Ditemukan 360058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; Pt. ricobana abadi vs kepala kejaksaan negeri jakarta pusat;; 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo M.m. Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi 1/pid.pra/2015/pn.rtg Andi sianto Dkk melawan kejaksaan negeri cabang reo Pra peradilan Pn ruteng Martini Dkk vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten bengkalis. 2. bupati bengkalis. 3. kejaksaan negeri bengkalis;; 5 pidana praperadilan 2015 edmundus fallo kejaksaan agung ri tinggi provinsi nusa tenggara timur kepala negeri kefamenanu korupsi robertus haekase 6 perdata perlawanan 2016 edmundus fallo pemerintah republik indonesia kejaksaan agung tinggi ntt negeri kefamananu emilia susanti fotis oki
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-11-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 99/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 5 Nopember 2015 — SUWIGNYO KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
54 — 85
  • SUWIGNYOKEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
    adalah SuratKeputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2/399/404.6.1/2013, tanggal 24 Desember 2013 dan sertifikat dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan sebagai Auditor Madya Nomor : SERT2944/JFAPT(K)/03/VI/2013 ; Bahwa ruang lingkup audit adalah dalam rangka menghitungkerugian keuangan negara yang mencakup penerimaan, pengeluarandan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan DanaPenyewaan Jalan Desa tahun anggaran 2013 ;Bahwa dalam melalakukan audit ahli menggunakan barang buktidari Penyidik Kejaksaan
    Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengan didampingi oleh PenasihatHukumnya ; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS1 AHMAD, S.H. SUKADI, S.H.,M.H2 GATOT NOERJANTO P. S.H., M.H.PANITERA PENGGANTITANTO AGUSTA, S.H.Halaman 105 dari 105 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2014 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Nopember 2014 — SUMAIN ; KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
51 — 7
  • SUMAIN ;KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
    Bahwa dalam setiap pengeluaran Dana Kas Desa, tidak pernah dibuat buktipengeluaran berupa kwitansi yang ditandatangani oleh penerima, ternyata olehterdakwa kwitansi pengeluaran dibuat dibelakang hari, yakni setelah ada pemeriksaandari Kejaksaan, selain itu juga Terdakwa dalam mengelola Dana Kas desa tidakmempedomani Perda nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 37 tahun 2007tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan disamping itu Terdakwa juga tidakmembuat Perdes tentang RAPBDes dan APBDes sesuai
    seharusnya Bendahara Desa yangmembawa setelah pengambilan, tetapi kenyataan di DesaCampurejo setelah pengambilan antara Terdakwa danBendahara Desa, uang langsung dibawa oleh Terdakwa,yang semestinya melakukan penyimpanan seluruhpendapatan Desa adalah Bendahara Desa :e Bahwa semua pendapatan yang diterima oleh DesaCampurejo dibuat LPJ yang dibuat oleh TPKD masing masing LPJ yang telah dibuat adalah pada tahun 2009, tahun2010, dan yang untuk tahun 2011 dan tahun 2012 dibuatsetelah ada penyidikan dari Kejaksaan
    terdakwa jugatidak pernah membuat Peraturan Desa Campurejo, Kecamatan Rengel, KabupatenTuban Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2010, namunterdakwa hanya menandatangani Peraturan tersebut saja, sedangkan yang membuatnyaadalah dari pihak MCL ; Bahwa dalam setiap pengeluaran Dana Kas Desa, tidak pernah dibuat bukti pengeluaranberupa kwitansi yang ditandatangani oleh penerima, ternyata oleh terdakwa kwitansipengeluaran dibuat dibelakang hari, yakni setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan
    Selain itu sebagaimanabarang bukti berupa kwitansi yang diakui telah dibuat sendiri oleh terdakwa setelah diperiksaoleh Kejaksaan Negeri Tuban dan bukan dibuat pada waktu pembayaran atau pengeluarandana dari kas Desa Campurejo yang ternyata ada sebagian kwitansi tersebut tidak ditandatangani oleh penerima uang, berdasarkan fakta ini jelas sekali telah menunjukan adanya suatutujuan atau kesengajaan, karena pembuatan kwitansi tersebut dilakukan oleh terdakwa dalamkeadaan sadar sesadarsadarnya yang
    ,MH., dan SANGADI, SH. masingmasing selaku HakimAnggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa, tanggal 11 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu olehTANTO AGUSTA, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PALUPIWULANDARI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, Terdakwa sendiridengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua ,NI MADE SUDANI, SH.MH, MOESTOFA, SH.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — SUGIARTO ; KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
30 — 11
  • SUGIARTO ;KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
    Terdakwa ditahan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 13 Agustus2014 Nomor. PRINT117/0.5.40/Fd.1/08/2014, Sejak tanggal 13 Agustus 2014sampai dengan tanggal 1 September 2014 ; 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 02 September 2014nomor : B1288/0.5.40/Fd.1/08/2014, Sejak tanggal 2 September 2014 sampaidengan tanggal 11 Oktober 2014 ; 2 nnn nn enone nn nen nnnHal 1 dari 118 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 23 Juni 2014 — SUNANJAR ; KEJAKSAAN NEGERI JEMBER.
