( Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga RibuTiga Ratus Lima Puluh Delapan rupiah ). . . 11, Bahwaper... ........Bahwa perhitungan yang dilakukan tergugat tidak menurut jalur hukum karenapenggugat telah menguraikan bahwa pembayaran hanya dilakukan dengan pokoksaja dan rencana dari Penggugat pembayaran bunga itu dibelakang dan pembayaranpokok didahulukan tetapi perhitungan yang dilakukan Tergugat,Penggugat tidakmengakuinya dan bagaimana caranya Tegugat menyatakan hutang Penggugat yangmerupakn

dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMembatalkan perhitungan yang dilakukan TergugatMenghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugatsebanyak Rp.514.438.067,00 ( Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus TigaPuluh Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah )Memerintahkan Tergugat kembali melakukan Perhitungan yang sebenarnya dariPenggugat4.

meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat kembalimelakukan perhitungan yang sebenarnya ;2.

Bahwa formulasi gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak konsisten antaraposita dengan petitum dan mengandung pertentangan antara posita dengan petitumbahkan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya, karena disatu sisiPenggugat menyatakan mempunyai perhitungan sendiri mengenai jumlah hutangnyakepada Tergugat dan menganggap perhitungan yang dibuat Tergugat tidak menurutjalur hukum tetapi sebaliknya disisi lain Penggugat ternyata justru telah memiuntakepada Majelis Hakim memerintahkan

Tergugat untuk membuat perhitungan hutangPenggugat kepada Tergugat ;3.

No.1660K/Pid.Sus/2009 (Lapen) 5 Cm Perhitungan Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27, Pembayaran seharusnya berdasarkan BAHasil Pemeriksaan Fisik dilapangan Rp.108.750.689,25., Kerugian Negara

No.1660K/Pid.Sus/2009 0+8500+9000+9501+0001+0501+2001+3501+400Total 2.695,00 Total Volume 1.252,47 986,50 29.370.078VolumeSehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara dengan metode perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27

Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27, Pembayaran seharusnya berdasarkan BAHasil Pemeriksaan Fisik dilapangan Rp.108.750.689,25., Kerugian Negara / Daerah Rp. 20.152.038,02,PERHITUNGAN KERUGIAN

No.1660K/Pid.Sus/2009 Perhitungan Kerugian Negara dengan Metode Perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27, Pembayaran seharusnya berdasarkan BAHasil Pemeriksaan Fisik dilapangan Rp.108.750.689,25.

No.1660K/Pid.Sus/2009 0+9000+9501+0001+0501+2001+3501+400Total 2.695,00 Total Volume 1.252,47 986,50 29.370.078VolumeSehingga total Keseluruhan Perhitungan Kerugian Negara dengan metode perhitungan Perhitungan kerugian Negara / Daerah akibat kekurangan volumepekerjaan dengan cara membandingkan jumlah pembayaran yang telahdilakukan dengan pembayaran jumlah seharusnya berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dengan perhitungan sebagaiberikut : Pembayaran dilakukan Rp.128.902.727,27

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kKewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak

berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikanPemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalampelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur JenderalBea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan

barang ekspor yangdikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya KeputusanMenteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untukmenghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea danCukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasarhukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 003297 tanggal 30 Desember 2009;berdasarkan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

Perhitungan Aspendi Azis Penggugat , dengan masa kerja adalah15 tahun 6 bulan. NoDasar Hak Perhitungan Hak % Bulan Wages/Gaji Jumlah Gaji/benefit Rp6.950.000,00/bperbulan ulanPesangon:2x9/: 2 x Rp6.950.000,00 Rp125.100.000,00bulan upah 9(Ps.156 ayat 2) Xx Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Padt.SusPHI/2020 6 x Rp6.950.000,00 Rp41.700.000,00Penghargaanmasa kerja : 6 xupah/bulan = (Ps!

