Desa Tropodo KecamatanKrian Kabupaten Sidoarjo dengan batasbatas sbb :Utara : Jalan Kampung Ke Dusun Balai PanjangTimur =: Jalan Raya Propinsi Krian MojokertoSelatan : SungaiBarat : Makam ChinaBahwa menurut dalam buku C, Desa Tropodo, bahwa tanah Leter C No.178persil 98 gl, luas 0714 Ha ber atas nama Sahir B.P.Seman;Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2015/PN SDA13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.Bahwa tidak ada keterangan yang jelas dan bisa di pertanggung jawabkansecara hukum peralihan

Raya Propinsi Krian MojokertoSelatan : SungaiBarat : Makam ChinaNamun dalam posita butir 13 Penggugat menyatakan Peralihan hak atauperubahan atas tanahtanah Leter C No. 178 Persil 98 gl. luas 0714 Ha atasnama SAHIR B. SEMAN di Desa Tropodo, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo".Dari dua fakta obyek di atas, teramat sangat membingungkan dan sulitdimengerti, mana yang sebenarnya dijadikan obyek yang dipersengketakan,apakah tanah milik P. SURAT ataukah tanah milik SAHIR B.

Bahwa, bilamana dicermati materi gugatan Penggugat adalah berkenaandengan peralihan hak atau perubahan atas tanah leter C No. 178 Persil 98 gl.luas 0714 Ha atas nama SAHIR B. SEMAN di Desa Tropodo, Kec.

Raya Propinsi Krian MojokertoSelatan : SungaiBarat : Makam ChinaNamun dalam posita butir 13 Penggugat menyatakan Peralihan hak atauperubahan atas tanahtanah Leter C No. 178 Persil 98 gL luas 0714 Ha atasnama SAHIR B. SEMAN di Desa Tropodo, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo".Dari dua fakta obyek di atas, teramat sangat membingungkan dan sulitdimengerti, mana yang sebenarnya dijadikan obyek yang dipersengketakan,apakah tanah milik P. SURAT ataukah tanah milik SAHIR B. SEMAN.7.

Dalam buku C Desa sama sekalitidak terdapat data kapan peralihan tanah dari nama Sair b.p.

Dalil Para Penggugat / TergugatIntervensi dan II nyata nyata mencampuradukkan antara kedudukankeabsahan suatu ketentuan peraturan perundangan undangan dalamdalam lingkup hukum kewarisan yakni tentang adanya "obyekgugatan penerbitan sertifikat Hak Milik No. 444 / Desa Jombatanatas nama Yayuk Setyawati mustikaningrum yang diterbitkan KantorPertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 januari 1980, denganperbuatan hukum keperdataan biasa tentang ketidak absahankepemilikan kewarisan maupun peralihan hak milik

Jbgmendasarkan pada adanya ketidak absahan kepemilikan tanah danbangunan (obyek gugatan), Para Penggugat / Tergugat Intervensi dan Ilmendalilkan tentang adanya cacat hukum peralihan yang melingkupi obyekgugatan yang dimiliki Tergugat Intervensi Ill / Tergugat (Yayuk SetyawatiMustikaningrum), sedangkan perselisihan mengenai ketidak absahankepemilikan obyek gugatan mermpakan ranah sengketa hukumkeperdataan biasa yang harus diselesaikan terlebin dahulu oleh para pihakyang mengaku memiliki hak waris

Terlebih iebih peralihan penghibahan telahdilakukan secara sah dan sebelum Wongso Dasir meninggal dunia ;Hal ini membuktikan dan menunjukkan bahwa dalil Para Penggugatyang menyatakan obyek sengketa / obyek gugatan adalah hartapeninggalan Wongso Dasir yang belum dibagi waris adalah dalilyang tidak benar dan mustahil.

dibuat buat saja dantidak berdasar, sehingga gugatan Para Penggugat / TergugatIntervensidan Il harus dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dapatditerima (niet ontvankelilke verklaard);PARA PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI DAN TERGUGATINTERVENSI Il TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM UNTUKMENGAJUKAN GUGATANBahwa Para Penggugat / Tergugat Intervensi dan TergugatIntervensi Il mendalilkan dan menguraikan tentang adanya hartapeninggalan Wongso Dasir yang belum terbagi waris, padahalfaktanya telah ada peralihan

Sedangkan Para Penggugat /Tergugat Intervensi dan Tergugat Intervensi Il sekarangmengajukan gugatan peralihan obyek sengketa tidak sah danHalaman 17 dari 39 halaman Salinan Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2017/PA. Jbg.cacat hukum dan meminta pembatalan sertifikat No. 444/DesaJombatan atas nama Yayuk Setyawati Mustikaningrum artinyamenganggap Tergugat / Tergugat Intervensi Ill (Yayuk SetyawatiMustikaningrum) bukanlah pemilik "obyek sengketa / obyekgugatan".