40 — 82
  • SUNANJAR ;KEJAKSAAN NEGERI JEMBER.
    SH & Rekan beralamat di Jalan Puger No.15, Jambearum, Kecamatan Puger,Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan segala suratsurat yang berhubungan ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti ;Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Jember Tahun Anggaran 2009 ;e Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jember dan tanda tanganyang ada di BAP adalah benar tanda tangan dari saksi ;e Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sebagai aktivis LSM Mina Bahari untukdesa Paseban dan saat ini saksi sebagai teknisi di Hotel Sekarkedaton Batu Malangserta Pengurus DPC ormas Nasional Demokrat ;e Bahwa saksi menerangkan selaku aktivis LSM Mina Bahari untuk Desa Paseban diDesa Paseban,Kec.
    Jember Tahun Anggaran 2009 ;Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jember dan tanda tanganyang ada di BAP adalah benar tanda tangan dari saksi ;e Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Pamong Tani sejak bulan Mei 2009 s.d sekarang,disamping itu perjaan saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Paseban ;e Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Tani meliputi kesejahteraan dan perekonomian diDesa Paseban termasuk pertanian, pembagian blokblok air, mengawasi ketua kerjaHIPA (Himpunan Petani Pemakai Air
    Jember Tahun Anggaran 2009.Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jember dan tanda tanganyang ada di BAP adalah benar tanda tangan dari saksi.Hal 49 dari 86 Putusan No.47/Pid.Sus/2014/PN.Sby5050Bahwa saksi tinggal di Dusun Balekambang. RT.03 RW.07 Desa PasebanKec.Kencong Kab.Jember sejak lahir sampai dengan sekarang.Bahwa saksi pada tahun 2009 Dusun Balekambang.
    ,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri olehJaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIST.T.D T.T.DDr. MADE SUKADANA. S.H., M.H TITIK TEJANINGSIH, S.H., M.HumT.T.DAHMAD, S.HPANITERA PENGGANTIT.T.DMUKHTAR HADRIS, SH., MH 86
Pengadilan PN Dobo Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 12-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN Dobo Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Dob
Tanggal 12 Maret 2021 — Pemohon:
1.Salmon Gainau
2.Daud Anthon Ubwarin
Termohon:
1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
205 — 99
  • Pemohon:
    1.Salmon Gainau
    2.Daud Anthon Ubwarin
    Termohon:
    1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
    2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
    3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
    Cendrawasih (Jaksa), RT. 007 /RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan PulauPulau Aru, KabupatenKepulauan Aru Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 24 Februari 2021;Selanjutnya disebut S@DAQGAl ou... cee ecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeneeeeeees ParaPemohon:;:Melawan :KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEJAKSAAN TINGGIMALUKU, cq.
    KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU, yang beralamat di Jl.Jaksa (Cenderawasi), Kelurahan Siwalima, Kecamatan PulauPulau Aru,Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Nama: Sesca Taberima,S.H.,M.H.Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19820725 200812 2 002Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.2.
    Nama: Dhimas Saputra,S.H.Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19830923 200812 1 002Halaman 1 dari 190 Putusan Praperadilan Nomor 1/Prapid/2021/PN DobJabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.3. Nama: Manatche Laspi Christanto. S,S.H.Pangkat/NIP : Jaksa Pratama / 19860101 200912 1 003Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.4. Nama: Yusran Ali Baadilla, SH.Pangkat/NIP : Jaksa Pratama / 19831120 201012 1 001Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.5.
    Nama: Meggi Salay,S.H.Pangkat/NIP : Ajun Jaksa /19860809 200912 1 003Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.6. Nama: Kadek Asprila A.S,S.H.Pangkat/NIP : Ajun Jaksa Madya / 19950412 201801 1 001Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.7. Nama: Wira A.
