Hermawan Chandra
Tergugat:
1.Lurah Kebon Jeruk
2.Camat Kebon Jeruk
3.Walikota Jakarta Barat
4.Gubernur DKI Jakarta
5.Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta
6.Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat
Turut Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2.Presiden Republik Indonesia

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti dokumen berupa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 1579 tanggal 25 April 2016 dengan surat ukur tertanggal Tanjung Wangi, 31 Juli 2009 Nomor

512/Na, dengan ukuran-ukuran yaitu Panjang: 25,94 meter, Lebar: 9,52 meter, Dalam: 3,54 meter, LOA: 31,22 meter, Tonase Kotor (GT): 205, Tonase Bersih (NT): 138, Tanda Selar: GT.205 No.512/Na, Mesin Induk: merek NISSAN 220 PK yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi, Pejabat dan Pencatat Baliknama Kapal;

SINAR BAHARI II, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon atas nama IRWAN THEMALAGI telah hilang;

SINAR BAHARI II, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon atas nama IRWAN THEMALAGI;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Bundel bundel Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK-DJPD 192 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Syahbandar Pembantu di Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 2 (dua) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur nomor : KP. 004/20/2/BPTD-XI/V/2021,

tanggal 28 Mei 2021, 1 (satu) lembar copy legalisir SOP penerbitan surat persetujuan berlayar yang ditandatangani oleh Kepala BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Jadwal Oprasi Kapal di Dermaga Ponton dan MB Ketapang Glimanuk Periode 26 Juni s.d. 15 Juli 2021, tanggal 25 Juni 2021, 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur nomor: KP

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatahkan akta baliknama (Grosse Akta) dari kapal LCT CITA XXVI Nomor.782 tanggal 27 Februari 2009 yang dikeluarkan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Sorong, Kantor Pendaftaran Kapal di Sorong dinyatakan telah hilang dan tidak diketemukan;
3. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Sorong, Kantor Pendaftaran Kapal di

Kementrian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Kelaiklautan Kapal,

PenggugatSUDARTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkSiti Fatimah

,sebagai Tergugat Il ;Menteri Perhubungan RI, tempat kedudukan JI. Medan Merdeka BaratNo. 8 Jakarta Pusat,, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaWahju Adji H., S.H., DESS., Yustinus Danang R, SH., MSc.,Yennesi Rosita, SH., MHum., Wandes T. Rajagukguk, SH.,MH.,Eddy Susanto, SH.

Bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan prasarana Light RailTransit / LRT Jabodebek Direktorat Jenderal Perkeretaapian,Kementerian Perhubungan (Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.6. Bahwa pihak yang Berhak telah menerima ganti kerugian sesuai denganmekanisme dan peraturan perundangundangan yang berlaku.7.

Areyantu, MAPPI (cert) atas Permintaan :Pemberi tugas: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian, Nomor SPK 06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019tanggal SPK 02 Mei 2079 ....... dst.b.

P17Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretapian, Nomor :UM.207/03/SP4KALRTJ/2020, Jakarta 11 Juni 2020, PerihalUndangan Rapat, kepada Yth. Daftar Terlampir dimana Sudarberada dalam daftar undangan No. 1 P18Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretapian, Nomor :UM.207/04/SP4 KALRTJ/2020, Jakarta 15 Juni 2020, PerihalUndangan Rapat, kepada Yth. Daftar Terlampir, dimana Sudar beradadalam daftar undangan No. 1.

Halaman 77 dari 110 Halaman, Putusan Nomor 194/Pat.G/2020/PNCkr P33Gambar/Foto 27 Maret 2018 Pengukuran Lahan Warga Secara PaksaOleh Dinas Perhubungan, BPN Dengan Pengawalan Aparat Gabungan. P34Gambar/Foto 03 April 2018 Pengukuran Lahan Warga Secara PaksaOleh Dinas Perhubungan, BPN Dengan Pengawalan Aparat Gabungan. P35Gambar / Foto Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 28April 2020.

