Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-07-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44120/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 21 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11938
  • Pasta Maker Noodle Maker negara asalChina, dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 21,314.00 yang olehKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadisebesar CIF USD 48,558.90, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutangpada SPTNP sebesar Rp.36.011.000,00;: bahwa berdasarkan data yang obyektif dan terukur dari survey harga pasar,kedapatan harga Iron Noodle/Pasta Maker (pembuat mie atau pasta) merek WestonW150 adalah sebesar IDR 120,000.00/Pce dan setelah perhitungan
    dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuanpelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan: Nilai pabean untuk perhitungan
    yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP2463/KPU.01/2012, tanggal 07 Mei 2012 diketahui alasan yang digunakan KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode atau nilaitransaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memakai kriteria Pasal8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
    Masuk tersebut, yaituPejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dariPasal 16 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
    merupakan penjualan di pasar dalam Daerah Pabean atas barangimpor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeliyang memasok nilai barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)huruf b untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan;bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) denganmenggunakan Metode Deduksi menurut butir c Lampiran VII Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang NilaiPabean untuk perhitungan
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 846/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CITRA SURYA KOMUNIKASI
2215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pajak;Bahwa pemotong/pemungut pajak tidak diperkenankan menerapkanketentuan yang diatur di dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajakyang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh karenaWPLN tidak dapat memenuhi persyaratan administratif sesuai Pasal 4 ayat (3)Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER61/PJ/2009 juncto PER24/PJ/2010;Bahwa Tim Peneliti sependapat dengan tim Pemeriksa sehinggadiusulkan dan menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh PemohonBanding serta mempertahankan perhitungan
    Pemeriksa sesuai dengan SKPKBPPh Pasal 26 dengan perhitungan sebagai berikut: Menurut Wajib Menurut Peneliti ooKoreksi FiskalKeterangan Pajak Keberatan (Rp)(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0 131.391.060 131.391.060PPh 26 terutang (20%) 0 26.278.212 26.278.212Kredit pajak 0 0 0PPh 26 kurang dibayar Nihil 26.278.212 26.278.212Sanksi Administrasi 0 11.036.849 11.036.849PPh 26 yang masih harus dibayar Nihil 37.315.061 37.315.061 Alasan BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil penelitian
    Citra Surya Komunikasi untuk Masa PajakSeptember 2010. sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan Menurut WajibPajak (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0PPh 26 terutang 0Kredit pajak 0 Halaman 4 dari 20 halaman.
    Citra SuryaKomunikasi, NPWP 01.967.105.6073.000, beralamat di Gedung SentralSenayan II Lantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora, Jakarta Pusat 10270,dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55371/PP/M.VIA/13/2014, tanggal 19 September 2014, diberitahukankepada
    CitraSurya Komunikasi, NPWP 01.967.105.6073.000, beralamat di GedungSentral Senayan Il Lantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora, JakartaPusat 10270, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas (halaman2);adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 17 dari 20 halaman.
Register : 02-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 3279/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 24 Juli 2019 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
73
  • sekarang berada dalam asuhan Penggugat; Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonislagi karena keduanya sering bertengkar disebabkan karena Tergugat diketahuimemiliki hubungan cinta dengan Perempuan lain yang tidak diketahuiidentitasnya, hal ini diketahui Penggugat dari Hp milik Tergugat yang terdapatpesan mesra antara Tergugat dengan wanita lain yang tidak diketahuiidentitasnya. selain itu tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga, dengan sikapnya perhitungan
    Pdt.G/2019/PA.Jr Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan itukarena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan Perempuan lainyang tidak diketahui identitasnya, hal ini diketahui Penggugat dari Hp milikTergugat yang terdapat pesan mesra antara Tergugat dengan wanita lain yangtidak diketahui identitasnya. selain itu tergugat tidak bertanggung jawab sebagaikepala rumah tangga, dengan sikapnya perhitungan
    yang padapokoknya adalah bahwa setelah 22 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan Perempuan lain yangtidak diketahui identitasnya, hal ini diketahui Penggugat dari Hp milik Tergugatyang terdapat pesan mesra antara Tergugat dengan wanita lain yang tidakdiketahui identitasnya. selain itu tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepalarumah tangga, dengan sikapnya perhitungan
Register : 12-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PA Sei Rampah Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Srh
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
109
  • PUTUSANNomor 700/Pdt.G/2021/PA.SrhC) Jumlah hari masa iddahDengan rumus perhitungan sebagai berikut:y=axheSebelum meperhitungkan hal tersebut, perlu diketahui terlebihdahulu biaya makan perhari dan jumlah hari masa iddah sebagaivariabel yang akan dihitung.Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Srh3.e Terhadap dua hal tersebut, Majelis Hakim memperkirakan besaranbiaya makan yang layak untuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagaiadalah sebesar Rp. 30.000,00 perhari.