    Saksi KUNDRAT PEKPEKAY, dibawah sumpah/janji pada pokoknyamenerangkan antara lain : Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Arudalam kasus pembangunan jembatan penghubung Desa Koijabi Balatan; Bahwa saksi diperiksa pada tahun 2018; Bahwa saksi menerima panggilan ke Kejaksaan Kepulauan Arusebanyak 2 (dua) kali, panggilan pertama : 15 Januari 2018; danpanggilan kedua : 3 Oktober 2018; Bahwa pada waktu itu pertanyaan sudah ada di laptop sudah dikonsepkemudian penyidik mengajukan
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-02-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp
Tanggal 9 Mei 2019 — I NENGAH NATA WISNAYA VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
243 — 140
  • I NENGAH NATA WISNAYA VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
    KEJAKSAAN TINGGIBALI CQ. KEJAKSAAN NEGERIKLUNGKUNG, beralamat di JalanGajah Mada Nomor 56, SemarapuraTengah, Klungkung, Bali, dalam hal inimemberikan kuasa kepada COKORDAHal 1 dari 69 halamanPutusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SrpDr. WAYAN CANDRA, SH., MHGEDE AGUNG INRASUNU, SH.,A.LUGA HARLIANTO, SH., M.Hum., GUSTI NGURAH ANOMSUKAWINATA, SH., GEDE PUTRAARBAWA, SH., WAYAN EMPUGUANA PUTRA, SH., COKORDAGEDE PUTRA GAUTAMA, SH.
    Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :e Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / PenyitaanKepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dane Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014 ;4.
    PERLAWANAN (BANTAHAN) PIHAK PENGGUGAT ERROR INPERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Perlawanan (Bantahan)Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung RepublikIndonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bali cq.
    Bahwa terhadap keempat tanah tersebut telah disita olen Tergugat sebagaimana Surat Perintah PemeriksaanSurat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri KlungkungNomor Print13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dan BeritaAcara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014 atas dasar PenetapanPengadilan Negeri Semarapura Nomor 70/Pen/Pid/IP.BB/2014/PN Srptertanggal 22 Oktober 2014;3.
    Tergugat melakukan penyitaan terhadap fotokopi sertifikat kKeempattanah sengketa, hal ini sesuai ketentuan angka 1 Petunjuk Teknis TindakPidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor B581/f/fek.2/7/1991perinal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalamKasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam ketentuantersebut tidak ada ketentuan bahwa yang disita harus sertifikat asli;4.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 209/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 15 Desember 2017 — ACHMAD ; KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
78 — 29
  • ACHMAD ;KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY
TARIJANTO Kejaksaan Negeri Mojokerto
52 — 12
  • TARIJANTOKejaksaan Negeri Mojokerto
    Kerugian Desa Puri sebesar Rp. 119.556.000, (Seratus sembilanbelas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah ituberdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri KabupatenMojokerto.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan
    Kerugian Desa sebesar Rp. 119.556.000, (Seratus sembilan belasjuta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah ituberdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri KabupatenMojokerto.Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan
    Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokertoserta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya;Hakim Anggota Hakim KetuaTTD TTDSAMHADI, SH. MH. ROCHMAD, SH.TTDMOCHAMMAD MAHIN, SH. MH.Panitera Pengganti,TTDMAKHFUD, SH.MH.Halaman 94 dari 94, Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 20 Januari 2016 — WIBOWO KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
46 — 13
  • WIBOWOKEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
    Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengandidampingi oleh Team PenasehatHukumnya;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. GATOT NOERJANTO PRAYITNO,SH..MH. M.JALILISAIRIN, SH. .MH. 2. DR. LUFSIANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,PARMA H., M.HPETIKAN PUTUSAN No. 149/PID.SUS/TPK/2015/PN.Sby Hal 11 dari 11
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-01-1970 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 03/PID.SUS/TPK/2012/PN SBY
Tanggal 1 Januari 1970 — ISMAIL Kejaksaan Negeri Keraksaan
65 — 0
  • ISMAIL Kejaksaan Negeri Keraksaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-08-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 121 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 31 Agustus 2016 — MARGELAP ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
