dengan Rp. 495.500,pemagaran tanah seluas 1600 m2 Total Pengeluaran Rp. 33.129.500, Bahwa jumlah pengeluaran Para Pembanding semula Tergugat II sesuaibukti di atas adalah sebesar Rp. 917.212.000 (sembilan ratus tujuh belasjuta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang apabila jumlah tersebut divalutaasingkan menjadi US $ dengan rate saat itu yaitu 1 US $ = 9.120 makasetara dengan US $ 100.571 (seratus ribu lima puluh tujuh satu USdollar), sehingga apabila jumlah pengeluaran sebesar Rp. 917.212.000atau setara

dan berakibat menurunnyapenghasilan dari yang semestinya, sebesar Rp 20.000.000,00 per bulan.Sehingga kerugian Penggugat Rekonpensi sejak bulan Januari sampaidengan April 2015 = 4 X Rp 20.000.000,00 = Rp.80.000.000,00 ;b) Kerugian Immateriil:Bahwa sejak adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi telah mempengaruhinama baik Penggugat Rekonpensi dimata keluarga besar maupun relasi bisnisyang tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Penggugat Rekonpensi,sehingga apabila hal tersebut dinilai dengan uang, setara

Sehinggakerugian Penggugat Rekonpensi sejak bulan Januari sampai dengan April 2015 =4 X Rp 20.000.000,00 = Rp.80.000.000,00 ; b) Kerugian Immateriil:Bahwa sejak adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi telahmempengaruhi nama baik Penggugat Rekonpensi dimata keluarga besar maupunrelasi bisnis yang tidak lagi menaruh kepercayaan kepada PenggugatRekonpensi, sehingga apabila hal tersebut dinilai dengan uang, setara dengan Rp1.000.000.000,004.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian PenggugatRekonpensi

atas nama Ngkuikiong sebesar 600.000 Yuan ;9 Tanggal 11 Juli 2011 melalui rekening atas nama Watiang sebesar 1.000.000 Yuan ;10 Tanggal 11 Juli 2011 melalui rekening atas nama Ngkuikiong sebesar 1.000.000Yuan ;11 Tanggal 12 Juli 2011 melalui rekening atas nama Watiang sebesar 800.000 Yuan ;Sehingga saksi Sun Zeng Zhong telah membayar kepada Lenggawa Lautan uang muka jualbeli Nikel sesuai Perjanjian Jual Beli Nomor : 006/NI/1.8/IV.11/C tanggal 24 Juni 2011sebesar 10.000.000 Yuan + US$ 130.000 atau setara

Melainkan hukuman tersebut diberikan oleh atasannya langsungsaat itu yaitu Asisten Deputi Warisan Budaya;Padahal, berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010), PejabatStruktural Eselon Il dan pejabat yang setara memiliki wewenang untukmenetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang mendudukijabatan struktural eselon III di lingkungan kerjanya;Adapun jenisjenis hukuman disiplin ringan adalah terdiri dari:i. teguran

birokrasi secarahierarkidengan semestinya;e Pernah tidak menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai waktu yangditetapkan;e Pernah tidak melaporkan secara rutin kegiatan yang dilaksanakan;e Pernah membuat suasana kerja bawahan tidak nyaman.Keputusan Asisten Deputi Warisan Budaya Nomor: 01/DEPV/BDY.02/01/2019 ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(PP no 53/2010), yang menyatakan bahwa Pejabat Struktural Eselon IIdan pejabat yang setara

Jadi tata caranya dilakukan panggilan sekali, dua kalikemudian BAP kemudian dibuat SK oleh Pejabat Pembina Kepegawaiantadi atau yang mewakili terus tanda tangan maka dijalankanlah fungsiHukuman Disiplin; Bahwa di Pasal 47 aturan peralihan dikatakan jika seorang PNS yangdalam sengketa baik pengadilan, tidak ada mutasi dan tidak boleh naikpangkat dan tidak boleh kenaikan gaji berkala ataupun yang setara denganitu, jadi dalam hukuman disiplin yang sedang dan berat tidak bolehdilakukan yang lainlain

Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janiji (wanprestasi) yangtelah dilakukan oleh Tergugat Ke1 tersebut, menyebabkan kredibilitasdan kepercayaan para supplier, relasi/teman bisnis Penggugat, menjaditurun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara danpatut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar Rupiah).Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang Penggugat deritaakibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TergugatKe1 tersebut, adalah sebesar: Rp

Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janii (wanprestasi) yangtelah dilakukan oleh Tergugat Ke1 tersebut, menyebabkan kredibilitasdan kepercayaan para supplier, relasi/teman bisnis Penggugat, menjaditurun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara danpatut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar Rupiah).Bahwa dengan demikian jumiah seluruh kerugian yang Penggugat deritaakibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TergugatKe1 tersebut, adalah sebesar: Rp

Tangerang, yaitu pada tanggal 02 Mei2016 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ; KERUGIAN IMMATERIIL:Bahwa apabila uang sebesar Rp. 1.253.504.000, dibayarkan tepat waktuoleh Tergugat , maka Penggugat tidak perlu tersita waktu, pikiran dantenaganya, bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang telahdilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan kredibilitas dankepercayaan para supplier, relasiteman bisnis Penggugat, menjaditurun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara

W16.00 02754 9.AH.05.01.TH 2015,tertanggal 14042015 sebagai bukti setara putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum atas adanya hakPelawan atas benda objek jaminan fiducia atas kendaraan dengan nomorpolisi KB8582GB yang saat ini berada dalam kekuasaan Terlawansebagai barang rampasan Negara dalam perkara pidanaNo.163/Pid.Sus/2015/PN.Ktp.Bahwa oleh karenanya perlawanan ini sudahlah tepat diajukan olehPelawan setelah putusan pidana No. 163/Pid.Sus/2015/PN.Ktp tertanggal27 Juli 2015 mempunyai

utama adalah kayukayuyang diangkut oleh Turut Terlawan dengan menggunakan kendaraan a quotidak dilengkapi dengan surat/dokumen hukum (FAKO) yang sah, sebaliknyaterhadap kendaraan a quo telah melekat HUKUM FIDUCIA jauh sebelumkendaraan a quo menjadi barang bukti dan dipergunakan oleh Turut Terlawanmelakukan pelanggaran hukum.Karenanya berdasarkan ketentuan hukum UndangUndang RI No. 42 tahun1999 tentang Jaminan Fiducia dalam ketentuan Pasal 15 dimana SERTIFIKATJAMINAN FIDUCIA adalah bukti hak yang setara

W16.00027549.AH.05.01.TH 2015, tertanggal 14042015 yang telah mengikat setara putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;8. Menghukum agar Turut Terlawan supaya tunduk dan patuh pada isiputusan ini ;9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voerbaar bij vorraad) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukumlainnya;10.

Profesi sehingga oleh kepala Kantor Kementrian AgamaKabupaten Bima menertbitkan Surat Keputusan Nomor kd.19.06/4/PP.00.01/1457/2010, tentang Penetapan Guru PNS/Non PNSPenerima Tunjangan Profesi Pendidik Pada RA, Madrasah, dan GPAISekolah Umum Lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bimatahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010 dengan jumlah guru yang ditetapkansebanyak 306 orang dengan perincian 148 Guru PNS dan 158 Guru NonPNS dengan besar tunjangan profesi yang diberikan untuk guru PNSdiberikan setara

No.54 PK/PID.SUS/2016Kd. 19.06/4/PP.00.01/1457/2010, tentang Penetapan Guru PNS/Non PNSPenerima Tunjangan Profesi Pendidik Pada RA, Madrasah, dan GPAISekolah Umum Lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bimatahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010 dengan jumlah guru yang ditetapkansebanyak 306 orang dengan perincian 148 Guru PNS dan 158 Guru NonPNS dengan besar tunjangan profesi yang diberikan untuk guru PNSdiberikan setara satu kali gaji pokok per bulan, sementara guru Non PNSdiberikan sebesar Rp1.500.000,00