., denganmendirikan sebuah Organisasi Induk Pertama sekali yang disebut denganKOMITE PERALIHAN ACEH (KPA); "=" =" Bahwa Komite Peralihan Aceh (KPA) merupakan suatu' tempatperkumpulan Para mantanmantan Kombatan GAM untuk memikirkansuatu ide dan tujuan kebersamaan, bagaimana untuk menyatukan seluruhKombatan GAM untuk dapat ikut partisipasi di dalam Partai Partai PolitikLokal di Aceh sebagaimana yang termuat di dalam Mou Helsenki, gunamembentuk suatu wadah Partai Politik lokal di Aceh yang salah satunyadiantara

kewenangan untukmelakukan pengawasan sebelum dikeluarkan objek sengketa, Tergugatwajiod melakukan penelitian atau diversifikasi setiap seluruh Dokumen PartaiNasional Aceh secara tertio adminitrasi agar adanya kepastian hukum danperlindungan hukum yang baik dan benar, akan tetapi hal ini tidakdijalankan oleh Tergugat; =Bahwa berdasarkan Akta Notaris Lila Triana,S.H Notaris Banda Aceh yaituAkta Pendirian Partai Nasional Aceh No. 26 tanggal 23 April 2012 didalamAnggaran Dasar Pasal 51 Ketententuan Peralihan

153 Halaman Perkara Nomor :28/G/2016/PTUNBNAPimpinan Pusat Partai Nasional Aceh, sebelum dilaksanakannya KongresPriel URIUK PSEA KEINYE; =esseaeeenetee nen nccremmeninntnnnameanntncinmmennnnnnrinninnPartai Nasional Aceh sejak dibentuk dan disahkan berdasarkan AktaPendirian tanggal 23 April 2012 belum pernah melaksanakan KongresPartai sebagaimana yang dirumuskan di dalam Anggaran Dasar Pasal didalam Akta Pendirian Partai Nasional Aceh No. 26 tanggal 23 April 2012,dan berdasarkan Pasal 51 Ketentuan Peralihan

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pendiri dan Pengurus SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh (tertulis/tersebutdi dalam Akta Pendirian Partai Nasional Aceh No. 26 tanggal 23 April2012 adalah Sekretaris Umum) yang diangkat secara sah berdasarkanAkta Pendirian Partai Nasional Aceh (PNA) Nomor : 26 tanggal 23 April2012, Pasal 51 Ketentuan Peralihan dalam Anggaran Dasar, yangdibuat pada Notaris Lila Triana, Sarjana Hukum Notaris di Banda Aceh,Pasal 51Ketentuan PeralihanMenyimpang

. = wn = non nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nnn nee nen cee nee cae ene nenBahwa setelah dijawab seperti itu maka Waginah anakanak almarhumWongsodikromo alias Sadjijo tidak pernah lagi menanyakan hak warisnyakepada Pawiroredjo alias Wagijem, dan Waginah haya tetap menerimasekarung gabah atau beras setiap Pawiroredjo alias Wagijem panen padi;Bahwa karena peralihan hak yang melanggar UndangUndang ataumelanggar hukum Waris, maka perjanjian yang dibuat Pawiroredjo aliasWagijem, Darnoredjo alias Sisri

Wongsodikromo alias Waliyem tanggal 11 Februari 1953yang di catat dalam buku Desa Teloyo dan tidak melibatkan dua anaknya33.34.35.36.yang lain yang juga sebagai ahli waris yaitu Sukimin dan Waginah makaperbuatan perubahan staat/ nama tersebut merupakan perbuatan melanggarBahwa karena peralihan hak yang melaggar UndangUndang atau melanggarhukum waris, maka perjanjian yang dibuat oleh Pawiroredjo alias Wagijem,Darnoredjo alias Sisri dan Ny.

Wonosari.Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 15 Tergugat s/d X dan Tergugat berkepentingan menolak dengan tegas dan akankami tanggapi sebagai berikut : 022 nemo nonoBahwa tidak benar peralihan hak tanah sawah dan tanah pekaranganyang berasal dari Buku C No. 147 Ds.

Teloyo atas nama Wongsodiromoalias Sadjijo, Kemudian pada tahun 1962 dipecah menjadi 2 ( dua )menjadi C No. 581 atas nama Pawiroredjo alias Wagijem dan C No. 582atas nama Darnoredjo alias Sisri melanggar Undang Undang atauHukum Waris, karena pada peralihan hak tersebut didasarkan padaperaturan yang berlaku pada waktu itu yaitu Rijsblaad Surakarta, yangperalihannya sudah melalui forum Rapat Kuli Sewu / Rapat Tilik Desa.Karena peralihannya sudah sesuai dengan UndangUndang makaperalihnan tersebut sah

Teloyo atas nama Darnoredjo alias Sisri, maka peralihan tanahletter C tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang undanganyaitu Rijsblaad Surakarta, sehingga mempunyai kekuatan hukummengikat dan tidak dapat dibatalkan, apalagi tanah letter C No. 581 Ds.Teloyo dan tanah letter C No. 582 Ds. Teloyo dikembalikan ke tanahletter C No. 147 Ds.