    sebagaimana rumus berikut:Rp Istri: (S)(5) xX 12 BulanKeterangan :Rp Istri =: Jumlah Mutah yang diperoleh istriPs : pendapatan suamin : jumlah kepala dalam keluarga2 : tetapan nilai Simpanan senilai 2 kKepala12 bulan : jumlah bulan dalam setahunRo ist: (mae (G22) x 12 BulanRp Istri = 333.333 x 12 bulanRp Istri = 3.999.996 ( tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), dibulatkan menjadiRp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan
    meminta nilai mut ahdalam gugatannya, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan nilai tersebutagar memenuhi rasa keadilan, kepatutan, dan fakta akan kebutuhan dasarhidup istri seperti tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3Tahun 2018 angka 2;Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa nilai mutah yang patutdan layak Majelis Hakim akan menghitungnya menggunakan rumus sebagaiberikut:Jumlah mutah yang harus dibayar = mNafkah iddah untuk sebulan = Jumlah bulan dalam setahun = tDengan rumus perhitungan
Register : 28-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 5636/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Desember tahun 2016 yang lalu, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat pelit dan perhitungan, sehinggaPenggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari.
    orang anak masing masing bernama: 1) ANAK I,hal. 4 dari 9 hal.Salinan Putusan Nomor 5636/Pdt.G/2019/PA.Jrperempuan, umur 19 tahun, 2) ANAK Il, perempuan, umur 14 tahun, 3) ANAKIll, perempuan, umur 7 tahun, ketiganya dalam asuhan Penggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat pelit dan perhitungan
    berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 18 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugatpelit dan perhitungan
Putus : 22-07-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 B/PK/PJK/2007
Tanggal 22 Juli 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. WOOD GROUP ESP INDONESIA
2811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor: KEP28/PJ.41/1993tanggal 8 Maret 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25, serta surat yang dikeluarkan olehDirjen Pajak Nomor: S23/PJ.42/2003 tertanggal 13 Januari 2003 tentangPenegasan Penerbitan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi, makamenurut pendapat Penggugat adalah:Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 atas angsuranpokok Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut tidak dapat diterbitkan,karena Penggugat sudah melakukan perhitungan
    Sanksi administrasi berupa bungaseharusnya dihitung setiap bulan secara tidak akumulatif;Bahwa adapun cara perhitungan sanksi administrasi yang diterbitkanTergugat untuk Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2004adalah sebagai berikut: Masa Angsuran Pokok Angsuran % Bunga/ Bulan Bulan Bunga /Bulan2004 KeterlambatanMaret 20.931,00 2% 17 7.116,54April 20.931,00 2% 16 6.697,92Mei 20.931,00 2% 15 6.279,30Juni 20.931,00 2% 14 5.860,68Juli 20.931,00 2% 13/5,442,06Agustus 20.931,00 2% 12 5.023,44September
    20.931,00 2% 11 4.604,82Oktober 20.931,00 2% 10 4.186,20Nopember 20.931,00 2% 9 3.767,58Desember 20.931,00 2% 8 3.348,96Total Bunga 52.327,50 Bahwa perhitungan sanksi administrasi berupa bunga, menurut Penggugatuntuk Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2004 adalah sebagai berikut:Masa Angsuran Pokok Angsuran % Bunga/ Bunga /Bulan2004 BulanMaret 20.931,00 2% 418,62April 20.931,00 2% 418,62 Hal 3 hal 12 Put.
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/PDT.SUS/2011
PT. BROMO TIRTA LESTARI; MUHAMMAD YASIN
213196 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 102 K/PDT.SUS/201 1Bahwa selama Tergugat melakukan tindakan skorsing kepadaPenggugat, Tergugat tidak membayar upah yang menjadi hak Penggugat danTergugat tidak membayar THR menjelang hari raya kKeagamaan yang dianutPenggugat yang juga menjadi hak Penggugat ;Bahwa dalam perhitungan Penggugat besaran upah dan THR yangmenjadi hak Penggugat adalah sebesar Rp. 25.182.500,00 (dua puluh lima jutaseratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :a.
    Perhitungan upah yang menjadi hak Penggugat : Upah tanggal 14 Agustus 2006 s/d 31 Desember 2006 = 4 x Rp.545.000,00 + 18 x (Rp. 545.000,00 : 30) = Rp. 2.507.000,00 ; Upah tanggal 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 = 12 x Rp.565.500,00 = Rp. 6.798.000,00 ; Upah tanggal 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 = 12 x Rp.604.000,00 = Rp. 7.248.000,00 ; Upah tanggal 01 Januari 2009 s/d 30 September 2009 = 9 x Rp.682.500,00 = Rp. 6.142.500,00 ;b.