TunjanganProfesi sehingga oleh kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bimamenertbitkan Surat Keputusan Nomor Kd. 19.06/4/PP.00.01/1457/2010,tentang Penetapan Guru PNS/Non PNS Penerima Tunjangan ProfesiPendidik Pada RA, Madrasah, dan GPAI Sekolah Umum Lingkungan KantorKementrian Agama Kabupaten Bima tahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010dengan jumlah guru yang ditetapkan sebanyak 306 orang dengan perincian148 Guru PNS dan 158 Guru Non PNS dengan besar tunjangan profesi yangdiberikan untuk guru PNS diberikan setara

Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016V.6.Pasal 9 Ayat (4) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum,meliputi :a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengantepat waktu;b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden danwakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adildan setara;Cc. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepadamasyarakat;d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

laporan hasil Pemilihnan dari KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota;e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaanPemilihnan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapatmelanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; danf. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan olehperaturan perundangundangan.Dan berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2015, wajib :a. memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota secara adil dan setara

Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016Dan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurberdasarkan Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 2015, wajib :a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernursecara adil dan setara;menyampaikansemuainformasipenyelenggaraanPemilihanGubernur dan Wd. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;e.

Serta eksistensi dari perjanjian ini sendiri dan tidak bisadiselesaikan secara damai akan diteruskan melalui jalur hukum (dibawahBadan Arbitrase Nasional Indonesia) atau organisasi setara lainnyaDengan demikian, berdasarkan klausul tersebut maka PENGGUGAT danTERGUGAT telah memilin ketentuan forum Arbitrase dalam PerjanjianKeanggotaan Celebrity Fitness.14.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka demi hukum, PengadilanNegeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo.lil.

Serta eksistensi dari perjanjian inisendiri dan tidak bisa diselesaikan secara damai akan diteruskanmelalui jalur hukum (dibawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atauorganisasi setara lainnya.Hal 25 dari 73 Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.28.Bahwa, mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksadan mengadili perkara antara para pihak yang terikat perjanjian arbitrase diaturpada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Serta eksistensi dari perjanjian ini sendiri dan tidak bisaHal 71 dari 73 Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.diselesaikan secara damai akan diteruskan melalui jalur hukum (dibawahBadan Arbitrase Nasional Indonesia) atau organisasi setara lainnya.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang RepublikIndonesia No. 30 tahun 1999 Tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaiansengketa menyatakan :Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para fihak yangtelah terikat dalam

Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak atas uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah EUR 140,0000 ( Seratus Empat Puluh Ribu Euro) atau setara dengan Rp. 2.131.673.444 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) ;

:a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon WakilWalikotasecara adil dan setara;b.menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepadamasyarakat;Bahwa demikian juga Turut Tergugat diwajibkan untuk melaksanakanpengawasan terhadap Tergugat dan Tergugat Il berdasarkan ketentuanUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN

:Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:3.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;4.proses dan penetapan calon.Bahwa dengan demikian Turut Tergugat Sesuai kewenangan yang adapadanya diwajibkan melakukan tindakan tegas secara adil dan setara menuruthukum terhadap persyaratan pencalonan Tergugat II atau penetapan calonHalaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Plgwalikota

Dengan demikiantelahterjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena dalampenetapan persyaratan pencalonan/syarat calon tidak adil dan setara terhadappasangan calon walikota dan wakil walikota lainnya yang sudah memenuhipersyaratan pencalonan dengan sempurnadan diwajibkan untuk mematuhiperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Penggugat di atas, maka menuruthukum harus dinyatakan telah terjadi kekeliruan(mal administrasi) oleh tindakanTergugat

Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuanprinsip mengenali Pengguna Jasa.2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenaliPengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap LembagaPengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud padaayat (1).3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan padasaat:a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uangrupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya palingsedikit atau setara

Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah palingsedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)atau dengan mata uang asing yang nilainya setara,yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksimaupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) harikerja; dan/atauc. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luarnegeri.Perbuatan TERGUGAT telah melanggar ketentuanketentuantersebut karena dalam permasalahan ini TURUT TERGUGAT melakukan transaksi sebesar itu. untuk dan atas namaPENGGUGAT (pihak lain).

