Ditemukan 11865 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-09-2017 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2480/Pdt.G/2017/PA.Bks
Tanggal 7 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6732
  • Palem Raya No.12 RT.007, RW.008, Kelurahan PetukanganUtara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260Perihal ini sudah TERGUGAT utarakan dalam proses Eksepsi yanglalu.Dalam Pokok perkaraBerdasarkan jawabanjawaban tersebut diatas, maka dengan iniTERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT mengakui bahwaTERGUGAT memang masih memiliki banyak kekurangan, kesalahan,dosa dan khilaf dalam menjalani pernikahan dengan PENGGUGAT,dan berjuang terus untuk memperbaikinya.
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 12/Pid.B/2021/PN Srh
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
BAHAR MUHARRAM
8438
  • Kantor ATR/BPNKabupaten Serdang Bedagai dengan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai yang diminta oleh Terdakwa; Bahwa selanjutnya Saksi mendengar kabar bahwa saat itu jugaTerdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di halaman belakang kantorATR/BPN; Bahwa 1 (satu) bulan setelah penangkapan Terdakwa, 3 (tiga) berkassertipikat yang dimohonkan oleh Saksi akhirnya terbit dan pihak ATR/BPNmeminta maaf kepada Saksi karena peristiwa tersebut dan mengatakanbahwa Terdakwa telah khilaf
Register : 09-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS I. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TRISILA., II. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA DAN PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA;
18267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagaimana proses belajar mengajar bisaberjalan baik jika tempat untuk belajar tidak memiliki kepastian hukum(bermasalah);Bahwa selain itu dalam memutus perkara in casu Majelis Hakim JudexFacti khilaf dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukupsebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/PID/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — LADY WARA INA LATUPERISSA;
307204
  • Nomor 2 PK/Pid/2016Bahwa putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah keliru atau khilaf dalam menerapkan bukti danketerangan saksi, sehingga menimbulkan fakta hukum yang kelirudalam pertimbangan hukum Juris Factie, yaitu sebagai berikut:2.1.2.2.Bahwa pada bagian pertimbangan hakim terkait dengan unsurPasal 266 Ayat (1) kitab UndangUndang Hukum Pidana junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum
    Bahwa Judex Facti telah keliru atau khilaf dengan tidak mempelajarilebih lanjut keabsahan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yangterlibat dalam perkara a quo, yaitu terkait dengan:3.1. Keabsahan Akta Hibah Nomor 11 tertanggal 4 Mei 1984;3.2. Keabsahan Perikatan JualBeli antara Ikatan Wanita Kristen3.3.Indonesia (IWKI) dengan (alm.)
Putus : 10-05-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — Drs. EVALDI
9843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris Putusan Nomor 1643 K/PID.SUS/2015 tanggal 3 September 2015 telah khilaf yaitu kekeliruan yang nyatadengan tidak mempertimbangkan pada aspek hukum vormverzuim tentangdata curah hujan berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi danGeofisika Stasiun Meterologi Kelas 1 Pekanbaru, di mana di tempat objekpekerjaan di Kabupaten Pelalawan pada saat itu pada bulan Oktober 2009terdapat curah hujan selama 16 (enam belas) hari sedangkan bulanDesember terdapat curah
    Bahwa oleh karenanya di dalam permohonan ini, Pemohon dalilkan JudexJuris telah khilaf dan keliru nyata dengan telah menerimanya dalil kasasiPenuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci denganmendakwakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP tanpa memberikanpertimbangan hukum yang tepat dan menyeluruh, karena dengan sertamerta Judex Juris menerima alasanalasan dari Penuntut
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — HARI SUKARDI, S.T
11553 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalahmelakukannya"; Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Putusan MajelisHakim a quo nyatanyata telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata yaitu telah khilaf atau keliru karenatidak menerapkan atau telah mengabaikan ketentuan Pasal 183 Jo. 184KUHAP Jo.
    Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/201710 (sepuluh) bulan dengan kualifikasi melanggar Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;B.TENTANG MAJELIS HAKIM JUDEX JURIS TELAH MELAKUKANKEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAMPERTIMBANGANNYA YANG MENYATAKAN PERBUATANTERPIDANA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANGUNDANGNOMOR 20 TAHUN 2001 JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KE1 KUHPDALAM DAKWAAN PRIMAIR;Bahwa Judex Jurist telah khilaf dan keliru dalam pertimbanganputusannya
    Pemohon PK dan Syahrial Lafau S.T., selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan proyekpembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD melakukan perubahan konstruksibangunan yang semula bangunan konstruksi beton menjadi konstruksikayu hanya didasarkan pada hasil rapat dengan rekanan tanggal 30September 2009 dengan membuat CCO (Change Contract Order) tanpamembuat kontrak baru atau RAB baru;Bahwa Judex Juris juga telah khilaf dan keliru dalam pertimbangannyadalam pembahasan unsur Memperkaya diri sendiri
Register : 11-06-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 1228/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1817
  • Dalil tersebut mengadaada, bohong belaka dandicaricari, adapun kekhilafan atau kesalahpahaman antara Termohon danPemohon selama hidup berumah tangga itu merupakan hal yang sangatlumrah terjadi, oleh karena Pemohon sendiri bukanlah orang yang tidakpernah melakukan khilaf dan kesalahan selama hidup berumah tanggadengan Termohon, bahkan sebenarnya Pemohon lah yang selalu lalai dantidak bertanggung jawab kepada Termohon dan anakanaknya terutamaperihal nafkah lahir.Hal. 6 dari 32 Hal.
Putus : 28-06-2012 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 139/PID/B/2012/PN-GST
Tanggal 28 Juni 2012 — Otoni Waruwu alias Doni
2912
  • tidakberbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin darikorban atau instansi/pejabat yang berwenang merupakan asas hukum klasikbahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwataktidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentinganhukumnya berkaitan secara langsung atau korban atau adanya izin dari pihakyang berwenang, yang dikenal dengan adagium volenti non fit iniura,asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf
Register : 07-06-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA SERANG Nomor 1092/Pdt.G/2018/PA.Srg
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
2512
  • mengetahui tindakan perselingkuhan PemohonKonvensi, kehamilan Termohon Konvensi mengalamikontraksi dan perdarahan, sehingga Termohon Konvensidianjurkan untuk bedrest di rumah selama 2 minggu danmeminum obatobatan untuk menguatkan kandunganTermohon Konvensi.Cc) Bahwa tidak benar, dan menolak dengan tegasbahwa Termohon Konvensi pernah dekat dengan lakilakilain, dan Termohon Konvensi tidak pernah berselingkuhdengan laiklaki lain;d) Bahwa benar Pemohon Konvensi suka padaperempuan lain untuk dikencani bukan khilaf
Register : 22-01-2019 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PT BANTEN Nomor 152/PDT/2018/PT.BTN
Tanggal 10 Januari 2019 — 1. ADE ABDUL WAHAB BIN DAMA, bertempat tinggal di KP.Bojen Tanggul RT.003 RW.003 Desa Bojen, Kecamatan Sobang Kabuapten Pandeglang Provinsi Banten, tempat tanggal lahir Indramayu, 14 April 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor KTP 3601351404680001, jenis kelamin laki-laki, sebagai Tergugat I; 2. SUSYANA BINTI SUMARDI, bertempat tinggal di KP.Bojen Tanggul RT.003 RW.003 Desa Bojen, Kecamatan Sobang Kabuapten Pandeglang Provinsi Banten, tempat tanggal lahir Indramayu, 15 Juni 1979, Pekerjaan Mnegurus Rumah Tangga, Nomor KTP 3601355504740001, jenis kelamin perempuan, sebagai Tergugat II; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marjiknursaga, Jaenal Muharam, Suganda, MT.Diansyah, Muswito, SH Advokat pada YPK-SENOPATI beralamat di Jalan Jalan Saga-Pekong RT.004/002 Saga Tangerang 15610 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/KG-S/003/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 115/02/SK.HUK/Pdt/18/PNS tertanggal 03 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai : ....... PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ; M E L A W A N PT ARTHA PRIMA FINANCE, berkedudukan di Kantor Pusat Grand Sipil Tower Lantai 32 Jalan S.Parman Kav.22/24 Slipi palmerah Jakarta Barat,dan Kantor Cabang Serang di Jalan Raya Cilegon KM 4 Ruko Serang City Blok RA 01-02 Kelurahan Drangong Kecamatan Tatakan Serang 42162, yang diwakili oleh TUDI KRISMAWAN Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Steeven Victor Imanuel, SH, Attahillah, SH, Ardha Utama, SH, M. Noer Basyar, Hari Agustaria., Manager Legal Dan Recorvery Staff Legal, Staff Remedial dan Kepala Cabang PT ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang, beralamat di Jalan Raya Cilegon KM 4 Ruko Serang City Blok RA 01-02 Kelurahan Drangong Kecamatan Tatakan Serang 42162, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal No.001/SKK/APF-LGL/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 101/37/SK.HUK/Pdt/18/PNS tertanggal 20 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;
