Ditemukan 11865 data
67 — 32
Palem Raya No.12 RT.007, RW.008, Kelurahan PetukanganUtara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260Perihal ini sudah TERGUGAT utarakan dalam proses Eksepsi yanglalu.Dalam Pokok perkaraBerdasarkan jawabanjawaban tersebut diatas, maka dengan iniTERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT mengakui bahwaTERGUGAT memang masih memiliki banyak kekurangan, kesalahan,dosa dan khilaf dalam menjalani pernikahan dengan PENGGUGAT,dan berjuang terus untuk memperbaikinya.
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
BAHAR MUHARRAM
84 — 38
Kantor ATR/BPNKabupaten Serdang Bedagai dengan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai yang diminta oleh Terdakwa; Bahwa selanjutnya Saksi mendengar kabar bahwa saat itu jugaTerdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di halaman belakang kantorATR/BPN; Bahwa 1 (satu) bulan setelah penangkapan Terdakwa, 3 (tiga) berkassertipikat yang dimohonkan oleh Saksi akhirnya terbit dan pihak ATR/BPNmeminta maaf kepada Saksi karena peristiwa tersebut dan mengatakanbahwa Terdakwa telah khilaf
182 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagaimana proses belajar mengajar bisaberjalan baik jika tempat untuk belajar tidak memiliki kepastian hukum(bermasalah);Bahwa selain itu dalam memutus perkara in casu Majelis Hakim JudexFacti khilaf dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukupsebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
307 — 204
Nomor 2 PK/Pid/2016Bahwa putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah keliru atau khilaf dalam menerapkan bukti danketerangan saksi, sehingga menimbulkan fakta hukum yang kelirudalam pertimbangan hukum Juris Factie, yaitu sebagai berikut:2.1.2.2.Bahwa pada bagian pertimbangan hakim terkait dengan unsurPasal 266 Ayat (1) kitab UndangUndang Hukum Pidana junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum
Bahwa Judex Facti telah keliru atau khilaf dengan tidak mempelajarilebih lanjut keabsahan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yangterlibat dalam perkara a quo, yaitu terkait dengan:3.1. Keabsahan Akta Hibah Nomor 11 tertanggal 4 Mei 1984;3.2. Keabsahan Perikatan JualBeli antara Ikatan Wanita Kristen3.3.Indonesia (IWKI) dengan (alm.)
98 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris Putusan Nomor 1643 K/PID.SUS/2015 tanggal 3 September 2015 telah khilaf yaitu kekeliruan yang nyatadengan tidak mempertimbangkan pada aspek hukum vormverzuim tentangdata curah hujan berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi danGeofisika Stasiun Meterologi Kelas 1 Pekanbaru, di mana di tempat objekpekerjaan di Kabupaten Pelalawan pada saat itu pada bulan Oktober 2009terdapat curah hujan selama 16 (enam belas) hari sedangkan bulanDesember terdapat curah
Bahwa oleh karenanya di dalam permohonan ini, Pemohon dalilkan JudexJuris telah khilaf dan keliru nyata dengan telah menerimanya dalil kasasiPenuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci denganmendakwakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP tanpa memberikanpertimbangan hukum yang tepat dan menyeluruh, karena dengan sertamerta Judex Juris menerima alasanalasan dari Penuntut
115 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/2017benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalahmelakukannya"; Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Putusan MajelisHakim a quo nyatanyata telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata yaitu telah khilaf atau keliru karenatidak menerapkan atau telah mengabaikan ketentuan Pasal 183 Jo. 184KUHAP Jo.