Menyatakan demi hukum tidak berlaku dan berkekuatanhukum segala peralihan hak dan suratsurat yang berkaitandengan peralihan hak atas tanah terperkara yang dilakukanoleh pihak lain terhadap Tergugat maupun antara Tergugatterhadap pihak lain;(cetak tebal oleh Tergugat);Bahwa akan tetapi dari keseluruhan surat gugatan ParaPenggugat ternyata tidak satupun positanya yangmenyebutkan secara konkret siapa pihak lain dimaksud.Bahkan pihak lain dimaksud tidak turut ditarik sebagai formilpartij dalam perkara

ini;Bahwa dengan tidak ditariknya pihak lain dimaksud sebagaiformil partij dalam perkara ini tentu saja telah melenyapkansecara sewenangwenang hak fundamental pihak laindimaksud dalam membela diri, dan bahkan lebih dari itu telahmerugikan Tergugat dalam membela diri maupun dalampembuktian in casu;Bahwa selain daripada itu surat gugatan Para Penggugat jugamenyebutkan secara konkret segala peralinan hak dan suratsurat yang berkaitan dengan peralihan hak tersebut.

Padahalpetitum gugatan butir 6 tersebut mengandung reasoningbahwa segala peralihan hak dan suratsurat yang berkaitandengan peralihan hak tersebut melahirkan suatu rechtstiteltertentu atas tanah terperkara;Bahwa surat gugatan seperti demikian bersifat plurium litisconsortium dan atau obscuure libellum, dan karenanyamelanggar asas ketertiban beracara;Bahwa oleh sebab itu surat gugatan Para Penggugat mohonuntuk dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa di dalam petitum gugatannya point 5 Para Penggugatmenuntut

Bahwa, pertimbangan Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini gunamempertahankan hakhaknya atas harta peninggalan orang tuanya, bila Penggugatyakin dan mampu untuk membuktikannya, maka secara hukum sangatlah tepat danbenar bila harta objek sengketa diletakkan sita jaminan terlebin dahulu, sebagaimanadimohonkan oleh Penggugat guna agar objek tersebut tidak dilakukan peralihan ataupengikatan kepada pihak ketiga lainnya.Bahwa, berdasarkan uraianuraian dalil jawaban Tergugat Il diatas, bersama iniTergugat

Kompetensi AbsolutBahwa dalam isi gugatannya halaman 2 angka 5, halman 3 angka 9 dan 10 sertahalaman 4 angka 13, pada dasarnya pencatatan pendaftaran peralihan hak atasSertipikat Hak Milik No.374 / 1999 Tanggal 13 Maret 1999 dengan luas tanah : 330.M2atas nama Z.

Sp.N. selaku PPAT Kota Banda Acehada yang tidak bersesuaian dalm surat kuasa, sehingga merugikan pihak Penggugat.Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan No.3 / 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24/1997 tentangPendaftaran Tanah sesuai dengan bunyi dalam pasal 103, pasal 104 dan pasal 105,sehingga pencatatan pendaftaran peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No.374 /1999 Tanggal 13

Menyatakan pencatatan pendaftaran peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No.374/ 1999 Tanggal 13 Maret 1999 dengan luas tanah : 330.M2 atas nama Z. AhmadNyak Cut kepada Mawardi Usman, yang tanahnya terletak di Desa / Gampong SetuiKecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sah dan beharga.3.

Sp.N. selaku PPATKota Banda Aceh ada yang tidak bersesuaian dalm surat kuasa, sehingga merugikanpihak Penggugat.Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan No.3 / 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24/1997 tentangPendaftaran Tanah sesuai dengan bunyi dalam pasal 103, pasal 104 dan pasal 105,sehingga pencatatan pendaftaran peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No.374 /1999 Tanggal 13 Maret

MT.Haryono;Bahwa dalam perkara ini TERGUGATI nyatanyata bukan sebagaipemenang lelang, namun ternyata TERGUGATI mendapat RisalahLelang No : 540/2008, tanggal 19 September 2008 dari TURUTTERGUGATI, terhadap kekhilafan dan kesalahan yang nyata tersebutPENGGUGAT telah berulangkali menyelesaikan secara kekeluargaankepada TERGUGATI akan tetapi selalu diabaikannya dan susahditemui, dalam perjalanan waktu TERGUGATI bukannyamenyelesaikan dengan baikbaik namun ternyata Risalah Lelangdipergunakan untuk mengajukan peralihan

diuraikandi atas, maka Rislah Lelang tersebut terjadi karena adanya bujuk rayu(bedrog) dari TERGUGATI sehingga mengakibatkan adanya cacatkehendak yang berupa kekhilafan (dwaling) dilakukan oleh TURUTTERGUGATI, sehingga menurut hukum Risalah Lelang No : 540/2008,11.12.13.14.tanggal 19 September 2008 yang dibuat TURUT TERGUGATI tidaksah dan batal demi hukum;Bahwa oleh karena Risalah Lelang No : 540/2008, tanggal 19September 2008 yang dibuat oleh TURUT TERGUGATI tidak sah danbatal demi hukum, maka berakibat peralihan

sertifikat SHM No.3146atas nama BURITA YULIANTI / TERGUGATI yang diperolehberdasarkan Risalah Lelang yang tidak sah maka peralinan tanahtersebut batal demi hukum;Bahwa oleh karena peralihan sertifikat SHM No.3146 menjadi atasnama BURITA YULIANTI / TERGUGAT tidak sah dan batal demihukum, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriSemarang memerintahkan TURUT TERGUGATIII mencoret namaBURITA YULIANTI / TERGUGATI dan mendudukan sertifikat tersebutseperti semula;Bahwa terhadap uraian tersebuit

DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Turut Tergugat III, Menyatakan, Apa yang telahdidalilkan dalam Eksepsi Mohon dipakai dalam Pokok Perkara inidan menjadi sate kesatuan yang tidak terpisahkan denganjawaban pokok' perkara sehingga Penanganan PerkaraPertanahan ini dapat segera terselesaikan.Bahwa Turut Tergugat III, sudah sesuai dengan syarat danProsedur Peralihan Hak Sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pemeliharaan data PendaftaranTanah

Dankemudian dijelaskan dalam pasal 108 ayat (2) yakni " DalamHal Lelang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut sita yangtercatat dalam Daftar Umum di Kantor Pertanahan makaPermohonan Pendaftaran Peralihan Hak sebagaimana dimaksudpads ayat (1) harus disertai dengan Keterangan dari KepalaKantor Lelang bahwa Sita itu sudah ditindaklanjuti denganlelang yang hasilnya dimohonkan Pendaftarannya".Bahwa Turut tergugat III, sudah melaksanakan kewenangannyasebagaimana Pasal 66 ayat 2 bahwa Alasan yang sah

Menyatakan peralihan hak atas Obyek Sengketa yang tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah, hingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 438, Daftar Isian, tgl 23 Juni 2009, No. 1540/BA/2009, Surat Ukur No. 00006/Pakusari/2010, luas Tanah 300 m2, atas nama Tergugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum;6.

Menyatakan semua peralihan hak atau semua Surat surat, Akta akta, Sertifikat atau bukti kepemilikan lain atas obyek sengketa l dan obyek sengeketa ll, yang di miliki oleh Tergugat l, ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;7. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat l adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak serta melawan hukum; 8.

Bahwa kemudian Tergugat . tanpa seijin dan sepengetahuan ParaPenggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik tanah darat pada tahun2008, telah membuat peralihan hak atas sebagian tanah darat dimaksudyaitu seluas 300 m2. Dengan batas batas ;Utara Tanah Milik Para Penggugat/Turut Tergugat/MisyatunTimur Tanah B. Muyati/ SudarSelatan Tanah P.

No.73/1976, Tergugat nyata nyata kalah karena Gugatannya di nyatakan ditolak Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengandemikian Perbuatan Tergugat yang telah melakukan peralihan hak atasobyek sengketa adalah melawan hak dan merupakan perbuatanmelawan hukum,Bahwa oleh karena Tergugat . menguasai obyek sengketa yang bukanhak miliknya, maka penguasan obyek sengketa oleh Tergugat . adalahtanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum,Bahwa perbuatan Tergugat Il, yang telah membuat surat

Luas 0.082 Ha,5.Menyatakan peralihan hak atas Obyek Sengketa yang tanpa ijindan sepengetahuan Para Penggugat dan Turut Tergugatsebagai pemilik yang sah, hingga terbit Sertifikat Hak Milik No.10.11.438, Daftar Isian, tgl 23 Juni 2009, No. 1540/BA/2009, SuratUkur No. 00006/Pakusari/2010, luas Tanah 300 m2, atas namaTergugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum,Menyatakan semua peralihan hak atau semua Surat surat, Aktaakta, Sertifikat atau bukti kepemilikan lain atas obeyk sengketa dan obyek sengeketa

Menyatakan peralihnan hak atas Obyek Sengketa yang tanpa ijin dansepengetahuan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik yangsah, hingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 438, Daftar Isian, tgl 23 Juni 2009,10.11.No. 1540/BA/2009, Surat Ukur No. 00006/Pakusari/2010, luas Tanah 300m2, atas nama Tergugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan semua peralihan hak atau semua Surat surat, Akta akta,Sertifikat atau bukti kKepemilikan lain atas obyek sengketa dan obyeksengeketa Il, yang

Suatu sebab yang halal;Sebab yang halal dimana suatu perjanjian tidak bertentangan denganhukum;Bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karenamengenai orangorangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karenamengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yangdilakukan itu.Bahwa untuk peralihan hak milik atas tanah, sesuai dengan ketentuanpasal 26 UndangUndang Pokok Agraria yaitu setiap perouatan yangdimaksud

atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual beli, tukar menukar, hibah, permasalahan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hakmelalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yangHalaman 28 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2016/PN Rbidibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Dari ketentuan pasal 19 UUPA jo pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun1997, maka setiap peralihan