74 — 23
  • MARGELAP ;KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
    Nota Pembelaan (Pleidooi)tertanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepas dari segala tuntutanhukum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan repliek /tanggapannya secara lisan tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetappada Tuntutan Pidananya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkansurat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan
    ,MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPamekasan, Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya. HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDDR. LUFSIANA, SH.,MH. M. JALIL! SAIRIN, SH.,MH.TTDDR ADRIANO,SH., MHPANITERA PENGGANTITTDHENDRAENI SATASYARTI, SH., MHHalaman 198 dari 198 Putusan No. 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 10 September 2015 — SUPRIATNA ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
134 — 55
  • SUPRIATNA ;KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 29 September 2017 — ZAINAL ABIDIN ; Kejaksaan Sidoarjo
94 — 194
  • Wonoayu Tanggal 28 November 2015 ;82. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pada tanggal 02 November 2015 Perihal Mengadu Dan Menuntut Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes yang dilakukan Bendahara / Perangkat Desa Misdi dan Mantan Kepala Desa Popoh Wonoaayu Zainal Abidin serta menjual TKD / Lapangan yang ditujukan untuk Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo ;83. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal 01 April 2012 ;84. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal
    ZAINAL ABIDIN ;Kejaksaan Sidoarjo
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 23 Desember 2015 — SUNDAHYATI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
57 — 30
  • SUNDAHYATIKEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
    AMIN JAKFAR, M.M. selaku Pejabat PembuatKomitmen.Bahwa perubahan kontrak (addendum) serta Asbulit Drawing dari Addendumtersebut baru dibuat setelah pekerjaan Pembangunan Taman Agrowilis tersebutselesai yaitu ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso atasperkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan TamanAgrowilis Tahun 2013tersebut, dimana item pekerjaan yang dituangkan dalamaddendum disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada di lapangan dan addendumtersebut seolaholah
    Kolam air mancur dan guci air 1 Adaterjune Bahwa untuk Pekerjaan Instalasi Air seperti telah dikerjakansesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tercantum dalamAddendum. e Bahwa saksi tidak tahu ketika team dari Kejaksaan NegeriBondowoso yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan kelapangan pada pada tanggal 20 November 2014 dan teampenyelidik pada tanggal 16 Januari 2015 melakukanpengecekan ke lapangan, tidak terdapat pompa air di lokasi,namun ketika Serah Terima Tahap I pompa air ada. e Bahwa
    Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan pada saatpekerjaan dilaksanakanBahwa karena sudah diperiksa Kejaksaan Negeri Bondowosodan menurut PPTK menyesuaikan dengan fakta dilapangan,kemudian saksi melaporkan kepada kepala Badan LingkunganHal. 109 dari 255 Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PN. Sby110Hidup dan selanjutnya saksi disuruh menanda tangani asbuilddrawing tersebut.
    AMIN JAKFAR, M.M. selaku Pejabat PembuatKomitmen.e Bahwa perubahan kontrak (addendum) serta Asbulit Drawing dari Addendumtersebut baru dibuat setelah pekerjaan Pembangunan Taman Agrowilis tersebutselesai yaitu ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso atasperkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan TamanAgrowilis Tahun 2013 tersebut, dimana item pekerjaan yang dituangkan dalamaddendum disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada di lapangan dan addendumtersebut
    ,H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadiri pula olehTerdakwa beserta Penasehat Hukumnya; HakimHakim Anggota Ketua MajelisAHMAD,S.H. SUKADLS.H., M.H. GATOT NOERJANTO PRAJITNO S.H., M.H.Panitera PenggantiH. KARTONO, S..H., M..H., Hal. 255 dari 255 Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PN. Sby
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-07-2013 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Sby
Tanggal 30 Juli 2013 — SULIS SETYOWATI Kejaksaan Trenggalek
75 — 28
  • Sudirman 20 Trenggalek; 81. 1 (satu) lembar kwitansi No. 58 sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disampaikan kepada Forpimda (Kejaksaan, Kapolres, Ka.
