No. 133 PK/Pdt/2009telah disetor tersebut, keuntungan perbulan Februari sampai denganbulan Mei belum terbayarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat , dengan perhitungan sebagai berikut: 6% x Rp100.000.000, x 4 bulan = Rp 24.000.000, (dua puluh empat jutarupiah);4. Akta Perjanjian Kerjasama No. 80 tanggal 18 Juni 2004;Berdasarkan akta perjanjian ini Penggugat telah menanamkanmodalnya kepada tTergugat !

melalui Tergugat Il sebesarRp 600.000.000,(enam ratus juta rupiah) yang telah disetorkan padatanggal 17 Mei 2004, dengan keuntungan yang telah disepakati sebesar6 % (enam persen) untuk setiap bulannya dan dari modal yang telahdisetor tersebut, keuntungan perbulan Februari sampai dengan bulan Meibelum terbayarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepada Penggugat ,dengan perhitungan sebagai berikut: 6 % x Rp 600.000.000 x 4 bulan =Rp 144.000.000,(seratus empat puluh empat juta rupiah);.

No. 133 PK/Padt/200918.19.20.21.Tergugat Il kepada Penggugat , dengan perhitungan sebagai berikut: 6% x Rp 125.000.000 x 4 bulan = Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah);Akta Perjanjian Kerjasama No. 82 tanggal 23 Desember 2004;Berdasarkan akta perjanjian ini Penggugat telah menanamkanmodalnya kepada Tergugat !

melalui Tergugat Il sebesarRp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang telah disetorkan padatanggal 12 Juni 2004, dengan keuntungan yang telah disepakati sebesar10 % (sepuluh persen) untuk setiap bulannya dan dari modal yang telahdisetor tersebut, keuntungan per bulan Februari sampai dengan bulanMei belum terbayarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat VI, dengan perhitungan sebagai berikut! 10 % xRp 200.000.000 x 4 bulan = Rp 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah);.

(satu milyar rupiah) yang telah disetorkan padatanggal 27 Januari 2005, dengan keuntungan yang telah disepakatisebesar 7 % (tujuh persen) untuk setiap bulannya dan dari modal yangtelah disetor tersebut, keuntungan per bulan Februari sampai denganbulan Mei belum terbayarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat VI, dengan. perhitungan sebagai berikut: 7 % xRp 1.000.000.000 x 4 bulan = Rp 280.000.000,(dua ratus delapan jutarupiah);5.

Putusan Nomor 1181/B/PK/Pjk/2018tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut: Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalahditerbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP291/WBC.03/2011, tentang penetapan kembali perhitungan beakeluar atas barang yang diekspor oleh PT Pasamanmarama Sejahtera,dimana surat tersebut terbit tanggal 19 Desember 2011; Bahwa dengan diterbitkannya keputusan tersebut Pemohon Bandingmerasa

keberatan dan mengajukan banding dengan alasan sebagaiberikut:1.Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayarakibat penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor yangPemohon Banding lakukan;.

Bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudahsesuai saat barang tersebut diekspor sehingga tidak diperlukanpenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang;. Atas barang yang diekspor tersebut selurunnya sudah berada didalam kawasan pabean dan dalam Statement of Facts jelas terlihatbahwa barang yang diekspor tersebut pada tanggal dimaksudkanmasih dan baru selesai diinspeksi pihak perkapalan dan hal ini terjadidi luar kKendali Pemohon Banding;.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai denganperaturan yang berlaku;. Penetapan kembali bea keluar oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukaitidak berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Mei 2012;Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1181/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut45097/PP/M.1X/19/2013, tanggal 23 Mei 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP291/WBC.03/2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor oleh PTPasamanmarama Sejahtera, NPWP 01.521.306.9201.000, AlamatJalan

Namun yang tidak dapat diterimaoleh Penggugat adalah perhitungan hakhak normatif dari Penggugat yangseharusnya diterima berupa Perhitungan uang Pesangon danPenghargaan Masa Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat melaluiSuratnya Nomor 86/YPTAJM/UK/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 (videbukti : P4), dengan perhitungan keseluruhannya jauh lebih kecil dari yangseharusnya diterima yakni hanya sebesar Rp 25.935.814,00 (dua puluhlima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat belasrupiah).