Putusan Nomor 16 PK/PID.SUS/201710 (sepuluh) bulan dengan kualifikasi melanggar Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;B.TENTANG MAJELIS HAKIM JUDEX JURIS TELAH MELAKUKANKEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAMPERTIMBANGANNYA YANG MENYATAKAN PERBUATANTERPIDANA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANGUNDANGNOMOR 20 TAHUN 2001 JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KE1 KUHPDALAM DAKWAAN PRIMAIR;Bahwa Judex Jurist telah khilaf dan keliru dalam pertimbanganputusannya
Pemohon PK dan Syahrial Lafau S.T., selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan proyekpembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD melakukan perubahan konstruksibangunan yang semula bangunan konstruksi beton menjadi konstruksikayu hanya didasarkan pada hasil rapat dengan rekanan tanggal 30September 2009 dengan membuat CCO (Change Contract Order) tanpamembuat kontrak baru atau RAB baru;Bahwa Judex Juris juga telah khilaf dan keliru dalam pertimbangannyadalam pembahasan unsur Memperkaya diri sendiri
18 — 17
Dalil tersebut mengadaada, bohong belaka dandicaricari, adapun kekhilafan atau kesalahpahaman antara Termohon danPemohon selama hidup berumah tangga itu merupakan hal yang sangatlumrah terjadi, oleh karena Pemohon sendiri bukanlah orang yang tidakpernah melakukan khilaf dan kesalahan selama hidup berumah tanggadengan Termohon, bahkan sebenarnya Pemohon lah yang selalu lalai dantidak bertanggung jawab kepada Termohon dan anakanaknya terutamaperihal nafkah lahir.Hal. 6 dari 32 Hal.
29 — 12
tidakberbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin darikorban atau instansi/pejabat yang berwenang merupakan asas hukum klasikbahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwataktidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentinganhukumnya berkaitan secara langsung atau korban atau adanya izin dari pihakyang berwenang, yang dikenal dengan adagium volenti non fit iniura,asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf
25 — 12
mengetahui tindakan perselingkuhan PemohonKonvensi, kehamilan Termohon Konvensi mengalamikontraksi dan perdarahan, sehingga Termohon Konvensidianjurkan untuk bedrest di rumah selama 2 minggu danmeminum obatobatan untuk menguatkan kandunganTermohon Konvensi.Cc) Bahwa tidak benar, dan menolak dengan tegasbahwa Termohon Konvensi pernah dekat dengan lakilakilain, dan Termohon Konvensi tidak pernah berselingkuhdengan laiklaki lain;d) Bahwa benar Pemohon Konvensi suka padaperempuan lain untuk dikencani bukan khilaf
91 — 38
Bahwa Penggugat telah khilaf dan karenanya tidak menyadari adanyafakta bahwa perjanjian pengalihan hak tagih (Cessie) yang dimiliki olehPenggugat telah cacat hukum sejak pertama kali dialinkan dari PT BankDanamon Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan (BPPN)sebagaimana tertuang dalam perjanjian Jual Beli dan PenyerahanPiutang Nomor: SP184/BPPN/0501 tertanggal 2 Mei 2001 karenaHalaman 12 dari 27 Putusan No. 159/PDT/2018/PT.BTNpenyerahan piutang tersebut tidak melalui mekanisme yang benar yangmewajibkan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Paulus Agung Widaryanto, S.H.
353 — 307
Oleh karena itu,keteledoran atau ketidakcermatan dari Hakim atau Majelis Hakim harusdiminimalisir dengan tidak diberikan ruang toleransi yang besar meskipundengan alasan sifat manusia yang penuh khilaf dan tidak luput darikesalahan. Bila memberikan ruang toleransi yang besar atasketidakcermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan makamembuka kemungkinan besar atas terjadinya kesewenangwenangan danpenyimpangan oleh hakim pengadilan.
31 — 21
Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya point menyebutkan: BahwaPengadilan Negeri Siantar telah menerapkan Bukti P2 yaitu Foto CopyBerita Acara Lanjutan Eksekusi dan Penyerahan No.35/Ptd.G/Eks/2009/PnPMS tanggal 21 Agustus 2009 dengan alasan sebagai berikutBapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bahwa dengan alasanalasan pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut maka Pembandingmenyatakan bahwa Hakim telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukumacara perdata.
63 — 22
dalam dakwaan Primair pasal 351 ayat(2) KUHP ;22 0222 2020254 Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidanasebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Penuntut Umumbaik tuntutan Primair maupun Subsidair ;5 Memerintahkan agar supaya terdakwa YAKOB TEMALURUdikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;6 Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Negara ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca alasan pembelaan/pledoi terdakwatersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara khilaf
272 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 240 PK/Pdt/2017diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembalitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini telah keliru dan khilaf dalammenilai bahwa materi dalam perkara ini telah berlakikali diajukan
95 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembalimenerbitkan obyek sengketa yaitu SHM No.256/meruya ilir,oleh karenanyaPemohon Peninjauan Kembali merasa dirugikan dan mengajukan guguatanke pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian bukanlah sengketakepemilikan tapi murni tentang prosedur Penerbitan Hak Mulik obyeksengketa, oleh karena majelis Hakim telah khilaf dalam pertimbanganhukumnya.