    (satu) lembar kwitansi no. 45 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya operasional DPRD dalam rangka koordinasi dengan Dandim Trenggalek tertanggal Trenggalek 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Sulis Setyowati; 98. 1 (satu) lembar kwitansi no. 46 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional DPRD dalam rangka koordinasi dengan Kepala Kejaksaan
    dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan partisipasi untuk Granat tertanggal Trenggalek 6 April 2011 yang ditandatangani oleh Setya;186. 1 (satu) bendel proposal gelar kampanye gerakan anti narkoba Kabupaten Trenggalek periode tahun 2010-2015 HUT dewan pimpinan cabang GRANAT ke VI Trenggalek; 187. 1 (satu) lembar kwitansi no. 2 dengan jumlah uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran wartawan/Kejaksaan
    SULIS SETYOWATIKejaksaan Trenggalek
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2016 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 205 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 15 Januari 2016 — KARWATI ; KEJAKSAAN NEGERI MALANG
54 — 17
  • KARWATI ;KEJAKSAAN NEGERI MALANG
    Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan repliek/tanggapannyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;Menimbang, bahwa terhadap repliek atau tanggapan Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum Terdakwa pun menyampaikan dupliek nya secara lisan pada tanggalyang sama yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan SuratDakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Bahwa saksi pernah menerima honor terkaita panitia pengadaan yaitu sebesarRp.300.000, terima tahun 2008, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya,setahu saksi terima dari kasir namanya RITA DARDIANI di ruang BadanAdministrasi Umum ;e Bahwa saksi telah mengembalikan uang Rp.300.000, tersebut di Kejaksaan ;e Bahwa setahu saksi keuangan di rektorat dipegang oleh kasir / bendahara ;Tanggapan terdakwa: tidak tahu.Atas Tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.2 Saksi MOHAMAD SULHAN didepan
    tahuAtas Tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.7 Saksi KADIS, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan korupsi dana hibah dari DIKTI padapembangunan gedung multicultural / serbaguna Universitas Kanjuruhan Malangtahun 2008 sebesar Rp.2.045.000.000, ;halaman 73 dari 159 halamanBahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada didalam berita acarapemeriksaan pada saat diperiksa penyidik di Kejaksaan
    tahuAtas Tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukanahli dari BPKP Jawa Timur yakni SETYO BASUKI yang memberikan pendapat/keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangandidepan persidangan ;Bahwa sejak tahun 2002 s/d sekarang sebagai Auditor Ahli Madya diPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.Bahwa dasar penugasan Ahli adalah Surat Kepala Kejaksaan
    FIFA ANDRIANI pada saat penyidikan di Kejaksaan NegeriMalang telah menitipkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) yang dimaksudkan untuk mengembalikan sebagian kerugian negara.e Bahwa terdakwa Karwati sejak perkara ini diproses secara hukum telahmengembalikan fee yang telah diterimanya itu sebesar Rp.15.000.000., (limabelas juta rupiah) yang dititipkan kepada JPU.Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segalasesuatu yang terungkap dalam persidangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 190/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — INDROYONO ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ;
99 — 173
  • INDROYONO ;KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ;
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 106/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 2 Desember 2014 — MAKKIYAH KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
19 — 0
  • MAKKIYAHKEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 21-09-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Mtr
Tanggal 12 Oktober 2018 — Pemohon:
H.MUHIR.S.Kep
Termohon:
Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Mataram Cq. Kejaksaan Negeri Mataram
64 — 28
  • Pemohon:
    H.MUHIR.S.Kep
    Termohon:
    Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Mataram Cq. Kejaksaan Negeri Mataram
    Kejaksaan Tinggi Mataram, Cq. Kejaksaan NegeriMataram, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor6/Pid.Pra/2018/PN Mtr tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Putusan Pid.Pra H.
    Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG07/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 (BuktiT2.1), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUGPutusan Pid.Pra H.
    Muhmir, S.Kep. 1108/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (BuktiT2.2), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG09/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (BuktiT2.3), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG012/P.2.10/Dek.3/09/2018 tanggal 13 September 2018 (BuktiT2.4),dimana Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan karena adanya beberapaLaporan dari Masyarakat terkait Dugaan Pemerasan yang dilakukan olehPEMOHON.Bahwa dalam pasal 1 angka 19
    Muhmir, S.Kep. 122018 karena PEMOHON memiliki kapasitas sebagai Ketua Komisi IV danAnggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, selanjutnya TERMOHONsetelah melakukan Tangkap Tangan langsung menyerahkan TERMOHONbeserta barang bukti kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram (BuktiT3.), selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : Print246/P.2.10/Fd.1/09/2018tanggal 14 September 2018 (Bukti T6) dan Surat Perintah PenangkapanKepala Kejaksaan Negeri Mataram
    Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 jo.Pasal 20 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, Pasal 30 ayat (1) huruf a UUNo. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa "Dibidang Pidana , Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenangmelakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkanundangundang; Bahwa atas dasar ketentuan undangundang tersebut di atas,maka jelaslah bahwa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHONterhadap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — SULIHONO ; KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
58 — 29
  • SULIHONO ;KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
    Maxitech, setelah terdakwadipanggil olen Kejaksaan Negeri Banyuwangi sekitar bulan September 2013.Kemudian terdakwa meminta SK penunjukan sebagai TPM kepada ANGGRITMARDJOKO, tetapi tidak diberi dengan alasan SK katanya terselip sehingga terdakwa hanya diberi foto copynya saja.Hal 85 dari 114 Putusan No.93/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.SbyBahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku TPM antara lain mendatamasyarakat yang mendapatkan BSPS, mengumpulkan masyarakat penerimaBSPS di kelurahan Banjarsari untuk