Sedangkan yang dapat diangkat sebagai PPAT, yaitu: (1) Notaris,(2) Pegawai Negeri dan bekas pegawai dalam lingkungan BadanPertanahan yang dianggap mempunyai pengetahuan cukup tentangperaturanperaturan pendaftaran tanah dan peraturanperaturan lainnyayang bersangkutan dengan peralihan hak atas tanah, (8) Para pegawaipamong praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat, (4) Orangorang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh MeneteriAgaria/KBPN.Putusan MA 1876 K/Pdt/2005Bahwa asal hak

dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat Il cacat hukum,oleh karena tanah tanah tersebut berasal dari peralihan yang tidak sahyang dilakukan oleh Tergugat .Bahwa alas maupun asal hak dari Penggugat /Pembanding /TermohonKasasi jelas dan berdasar hukum, sebaliknya asal/alas hak/klaim hakoleh Pemohon Kasasi /Tergugat Il/Terbanding Il tidak berdasar hukumkarena cacat yaitu berasal dari Tergugat yang tidak memiliki hak atastanah terperkara a quo.Bahwa Judex Facti dalam putusannya yang telah menyatakan

Putusan Nomor46/Pdt.G/2013/PN.RBI maka terhadap bukti surat tersebut tidak akandipertimbangkan lagi dan MAjelis mengambil alih pertimbangan tersebut.Tidak dijelaskan baik dari bukti surat dan saksi apakah Terlawan Illsebagai pemilik dari obyek sengketa saat ini yang terletak di So GodoDesa Nae Kec.Sape Kab.Bima atau bukan.Perjanjian jual beli mengenai tanah yang dilakukan antara Pelawan serta Pelawan Il selaku pembeli dengan Terlawan Il selaku penjualtersebut dilakukan dibawah tangan dan mengenai peralihan

YALIRANTE yangmenerangkan bahwa YUNUS KURADUS membeli tanah objek sengketa dariLABILAISI pada tahun 1987 sesuai kwitansi yang ditunjukan oleh IbuHANASIA ketika saksi masih menjabat sebagai kepala desa pada saat itu;Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkanmengenai peralihan hak dari kedua bukti surat tersebut sesuai peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tersirat jika peralihan hakatas

Bahwadengan mencermati bukti surat tersebut, yang menjadi dasar peralihan hakdari Labi Laisi kepada Yunus Karadus adalah kwitansi pada tahun 1987,Majelis berpendapat bukti peralihan hak atas tanah dengan menggunakankwitansi, tidaklah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

,sebagaimana pula keterangan saksi HANYADIA, AGUS TAMIN dan ALIASE;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan terhadapbukti surat T.II.1II.3 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Majelisberpendapat bukti Surat tersebut mengandung cacat formil dan meteriil olehkarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanganmengenai peralinan hak atas tanah sengketa yang berawal dari Labi Laisitersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan

Begitupula terhadap Tergugat Ill (istri Yunus Karadus) yang telah menjual tanahsengketa kepada Tergugat dan II merupakan tindakan yang melawanhukum oleh karena peralihan tanah sengketa dari Labi Laisi kepada YunusKaradus bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapetitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksisebagaimana tercantum dalam amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Penggugat memintaagar Surat Penyerahan berkop

Panji Mara (Penggugat1), sehingga segala proses peralihan hak terhadap tanahtanah tersebutharus melalui persetujuan maupun sepengetahuan perusahaan dalam hal iniadalah Para Pemegang saham yang sah;4. Bahwa menyimpang dari hakekat luasan keseluruhan beberapa bidangtanah (dalam 1 hamparan) yang dibeli oleh Penggugat 2 dari R.

Menyatakan hukum peralihan hak yang dilakukan oleh Alm. R. SamisaraRanggasoli (Istri dari Tergugat 1) kepada Tergugat 2 dan/atau Pihak lainterhadap obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatanhukum serta batal demi hukum;7. Menyatakan hukum bahwa segala suratsurat dan/atau dokumendokumen yang terbit akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;8.

Bahwa, dengan demikian pula segala dasar dan alasan daripadabantahan Tergugat 2 adalah benar untuk seluruhnya, karena terhadapsemua akta dan peralihan serta dasar hak milik atas tanah ObyekSengketa daripada Tergugat 2 adalah berdasarkan hukum dan prosedurperolehan hak yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku atassemuanya.

PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999,tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak atas Tanah negara dan HakPengelolaan;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II dan Turut Tergugattersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya: Bahwa seluruh rangkaian proses peralihan hak atas tanah maupunpemindahan Hak atas saham telah sesuai dengan aturan hukum yangberlaku, baik aturan yang mengatur jual beli tanah yakni KUHPerdata, UUPokok Agraria maupun

Lebih lanjut dalam ketentuan yang termuat pada Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktianyang kuat mengenai hapusnya hak milik serta peralihan danpembebanan hak tersebut", Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, Pasal 20 ayat (1):Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN LbpJika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, makayang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaranperalihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnyaorang itu",* Surat Menteri Pertanian

No. 16 Tahun 1961 dan No. 1 Tahun 1962) penegasan konversi hak hak Indonesia itu menurut Undang Undang Pokok Agraria diwajibkan,yaitu jika terjadi peralihan hak karena perwarisan (Pasal 20), perbuatan perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 21 (lelang) dan Pasal 19(setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan hipotik/credietverband).

Dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Para KetuaPengadilan Tingkat Pertama Dari Semua Lingkungan Peradilan SeluruhIndonesia pada tanggal 16 s/d 20 Januari 1994 di Bandung; termuat dalamPustaka Peradilan Bidang Hukum Perdata Tertulis, Jilidi),Bahwa oleh karena itu sekiranyapun benar quad non Penggugatadalah selaku pemilik" atas tanah objek perkara, namun dikarenakan tidakdilakukan penegasan dan pendaftaran konversi atas hak milik Penggugattersebut, dan peralihan hak karena perwarisannya

Olehsebab itu semua peralihan hak atas tanah objekperkara tersebut adalah batal menuruthukum3.

Tentang Penggugat adalah pembeli yang Beritikat Buruk; Bahwasebagaimana diakui secara gentCe oleh Penggugat,bahwa peralihan hak (jual beli) atas tanah objek perkaraantara Datuk Ridwan selaku Penjual" dan Penggugatselaku Pembeli adalah pada tahun 2017 sesuai AKTAPELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor 29tanggal 31 Januari 2017 yang diperbuat dihadapan NotarisChairunnisa Juliani, SH, M.Kn. Sedangkan Tergugat!

Penggugat (tanahterperkara) kepada Tergugat VI (Syahril AMP), Tergugat VII (Suhendry),Tergugat VIII (Marzuki) dan Tergugat IX (Kasran)berdasarkan keteranganTergugat Ill No. 04/SKT/U/BTS/2001. selanjutnya dapat terbit bukti hak tanahberupa Sertifikat hak Milik No. 48/Batang Sarosa, 49/Batang Sarosa, 50/BatangSarosa, 51/Batang Sarosa dan 52/Batang Sarosa (vide data butir 4.a dihalaman 51 nanti) ;Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah dinyatakan bahwa peralihan

No. 467 PK/Pdt/2009 Selain itu Tergugat Ill juga membubuhkan keterangan mengetahui padaSKGR yang dibuat oleh Tergugat masingmasing dengan register No.05/SKT/U/BTS/2001, No. 06/SKT/U/BTS/2001, No. 07/SKT/U/BTS/2001,No. 08/SKT/U/BTS/2001 yang kesemuanya cacat hukum ; Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24/1997sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tentang pendaftarantanah dinyatakan bahwa peralihan atas hak atas tanah dan hak milik atassatuan rumah susun melalui

Datadata yang tidak valid / tidak sah dimaksud adalah : Penggunaan SKPT danSKGR sebagai salah satu alas hak untuk menerbitkan hak tanah ;Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24/1997tentang Pendaftaran tanah dinyatakan Bahwa peralihan hak atas tanah melaluijual beli dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut Peraturan perundangundangan yang berlaku.Oleh

Dengan demikian maka SKGR dan SKPT yang dibuat setelahkeluarnya Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk peralihan hak dan untukmendapatkan hak baru atas tanah. Untuk itu lihat Pasal 60 ayat (2) huruf gPeraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 (PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997) tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No.24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah yangHal. 20 dari 41 hal. Put.

Selain itu pada dokumen sebelumnya tidak dikenal namaHendrik dan tidak ada rencana jalan disebelah timur (padahal dalam gugatandan putusan Pengadilan Negeri Dumai disebut Bahwa batas timur adalahkantor koramil);Bahwa perbuatan Tergugat IX membeli tanah dari Tergugat hanyadengan bukti SKGR dan SKPT yang selanjutnya dapat memperoleh hak tanahdengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 52 dari Tergugat IV adalahperbuatan yang tidak benar karena peralihan hak tanah melalui jual beli harusdilaksanakan

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal37 ayat (1) peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukarmenukar,hibah,pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundanganperundangan yang belaku.

Ratumas Rogayadan para Tergugat LII,IIL1TV dan V dan sesuai dengan hukum yaitu PeraturanPemerintahan Nomor:24 Tahun 1997 pasal 37 ayat (1) peralihan hak atastanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukarmenukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan haklainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang manapermohonan

Akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapembayaran sedemikian rupa itu tidaklah dapat dikategorikan sebagaibentuk telah dipenuhinya azas tunai dan kontan dalam perjanjian peralihanhak atas bidang tanah yang belum bersertifikat, karena dan walaupunbeberapa hari kemudian menyusul terbitnya Bukti P4 yaitu surat perjanjianjual beli Tanah dan Surat Keterangan Tanah Sementara tanggal 16 Mei1994, namun Bukti P4 tersebut juga tidak memenuhi azas terang dalamperjanjian peralihan hak atas sebidang tanah

Artinya bahwa peristiwa hukum sebagai tercantumdalam Surat Penyerahan bertanggal 24 September 1994 adalah jelas dan tegasmerupakan Peristiwa Hukum Peralihan Hak Milik Tanah i.c. Jual Beli Tanah.4.