    Perhitungan THR yang menjadi hak Penggugat :THR tahun 2006 + THR tahun 2007 + THR tahun 2008 + THR tahun 2009 =Rp. 545.000,00 + Rp. 566.500,00 + Rp. 604.000,00 + Rp. 682.500,00 = Rp.2.487.000,00 ;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya penyelesaianterhadap perkara ini melalui Disnakertrans Kabupaten Probolinggo yang telahmendapatkan Surat Anjuran tertanggal 13 Oktober 2006, terhadap SuratAnjuran tersebut Penggugat menyatakan menerima sedangkan Tergugatmenyatakan menolak ;Bahwa sampai dengan
Register : 15-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 3570/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 7 Agustus 2019 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
70
  • mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Juni tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari hingga jam 03.00dini hari baru kembali tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa tujuan yangjelas, ketika Penggugat bertanya, Tergugat justru marah kepada Penggugat.Tergugat juga jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat perhitungan
    Tergugat juga jarangmemenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan,sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari; Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 8bulan dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediamanbersama dan sekarang berada dirumah orang tua Penggugat di Dusun JaduganRT.001 RW. 020 Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember; Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami
    bernama ANAK, lakilaki, umur 7 tahun dalam asuhan Penggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan itukarena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari hingga jam 03.00 dinihari baru kembali tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa tujuan yangjelas, ketika Penggugat bertanya, Tergugat justru marah kepada Penggugat.Tergugat juga jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat perhitungan
Register : 19-08-2013 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 19 Maret 2015 — MORITS ROBERT LANTU, SPd
6125
  • dan ada klarifikasi dan konfirmasi pada penyedia barang danjasa juga melakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tim turunmelakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Taman Kota Laha dan Halong dibuat dalam4 (empat) paket yang dibagai dalam 2 (dua) pekerjaan fisik dan 2 (dua)pekerjaan pengawasan, disitu ahli dalam melakukan perhitungan inimenghasilkan dan berkesimpulan adanya kerugian keuangan Negara sebesarRp.161.406.921.
    (seratus enam ratusSembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan belas riburupiah) sebagai acuan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara kemudianuntuk realisasi pembayaran atau pengeluaran telah digunakan oleh penyediabarang dalam hal ini kontraktor dan ahli melakukan perhitungan berdasarkankonfirmasi dan klarifikasiapakah kepada rekanan kemudian kepada penyediabarang jasa pendukung ; Bahwa selain SP2D ada juga data pendukung seperti SPP, SPT dan SPM jadidari SPM dan dokumen
    Bina Graha Konsultan dan untuk pekerjaan Taman Kotadesa Halong tahap I adalah sama juga CV Bina Graha Konsultan ; Bahwa dari hasil perhitungan ahli disini ada pengeluaran uang untukpengewasan sebesar Rp.17.018.182.
    tidak menggunakandata yang dibuat oleh panitia ; Bahwa untuk laporan yang dibuat oleh Piliteknik dan dari Dinas Pertanian, ahlitidak menggunakannya dan ahli melakukan perhitungan sendiri sesuai denganhasil yang didapat dilapangan ; Bahwa dalam rangka melakukan perhitungan pekerjaan fiisik dan tanamandilapangan, ahli melakukan perhitungan bersama dengan penyedia barangtermasuk melakukan pengkuran panjang dan lebarnya ; Bahwa pekerjaan fisik maupun tanaman ahli melakukan perhitungan denganmenyatukan
    ;Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata KelolaKeuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukanoleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis,dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorangdipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal
Putus : 11-08-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — PIETER vs PT MAJU GEMILANG MANDIRI
4328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Posita dan petitum gugatan tidak didukung oleh dasar hukum yangmemadai;18.Bahwa, setelah Tergugat mencermai gugatan a quo, Tergugatmenemukan posita angka 11, 14 dan 15 serta Petitum Angka 4, 5, 6,dan 7 yang berbunyi sebagai berikut:Posita:114. 1. maka kepada Tergugat perlu dihukum untuk menggantikerugian atas uang sewa rumah selama 5 tahun dari 20072012sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Sewa Rumah:1 tahun: Rp50.000.000,00 x 5 tahun
    Bahwa berdasarkan tabel simulasi perhitungan bunga tersebut diatas jumlah kerugian materil Penggugat akibat perbuatan Tergugatpokok dan bunga adalah menjadi sebesar Rp1.296,152,683,00(satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluhdua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)....dst....;15. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 665 K/Sip/1973.
    Oleh karena itu bagaiamana mungkin angka 6%bisa dijadikan dasar perhitungan Penggugat dalam menghitung total nilaikerugian.
    Terbukti jelas,Petitum tersebut lahir tanpa ada dasar yang jelas dan hanya berdasarkanasumsi dan perhitungan sepihak dari Penggugat semata.