Perhitungan tersebut jelas dan nyata tidak mengacu kepadadasardasar ketentuan perhitungan yang benar sebagaimana diatur dalamPasal 167 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur:Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterimasekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ternyata lebih kecil dari pada jumlah uang pesangon 2 (dua) kaliHalaman 2 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 206 K/Pdt.SusPHI/201610.11.Anjuran tersebut jelas dan nyata tidak mencerminkan sebuah keadilan dankepastian hukum, hal tersebut dapat dilihat dari dasar perhitungan yangdipakai Mediator (hanya gaji pokok saja) pada hal sangat jelas diaturdalam Pasal 157 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur bahwa komponen upah yang digunakansebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masakerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yang

Padahal baik Termohon Kasasimaupun Pemohon Kasasi telah memberikan perhitungan yang tepat untukdiputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;Keberatan yang Kedua;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkanfaktafakta hukum yang terungkap dan terbukti secara formal dipersidangan.

penghargaan masa kerja yangdiberikan kepada Penggugat adalah merupakan kebijakan internal yangdilakukan oleh Tergugat, walaupun tidak memiliki dasar hukum namunkebijakan tersebut tidak merugikan Penggugat dan tidak bertentangan denganketentuan UndangUndang Nomor 13/2003, perhitungan masa kerja tersebutsama dengan perhitungan masa kerja yang diatur pada Pasal 156 ayat (3)UndangUndang Nomor 13/2003;Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 167 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor13/2003 sebagaimana telah

kelas 061Objek Pajak Bangunan = Rp.Luas 343 Mf kelas 021NJOP sebagai dasar = Rp.pengenaan PajakNJOP TKP = Rp.NJOP untuk perhitungan = Rp.PBBNJK : 20 % x = Rp.Rp954.150.000,00PBB yang terhitung = Rp.550.550.C411.600.C962.150.C8.000.00C954.150.C190.830.C954.150,Cbahwa berdasar kedua tabel perhitungan NJOP PBB versi Terbanding dan versiPemohon Banding tersebut diketahui bahwa:Pemohon Banding telah setuju terhadap luas bumi dan nilai bumi per M? versiTerbanding, yaitu luas bumi : 350 M?

Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk dapatmenyampaikan:Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP 32.75.050.002.0130854.0 atasnama Pemohon Banding;Daftar Hasil Rekaman (DHR) atau Info Rinci atas SPOP a quo pada aplikasi SistemManajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terbanding;Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) tahun 2012;Foto objek pajak;Data terkait lainnya;bahwa Majelis juga telah meminta kepada Pemohon Banding untuk dapatmenyampaikan:SPPT pembanding yang digunakan sebagai dasar perhitungan

versi PemohonBanding (minimal 2 pembanding);Data pendukung terkait lainnya;bahwa Terbanding dalam persidangan telah menyampaikan dokumendokumensebagai berikut:ak WO DY1011Nota Dinas Nomor ND 138/WPJ.22/BD.03/2012 tanggal 24 Oktober 2012;Laporan Penilaian Nomor LAP032/WPUJ.22/BD.0303/2012 tanggal 22 Oktober 2012NOP 32.75.050.002.0130854.0 atas nama Pemohon Banding;Kertas Kerja Penilaian;Perhitungan Rinci Nilai Bangunan;Denah Lokasi dan Peta ZNT;Fotofoto objek pajak;Data pasar pembanding;SPOP dan

RinciNilai Bangunan NOP 32.75.050.002.0130854.0 oleh tim Fungsional Penilai padapokoknya sebagai berikut: PERHITUNGAN RINCINILAIBANGUNANNOP : 35.75.050.002.0013.0854.0JENIS PENGGGUNAAN i PERUMAHAN THN : 2005DIBANGUNLUAS BANGUNAN 343.

Rinci NilaiBangunan a quo telah sesuai dengan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)tahun 2012 untuk wilayah Kota Bekasi a quo;bahwa berdasarkan tabel Perhitungan Rinci Nilai Bangunan aquo diketahui pulabahwa Rincian data bangunan telah sesuai pula dengan SPOP serta fotofotobangunan objek pajak NOP 32.75.050.002.0130854.0 a quo;bahwa berdasar tabel Perhitungan Rinci Nilai Bangunan aquo diketahuinilaibangunan berdasar penilaian individual adalah Rp556.251.700,00 dengan nilaibangunan/M?