9138
  • Bahwa Penggugat telah khilaf dan karenanya tidak menyadari adanyafakta bahwa perjanjian pengalihan hak tagih (Cessie) yang dimiliki olehPenggugat telah cacat hukum sejak pertama kali dialinkan dari PT BankDanamon Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan (BPPN)sebagaimana tertuang dalam perjanjian Jual Beli dan PenyerahanPiutang Nomor: SP184/BPPN/0501 tertanggal 2 Mei 2001 karenaHalaman 12 dari 27 Putusan No. 159/PDT/2018/PT.BTNpenyerahan piutang tersebut tidak melalui mekanisme yang benar yangmewajibkan
Register : 20-01-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 50/PID.SUS/2021/PT SBY
Tanggal 19 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SYAIFULLAH, SE, M.si, bin ABD. HAPI alm Diwakili Oleh : HARYANTO, S.H.,M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Paulus Agung Widaryanto, S.H.
353307
  • Oleh karena itu,keteledoran atau ketidakcermatan dari Hakim atau Majelis Hakim harusdiminimalisir dengan tidak diberikan ruang toleransi yang besar meskipundengan alasan sifat manusia yang penuh khilaf dan tidak luput darikesalahan. Bila memberikan ruang toleransi yang besar atasketidakcermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan makamembuka kemungkinan besar atas terjadinya kesewenangwenangan danpenyimpangan oleh hakim pengadilan.
Register : 20-12-2017 — Putus : 26-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 436/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 26 Januari 2018 — RONDINI SIPAYUNG VS TINA VENNI CHRISTI PURBA
3121
  • Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya point menyebutkan: BahwaPengadilan Negeri Siantar telah menerapkan Bukti P2 yaitu Foto CopyBerita Acara Lanjutan Eksekusi dan Penyerahan No.35/Ptd.G/Eks/2009/PnPMS tanggal 21 Agustus 2009 dengan alasan sebagai berikutBapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bahwa dengan alasanalasan pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut maka Pembandingmenyatakan bahwa Hakim telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukumacara perdata.
Putus : 31-01-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 50/PID.B/2011/PN. LBJ.
Tanggal 31 Januari 2012 — YAKOB TEMALURU
6322
  • dalam dakwaan Primair pasal 351 ayat(2) KUHP ;22 0222 2020254 Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidanasebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Penuntut Umumbaik tuntutan Primair maupun Subsidair ;5 Memerintahkan agar supaya terdakwa YAKOB TEMALURUdikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;6 Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Negara ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca alasan pembelaan/pledoi terdakwatersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara khilaf
Putus : 23-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/PDT/2017
Tanggal 23 Agustus 2017 — PT TIMURAMA VS WIDARTININGSIH, SH., Notaris / PPAT, dkk.
272148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 240 PK/Pdt/2017diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembalitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini telah keliru dan khilaf dalammenilai bahwa materi dalam perkara ini telah berlakikali diajukan
Register : 19-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 PK/TUN/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — MUKMINAH, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT., II. ANITA ACHMAD, SE., III. PT. ALANG GIGI;
9553 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembalimenerbitkan obyek sengketa yaitu SHM No.256/meruya ilir,oleh karenanyaPemohon Peninjauan Kembali merasa dirugikan dan mengajukan guguatanke pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian bukanlah sengketakepemilikan tapi murni tentang prosedur Penerbitan Hak Mulik obyeksengketa, oleh karena majelis Hakim telah khilaf dalam pertimbanganhukumnya.