    Bahwa sangat memperihatinkan tentang pemahaman Majelis Judex Factidari penetapan perhitungan pada Tergugat yang telah menerima pinjamandana khusus sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah),dan dari deviden Tergugat/Pembanding telah disetorkan sebagai angsuranpinjaman sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah)ke rekening pribadi Sdr. Ir. Lukas Buntoro dan juga menyetorkan kerekening pribadi Sdr.
Register : 05-12-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1186/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
Machmud Badres
Tergugat:
I Ketut Kajeng Wahyudi
13947
  • ProyekPembangunan Hotel Lokal yang berlokasi di Jalan Ilrtodipuran No. 17C,Yogyakaha.Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah melakukan negosiasitelah mencapai kesepakatan berkaitan dengan biaya pekerjaan yangdibebankan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yaitu berdasarkanperhitungan sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) perM2;Bahw PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat tentang perhitungan total biayapelaksanan pekerjaan yang disepakati untuk pembangunan proyekproyekyang dimaksud dalam butir 4 diatas adalah, Total
    Dimanaberdasarkan perhitungan dari Pengawas yang ditunjuk oleh PENGGUGAT,berkaitan dengan nilai volume pekerjaannya, maka Dana yang harusdikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp300.000.000.
    (tiga ratus juta rupiah);Bahwa berdasarkan hasil perhitungan progres total volume pekerjaanbersamasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, akhirnya dicapaikesepakatan yang mana TERGUGAT harus mengembalikan sebagiandana renovasi dan pembangunan proyek, karena pekenaan renovasi danpembangunan tidak mencapai target total volume pekerjaan yangdisepakati bersama, yakni masingmasing pengembalian dananya sebagaiberikut :a.
    Dormitory room : 14 beds x Rp 150.000,x 29 hari = Rp 210.000.000,SUBTOTAL : Rp 357.900.000,Berdasarkan perhitungan di atas, maka PENGGUGAT menderita kerugianImmateriaal akibat hilangnya potensi pendapatan dari nilai sewa kamar hunianMaharani Guest House sebesar Rp 715.800.000, (tujuh ratus lima belasjuta delapan ratus ribu rupiah). 8.
    Pembangunan Hotel Lokal yang berlokasi di Jalan Tirtodipuran No. 17C,Yogyakarta, TERGUGAT sepakat harus mengembalikan dana sebesar Rp1.440.000.000, (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) kepadaPENGGUGAT, dengan total keseluruhan pembayaran yang mesti dilakukan olehTergugat sebagaimana hasil perhitungan kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.890.000.000,(satu milyar delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan tidak terlaksananya isi perjanjian pembangunanproyek hotel
Putus : 09-12-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan PT GORONTALO Nomor 12/PID.SUS/2013/PT. GTLO
Tanggal 9 Desember 2013 — dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M. Sc
7126
  • Bahwa berdasarkan Audit Perhitungan kerugian keuangannegara/daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara di Manado ataspelaksanan pengadaan 1 (satu) unit Whole Body Spiral CTScanner Rumah Sakit Aloei Saboe Kota Gorontalo pada DinasKesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2005 yang dilaksanakan olehCV.
    kerugian keuangan negara olehBPKP Perwakilan SULUT di Manado yaitu tertuang dalamLaporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugiankeuangan negara Nomor: LAP214/PW.18/5/2011 tanggal 7 Juli2011, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.569.968.637,00 dengan rincian sebagai berikut : 1).
    Bahwa berdasarkan Audit Perhitungan kerugian keuangannegara/daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara di Manado ataspelaksanan pengadaan 1 ( satu ) unit Whole Body Spiral CTScanner Rumah Sakit Aloei Saboe Kota Gorontalo pada DinasKesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2005 yang dilaksanakan olehCV.
    NYK Line Indonesia No:1M303401; 22292 222 222222222 nn ee1(satu) lembar Receivedfor demurrage No.1M303443; 1(satu) lembar Nota dan perhitungan' pelayanan jasapenumpukan dangerakaneksira No : 1792883 tanggal 16Januari 2006; 1(satu) lembar Official Reciept dari PT. NYK Line Indonesia No.1M303399; 222 ono nnn nnn nn nn nnn nn nen enn1(satu) lembar surat jalan CV Surya Jaya No.