Koreksi pada Keputusan KeberatanBerdasarkan hasil keputusan keberatan sesuai Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP118/WPuJ.21/2011, tertanggal 29 April 2011,Terbanding menerima sebagian dari permohonan keberatan Pemohonterkait dengan adanya kesalahan perhitungan Dasar Pengenaan Pajakoleh Pemeriksa.

Perhitungan Ketetapan Pajak yang seharusnya menurut PemohonBerdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka besarnya PPn BMterutang menurut Pemohon adalah sebagai berikut: No.

Bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) adalah berdasarkan penelitian atas data penjualanHalaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 219/B/ PK/PJK/2015rumah real estate yang dilaporkan dalam SPT TahunanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),dengan melakukan perhitungan kembali yang menggunakannilai tanah riil yaitu harga kelebihan tanah yang telah dijual olehdeveloper kepada konsumen.

tidak termasuk nilai tanahnya.Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, diketahui bahwa dasarkoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dalampengenaan PPnBM yaitu atas 28 unit rumah real estate, yangberdasarkan hasil perhitungan ulang dengan menggunakan metoderesidu, yaitu atas selisin harga jual atas kelebihan luas tanah dari 8unit rumah yang mempunyai luas bangunan sama, sehinggadiperoleh ratarata harga tanah sebesar Rp4.236.759,00 per meterpersegi, dengan perhitungan sebagai berikut

Perhitungan tersebut berikut dokumen pendukungnya barudisampaikan pada persidangan banding.

dikategorikan macet apabila telah menunggakselama 270 hari atau 9 (Sembilan) bulan; Bahwa tunggakan pinjaman Para Tergugat terdiri atas pinjaman pokokdan bunga; Bahwa nilai pinjaman pokok yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh setelah dilakukan pengurangan antara jumlahtotal pinjaman dengan angsuran pokok pinjaman yang telah dibayar olehPara Tergugat sebelum pinjamannya menunggak; Bahwa nilai bunga pinjaman yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh dari perhitungan

bunga selama 9 (sembilan)bulan setelah pinjamannya menunggak; Bahwa perhitungan bunga dihentikan setelah pinjaman menunggak 9(sembilan) bulan namun setelah itu ada perhitungan rekalkulasi bunga danjumlahnya hanya dapat diperoleh melalui perhitungan system; Bahwa jika dilakukan perhitungan secara manual dengan melihat buktisurat rekening koran, untuk mengetahui jumlah pokok pinjaman yang telahdibayarkan oleh Para Tergugat dapat diketahui dari penjumlahan nilai yangtertera pada bagian kredit sedangkan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Firms Slik OJK Nomor 45/PKS/LGL/IV/2020 Tertanggal 17 April 2020 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat terhadap Perjanjian Kerjasama FIRMS SLIK OJK tertanggal 17 april 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perhitungan

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RUSDIANSYAH bin ABDURRAHMAN) terhadap Penggugat (DESSY RATNA JUWITA binti PERDANA KUSUMA);

sendiri dan terdapat perbedaan itemtemuan antara hasil perhitungan PIl dengan = hasilperhitungan oleh APIP ;2.

PersatuanInsinyur Indonesia (PII) yang menjadi dasar APIP dalammelakukan perhitungan kerugian negara atas permintaandari Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai, dan setelah APIPmelaksanakan perhitungan kerugian Negara terdapatperbedaan antara hasil perhitungan Persatuan InsinyurIndonesia (PII) dengan APIP:* Jumlah perhitungan Pll adalah sebesar Rp296. 138.389,83 (dua ratus sembilan puluh enam jutaseratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluhSembilan rupiah koma delapan puluh tiga sen) terdiridari

sendiri dan terdapatperbedaan item temuan antara hasil perhitungan Plldengan hasil perhitungan oleh APIP.3.