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Lbs
Tanggal 21 Nopember 2017 — - AMRIL Pgl SI AM
11132
  • setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas tempat tidur; Bahwa kejadian kedua, Terdakwa melambaikan uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil memanggil Anak Korban,lalu Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korbandiajak ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan didalam kamar Terdakwamemegang payudara dan meraba kemaluan Anak Korban, selanjutnyaTerdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannyakedalam kemaluan Anak Korban; Bahwa Terdakwa mengakui khilaf
Register : 02-10-2013 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PA AMBON Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Ab
Tanggal 24 Juni 2014 — - Pemohon - Termohon
3311
  • bagaimanaperasaan mereka bila kelak orang tuanya jadi berpisah sebab permisahandiantara orang tua mereka yang semata atas kemauan dan keinginanPemohon (Bapaknya) sudah barang tentu merupakan pukulan dan cambukfsikologis bagi anakanak, mereka akkan merasa tersisin sesama temanteman sepergaulan, disamping itu dapat menimbulkan dampak negativebagi anakanak, untuk itu dengan segala kerendahan hati Termohon maumengatakan bila ada peenyesalan secara damai, maka Termohon akanmeminta maaf beriburibu maaf atas khilaf
Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — H. ALI KHOSIN, SE;
7135255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gudang Garam Tbk adalah Pemilik Merek Terdaftaryang sah padahal secara yuridis tentang keabsahan hak tersebut masihharus diuji oleh Pengadilan Niaga (dalam tingkat pertama) danMahkamah Agung (dalam Tingkat Kasasi);Bahwa Judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salahdan telah khilaf dalam mempertimbangkan tentang tindak pidana yangdidakwakan dan diputuskan bersalah kepada Pemohon PeninjauanKembali yaitu ketentuan Pasal 91 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek yang menyatakan bahwa
Register : 14-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 96/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 27 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : Fitalis Piga
Terbanding/Tergugat I : Hendra Kiandinra
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Nagekeo Di Mbay
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI cq Menteri FDalam Negeri cq Gubernur Propinsi NTT cq Bupati Nagekeo cq Camat Aesesa
7837
  • tidak membedabedakan para pihakyang bersengketa, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1)UU No 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Pengadilanmengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang;Dengan demikian asas audi et alteram partem dan penerapannya di dalamperkara a quo sangat diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriBajawa.Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, telah jelas dan nyatabahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukumdan tidak khilaf
    Artinya jika Suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakimharus menerimanya dan manganggap apa yang dituliskan di dalam aktatersebut Sungguhsungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak bolehmemerintahkan penambahan pembuktian lagi:Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, telah jelas dan nyatabahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukumdan tidak khilaf dalam putusannya.
    berdasarkan kwitansi tangal3 Januari 1997 dan Nota tanggal 30 12 1997 adalah sah dan olehkarena itu terhadap peralihan hakatas tanah berupa Sertifikat Hak MilikNomor : 709/1997 Gs Nomor :492/1997 tanggal 22 10 1997 tanahHalaman 80 dari 83 Halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KPGseluas 1.235 m2 atas nama Tergugat adalah sah dan memiliki kKekuatanhukum yang mengikat;Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, telah jelas dan nyatabahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukum dantidak khilaf
Register : 18-10-2017 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 778/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 23 Juli 2018 — Penggugat:
MEDIARTO PRAWIRO
Tergugat:
1.ROBERT JACOBUS SILFANUS
2.PT DUTA REALTINDO JAYA
26352
  • Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (PrematureHalaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Padt.G/2017/PN.TngBahwa Penggugat telah khilaf dan karenanya tidak menyadariadanya fakta bahwa perjanjian pengalinan hak tagih (Cessie) yangdimiliki oleh Penggugat telah cacat hukum sejak pertama kalidialinkan dari PT Bank Danamon Indonesia kepada BadanPenyehatan Perbankan (BPPN) sebagaimana tertuang dalamperjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor: SP184/BPPN/0501tertanggal 2 Mei 2001karena
    Eksepsi Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (Premature)Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II mengemukakan bahwaPenggugat telah khilaf dan karenanya tidak menyadari adanya fakta bahwaperjanjian pengalihan hak tagih (Cessie) yang dimiliki oleh Penggugat telahcacat hukum sejak pertama kali dialihnkan dari PT Bank Danamon Indonesiakepada Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) sebagaimana tertuang dalamperjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor: SP184/BPPN/0501tertanggal 2 Mei 2001karena