Putus : 10-03-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769/B/PK/PJK/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR
2520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengenaan PPN 0,00Jumlah 14.645.491.689,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00Jumlah Seluruh PenyerahanPenghitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriDikurangi:PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samaPajak Masukan yang dapat diperhitungkanSPT (pokok kurang bayar)14.645.491.689,001.464.549.169,000,002.290.235.441,000,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00Lainlain 0,00Jumlah 2.290.235.441,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan
    Sehingga nilai peredaran usahatahun 2007 sebagai272.115.168.690,00;dasar perhitungan equalisasi adalah menjadi Rp.2 Komponen equalisasi : Penjualan tahun 2006 FP dibuat tahun2007 sebesar Rp. 11.277.094.138,00Bahwa ditolak, karena nilai tersebut terkait dengan hasil penelitian keberatan tahun2006 yang diselesaikan Terbanding, dimana diperoleh informasi bahwaataspenjualan tahun 2006 FP tidak dibuat tahun 2007 sebesar Rp.11.277.094.138,00tersebut pada saat itu Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan
    Sedangkan mengapa dimasukkandalam unsur perhitungan, sebab berdasarkan Pasal 16 D UU PPN, penjualan aktivatetap adalah terutang PPN dan tujuan equalisasi adalah untuk mengetahui perbedaannilai antara Peredaran Usaha PPh Badan dan DPP PPN dengan memasukkan unsurunsur yang terkait penghasilan yang diperoleh Pemohon Banding tanpa memandangapakah sudah dilaporkan dalam SPT atau belum;4 Komponen equalisasi : Write Off aktiva tetap (tools)Rp.43.700.000,00 ;Bahwa ditolak, karena walaupun Pemohon Banding
    Hal tersebut dapat dilihat pada list penyusutan Fixed Asset yang telahPemohon Banding berikan kepada Pemeriksa pada tanggal 29 Juli tahun 2009;5 Koreksi atas Pendapatan sewa gudang (Final) sebesarRp.232.599.007,0013Bahwa Rincian perhitungan atas koreksi pendapatan sewa gudang (final) sebesar Rp232.599.007,00, terdiri atas :Pendapatan lainlain Cfm.
    Untuk rincian per bulan tidakbisa Pemohon Banding peroleh, karena itu Pemohon Banding tidak setuju apabilapendapatan lainlain dimasukan oleh pemeriksa dalam perhitungan DPP Objek PPNdalam SKPKB PPN Masa April 2007.
Putus : 26-03-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.SBY
Tanggal 26 Maret 2018 — GATOT SUPRIYONO VS PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero)
7128
  • .- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) dan upah skorsing yang belum di bayar serta uang pensiun dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:- Uang pesangon = -- Uang Penghargaan masa kerja Rp. 4.660.463,- x 7 = Rp. 32.623.241,-- Uang Penggantian Hak;- Penggantian perumahan dan pengobatan
    Perhitungan Pembayaran Putus Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 43angka 5 huruf F PKB.e Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 7 x Rp. 4.666.423.28 =Rp. 32.664.962.96e Uang Penggantian Hak 1 x 1 x Rp. 4.666.423.28 = Rp. 4.666.423.28e Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan = Rp. 4.899.744.44 +(15% dari Uang Penghargaan Masa Kerja )TOTAL Uang Penggantian Hak yang diterima = Rp. 42.231.130.70.
    Perhitungan Pembayaran Putus Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 43angka 5 huruf F PKB.e Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 7 x Rp. 4.666.423.28 = Rp. 32.664.962.96e Uang Penggantian Hak 1 x 1 x Rp. 4.666.423.28 =Rp. 4.666.423.28e Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan =Rp. 4.899.744.44 +(15% dari Uang Penghargaan Masa Kerja )TOTAL Uang Penggantian Hak yang diterima = Rp. 42.231.130.70B.
    adalahPerjanjian Kerja Bersama (PKB) dan hak yang diterima Penggugat yaitusebesar Rp. 4.271.325,75 ( empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratusdua puluh lima ribu rupiah tujuh puluh lima sen) sehingga perhitungan yangseharusnya diterima adalah :Uang penghargaan masa kerja 1 x Rp. 4.271.325,75 =Rp.29.899.280,25Uang penggantian perumahan & pengibatan(15% dari uang penghargaan masa kerja) =Rp. 4.484.892,04Uang pulang kampung = Rp. 4.271.325.75Total uang penggantian hak yang diterima = Rp
    Putusan Nomor 179/G/2016/PHISby.4,660.463, (empat juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh tigarupiah);Dengan demikian hakhak Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat berupauangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) upah skorsing yangbelum di bayar dan uang pensiun dengan perhitungan dan perincian sebnagaiberikut:Uang pesangon = Uang Penghargaan masa kerja Rp. 4.660.463, x7 =Rp.32.623.241,
    Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secara tunai dansekaligus berupa uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) danupah skorsing yang belum di bayar serta uang pensiun dengan perhitungan danperincian sebagai berikut: Uang pesangon = Uang Penghargaan masa kerja Rp. 4.660.463, x7 = Rp. 32.623.241, Uang Penggantian Hak; Penggantian perumahan dan pengobatan ; 15% x Rp. 32.623.241, =Rp. 4.893.486
Register : 09-09-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 85/Pid.B/LH/2021/PN Plj
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.RIESKI FERNANDA, SH
2.SAUT BENHARD, SH
3.ASRI YETTI,SH
4.EFRIZA LASYERSI, SH
Terdakwa:
1.SUNARYA panggilan NAYA bin KUSNADI
2.NEMAR bin DANA panggilan NEMAR bin Alm. DANA
3.ENDANG panggilan ENDANG bin JAHIDI
10536
  • Kemudian air raksa yang mengandung emas tersebut paraterdakwa peras menggunakan kain untuk memisahkan emas dan airraksa.Bahwa hitunghitungan para terdakwa sewaktu melakukan penambanganemas adalah perhitungan dilakukan setelah 15 (lima belas) hari bekerjadan kemudian hasil digabungkan dan dipotong 10% untuk SISAF (DPO),20% untuk perawatan mesin dan membeli BBM, kemudian sisanya 70%dibagi dua, 35% persen untuk terdakwa SUNARYA Pgl.