., MH
Tergugat:
1.BUPATI SIDOARJO
2.KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO
3.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, bertempat tinggal diJI. Raya Candi 107 Sidoarjo , sebagai Tergugat III;Secara bersamasama disebut ........................

Bahwa Dinas Perhubungan Sidoarjo telah merekrut pengawasparkir berlangganan, yang mana para personilnya menggunakan seragamHalaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2019/PN SDAdan atribut Dinas Perhubungan dan disiagakan di beberapa titik kawasanparkir berlangganan.

Tetapi kenyataan yang dialami Penggugat, parapengawas parkir diam saja ketika melihat ada juru parkir masih menarikuang parkir pada pengguna parkir berlangganan dan Penggugat jugapernah melaporkan ke pengawas parkir tentang juru parkir yang nakal, tapijawabannya malah disuruh lapor ke Dinas Perhubungan langsung.11. Bahwa untuk 1 (satu) kendaraan, Penggugat bisa ditarik lebih dariRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) pertahun.

PENGGUGAT sedikit memodifikasi pihaknya, denganmenambah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai TERGUGATIll, tentu hal ini merupakan akal akalan dari PENGGUGAT untuk menciptakankesan seolah olah perkara a. quo. tidak sama atau tidak ada hubungan denganperkara Nomor : 198/Pdt.G/2014/PN.Sda yang telah dicabut oleh PENGGUGAT.Karena perkara a. quo merupakan pengulangan atas perkara nomor :198/Pdt.G/2014/PN.Sda. yang telah dicabut oleh PENGGUGAT, maka secarayuridis tidak dapat diajukan gugatan

Penggugat (TERGUGATREKONPENSI) sedikit memodifikasi pihaknya, dengan menambah PihakKepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat Ill, tentuhal ini merupakan akal akalan dari TERGUGAT REKONPENSI untukmenciptakan kesan seolah olah perkara a. quo. tidak sama atau berbedadengan perkara nomor: 198/Pdt.G/2014/PN.Sda. yang telah dicabut olehTERGUGAT REKONPENSI.18.

Diwakili oleh SAMSUAR ADI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III MELONGGUANE DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Intervensi:
PT. LEILEM JAYA diwakili oleh ROMMY MARTHINUS MANGARO

Niko Arief Setyawan, S.H;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai padaKementerian Perhubungan RI, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor: 8 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;2. PT.

BuktiP10:Kementerian Perhubungan pada Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,(fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur PT.

Bukti T 15fotokopi);: Dokumen Pemilihan Nomor: 001/DOK.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/VIII/2019 tanggal 19Agustus 2019 untuk Replacement Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Miangas (Multi Years Contract) (TenderTidak Mengikat) yang dibuat oleh Kelompok KerjaPemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan KerjaKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas ilMelongguane Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang Milik Negara, Tahun

Bukti TIl INTV 10a :Bukti TIl INTV 10b :107/02/19/UPP.MLG2019 tanggal 14 Oktober 2019,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK) antaraPejabat Pembuat Komitmen (PPK) KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan iiMelonguane dan PT.

Nomor 00185tanggal 30 Oktober 2019, (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Perintah Membayar dari Kuasa PenggunaAnggaran Kementerian Perhubungan Nomor 00257Halaman 92 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUNJKTBukti TIl INTV 10c :11.

Kota Batam) Tahun 2018;

Agung Automall Batam Center;

JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan MITSUBISHI;

JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan MITSUBISHI;

Tahun 2018 Merk Kendaraan HINO;

dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT;

Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA

Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang beradadan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Kedudukan Tergugat II di BandarUdara Sibisa adalah sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di LingkunganDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yangberada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018;Halaman 103 dari 147 Putusan

Demikian pula Kementerian Perhubungan Republik Indonesia CqDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia Cq Kepala Bandar UdaraDr.

Udara;Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalah sebagai UnitPenyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepadaDirektur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

,
Terbanding/Tergugat I : PT GARUDA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di JI.