Perhitungan Herlin Patris Lumumba Penggugat II, dengan masakerja adalah 12 tahun 4 bulan. Perhitungan hak No Dasar hak% Bulan Wages/gaji JumlahGaji/benefit perbulan = Rp4.123.000,00/oulan1/Pesangon : 2 x 9 bulan upah 9x2 X Rp4.123.000,00 Rp74.214.000,00(Ps.156 ayat 2)5 Xx Rp4.123.000,00) Rp20.615.000,00Penghargaan masa kerja : 5 xNoUpah/bulan (Ps!

Perhitungan Aspendi Azis Penggugat , terhitung mulai bulanSeptember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, denganperhitungan: NoPerhitungan Hak Dasar hak % Bulan Wages/gaji Jumlah1 Gaji/Benefit perbulan = Fp6.950.000,/bulan7 X Rp6.950.000,00 Rp48.650.000,00pembayaran gaji sebelumputusan pengadilan yangbelum diterima 7 bulan (blnSeptember 2019 s/d Maret2020) Sub Total Rp48.650.000,00 Terbilang: (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);5.2.

Perhitungan Herlin Patris Lumumba Penggugat II, terhitung mulaibulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, denganperhitungan: Perhitungan Hak No Dasar hak % Bulan Wages/gaji Jumlah eaivBenett perbulan = RP6950.000,/bulan7 x Rp4.123.000,00 Rp28.861.000,00pembayaran gaji sebelumputusan pengadilan yangbelum diterima 7 bulan (blnSeptember 2019 s/d Maret2020) Sub Total Rp28.861.000,00 Terbilang: (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu riburupiah);6.Menghukum Tergugat untuk membayar

dan pembayaran uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ParaPenggugat;Menyatakan menolak perhitungan dan pembayaran upah selamaproses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada ParaPenggugat;Menyatakan menolak uang paksa/dwangsom dari Para Penggugat;Menyatakan menolak putusan serta merta dari Para Penggugat;Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;C.

Namun yang tidak dapat diterimaoleh Penggugat adalah perhitungan hakhak normatif dari Penggugat yangseharusnya diterima berupa Perhitungan uang Pesangon danPenghargaan Masa Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat melaluiSuratnya Nomor 86/YPTAJM/UK/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 (videbukti : P4), dengan perhitungan keseluruhannya jauh lebih kecil dari yangseharusnya diterima yakni hanya sebesar Rp 25.935.814,00 (dua puluhlima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat belasrupiah).

Perhitungan tersebut jelas dan nyata tidak mengacu kepadadasardasar ketentuan perhitungan yang benar sebagaimana diatur dalamPasal 167 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur:Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterimasekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ternyata lebih kecil dari pada jumlah uang pesangon 2 (dua) kaliHalaman 2 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 206 K/Pdt.SusPHI/201610.11.Anjuran tersebut jelas dan nyata tidak mencerminkan sebuah keadilan dankepastian hukum, hal tersebut dapat dilihat dari dasar perhitungan yangdipakai Mediator (hanya gaji pokok saja) pada hal sangat jelas diaturdalam Pasal 157 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur bahwa komponen upah yang digunakansebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masakerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yang

Padahal baik Termohon Kasasimaupun Pemohon Kasasi telah memberikan perhitungan yang tepat untukdiputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;Keberatan yang Kedua;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkanfaktafakta hukum yang terungkap dan terbukti secara formal dipersidangan.

penghargaan masa kerja yangdiberikan kepada Penggugat adalah merupakan kebijakan internal yangdilakukan oleh Tergugat, walaupun tidak memiliki dasar hukum namunkebijakan tersebut tidak merugikan Penggugat dan tidak bertentangan denganketentuan UndangUndang Nomor 13/2003, perhitungan masa kerja tersebutsama dengan perhitungan masa kerja yang diatur pada Pasal 156 ayat (3)UndangUndang Nomor 13/2003;Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 167 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor13/2003 sebagaimana telah