Penerbitan Surat Tugas oleh Inspektur Daerah Kab.Sinjai Untuk Melaksanakan Perhitungan DugaanKerugian Negara dari Dana Pembangunan Trotoar JalanPersatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara KabupatenSinjai Tahun Anggaran 2018;e. Klanfikasi BAP terhadap pihak yang telah di BAP olehPenyidik Kejaksaan Negeri Sinjai yang didampingi olehpenyidik Kejaksaan Negeri Sinjai;f. Menyampaikan naskah hasil perhitungan kerugianNegara kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai;g.

2018); Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dapat kami tanggapibahwa pelawan/penggugat yang mendalilkan bahwaLaporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Sinjai Nomor :700/0315/ltda/2020, tanggal O09 Juli 2020 hanyamerupakan stempel pengesahan dari terlawan adalahtidak benar, bahwa hasil perhitungan dari PersatuanInsinyur Indonesia (PII) yang menjadi dasar APIP dalammelakukan perhitungan kerugian negara atas permintaandari Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai, dan setelah APIPmelaksanakan perhitungan kerugian

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan sebagai berikut 6 x Rp3.222.556,00 = Rp19.335.336,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

.413.400 kg(890.373) kg(745.362) kgbahwa yang masuk di bulan April 463.678 kg maka selisih tersebut menjadi(426.695/1.413.400 kg) x 100% = 30% dimana sesuai dengan kadar airnya; Menurut Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.923.143.758,00 karena Pemohon Bandingkurang melaporkan penjualan/penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungutyang diperoleh dari pengujian arus barang pada laporan produksi yang bertujuan untukmengetahui besarnya jumlah pengiriman/penjualan kaolin;bahwa perhitungan

tenggelamnya kapal yang di dalamnya terdapatmuatan milik Pemohon Banding sebanyak 188.000 kg pada bulan Desember 2008, namundata tersebut tidak diberikan pada saat proses pemeriksaan sehingga sesuai ketentuan Pasal26 A ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan data tersebut tidak dapat dipertimbangkan;e Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya Surat Jalan Tahun 2008 dibuatkanFaktur Pajak Tahun 2009;bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas maka perhitungan

Jumlah (Rp)Februari 136.252 kg x Rp1.239,00 168.816.228,00Maret 781.910 kg x Rp1.239,00 968.786.490,00September 345.227 kg x Rp1.487,00 513.352.549,00Oktober 36.583 kg x Rp1.385,00 50.667.455,00November 38.454kg x Rp1.445,00 55.566.030,00Desember 114.858 kg x Rp1.457,00 167.348.106,00Jumlah 1.924.536.858,00 bahwa dengan demikian perhitungan sampai dengan bulan Maret adalah sebagai berikut: Bulan Maret 2008:Jumlah kaolin dijual/dikirim dikurangi 2.006.776 kgpenyusutanJumlah kaolin dijual/dikirim

pajaknya menjadi sebagaiberikut:Jumlah MenurutUraian (Rp)Pemohon Banding Terbanding Majelis Koreksi DitambahkanMajelisDasar Pengenaan Pajak: Ekspor 106.754.621,00 106.754.621,00 106.754.621,00 0,00 Lokal 1.283.236.226,00 2.206.379.984,00 2.252.022.716,00 45.642.732,00Jumlah DPP 1.389.990.847,00 2.313.134.605,00 2.358.777.337,00 45.642.732,00Pajak Keluaran 128.323.623,00 220.637.998,00 225.202.271,00 4,564.273,00Pajak Masukan 128.323.623,00 128.323.623,00 128.323.623,00 0,00Jml perhitungan PPN 0,00

XXX, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 yang masih harus dibayar menjadi: Uraian Jumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor106.754.621,00 Lokal2.252.022.716,00 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak2.358.777.337,00 Pajak Keluaran225.202.271,00 Pajak Masukan128.323.623,00 Jml perhitungan PajakPertambahan Nilai96.878.648,00 Kompensasi ke Masa Pajakberikutnya0,00 PPN kurang dibayar96.878.648,00 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP46.501.751,00 Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar

sebagaimana tertuang dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan) dengan Dasar Pengenaan Pajak PPNyang dilaporkan dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai karena Pemeriksa beranggapan bahwajumlah peredaran usaha terkait dengan penyerahan dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai;bahwa koreksi Pemeriksa berasal dari hasil pengujian Penjualan dengan cara menggross upselisih negatif pembelian dengan prosentase laba kotor yang dilaporkan oleh Pemohon Bandingdi SPT Tahunan PPh Badannya, dengan perhitungan