    Dana dan terdakwa III Endangpanggilan Endang bin Jahidi adalah perhitungan dilakukan setelah 15 (limabelas) hari kerja kemudian hasil digabungkan dan dipotong 10% untukSisaf (DPO), 20% untuk perawatan mesin dan membeli BBM dankemudian sisanya 70% dibagi 2 (dua) yang mana 35 % untuk terdakwa Sunarya panggilan Naya bin Kusnadi dan 35 % untuk terdakwa II Nemarbin Dana panggilan Nemar bin alm.
    Dana dan terdakwa III Endang panggilanEndang bin Jahidi adalah perhitungan dilakukan setelah 15 (lima belas) harikerja kemudian hasil digabungkan dan dipotong 10% untuk Sisaf (DPO), 20%untuk perawatan mesin dan membeli BBM dan kemudian sisanya 70% dibagi2 (dua) yang mana 35 % untuk terdakwa Sunarya panggilan Naya binKusnadi dan 35 % untuk terdakwa II Nemar bin Dana panggilan Nemar binalm.
    Dana dan terdakwa IIIEndang panggilan Endang bin Jahidi adalah perhitungan dilakukan setelah 15(lima belas) hari kerja kemudian hasil digabungkan dan dipotong 10% untukSisaf (DPO), 20% untuk perawatan mesin dan membeli BBM dan kemudiansisanya 70% dibagi 2 (dua) yang mana 35 % untuk terdakwa Sunaryapanggilan Naya bin Kusnadi dan 35 % untuk terdakwa II Nemar bin Danapanggilan Nemar bin alm.
Putus : 18-12-2013 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAI APPAREL INDUSTRIES
3520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Segi Materi;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalahmengenai koreksi terhadap Faktur Pajak yang dianggap cacat sehinggatidak dapat dikreditkan yang dilakukan Pemeriksa sebesarRp 29.813.316,00 sehingga KPP PMA Empat menerbitkan SKPKBPPN Masa Pajak Januari sampai dengan Mei 2008 Nomor 00094/207/08/057/09 tanggal 12 Oktober 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:PPN Kurang Bayar Rp 29.813.316,00Sanksi Bunga Rp 0,00Sanksi Kenaikan Rp 29.813.316,00Halaman 2 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 675/B/PK/Pjk/2013Jumlah yang masih harus dibayar Rp 59.626.632,00Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Bandingmengajukan keberatan dan dengan keputusan Terbanding NomorKEP425/WPJ.07/2010 tanggal 15 AprilBanding diterima sebagian dengan perhitungan sebagai berikut:Rp 13.863.838,00Rp 0,00Rp 13.863.838,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 27.727.676,002010 keberatan PemohonPPN Kurang BayarSanksi BungaSanksi KenaikanBahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas dapatdikemukakan
    Cara Perpajakandengan tegas menyatakan: Pembeli Barang kena Pajak ataspenerimaan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannyabertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak,sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak dapatmenunjukkan buktibukti pembayaran/pelunasan PPN sehinggaketentuan Pasal 33 UndangUndang KUP tidak berlakukan kepadaPemohon Banding;Bahwa perhitungan
    Atas Impor BKP 0,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 411.534.746,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa sama 1.084.094.460,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00b.3. Lainlain 0,00c. Jumlah yang dapat diperhitungkan 1.084.094.460,00d. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (672.559.714,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 672.559.714,004 PPN yang kurang dibayar 0,005 Sanksi Administrasi:a.