MPd alias BASTEN :Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengantindak pidana pemilu yakni pengurangan dan penambahanhasilperolehan suara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Kota Maba KabupatenHalmahera Timur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa denganmerubah hasil perhitungan suara yang diinput dari form C1 (Catatanrekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) ke form DAA1(Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS didesa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan

Saksi SUMITRO SALIM alias MITRO :Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengantindak pidana pemilu yakni pengurangan dan penambahanhasilperolehan suara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Kota Maba KabupatenHalmahera Timur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa denganmerubah hasil perhitungan suara yang diinput dari form C1 (Catatanrekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) ke form DAA1(Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS didesa/kelurahan dalam

Saksi HAMDAN LATAWAN alias DANI:Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengantindak pidana pemilu yakni pengurangan dan penambahanhasilperolehan suara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Kota Maba KabupatenHalmahera Timur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa denganmerubah hasil perhitungan suara yang diinput dari form C1 (Catatanrekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) ke form DAA1(Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS didesa/kelurahan dalam wilayah

SaksiJABIR MUHAMMAD alias ABI :Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan denganperbedaan data hasil perolehan suara yang tertera dalam form C1(Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) denganform DAA1 (Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiapTPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan) serta DA1 (Catatanrekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahanHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sosdalam wilayah

Saksi RAKIB YAHYA alias KIBO:Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan denganperbedaan data hasil perolehan suara yang tertera dalam form C1(Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) danHalaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sosform DAA1 (Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiapTPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan) serta DA1 (Catatanrekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahandalam wilayah

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2016Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.SPHP004.RIK/WPJ.11/KP.09/2013 tanggal 20 Maret 2013 (lampiran 2)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPTWP Koreksi PemeriksaanRp 279.637.968.750Rp 1.125.505.909Rp 280.763.474.659Bahwa atas perhitungan hasil Pemeriksaan tersebut KPP PratamaSurabaya Genteng menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.Desember 2008 sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2016 sebagai berikut:Peredaran Usaha (DPP + PPN) Rp 404.478.728.129Peredaran Usaha (DPP) Rp 367.707.934.663Koreksi DPP PPN KPP Pratama Surabaya Genteng Rp 1.125.505.909Peredaran usaha Cfm Pembahasan Rp 366.582.428.754Peredaran usaha Cfm SPT WP Rp 279.637.968.750Koreksi Cfm .Pembahasan Rp 86.944.460.004Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut KPP Pratama SurabayaSawahan menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.

seluruh buku,catatan dan dokumen yang mendukung perhitunganSPT Masa PPN telah disampaikan kepada Pemeriksa KPP PratamaSurabaya Sawahan, namun perhitungan DPP PPN dihitung oleh Pemeriksasecara ratarata yaitu sama setiap masa/bulan sebesar Rp7.245.371.667 ,00(lihat tabel 2);Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Pemeriksa hanya menghitung DPPPPN secara taksiran, tidak berdasarkan buku, catatan dan dokumen yangtelah disampaikan oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat perhitungan tersebut tidak berdasarkan

S2454/WPJ.11/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak(lampiran 6) telah menyampaikan perhitungan sebagai berikut:Rp 295.742.245.006Rp 294.322.682.230Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Direktur Jenderal Pajak telah Peredaran usaha menurut Peneliti Harga Pokok Penjualanmenghitung Peredaran Usaha CV Surya Phone untuk masa Januari 2008s.d.

Desember 2008 sebesar Rp 280.763.474.659 Berdasarkan perhitungan ini, maka jumlah peredaran usaha/DPPPPN CV Surya Phone untuk masa Januari s.d. Desember 2008 menjadi Rp51.896.542.140 + Rp280.763.474.659= Rp 332.660.016.799Perhitungan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan yang dihitung olehDirektur Jenderal Pajak dengan surat DirekturJenderal PajakNo.

dan perhitungan suara sertasetifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada saksi HadiriLature Alias Ama Putra sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan(PPL) Desa Hilinamozaua Raya, dengan alasan bahwa Berita AcaraPemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) belum selesai dikerjakan.

;Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakanhingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 01.45Wib tanggal 10 April2014. ; Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiMetodius Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1).

perhitungan suara sertasetifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada Terdakwa sebagaiKetua Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) TPS III DesaHilinamozaua Raya, akan tetapi Terdakwa belum ada menyerahkan ataumemberikan Berita acara pemungutan dan perhitungan suara sertasetifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) kepada saksi HadiriLature Alias Ama Putra sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan(PPL) Desa Hilinamozaua Raya, dengan alasan bahwa Berita AcaraPemungutan dan perhitungan

suara serta sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) belum selesai dikerjakan.

;e Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesai dikerjakanhingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekira pukul 01.45Wib tanggal 10 April2014. ; e Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiMetodius Gaho sebagai petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diDesa Hilinamozaua Raya belum mendapatkan Berita acara pemungutandan perhitungan suara serta setifikat hasil perhitungan suara (FormulirC1

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku padatanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor

: 002215 tanggal 27 Mei 2010, Tarif Bea Keluar 4,5 %;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 936/KM.4/2010 tanggal 31 Mei 2010tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008

Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi eksporbukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuaidengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelahdikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing MasaPajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Rp2.512.432.252,00);bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, terbuktibahwa untuk Masa Pajak Juli 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya PromosiBarang2Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya di MasaPajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;bahwa perhitungan

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 485.285.456.6410485.285.456.641d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c. Jumlah (a+b)43.860.732.5500594.666.266.03000054.666.266.03054.666.266.030(10.805.533.480)(10.849.764.991)0(10.849.764.991) PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c) 44.231.511Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 44.231.511c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 485.285.456.6412 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 43.860.732.550b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 54.666.266.030c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 54.666.266.030e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (10.805.533.480)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (10.849.764.991)b.

Karya Budi dengan Nomor : 1) 0604/2012 tanggal 20 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 28/U/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 29 Februari 2012jumlah kewajiban Rp. 341.672.148,00 ; 2) 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 29/ULHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 jumlahkewajiban Rp. 303.059.866,00 ; b.

LHP/IPK/UD.KB/H/2012 tanggal 29 Februari 2012,jumlah kewajiban Rp. 281.175.960,00 ; b. 04/04/2012 tanggal 2 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 29/I/LHP/IPK/UD.

Sampit, 28 September2011, Perhitungan Kewajiban Pembayaran LHP Nomor danTanggal : 17//LHP/IPK/ UD.KB/IX/2011 Tanggal 15September 2011.

2012, Perhitungan Kewajiban Pembayaran : LHP Nomordan Tanggal : 25/I/LHP/IPK/UD.KB/I/2012 Tanggal 15 Januari2012.

Juli 2012,Perhitungan Kewajiban Pembayaran : LHP Nomor dan Tanggal> 30/0/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 Tanggal 28 Maret 2012.Jumlah Kewajiban : USD 68.928,87, (fotokopi sesuai denganaslinya) ; 105.

Legimin, masa kerja 12 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon :2 x9 x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 5 x Rp 935.000 =Rp 4.675.000,00Penggantian perobatan dan perumahan 15% =Rp3.225.750,00Jumlah Rp 24.730.750,0027.Wagiran, masa kerja 9 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon : 2x9xRp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 4 x Rp

No. 823 K/Pdt.Sus/2011Penggantian perobatan dan perumahan 15 % = Rp3.085.500,00Jumlah Rp 23.655.500,0035.Jamiah, masa kerja 19 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut : Pesangon :2 x9 Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja 7x Rp. 935.000 =Rp 6.545.000,00Penggantian perobatan dan perumahan15 % = Rp 3.506.250,00Jumlah Rp 26.881 .250,0036.Marni, masa kerja 11 tahun , dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00