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Uraian (Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)1 PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 288.671.836 79.831 288.751.6672 (Sanksi Bunga 114.620.151 0 114.620.1513 (Sanksi Kenaikan 0 2.201.290 2.201.2904 umlah PPN ymh (lebih) dibayar 403.291.987 2.281.121 405.573.108 Materi Pokok Bandingbahwa perhitungan PPN menurut keputusan Terbanding Nomor KEP874dibandingkan dengan Perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 358/B/PK/PJK/2017 Pemohon Banding KEP874 Sengketa No.

aruspiutang yang dilakukan Pemeriksa tidak benar, dengan alasan sebagaiberikut:e Terdapat dua kali Perhitungan atas Penerimaan bahwa Pemeriksa telah menggunakan seluruh penerimaan yangtercatat dalam akun Penerimaan Kas, Penerimaan Bank BCA danPenerimaan Bank Sumitomo sebagai penerimaan atas penjualanHalaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 358/B/PK/PJK/2017tanpa mempertimbangkan penjelasan atas tata cara pencatatanpenerimaan tersebut; bahwa perhitungan Pemeriksa tersebut menyebabkan terjadinyadua

kali perhitungan penerimaan karena Akun Penerimaan Kassebesar Rp119.309.959.271 adalah akun yang berfungsi sebagaiakun perantara ("working account').

Penerimaan yang dicatat dalamakun Penerimaan Kas ini akan dipindah ke akun Penerimaan BankBCA ataupun akun Penerimaan Bank Sumitono SO dalam waktuwaktu tertentu; bahwa sedangkan perhitungan Arus Piutang Pemeriksa hanyamenggunakan sisi debit dari masingmasing akun.

Dalamputusan tersebut Majelis menyatakan:bahwa berdasarkan halhal tersebut Majelis berpendapat dapat menerimapermohonan Pemohon Banding atas penerimaan Bank BCA, namundemikian karena Pemohon Banding dalam perhitungan SPT menghitungpenerimaan Bank BCA sebesar Rp2.291.900.578.397,00, mengingat bahwatidak dilakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan, berdasarkanPasal 8 ayat (1) UndangUndang KUPbahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan serta perhitungan di atas,Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding

Debet on Sales USD (30,274.85)Jumlah Sales Cfm PB USD 10,416,736.87Adapun perincian perhitungan peredaran usaha menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangdisampaikan pada saat uji bukti dan dijadikan dasar dalammelakukan uji bukti bahwa jumlah peredaran usaha adalahsebesar USD 10,458,587.23 yang terdiri atas 447 item.

yang disampaikan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut berubah apabiladibandingkan dengan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang disampaikan pada saatpemeriksaan, dimana menurut perhitungan yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) padasaat pemeriksaan sebagaimana perhitungan peredaran usahasesuai laporan keuangan adalah sebesar USD 10.416.659.dengan perhitungan sebagai berikut:Sales Export USD 282,191.Sales Local USD

Putusan Nomor 902/B/PK/Pjk/2017Sales Return USD (11,676.)Peredaran Usaha Net USD 10,416,659.Sedangkan perhitungan yang disampaikan pada saat prosesbanding adalah sebagai berikut :Penjualan USD 10,458,687.23Retur USD (11,675.51)Jumlah USD 10,447,011.72Acc.

Kembali (Semula Pemohon Banding) pada prosesbandingnya dengan jumlah peredaran usaha USD 10,458,687.00;Bahwa berdasarkan perincian perhitungan peredaran usaha yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) pada proses banding bahwa jumlah perhitunganpenjualan selama Tahun 2008 adalah sebesar USD 10,458,687 ,23yang terdiri atas 447 item sedangkan perhitungan menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai denganperhitungan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding

Sementara menurut perhitungan koreksiperedaran usaha berdasarkan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah sebesar USD 246,619.00;Bahwa berdasarkan perhitungan koreksi peredaran usaha yangdisampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebesar USD 301,402.74 adalah tidak samadengan nilai koreksi peredaran usaha menurut perhitunganPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang sebesarUSD 246,619.00;Halaman 16 dari 21 halaman.