Putus : 12-12-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PLN (Persero) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SEMARANG
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 MasaPajak JanuariDesember 2005 Nomor: 0001 1/202/05/511/09 tanggal 23 Oktober2009, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang berdasarkanHalaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 608 /B/PK/PJK/2013Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: Lap219/WPJ.10/KP.1005/2009 tanggal 19Oktober 2009, dengan perhitungan
    2013perpajakan yang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagaiberikut :+ Tentang Koreksi DPP PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari Desember 2005sebesar Rp35.018.105.392,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 26 Alinea ke2, 3 dan 4:Bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikanbahwa perhitungan
    Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 menurutTerbanding sebesar Rp.66.902.571.820,00 didalamnya terdapattransaksi yang bukan merupakan objek pajak yang dikenakan PPhPasal 22 sebesar Rp.35.018.105.392,00, sehingga Majelis berpendapatdari perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 menurutTerbanding sebesar Rp.66.902.571.820,00 yang merupakan objekpajak PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp.31.884.466.428,00;Bahwa Pemohon Banding dalm Surat Bandingnya menyatakan objekpajak PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp.31.425.557.491,00
    , sehinggaMajelis berkesimpulan masih terdapat objek pajak PPh Pasal 22berdasarkan perhitungan Terbanding yang belum dilaporkan olehPemohon Banding sebesar Rp.458.908.837,00;Bahwa buktibukti, keterangan para pihak, peraturan perundangan, dankeyakinan hakim, Majelis berkesimpulan bahwa dari koreksi Terbandingatas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 ~ sebesarRp.35.477.014.329,00, koreksi sebesar Rp.35.018.105.392,00 tidakdapat dipertahankan, sedangkan atas sisa koreksi sebesarRp.458.908.937,00 tetap
    Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan PeninjauanKembali adalah koreksi positif DPP PPh Pasal 22 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 sebesarRp35.018.105.392,00 yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 608 /B/PK/PJK/2013fies7.3.7A,Dk7.6.77.Bahwa nilai Peninjaauan Kembali sebesar Rp35.018.105.392,00adalah berasal dari perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 22 sebesar Rp.35.477.014.329,00, dimana koreksi sebesarRp.35.018.105.392,00
Putus : 30-04-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. CAKRA MANDIRI PRATAMA INDONESIA
198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp. 9.997.223.Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa Pajak Nopember 2008 yang terutang menurut Pemohon Banding:1. DPP PPN Rp. 1.786.915.7982. Pajak Keluaran seluruhnya Rp. 178.691.5793. Kredit Pajak Rp. 178.691.5794. PPN yg kurang (lebih) di bayar Rp. 6.379.8235. Kompensasi ke masa berikutnya Rp. 6. PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp. 7. Sanksi Bunga Rp. 8. Sanksi Kenaikan Rp. 9. Jumlah PPN ymh dibayar Rp.
    Bahwa adapun perbedaan perhitungan besarnya pajak masukan antaraSKPKB maupun Keputusan Keberatan dengan pajak masukan menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut:Bahwa adanya koreksi pajak masukan yang telah dikreditkan sebesarRp.7.573.654. karena Faktur Pajak tersebut dianggap cacat olen Pemeriksa danPemohon Banding dianggap tidak bisa memberikan klarifikasi atas faktur pajakcacat tersebut;Bahwa alasan tidak bisa memberikan klarifikasi faktur pajak cacat padasaat pembahasan akhir dengan Pemeriksa
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 12 alinea ke4, ke6, 7,8 "bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa perhitungan lamanya waktu proses penyelesaian permohonankeberatan Pemohon Banding yang dilakukan oleh Terbanding, adalahsejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan 16 Juni 2011, penyelesaianpermohonan keberatan adalah 12 (dua belas
    tanggal Surat Keberatan diterima, harusmemberi keputusan atas keberatan yang diajukan;Bahwa atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) Nomor: KEP1118/WPJ.09/BD.06/2011 diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2011 tersebut,selanjutnya dikirimkan kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 16 Juni2011 melalui pos tercatat sesuai bukti terima kiriman PTPos IndonesiaBandung Nomor 11867795652;Bahwa atas hal tersebut pada butir 6.3, Majelismenyimpulkan bahwa perhitungan
    Putusan Nomor 68/B/PK/PJK/201420Terbanding (Sekarang Pemohon Peninajauan Kembali) tidak dapatdipertahankan karena perhitungan lamanya waktu proses penyelesaiankeberatan telah lewat waktu yang telah ditetapbkan dalam peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26ayat (1) UU KUP yaitu, dihitung sejak tanggal 16 Juni 2010 diajukan olehPemohon Banding (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dandiputus oleh Terbanding (Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tanggal 16 Juni 2011;
Putus : 05-02-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2403 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Februari 2018 — NANANG alias SARI bin SALEH
10770 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2403 K/PID.SUS/2017Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Program PembangunanInfrastruktur Permukiman (PPIP) tersebut terdapat penyimpangan dalampembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kontrak Pekerjaan, LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Dana Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan (PPIP) untuk pencairan Tahap I, Tahap II dan TahapIll, dalam pengadaan material bahanbahannya, terutama Aspal ;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Drs. H. ADE HIDAYAT danAhli TARYA ERAWAN, SE.