Dengan maksud agar gugatan PENGGUGAT ini tidak siasiakarena dikhawatirkan TERGUGAT akan mengalihkan,menjaminkan, memindahkan dan/atau membebani dengan hakjaminan maka PENGGUGAT mohon kepada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk meletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) ternadap harta kekayaan (aset)TERGUGAT berupa seluruh maupun sebagian benda bergerakdan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kendaraanbermotor, perlengkapan kantor dan barang milik TERGUGATyang jumlahnya setara

Di satu sisi (pada posita) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan TurutTergugat samasama lalai, tetapi di sisi lain hanya Tergugat II yang ikut ditempatkansebagai pihak tergugat setara dengan Tergugat I, sedangkan Direktur JenderalPerhubungan Udara Kementerian Perhubungan hanya ditempatkan sebagai TurutTergugat.4.2.

Bahwa Penggugat juga secara keliru mendudukkan Tergugat II setara dengan pelakuusaha (Tergugat I), mengingat bahwa Tergugat II bukan pelaku usaha, melainkanregulator.6.

Gugatan Penggugat kabur.Halaman 63 dari 72 perkara No. 51/Pdt.G/2015/PN.Sdae Bahwa Penggugat keliru dalam mendudukkan Tergugat II setara dengan pelakuusaha (Tergugat I) karena Tergugat II bukanlah pelaku usaha melainkanregulator;e Bahwa Penggugat menyatakan kecelakaan pesawat QZ 8501 terjadi karenaTergugat II dan Turut Tergugat lalai, tidak melaksanakan fungsinya secarabenar dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatanpenerbangan, akan tetapi dalam positanya Tergugat II yang

tahapan PenyelenggaraanPemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusanBawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit danaKampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangandana Kampanye Pemilu; danmelaksanakan wewenang lain dalam PenyelenggaraanPemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 14KPU berkewajiban:a.b.melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilusecara tepat waktu;memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

atau menonaktifkansementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusanBawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuanperaturan perundangundangan; danmelaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPUdan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 17KPU Provinsi berkewajiban:a.b.melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemiludengan tepat waktu;memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusanBawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan BawasluKabupaten/ Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; danmelaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPUProvinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 20KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:a.b.melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemiludengan tepat waktu;memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

Uraian Jumlah (Rp) Saldo kas di BKU per 11 601.560.500,00Februari 2013 Kas dan setara kas di 300.000.000,00brankas dan rekeningKoran per 23 Februari2012 Selisih (12) 301.560.500,00 Bahwa atas temuan tersebut untuk memperlancar proses pemeriksaan olehBPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap terdakwa sehingga padatanggal 15 Februari 2013 dilakukan penyerahan tugas yang berkaitandengan pengelolaan transaksi keuangan antara terdakwa selaku BendaharaKeuangan dengan saksi Patut Surono selaku Pembantu

Kas dan setara kas di 300.000.000,00brankas dan rekeningKoran per 23 Februari20124.