maka jumlah kekurangan pajak (Pajakterutang/Pajak Keluaran setelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan,PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing Masa Pajak dapat dihitungsesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbandingtidak mengetahui secara pasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untukmasingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Promo kepada para distributor;bahwa berdasarkan buktibukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa penyerahan giro bulan April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00tersebut merupakan biaya kerjasama promosi yang ditagih oleh distributor berupa trade promo,kerjasama promosi, klaim bonus dan klaim hadiah promo dan atas tagihan tersebut PemohonBanding membayar kepada distributor berupa giro, sehingga bukan merupakan objek PPN ataspemberian CumaCuma;bahwa perhitungan

Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurutPemohon Banding sesuai dengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untukMasa Pajak April 2007 adalah sebagai berikut : URAIAN Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak41.932.373.853428.684.501.9017.045.935.172477.662.810.926 Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutJumlah42.868.450.19050.636.715.987(7.768,.265.797)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :50.636.715.98750.636.715.987(7.768.265.797) a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (7.812.500.466)b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan) 0c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanc. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b. 1c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c.

Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding baik melalui pernyataan tertulis dan pernyataanlisan dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat perbedaan dasarpenetapan dan dasar perhitungan pada proses pemeriksaan yangmenghasilkan SKPKB dan proses keberatan yang menghasilkan SuratKeputusan Keberatan.

perhitungan PPNMasa Pajak Januari 2003 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2003 adalah sebesar Rp.103.851.213,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal diatas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehinggaHalaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015tidak ada kepastian hukum Antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;5.

Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) Antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti /penelaah terdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bias digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (d.hPemohon Banding)perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2003 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp. 643.112.135,00DPP (80/100xDPP PK) Rp. 514.489.708,00Selisih (DPP PK DPP PM) Rp. 128.622.427,00PPN (10/100xDPP) Rp. 12.862.242,00KESIMPULAN:Bahwa sesuai Put. 50727/PP/M.XVIIIB/16/2014pada halaman 15dari 54halaman, Bantahan Pemohon Banding:Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Kompensasi sebesar Rp859.514.600,00a) Jumlah perhitungan sesuai UU 13/2003. = Rp 859.514.600,00 b) Saldo manfaat dana pensiun = Rp 472.441.571,00 ()c) Pencairan OC 2017 = Rp 180.000.000,00 ()Kewajiban perusahaan membayar selisihDana Pensiun sebesar = Rp 207.073.020,00Halaman 4 dari 41halaman Putusan No: 12/Padt.SusPHI/2020/PN Jap15.16.17.18.19.20.Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan hasil perhitungan tersebutkarena Tergugat telah menghilangkan beberapa tunjangan tetap yang telahPenggugat terima

Pihak Tergugat tidak mau menunjukkan kepadaPenggugat dokumen perhitungan pesangon dan juga tidak dapatmenjelaskan apa dasar hukumnya merubah atau menghilangkan tunjangantetap yang seharusnya menjadi dasar perhitungan pesangon akan tetapiTergugat mengakui bahwa tiga komponen upah yang merupakan tunjangantetap yaitu (1) tunjangan staf, (2) tunjangan masa staf dan (3) tunjanganmasa golongan sebagian dimasukkan dalam gaji pokok dan sebagian lagidimasukkan dalam Insentif Kinerja (IK).

sisa saldo tanggal 27 juni 2016 yangdi beri tanda bukti P19A;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Agustus 2016yang di beri tanda bukti P19B;Halaman 28 dari 41halaman Putusan No: 12/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap37.38.39.40.41.42.43.4A,45.46.47.48.49.50.51.52.Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 September 2016yang di beri tanda bukti P19C;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Oktober 2016yang di beri tanda bukti P19D;Fotokopi sesuai print

out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Nopember 2016yang di beri tanda bukti P19E;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Desember 2016yang di beri tanda bukti P19F;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Januari 2015yang di beri tanda bukti P20;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Februari 2015yang di beri tanda bukti P20A;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Maret 2015yang di beri tanda bukti P20B;Fotokopi sesuai

print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 April 2015 yangdi beri tanda bukti P20C;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Mei 2015 yangdi beri tanda bukti P20D;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Juni 2015 yangdi beri tanda bukti P20E;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Juli 2015 yangdi beri tanda bukti P20F;Fotokopi sesuai print out perhitungan sisa saldo tanggal 27 Desember 2015yang di beri tanda bukti P20G;Fotokopi sesuai aslinya