    Nomor 2403 K/PID.SUS/2017untuk pencairan Tahap , Tahap II dan Tahap III, dalam pengadaanmaterial bahanbahannya, terutama Aspal ;Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan RencanaAnggaran Belanja (RAB) yang diajukan, kemudian untuk mendukungkebenaran laporan, Terdakwa menyiapkan kwitansi, nota pembelian,atau bukti pendukung pembayaran material lainnya tentang harga danjumlah bahan, seolaholah benar tapi sesungguhnya tidak benar(fiktif) ;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Drs. H.
    AK yang diperoleh saat uji fisik, Ahlimembandingkan volume realisasi penggunaan bahan, alat dan upahdengan volume penggunaan bahan, alat dan upah dalam RencanaAnggaran Biaya (RAB), kemudian selisih volume tersebut dikalikandengan harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB), dari hasil perhitungan tersebut terdapat selisih sebesarRp111.279.803,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluhsembilanribu delapan ratus tiga rupiah) sehingga telah terjadi penyimpanganpenggunanan Dana
    memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi olehTerdakwa ;Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara : Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadiberkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, atauperekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negaramenjadi kurang berjalan ; Bahwa berdasarkan hasil perhitungan
    Nomor 2403 K/PID.SUS/2017pembiyaan yang dikeluarkan (real cost) dengan prestasi (pekerjaanlebih kecil dari pada yang seharusnya) ; Bahwa dari hasil perhitungan tersebut terdapat selisin sebesarRp111.279.803,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluhsembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang merupakan kerugiankeuangan negara ;Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara telah terpenuhi oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak
Register : 04-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN GARUT Nomor 229/Pid.B/2018/PN Grt
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RULLY WILASTORO, SH
Terdakwa:
AMAS Bin UBA RAHMAT
8110
  • di KampungPanawuan Rt.03 Rw.09 Desa Sukajaya Kecamatan TarogongKidul Kabupaten Garut;Bahwa menurut pengakuan terdakwa, perjudian yang dilakukanoleh terdakwa yaitu permainan judi jenis togel Hongkong;Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan caramenjual nomor/ angka togel Hongkong kepada pembeli danpembeli akan menunggu pengumuman dari nomor/ angka yangkeluar/ menang setelah terdakwa memberikan kabar kepadapembeli mengenai angka / nomor yang telah keluar;Bahwa menurut pengakuan terdakwa perhitungan
    Kabupaten Garut;Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitupermainan judi jenis togel Hongkong;Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukankegiatan perjudian tersebut dengan cara menjual nomor/ angkatogel Hongkong kepada masyarakat/ pembeli, dan pembeli akanmenunggu pengumuman perihal nomor/angka yang keluar/menang setelah terdakwa mengetahuinya melalui akses situsinternet " pengeluaran togel Hongkong " melalui Handphonemiliknya;Bahwa menurut pengakuan terdakwa perhitungan
    Sewaktu melakukannya menggunakan alatyang berupa ballpoint dan kertas untuk mencatat angka yang dipasangserta merekapnya dan HP untuk mengirimkan hasil rekapan dan untukmengetahui nomor togel yang keluar;Bahwa perhitungan untuk pembeli apabila nomor/ angka yangdipasangnya tersebut menang/ keluar yaitu apabila pembeli memesanangka 2 nomor dengan pembelian Rp.1.000, (Sseribu rupiah) maka akanmendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah).Apabila pembeli memesan angka 3 nomor dengan
    Sewaktu melakukannya menggunakan alatyang berupa ballpoint dan kertas untuk mencatat angka yang dipasangserta merekapnya dan HP untuk mengirimkan hasil rekapan dan untukmengetahui nomor togel yang keluar; Bahwa perhitungan untuk pembeli apabila nomor/angka yangdipasangnya tersebut menang/keluar yaitu apabila pembeli memesanangka 2 nomor dengan pembelian Rp.1.000, (Seribu rupiah ) maka akanmendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah).Apabila pembeli memesan angka 3 nomor dengan pembelian
    yang berupaballpoint dan kertas untuk mencatat angka yang dipasang serta merekapnyadan HP untuk mengirimkan hasil rekapan dan untuk mengetahui nomor togelyang keluar, cara untuk pemasangan nomor/ angka tersebut, yaitu dengancara memesan nomor/angka mulai dari 2 angka/ nomor sampai dengan 4Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Grtangka/ nomor dengan cara pembeli membawa kertas/ rekapan nomor /angkakemudian terdakwa tulis atau direkap ke dalam kertas yang telah terdakwasiapkan, perhitungan