Uraian Jumlah (Rp) Saldo kas di BKU per11 = 601.560.500,00Februari 2013 17 Kas dan setara kas di 300.000.000,00brankas dan rekening Koranper 23 Februari 2012 Selisih (12) 301.560.500,00 Bahwa atas temuan tersebut untuk memperlancar proses pemeriksaan olehBPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap terdakwa sehingga padatanggal 15 Februari 2013 dilakukan penyerahan tugas yang berkaitandengan pengelolaan transaksi keuangan antara terdakwa selaku BendaharaPengeluaran dengan saksi Patut Surono selaku

Bahwa sehubungan dengan kerugian reputasi Penggugat dan Penggugat IIDalam Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Il Dalam Konpensi sebagai BankBUMN dengan asset terbesar di Indonesia yang telah dikenal dan diakulsecara luas di tingkat nasional maupun internasional, jika dinilai dengan uangmaka kerugian reputasi korporasi atau kerugian immaterial yang dialami olehPenggugat dan Penggugat II Dalam Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat IIDalam Konpensi di lingkungan Kota Cirebon dan sekitarnya setara denganuang

Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ParaPenggugat Dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi materiil berupaHalaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Cbnkerugian reputasi korporasi yang dialami oleh Penggugat dan Penggugat IIDalam Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat II Dalam Konpensi di lingkunganKota Cirebon dan sekitarnya setara dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,(Lima milyar rupiah);5.

Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ParaPenggugat Dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi materiil berupakerugian reputasi korporasi yang dialami oleh Penggugat dan Penggugat IIDalam Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat II Dalam Konpensi di lingkunganKota Cirebon dan sekitarnya setara dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,(Lima milyar rupiah);Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Cbn4.

Tim;Bahwa dalam proses mediasi perkara tersebut diatas, antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani SuratKesepakatan Bersama tertanggal 21 Februari 2018, yang padapokoknya TERGUGAT menyerahkan kembali 4 (empat) unit alat beratkepada PENGGUGAT yang disepakati total senilai Rp. 2.900.000.000,(dua milyar Sembilan ratus juta rupiah), atau setara dengan USD263.637 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga puluhtujuh Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan kurs pada saat itu, sebagaipembayaran

dengan NomorSeri YN12T11859 dan Nomor Mesin JO5ETG33096;e Kobelco Excavator SK 2008 Super X Full Logging dengan NomorSeri YN12T11878 dan Nomor Mesin JO5ETG33069;Bahwa terkait dengan pembayaran dari TERGUGAT kepada PENGGUGATberupa 4 (empat) unit alat berat yang diserahkan kembali tersebut diatasdapat kami jelaskan sebagai berikut:e Total harga 4 (empat) unit tersebut adalah sebesar USD 470.800dikurangi dengan pembayaran diatas sebesar Rp. 2.900.000.000,(Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), atau setara

GANTIRUGI IMMATERIIL Hal 49 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKIe Bahwa akibat dari perbuataningkar janji (wanprestasi) yang dilakukanoleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut, telah menyebabkanPENGGUGAT mengalami kerugian kehilangan manfaat keuntungandari hasil penjualan unit alat berat serta Suku Cadang (Spare part) danJasa Perbaikan (service) alat berat tersebut, halmana apabila dinilaidengan uang adalah setara dan patut ditetapbkan sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah);6.

Dengan demikian nilai pajak rokok yang belum dibayarkanadalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 10% x NilaiCukai = 10% x Rp 78.696.800, = Rp 7.869.680,00 (tujuh jutadelapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluhrupiah Total Potensi kerugian negara dihitung setara dengan menambahkannilai cukai + PPN HT + Pajak Rokok yang belum dilunasi, sehinggapotensi Kerugian Negara = Rp 78.696.800 + Rp 16.054.147 + Rp7.869.680 = Rp 102.620.627 (seratus dua juta enam ratus dua puluhribu enam

Bahwa benar menurut ahli AGUNG WAHYUONO barang bukti yangtelah disita secara sah berupa 172.960 (seratus tujunh puluh dua ribusembilan ratus enam puluh) batang rokok merek GLS, G New Edition,dan Rosi yang tidak dilekati pita cukai mengakibatkan kerugian negarayang dihitung setara dengan menambahkan nilai cukai + PPN HT +Pajak Rokok yang belum dilunasi yaitu Rp 78.696.800 + Rp 16.054.147 +Rp 7.869.680 = Rp 102.620.627 (seratus dua juta enam ratus dua puluhribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).Menimbang