Zaini, masa kerja 9 tahun, dengan perhitungan upah terakhir yangditerima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut :Hal. 21 dari 35 hal. Put.

juga Nanik Among, masa kerja 23 tahun,dengan perhitungan upah terakhir yang diterima sebesarRp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon :2x 9x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja 8 x Rp 935.000 = Rp 7.480.000,00Penggantian perobatan dan perumahan =Rp 3.646.500,00Jumlah Rp 27.956.500,0019.Ramaseh, masa kerja 30 tahun, dengan perhitungan upah terakhiryang diterima sebesar Rp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon :2x 9x Rp 935.000 = Rp 16.830.000,00Uang Penghargaan masa kerja : 10

Yusuf Imam Santoso atau yang disebut juga Ima, masa kerja 7,dengan perhitungan upah terakhir yang diterima sebesarRp 935.000,00, sebagai berikut :Pesangon : 2x/7x Rp 935.000 = Rp 13.090.000.00Hal. 26 dari 35 hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak sebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anaksebagaimana pada poin 3 di atas untuk perhitungan saat ini minimalsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur21 tahun atau telah menikah;5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada PPN/KUA Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;6.

Hakhak Penggugat I: No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)a Upah Perbulan 4.643.982 b Uang pesangon 8X1 XK 4.643.982 37.151.856c Uang Penghargaan 3X 1X 4.643.982 13.931.946d Uang Penggantian 15% X 51.083.802 7.662.570hak 15 %e Penggantian Uang 4.643.982/25 X 12 2.229.111Cutif Upah selama proses 4.643.982 X 6 bulan 27.863.892PHK upahTotal 88.839.375b.

Penggugat II:No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah1 Upah Perbulan 4.259.923 2 Uang pesangon 8X 1X 4.259.923 34.079.3843 Uang Penghargaan 3X 1X 4.259.923 12.779.7694 Uang Penggantian hak 15 % X 46.859.153 7.028.87315 %5 Penggantian Uang 4.259.923/25 X 12 2.044.763Cuti6 Upah selama proses 4.259.923 X 6 bulan 25.559.538PHK upahTotal 81.492.327c.

Hakhak Penggugat IV:No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 4.643.485 2 Uang pesangon 8X1 X 4.643.485 37.147.8803 Uang Penghargaan 3X1 X 4.643.485 13.930.4554 Uang Penggantian 15% X 51.078.335 7.661.750hak 15 %5 Penggantian Uang 4.643.485/25 X 12 2.228.873Cuti6 Upah selama proses 4.643.485 X 6 bulan 27.860.910PHK upahTotal 88.829.863e.

SusPHI/2020 No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 4.314.623 2 Uang pesangon 8X1 X 4.314.623 34.516.9843 Uang Penghargaan 3X1 X 4.314.623 12.943.8694 Uang Penggantian 15% X 47.460.853 7.119.128hak 15 %5 Penggantian Uang 4.314.623/25 X 12 2.071.019Cuti6 Upah selama proses 4.314.623 X 6 bulan 25.887.738PHK upahTotal 82.538.738 7.

SusPHI/2020 No Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 4.031.805 2 Uang pesangon 8X1 X 4.031.805 32.254.4403 Uang Penghargaan 3X1 X 4.031.805 12.095.4154 Uang Penggantian 15% X 44.349.855 6.652.478hak 15 %5 Penggantian Uang 4.031.805/25 X 12 1.935.266Cuti6 Upah selama proses 4.031.805 X 6 bulan 24.190.830PHK upahTotal 77.128.429f.

perhitungan tidakjadi dilakukan, dan Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan perhitunganVolume yang telah di keijakan Penggugat, setelah disetujui Penggugat, akantetapi tidak terlaksana perhitungan bersama yang di maksud.5.

akan melakukan pengukuran/perhitungan bersama terhadapvolume perkeijaan yang sudah di kerjakan Penggugat, setelah perayaan Imlek(pada bulan Februari) tersebut.7.