111 — 32
setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas tempat tidur; Bahwa kejadian kedua, Terdakwa melambaikan uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil memanggil Anak Korban,lalu Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korbandiajak ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan didalam kamar Terdakwamemegang payudara dan meraba kemaluan Anak Korban, selanjutnyaTerdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannyakedalam kemaluan Anak Korban; Bahwa Terdakwa mengakui khilaf
33 — 11
bagaimanaperasaan mereka bila kelak orang tuanya jadi berpisah sebab permisahandiantara orang tua mereka yang semata atas kemauan dan keinginanPemohon (Bapaknya) sudah barang tentu merupakan pukulan dan cambukfsikologis bagi anakanak, mereka akkan merasa tersisin sesama temanteman sepergaulan, disamping itu dapat menimbulkan dampak negativebagi anakanak, untuk itu dengan segala kerendahan hati Termohon maumengatakan bila ada peenyesalan secara damai, maka Termohon akanmeminta maaf beriburibu maaf atas khilaf
713 — 5255 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gudang Garam Tbk adalah Pemilik Merek Terdaftaryang sah padahal secara yuridis tentang keabsahan hak tersebut masihharus diuji oleh Pengadilan Niaga (dalam tingkat pertama) danMahkamah Agung (dalam Tingkat Kasasi);Bahwa Judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salahdan telah khilaf dalam mempertimbangkan tentang tindak pidana yangdidakwakan dan diputuskan bersalah kepada Pemohon PeninjauanKembali yaitu ketentuan Pasal 91 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek yang menyatakan bahwa
Terbanding/Tergugat I : Hendra Kiandinra
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Nagekeo Di Mbay
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI cq Menteri FDalam Negeri cq Gubernur Propinsi NTT cq Bupati Nagekeo cq Camat Aesesa
78 — 37
tidak membedabedakan para pihakyang bersengketa, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1)UU No 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Pengadilanmengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang;Dengan demikian asas audi et alteram partem dan penerapannya di dalamperkara a quo sangat diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriBajawa.Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, telah jelas dan nyatabahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukumdan tidak khilaf
Artinya jika Suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakimharus menerimanya dan manganggap apa yang dituliskan di dalam aktatersebut Sungguhsungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak bolehmemerintahkan penambahan pembuktian lagi:Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, telah jelas dan nyatabahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukumdan tidak khilaf dalam putusannya.
berdasarkan kwitansi tangal3 Januari 1997 dan Nota tanggal 30 12 1997 adalah sah dan olehkarena itu terhadap peralihan hakatas tanah berupa Sertifikat Hak MilikNomor : 709/1997 Gs Nomor :492/1997 tanggal 22 10 1997 tanahHalaman 80 dari 83 Halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KPGseluas 1.235 m2 atas nama Tergugat adalah sah dan memiliki kKekuatanhukum yang mengikat;Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, telah jelas dan nyatabahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukum dantidak khilaf
MEDIARTO PRAWIRO
Tergugat:
1.ROBERT JACOBUS SILFANUS
2.PT DUTA REALTINDO JAYA
263 — 52
Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (PrematureHalaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Padt.G/2017/PN.TngBahwa Penggugat telah khilaf dan karenanya tidak menyadariadanya fakta bahwa perjanjian pengalinan hak tagih (Cessie) yangdimiliki oleh Penggugat telah cacat hukum sejak pertama kalidialinkan dari PT Bank Danamon Indonesia kepada BadanPenyehatan Perbankan (BPPN) sebagaimana tertuang dalamperjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor: SP184/BPPN/0501tertanggal 2 Mei 2001karena
Eksepsi Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (Premature)Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II mengemukakan bahwaPenggugat telah khilaf dan karenanya tidak menyadari adanya fakta bahwaperjanjian pengalihan hak tagih (Cessie) yang dimiliki oleh Penggugat telahcacat hukum sejak pertama kali dialihnkan dari PT Bank Danamon Indonesiakepada Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) sebagaimana tertuang dalamperjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor: SP184/BPPN/0501tertanggal 2 Mei 2001karena