Dengandemikian nilai pajak rokok yang belum dibayarkan adalah dapat dihitungdengan menggunakan rumus: 10% x Nilai Cukai = 10% x Rp 78.696.800, =Rp 7.869.680,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enamratus delapan puluh rupiahTotal potensi kerugian negara dihitung setara dengan menambahkannilai cukai + PPN HT + Pajak Rokok yang belum dilunasi, sehingga potensiKerugian Negara = Rp 78.696.800 + Rp 16.054.147 + Rp 7.869.680 = Rp102.620.627 (seratus dua juta enam ratus dua puluh ribu enam

jual beli tanah antara Untung Johan (penjual) dan Ruslina Wati(pembeli)) yang dikeluarkan Kepala Kampung Bandar, Kecamatan NegeriAgung, Kabupaten Way Kanan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti,maka dapat dikategorikan akta dibawah tangan karena dikeluarkan olehpejabat yang tidak berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formilsebagai bukti tertulis dan telah cocok dengan aslinya, untuk itu bukti P.4dapat mempunyai nilai pembuktian sempurna sepanjang isinya tidakbertentangan dengan bukti yang setara

Bukti T.4 adalah akta autentik yang tidakdibantah dengan alat bukti setara maka mempunyai nilai pembuktian yangsempurna dan mengikat (Pasal 285 Rog Junto 1870 Pasal KUH Perdata);Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi dari fotokopi SuratKuasa yang ditanda tangani oleh Ruslina Wati (pemberi Kuasa) dan Hi.

No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.Kampung Bandar Dalam, yang ditanda tangani di atas meterai 6000 olehUntung Johan (penerima/penjual) dan Ruslina Wati (pemberi) dan sengajadibuat sebagai bukti, telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok denganaslinya namun isinya, untuk itu bukti T.7 dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan (ABT) yang nilai pembuktian dapat disetarakan dengan aktaautentik sepanjang isinya tidak bertentangan dengan bukti yang setara ataulebih kuat:Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa

40/G/2019/PTUN.PbrHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Salim CerkasHasibuan, SH ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Penggugat Illberupa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS 1160/XII/2018tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ThonyAritonang, SH ;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan dan hakhakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dalamJabatan semula atau dalam Jabatan setara

;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dalamJabatan semula atau dalam Jabatan setara ;10.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat IIl sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimanadalam Jabatan semula atau dalam Jabatan setara ;11.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihakTergugat

Yuswo Waluyo, dkktidak terdapat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)baru, maka kepada yang bersangkutan dapat ditempatkan padaJPT lainnya yang setara sesuai dengan kualifikasi dankompetensinya.Terhadap JPT pratama lainnya yang kosong, kami persilakansaudara untuk menugaskan Pansel untuk melaksanakan prosesseleksi sesuai dengan peraturan perundangundangan (Bukti 16).Halaman 46 dari 95 halaman. Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUNJKTj.

Negara dari tindakan sewenangwenangPenggugat yang tidak didasarkan pada ketentuan perundangundangan dibidang kepegawaian.Bahwa dalam rekomendasi yang diterbitkan oleh Tergugat antara lain jugameminta kepada Penggugat bahwa apabila jabatan yang diduduki oleh parapegawai yang diberhentikan sudah berubah akibat berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Tergugatmerekomendasikan juga agar kepada para pegawai yang telah diberhentikanditempatkan pada jabatan lain yang setara

Namun demikianTergugat meminta agar masalah pegawai yang diberhentikan dari jabatannyasebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, supaya diselesaikan denganmenempatkan pegawai yang bersangkutan pada jabatan semula atau jabatanlain yang setara karena proses pemberhentiannya menyalahi peraturanperundangundangan sebagaimana telah diputuskan oleh PTUN.Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut dalambutir 8 s/d 12, maka permintaan Penggugat agar surat rekomendasi KASN(Tergugat) sebagaimana