Bahwa dari hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh Penggugat yang didampingi oleh tukang ukurnya sdr. Samsuri, dan Tergugat di didampingitukang ukurnya Sdr.

Menyatakan perobuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidakmengakui volume hasil perhitungan bersama yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi yang didampingi oleh tkangnya sdr. Samsuti,dan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didampingi tukangukurnya sdr.

Foto copy data perhitungan cut, tanggal 28 Januari 2015 dan data perhitunganfill, 28 Januari 2015, yang dibuat oleh PT. Salam Damai (Bukti T/PR5) ;10.Foto copy hitungan volume potong/timoun PT. Salam Damai, opname 2, 22Maret 2015 (Bukti T/PR6) ;11.Foto copy Berita Acara Join Survey/Pengukuran Situasi PT. Salam Damai(Bukti T/PR7) ;12.Foto copy perhitungan kelebihan bayar, yang dibuat olen Kim Siang, DirekturPT. Salam Damai (Bukti T/PR8.1) ;13.

Oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh PengadilanPajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan keberatanBahwa perhitungan menurut Keputusan keberatan adalah sebagai berikut : Uraian Penghasilan Penghasilan Kena PPh Terutang Kredit Pajak Jumlah Pajak yangNeto Pajak Kurang Dibayar(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Semula 233.548.789.499 233.548.789.499 70.047. 136.700 106.460.065.797 (36.412.929.097)Ditambah/(Dikurangi) 0 0 0 0 0Menjadi 233.548.789 499 233.548.789.499 70.047.136.700 106.460.065.797

Yang terjadi adalah penghapusanpiutang tersebut Pemohon Banding perhitungkan dalam perhitungan cadanganpenghapusan piutang tak tertagih sehingga beban cadangan piutang tak tertagih untuktahun 2005 mencerminkan beban cadangan penghapusan piutang tak tertagih yangsebenamya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KPK.04/1999;Bahwa Terbanding juga telah melakukan koreksi atas kompensasi kerugian yangPemohon Banding cantumkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding sebesarRp.67.059.907.548,00.

pajak yang terutang seharusnya terutang,diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut : Rp.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 32 alinea ke 4:"Bahwa dari pembuktian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa cadanganpiutang tak tertagih yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding(perhitungan komersial) dihitung atas Saldo Piutang yang sudahmemperhitungkan adanya penghapusan piutang tak tertagih.

Bank diperkenankanmembiayakan cadangan piutang pada perhitungan penghasilan kena pajak.Bahwa cadangan sebagai pengurang pos Piutang pada neraca komersial yangdihitung dari pokok pinjaman/kredit ;Bahwa pada koreksi biaya reinstatement of loan writeoff tahun 2005 sebesar Rp.97.137.149.665, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membebankan biaya tersebut ke dalam saldo akhir Penyisihan PenghapusanAktiva Produktif (PPAP) tanpa memenuhi 4 (empat) syarat yang telah ditentukandalam aturan

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.280.DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.024.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 256.PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak September 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 951.703.01!

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa September 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

setengah jadi Pemohon Banding yang menurut TerbandingRp138.317.212,00 menurut saldo fisik pada 31 Desember 2007 Rp2.150.000.00,00;bahwa untuk mempertanggung jawabkan angka Rp2.150.000.000,00 secara logikadapat Pemohon Banding jelaskan, sebagai berikut :bahwa untuk melakukan barang setengah jadi Pemohon Banding harusmengeringkannya didalam gudang selama 3 bulan, dengan omset jual PemohonBanding Rp400.000.000,00 per bulan maka stok Pemohon Banding minimum 5 kaliRp400.000.000,00;bahwa perbandingan perhitungan