Menjaga dan mengamankan Keutuhan Kotak Suara setelahperhitungan suara setelah perhitungan suara dan setelah kotakg. Membuat Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suaraserta membuat sertifikat perhitungan suvara dan wajibmenyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Pengawas Lapanganh. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi Surat suara dansertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS padai.

Melaksanakan Tugas danWewenang serta kewajiban lainnya yangMelaksanakan kegiatan/proses Pemungutan dan Perhitungan Pemilu DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014 di TPS O4 Kelurahan Rajabasa RayaKecamatan Rajabasa Bandar Lampung dan sekira jam 22.00 WIBkarena melihat proses penghitungan sudah selesai maka saksi Aryuni BintiCholid Asyari selaku PPL pada.

1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertasertifikat hasil penghitungan suara) kepada saksi Aryuni karena saatsaksi Aryuni melakukan pengawasan di lapangan melihat KPPSmemberikan formulir salinan C1 dalam keadaan kosong dibagikankepada para saksi tanpa adanya bukti penerimaan serta diisi oleh parasaksi peserta pemilu masing masing dan benar saat itu Terdakwa tidakbisa memberikan salinan C1 dengan alasan bahwa salinan C1 telahBahwa sebelum dilakukannya pemungutan dan perhitungan

RONI secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pemilu Dengan sengaja tidak memberikansalinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suarakepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas PemiluLuar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 182 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana yang diatur dan diancampidana dalam pasal 288 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD2.

di TPS 12Kelurahan Rajabasa Raya terdakwa pernah menerimasosialisasi/pengarahan dari PPS serta mendapatkan salinan C1 1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertasertifikat hasil penghitungan suara sebanyak 15 lembar yang terdakwaambil melalui PPS untuk diserahkan kepada 12 ( Dua Belas ) saksi pesertapemilu dan PPS,PPL dan PPK serta sesuai dengan tugas dan wewenangKPPS melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan di TPS;Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis

(Bukti P19);Bahwa akibat kekurangan perhitungan oleh Tergugat tersebut (Vide BuktiP15), sampai dengan pertanggal 30 April 2010 Penggugat dirugikan sebesarRp329.873.810,00 dengan rincian sebagai berikut:e Kekurangan Pembayaran Tahun 1996/1997 Rp28.166.050,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 1997/1998Rp114.242.245,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 1998/1999 Rp45.259.350,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran

Tahun 1999/2000 Rp40.149.320,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2000/2001 Rp12.070.500,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2001/2002 Rp13.955.500,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2002/2003 Rp12.473.351 ,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2003/2004 Rp10.608.700,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2004/2005 Rp10.287.300,00;(Perhitungan

Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2005/2006 Rp20.574.600,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun2006/2007 Rp16.288.225,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);e Kekurangan Pembayaran Tahun 2007/2008 Rp5.798.668,00;(Perhitungan Kekurangan Pembayaran);Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat agarkekurangan hak Penggugat sebesar Rp329.873.810,00 terbilang tiga ratus duapuluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu

(Bukti P24);Bahwa perlu Penggugat sampaikan terhadap perhitungan hakhak pensiunyang tidak benar tersebut, Penggugat tidak mau menerimanya namun atas usulandari pegawai Tergugat di unit kerja SBU PII disepakati agar hakhak tersebutditerima saja dulu dengan membuat catatan pada Berita Acara serah terima hakyang isinya Oleh karena perhitungan pensiun saya masih terdapat perbedaanterkait dengan masa kerja dan upah sebagai dasar perhitungan yang sampai saatini (+/2 bulan) belum ada titik temu, maka saya

(Bukti PK 1);Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 567/1.83,tertanggal 27 Februari 2012, perihal Perhitungan Pensiun/PurnaBakti. (Bukti PK 2);.