(RisalahPutusan hal. 55) ;Sedangkan pada bagian lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telahmempertimbangkan antara lain : Menimbang, bahwa jika sekiranya paraPenggugat ingin menguasal objek jaminan hutang secara sah menurut hukumatau peralihan kepemilikan secara sah atas tanah yang menjadi jaminan, makahal tersebut perlu ada perbuatan hukum secara tersendiri yankni melalui prosesjual beli antara ASENG LEUW dengan MUCHSIN DJIBRAN, bukan terjadi atauberalih status kepemilikan secara otomatis

Bahwa Pertimbangan Hukum Risalah Putusan halaman 54 alinea pertama,bahwa jika sekiranya para pengugat ingin menguasai obyek jaminan hutangsecara sah menurut hukum atau peralihan kepemilikan secara sah atas tanahyang menjadi jaminan maka hal tesebut perlu ada perbuatan hukum secaratersendiri yakni melalui proses jual beli antara ASENG LEUW dengan MUCHSINDJIBRAN, bukan terjadi atau beralin status kepemilikan secara otomatis sebagaiakibat dari jaminan yang diperjanjikan Bahwa pertimbangan hukum ini

Artinya bahwa peristiwa hukum sebagai tercantumkandalam Surat Penyerahan bertanggal 24 September 1994 adalah jelas dan tegasmerupakan Peristiwa Hukum Peralihan Hak Milik Tanah i.c. Jual Beli Tanah.BAHWA TERBANDING 1 / TERGUGAT 1 MEMBANTAH DALIL PEMBANDING /PENGGUGAT TERSEBUT DI ATAS DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :a.

ASeng Leuw alias Sem Leuw dengan Muchsin Djibran adalahhubungan pinjam meminjam dengan jaminan secara perorangan, sehinggakeabsahan peralihan hak milik untuk selanjutnya dinilai berdasarkan terpenuhinyaazas perjanjian serta syarat sahnya perjanjian i.c. jual beli berdasarkan PutusanMahkamah Agung R.1.

peninggalan orang tua/warisanOrang Tua Penggugat maupun Para Tergugat;Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris sah darialmarhum A Latif Baco dengan Almarhumah Halwiah;Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan paratergugat telah melakukan pembagian diatas seluruh hartapeninggalan/harta warisan almarhum Alatif Baco dengan AimarhumahHalwiah merupakan tindakan melawan hak dan Hukum yang berlakuMenyatakan menurut hukum tindak dan atau perbuatan para tergugattelah mengajukan peralihan

Halwiah masih hidup,serta Penggugat juga harusnya menguraikan dengan jeiaskapan dan bagaimana prosesnya sehingga Para Tergugatdapat mengajukan sertitikat atas tanah tersebut agar daliltersebut menjadi terang dan jelas;Bahwa dengan adanya dalil /Jersebut diatas, maka telahsecara jelas dan nyata membuktikan Para Penggugat telahmemasukkan dalildalil adanya peralihan hak atas tanahseara sepihak(Hukum Agraria dan administrasi Negara) kedalam gugatan Pembagian waris);Bahwa secara faktual dan dapat dibuktikan

;Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatanPenggugat yang mendalilkan dalam point 9 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Peralihan Hak/ Mengajukan sertifikatkepada turut tergugat terhadap Harta pada point 6 huruf A sampaidengan E tanpa pemberitahuan kepada Penggugat; Berdasarkan faktayang dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukanpengajuan peralihan hak atas tanah atas objek sengketa sebagaimanayang didalilkan oleh penggugat tersebut, yang melakukan pembagiandan

Rp.680.000.000, ( Enam ratus delapanpuluh juta rupiah );Bahwa di libatkannya Turut Tergugat dalam perkara ini di karenakan TurutTergugat adalah lembaga Negara yang berwenang untuk penerbitansertifikat terkait adanya peralihan hak dan atau pendaftaran hak baru, olehsebab itu segala dokumendokumen pengajuan hak baru atau peralihan hakatas obyek sengketa di maksud diharapkan supaya dapat di hadirkan dipersidangan serta agar apapun putusan dari sidang pengadilan nantinyaTurut Tergugat akan tunduk dan

diaturdalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah yaitu Pasal 37 ayat ;Bahwa pencatatan peralihnan hak tersebut di dalam Sertipikat dan BukuTanah, didasarkan adanya Akta Hibah yang dibuat oleh Haji RadenHalaman 18 dari 29 Putusan Sela No.93/Pdt.G/2018/PN MjkSOEHARTEDJO, SH, M.Hum Nomor 235/Mgr/2009 tanggal 20 Oktober2009, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (A) daerah kerja KotaMojokerto ;Bahwa didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 37 ayat 1dengan jelas disebutkan Peralihan

DanTurut Tergugat (/.c KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMOJOKERTO) telah memproses peralihan hak dari Nyonya SUTIANA keNyonya NEVY ANGSARI PUTRI tersebut sudah sesuai dengan peraturanyang berlaku/ketentuan tersebut di atas, sehingga mohon kepada Majelishakim untuk mengeluarkan Tergugat (.c KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA MOJOKERTO) dari subyek gugatan ini ;Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan KotaMojokerto, atas Sertipikat Hak Milik 2159/Kel.