= Peredaran Usaha menurut ~ Terbanding sebesarRp6.061.509.718,00 berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurutTerbanding sebesar Rp5.317.113.788,00 karena berdasarkan Buku Barang MasukPemohon Banding diperoleh keterangan total pembelian barang setengah jadi lebihbesar dibandingkan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SuratPemberitahuan, selanjutnya ditambah dengan Margin Laba Bruto sebesar 14% yangdiperoleh Terbanding dari perhitungan Rasio Laba Bruto dengan Harga PokokPenjualan menurut

perhitungan Surat Pemberitahuan Pemohon Banding sebagaimanaperhitungan sebagai berikut : MenurutPemohon MenumtURAIAN , Terbanding KeteranganBanding (Rp)(Rp)Harga Pokok Penjualan:Saldo Awal barang setengah 69.600.000.00 Peredaran UsahajadiPembelian barang setengah jadiSaldo akhir barang setengahjadibarang tersedia untuk diprosesSaldo awal barang jadi138.317.212,00582.600.000,00138.317.212,005.285.831.000,00138.317.212,00 582.600.000,005.217.113.788,menurutTerbanding dihitungdenganmetode GrossupSaldo

akhir barang jadiJumlah Harga PokokJumlah Peredaran Usaha 000,00 HPP + Margin 14%100.000.000,000,00 0,00 Rasio Laba Bruto : HPP582.600.000,00 5.317.113.788, = B0.260.000.00 =14%00663.560.000,00 061.509.718, 582.600.000,00 00 bahwa Pemohon Banding mengakui tidak melaksanakan pembukuan dan melaporkandengan benar perhitungan kegiatan usahanya namun Pemohon Banding berpendapatbahwa perhitungan metode grossup Terbanding tidak tepat karena saldo akhirpersediaan barang setengah jadi seharusnya sebesar

Rp2.150.000.000,00 hal ini sesuaidengan nilai persediaan yang ada di gudang dan sesuai dengan perhitungan perkiraanratarata persediaan perbulan di gudang adalah untuk perkiraan penjualan 4 (empat)sampai 5 (lima) bulan ke depan dimana ratarata penjualan perbulan Tahun 2007adalah sebesar Rp 401.088.109,00 (4.813.057.314,00/12 bulan) hal ini dikarenakanratarata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan adalah 4 (empat) sampai 5(lima) bulan, dan Terbanding tidak mengakui adanya Biaya Upah sebesar

sebagaiberikut:Bahwa Perhitungan Menurut Pemeriksa:PPN Impor :Rp 27.495.069.948,00Pembelian berdasarkan PPN Impor : 274.950.699.480,00Pembelian berdasarkan GL ( SPT Badan) : 86.929.871.437,00 Selisih (Penjualan yang belum dilaporkan) : Rp188.020.828.043,00Halaman 3 dari 26 halaman.

Kesimpulan;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas maka PPh Badan LebihBayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Halaman 8 dari 26 halaman.

Koreksi Penjualan Atas Gross Profit Margin sebesarRp70.000.154.280,00;Berdasarkan perhitungan kembali koreksi yang dibuat oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak (halaman 45 Putusan), dapat disimpulkanHalaman 19 dari 26 halaman.

HPP Rp 286.645.070.390,00Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, jumlah koreksi negatif HPP adalah:Halaman 21 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 774/B/PK/PJK/2016Bahwa perhitungan HPP menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajakdidasarkan pada perhitungan jumlah Pembelian, sehingga dengan demikian,perhitungan HPP seharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalahsebagai berikut: Saldo awal persediaan Rp =6.714.411.567,00Pembelian Rp 201.561.169.000,00Jumlah Rp 208.275.580.567,00Saldo akhir persediaan (Rp 7.585.620.953,00)Jumlah HPP menurut Majelis Rp 200.689.959.614,00Bahwa koreksi negatif HPP seharusnya adalah:HPP menurut