Seat reconfiguration ini telah mendapatkan persetujuan dariDirektur Kelaikudaraan dan Pengoperasioan Pesawat Udara,Kementerian Perhubungan RI;c. Bahwa fasilitas media hiburan untuk 12 seat pesawat tersebut sedangdalam proses penyempurnaan yang tentunya harus melalui prosespengadaan sesuai ketentuan dan prosedur asas GCG (Good CorporateGovenance) yang perlu ditempuh oleh Tergugat!

Bahwa Gugatan PENGGUGAT seharusnya menarik Direktur Jenderal15.16.17.Perhubungan Udara selaku Pejabat yang mempunyai tugas merumuskanserta melaksanakan kebijakan pesawat udara.

Sehinggasudah selayaknyalah apabila PENGGUGAT turut menyertakan DirekturJenderal Perhubungan Udara sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 414 Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja KementerianPerhubungan, fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalahperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara,pesawatudara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dannavigasi penerbangan, peningkatan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: AU.006/0042/DAUA/III/2019Tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Teguran, yang ditujukan kepada Direktur UtamaPT. Garuda Indonesia (Persero). Adapun Surat Direktur Angkutan Udara a.n.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: AU.006/0042/DAUA/III/2019tersebut telah diperlihatkan oleh Kuasa TERGUGAT Il kepada KuasaPENGGUGAT, TERGUGAT I, dan Hakim Mediator pada tahap Mediasi.

DOK KELAPA DUA PERMAI (LAMBERT SITANAJA) yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Bitungatau Pejabat Pendaftar dan Pencatat BalikNama Kapal di Bitungadalahsah telah hilang;

DOK KELAPA DUA PERMAI (LAMBERT SITANAJA) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Bitungatau Pejabat Pendaftar dan Pencatat BalikNama Kapal di Bitung dan mengurus surat-surat yang hilangtersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaraan dan OtoritasPelabuhan Bitunguntuk mendapatkan Grosse Akta yang baru;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkanSalinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan Bitung atau Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal diBitung untuk menerbitkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal pengganti atasnama Kapal Grosse Akta TB.DKP 2 No.1009 an.Pemilik PT.DOK KELAPADUA PERMAI (LAMBERT SITANAJA);4.

DOK KELAPA DUA PERMAI (LAMBERT SITANAJA) yang diterbitkanoleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Administrator Pelabuhan Bitung atau Pejabat Pendaftar dan PencatatBalik Nama Kapal di Bitung adalah sah telah hilang;. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kehilangan Grosse AktaGrosse Akta Kapal TB.DKP 2 Nomor 1009 atas nama Pemilik PT.

DOKKELAPA DUA PERMAI (LAMBERT SITANAJA) yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Bitung atau Pejabat Pendaftar dan Pencatat BalikNama Kapal di Bitung dan mengurus suratsurat yang hilangtersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaraan dan OtoritasPelabuhan Bitung untuk mendapatkan Grosse Akta yang baru;.

DOK KELAPA DUA PERMAI (LAMBERT SITANAJA) yang diterbitkanoleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Administrator Pelabuhan Bitung atau Pejabat Pendaftar danPencatat Balik Nama Kapal di Bitung adalah sah telah hilang;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kehilangan GrosseAkta Grosse Akta Kapal TB.

DKP 2 Nomor 1009 atas nama Pemilik PT.DOK KELAPA DUA PERMAI (LAMBERT SITANAJA) yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Bitung atau Pejabat Pendaftar dan Pencatat BalikNama Kapal di Bitung dan mengurus suratsurat yang hilang tersebut danmendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas PelabuhanBitung untuk mendapatkan Grosse Akta yang baru;Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalamperkara ini sebesar

Mengingat pasal-pasal dalam HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM. 13 Tahun 2012, Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah hilang dokumen

Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan;

LHOKSEUMAWE CARAKA JAYA NIAGA III40 atas nama PT.Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DirektoratPerkapalan Dan Kepelautan;3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmengirimkan Salinan dari Penetapan ini kepada kantor DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan agar Menerbitkan kembali Grosse Akte KM.LHOKSEUMAWE CARAKA JAYA NIAGA IIl40 atas nama PT. PelayaranSamudera Djakarta Lloyd (Persero);4.