Turut TERGUGAT II didalam perkara a quo adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak,dan agar tidak membantu peralinan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai)terhadap objek bidang tanah dan bangunan milik PENGGUGAT sampai denganadanya putusan yang bersifat final dan mengikat, selaku demikian mohon pulakepada Hakim Yang Mulia menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalamperkara a quo terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan

Menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT dan TurutTERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quoterutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, Jual Bell,Sewa dan Gadai) terhadap objek jaminan aquo sampai dengan adanya putusanyang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;12.

2019/PN SmrBahwa gugatan Penggugat tidak terang, kabur, atau isinya gelap(onduidelijk) karena Penggugat dalam positanya hanya menerangkanhubungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tanpamenjelaskan secara rinci keterlibatan Turut Tergugat Il hanya menyebutkanhal yang sama dalam posita, provisidan petitum Penggugat meminta supayaMajelis Hakim menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat II untuktunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo terutama dalam haltidak membantu proses peralihan

gelap (onduidelijk)karena Penggugat dalam positanya hanya menerangkan hubungan utangpiutang antara Penggugat dengan Tergugat tanpa menjelaskan secara rinciketerlibatan Turut Tergugat II hanya menyebutkan hal yang sama dalam posita,provisidan petitum Penggugat meminta supaya Majelis Hakim menghukum danHalaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Smrmemerintahkan Turut Tergugat Il untuk tunduk dan patuh terhadap putusandalam perkara a quo terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan

Menyatakan bahwa Peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1643 yang terletak di Jl.

Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan besar: mengapa Tergugat VI tidakmemanggil Penggugat untuk dimintai keterangan maupun tanda tangansebagai Pemegang Hak atas Sertifikat No. 1643 dimaksud ;20.Bahwa sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat yang telah memproses21perubahan atau peralihan Sertifikat atas nama Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum yang telah merugikan Penggugat yang semula hanya meminjamuang Tergugat , dan tidak pernah menjual kepada Tergugat rumah milikPenggugat ;.Bahwa yang Penggugat

Menyatakan bahwa Peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1643yang terletak di Jl.

in casu : secara jelasdan terang Penggugat dalam formulasi gugatannya pada poin 19menyebutkan : "Bahwa proses peralihan hak atas nama Tergugat yangdilakukan oleh Tergugat VI terhadap SHM No. 1643 yang semula atasnama Penggugat kemudian beralih kepada atas nama Tergugat , tidakpernah melibatkan Penggugat sebagai pemegang hak semula atas SHMNo. 1643 tsb.

Bahwa peralihan Sertifikat obyek sengketa saksi tidak mengetahuinya danhanya mendengar Sertifikat tersebut telah beralih ke Philindo (Tergugat ) ; Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Akta lkatan Jual Beli maupunAkta Jual Beli atas obyek sengketa ;Atas keterangah saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapinyadalam Kesimpulan ;2. Saksi SRI ATWISAN KRISTIN : Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat (Istri dan Anaknya) karena saksisama sama tinggal di Jl.

(Tergugat IV) adalah cacathukum dan dibatalkan, serta menghukum Penggugat untukmengembalikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.518.950.000, (Lima ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;Menyatakan bahwa Peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No.1643 yang terletak di JI.

Secara hukum, peralihan hak atas tanah danbangunan tidak bisa dilakukan di bawah tangan.Memperhatikan ketentuan tersebut maka pemegang Surat sporadikbukanlah pemilik tanah atau kavling kios pasardi Desa Petaling Jaya karenabelum ada peralihan hak milik kepada pembeli kios berdasarkan ketentuanAgraria.

Instansi pemerintah yang dimaksud adalah kementerian,direktorat dan pemerintah daerah; Bahwa peralihan hak tanah dengan cara apapun yang dalam aturandisebut dengan istilah perbuatan hukum seharusnya dilakukandihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalamPP No. 24 Tahun 1997 Pasal 37.

Peralihan hak atas tanah secara yuridis tidaklah sama denganperalihan secara nyata dan penyerahan secara simbolis. Peralinan hak atastanah secara simbolis misalnya untuk menyerahkan barang yang ada dalamgudang, cukup menyerahkan kunci gudang saja.

FUNGSI PPAT DALAM KAITAN DENGAN PERALIHAN HAK ATASTANAHBahwa yang menjadi permasalahan disini adalah berkenaan dengankapankah hak atas tanah yang menjadi objek perbuatan hukum tersebutberalih kepemilikannya kepada pihak pembeli?, apakah pada saatdilaksanakan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahankabupaten/Kotamadya setempat ataukah pada saat akta jual belinya selesaidi buat dan di tanda tangani.

53 dari 64 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PTJMBumum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangdiangkat oleh pemerintah;Bahwa memperhatikan ketentuan dan pendapat hukum ahli hukum tersebutdapat disimpulkan bahwa jual beli atas tanah baru dapat dinyatakan syahdan beralin hak kepemilikan atas tanah bilamana tanah yang menjadi objekjual beli diperbolehkan untuk dijual belikan jual belikan (Sebab halal), jualbeli dilakukan melalui akta PPAT dan dilakukan peralihan proses baliknama.