dalamsuatu hari sidang

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain ;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon Praperadilanmengajukan perbaikan dan penyempurnaan permohonannya yaitu pada point 6halaman 4 tersebut diatas, sehingga setelah diadakan perbaikan tersebut,berbunyi sebagai berikut : Bahwa oleh karena Surat Ketetapan No.Pol.SK / 3A / VI / 2004 / Reskrimtanggal 16 Juni 2004 tentang Penghentian Penyidikan perkara atas namatersangka Supandi Kusuma (incasu

.; Pertemuan kedua sekitar satu bulan kemudian, Hadrawi Mubarok (incasu TergugatIT) dengan sengaja mendatangi Tergugat IV yang saat itu membawa danmenawarkan 5 fotokopi sertipikat yang diakui miliknya tetapi suratnya belumdibalik nama dan ditawarkan seharga Rp.500.000.000, ; Dalam perkembangannya kemudian, Hadrawi Mubarok (incasu Tergugat II) tidaksaja menawarkan sebanyak 5 sertipikat tetapi juga menawarkan beberapa sertipikat lainnya.

;Oleh karena jumlah aset yang ditawarkan oleh Hadrawi Mubarok (incasu TergugatIT) cukup banyak, maka Tergugat IV menggunakan 3 jasa Appraisal untuk menilai harga tanah tanahnya.

Indonesia Kanca Tanjung Perak Surabaya (incasu TergugatVID, yang sudah barang tentu telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan.

;Bahwa belakangan Tergugat V baru mengetahui bahwasanya beberapa bidang tanahyang ditawarkan dan dijual oleh Hadrawi Mubarok (incasu Tergugat I) kepada TergugatII ternyata bukan miliknya, serta pengurusan surat surat peralihan hak atas tanah yangdiminta Tergugat II kepada Hadrawi Mubarok (incasu Tergugat I) dilakukan dengan caracara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangyangundangan.; Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik sudah seharusnya Tergugat V dilindungioleh hukum dan undang

Rosul Muhdor (incasu Tergugat I) dan Hadrawi Mubarok (incasu Tergugat II)yang membujuk Penggugat untuk menyerahkan SHM No. 286/Desa Bator, kemudianmemalsukan speciment tanda tangan Penggugat sebagaimana keterangan Penggugat danHadrawi Mubarok (incasu Tergugat I) dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No.328/Pid.B/2013/PN.Bkl ; No. 181/Pid.B/2014/PN.Bkl ; No. 182/Pid.B/2014/PN.Bkl danNo. 183/Pid.B/2014/PN.BKL ; Bahwa Tergugat V menyatakan menolak mengenai tuntutan angka 7 tentangpemberlakukan amar