Bukti P4 : Foto copy dari Fotocopy Departemen Perhubungan lautDirektorat Jenderal Perhubungan Laut DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar danPencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, Grosse AktePendaftaran Kapal Nomor : 1511 tanggal 22 Oktober1998, Nama Kapal KM. Lhoksemawe Caraka Jaya Niagalll 40, Nama Pemilik PT.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmengirimkan Salinan dari Penetapan ini kepada kantor DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan agar Menerbitkan kembali Grosse Akte KM.LHOKSEUMAWE CARAKA JAYA NIAGA Ill40 atas nama PT. PelayaranSamudera Djakarta Lloyd (Persero);4.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1055 tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 523/HHa tanggal 23 November 1992 dengan Panjang : 55,05 meter, Lebar : 11,74 meter, Dalam : 3,53 meter, Tonase

Pelayaran Baharimas Kalimantan telah hilang karena tercecer pada tanggal 14 November 2023;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan menurut hukum Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3937 tanggal 12 Mei 2014 atas nama kapal Kapal Motor Arsari 2 dan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 150/2015 tanggal 22 September 2015 atas nama kapal Kapal Motor Arsari 2 yang keduanya diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah hilang;

   li>

   Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3937 tanggal 12 Mei 2014 atas nama kapal Kapal Motor Arsari 2 yang ke 2 dan Grosse Akta Hipotek No. 150/2015 tanggal 22 September 2015 atas nama kapal Kapal Motor Arsari 2 yang ke 2 sebagai pengganti untuk Pemohon;

   Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 dengan Nama Kapal RIAM MAS XI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak atas Nama Pemilik PT.

Medan Belawan;

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Grosse Akta Kapal AJB - 03 Nomor : 3406 tanggal 04 Maret 2013, Surat Ukur Nomor : 3524/lla tanggal 14 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin telah hilang;

3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin, agar diterbitkan Grosse Akta Pengganti Kapal AJB-03 No.3406 Surat Ukur Nomor : 3524/lla milik PT. ADAM JAYA BASTARI;

4.

RATOCS INDAH dengan surat ukur nomor 1618/KKb tanggal 10 Oktober 2011 dengan panjang 20.80 meter, lebar 4,00 meter, Dalam 1,70 meter, Tonase Kotor (GT) 28, Tonase Bersih (NT) 9 Tanda Selar GT.20 No.1618/KKb, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Bitung atas nama pemilik SEHLOMITA LUMENTUT telah hilang ;

3. Memerintahkan Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator

Dan selanjutnya memerintahkan kepada KementerianPerhubungan Direktorat + Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung JIn. Ir. SoekarnoNo. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menerbitkan kembali GrosseAkta Pengganti atas Grosse Akta Kapal tersebut.Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Bitung atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan MemutuskanPermohonan ini dengan Menetapkan :1.

Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi UtaraUntuk Melakukan Pengukuran Kembali Terhadap Kapal YangDimohonkan tersebut Guna Penerbitan Grosse Akta Baru.4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untukmengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai KekuatanHukum Tetap kepada Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanHalaman 3 dari 9 Nomor: 267/ PDT.P/ 2018/ PN BITKelas 1 Bitung Jin. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara.Untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Kapal Layar Motor KLM. INDAHBAHARI 02. Panjang : 21,35m X Lebar : 4,50m X 2,00m.

Tahun Pembangunan :2017, Penggerak Utama : Mesin + Layar, Merek dan Daya : Mitsubishi 210PK,Bahan Utama Kapal : Kayu, Jumlah Geladak : 1 ( Satu ) Jumlah Baling Baling : 1 (Satu) dan juga Memerintahkan kepada Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasHalaman 5 dari 9 Nomor: 267/ PDT.P/ 2018/ PN BITPelabuhan Kelas 1 Bitung JIn. Ir.

Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas1 Bitung Jin. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara UntukMelakukan Pengukuran Kembali Terhadap Kapal Yang Dimohonkantersebut Guna Penerbitan Grosse Akta Baru.4.