Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 071, Kelurahan Karang Joang,Seluas 750 M2 atas nama Ferany Johana dan telah peralihan hakkepada Betty Natalia Wijaya, Tertanggal 03 Agustus 2005 denganSurat Ukur Nomor 00156/2005 Tertanggal 24 Juni 2005;b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2957, Kelurahan Karang Joang Seluas10392 M2 atas nama Inara, M.

Nur Selamat, Ardiansyah, AnaSuryana dan telah peralihan hak kepada Betty Natalia WijayaTertanggal 28 April 2006 dengan Surat Ukur Nomor 0021/2006dengan Surat Ukur Nomor 0021/2006 Tertanggal 28 Febuari 2006.c.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Berupa:Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 071, Kelurahan Karang JoangHalaman 36 dari 59 Putusan No.99/PDT/2020/PT SMRSeluas 750 M2 atas nama Ferany Johana dan telah peralihan hakkepada Betty Natalia Wijaya, Tertanggal 03 Agustus 2005 denganSurat Ukur Nomor 00156/2005 Tertanggal 24 Juni 2005 dan SertifikatHak Milik Nomor 2957, Kelurahan Karang Joang Seluas 10392 M2atas nama Inara, M.

Bahwa kemudian yang melakukan perjanjian atas tanah dengan buktisurat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 071, Kelurahan KarangJoang, Seluas 750 M2 atas nama Ferany Johana dan telah peralihan hakkepada Betty Natalia Wijaya, Tertanggal 03 Agustus 2005 dengan SuratUkur Nomor 00156/2005 Tertanggal 24 Juni 2005 dan Sertifikat Hak MilikNomor 2957, Kelurahan Karang Joang Seluas 10392 M2 atas namaHalaman 39 dari 59 Putusan No.99/PDT/2020/PT SMRInara, M.

Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 071,Kelurahan Karang Joang, Seluas 750 M2 atas nama Ferany Johanadan telah peralihan hak kepada Betty Natalia Wijaya, Tertanggal 03Agustus 2005 dengan Surat Ukur Nomor 00156/2005 Tertanggal 24Juni 2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2957, Kelurahan KarangJoang Seluas 10392 M2 atas nama Inara, M.

bertindak terhadap harta bersamatersebut, hal ini dapat dilinat dalam penjelasan Pasal 36 UU No.1 Tahun1974, menjelaskan:Bahwa harta bersama suami istri dapat bertindak atas hartabersama dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan demikiansalah satu pihak baik suami istri tidak dapat mengenyampingkanataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatanhukum yang berhubungan dengan harta bersama tersebut karenakedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersamaitu:5: Bahwa jika ada peralihan

terhadap harta bersama, makaperalihan harta bersama tersebut harus ada persetujuan suami istri,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, dan jikaada peralihan hak atas bersama maka peralihan tanpa adanyapersetujuan suami istri, maka peralihan harta bersama tersebut batal dem!

Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PA.kKisIntervensi II/ Terlawan Il jika ada peralihan hak sebagaimana yangdiuraikan oleh Penggugat Intervensi, pada halaman 2 (dua) alenia 9(sembilan) angka 6 (enam) tersebut merupakan rekayasa hukum, yangdapat diduga melakukan penggelapan harta bersama sebagaimana diaturdalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP Pidana, dan apa yang dilakukanoleh PPAT tersebut telah menyalahi prosedur hukum dalam membuatPernyataan ( waarmeking ), sebagaimana penjelasan YurisprodensiMARI No.

Artinya, tanda tangan istri dalam suratpersetujuan tersebut wajib dilakukan Notaris;Bahwa jika prosedur peralihan hak atas tanah tersebut dilanggar, dalamarti baik pihak suami ataupun atas kelalaian pihak (PPAT)mengesampingkan persetujuan istri, maka proses jual beli tanah tersebuttidak sah menurut hukum, yang artinya perbuatan hukum tersebut bataldemi hukum.

Bahwa bila dilihat dari 2 (dua) perbandingan alat bukti yangdisebutkan tersebut, sangat tanpa jelas bahwasanya PenggugatIntervensi/Pelawan dengan Tergugat Intervensi II/Terlawan II merupakanpersekongkolan untuk melakukan kejahatan penggelapan harta bersama,perbuatan Penggugat Intervensi/Pelawan dengan Tergugat IntervensiIl/Terlawan Il dapat dikwalifisir melakukan perbuatan melawan hukum danperbuatan tindak pidana, seharusnya peralihan harta gono gini harusdiketahui suami istri, dengan demikian perbuatan

Bahwa sehubungan dengan adanya transaksi jual beli SHGB No. 1268/Kel.Gayungan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dan mengingat TURUT TERGUGAT dinyatakan pailit, maka untuk melindungihakhak dan kepentingan hukum PENGGUGAT selaku pembeli yang beritikadbaik, maka PENGGUGAT rnenyampaikan kepada TERGUGAT IV selakuinstansi Pertanahan di Kota Surabaya, untuk melakukan pemblokiran dan tidakmencatatkan segala benfuk peralihan/pengalihan dan/atau pembebanan hakatas tanah dan bangunan terhadap

Gayungan tersebut telahtercatat adanya pemblokiran oleh TERGUGAT II selaku instansi pertanahankarena adanya sengketa hukum, maka secara hukum pihak manapun tidakdiperkenankan melakukan segala bentuk peralihan dan/atau pembebanan hakatas tanah terhadap SHGB No. 1268/Kel Gayungan tersebut;9. Selanjutnya, PENGGUGAT juga mengirimkan surat kepada TURUTTERGUGAT Il, berupa peringatan keras kepada TURUT TERGUGAT II untuktidak menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 126glKel.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata (BW)disebutkan :ttHak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli,selama penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan Pasal 612, 613dan 616.4, Bahwa demikian juga untuk peralihan atas hak tanah sesuai denganketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undangundang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan :ttUntuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 disebutkan : Peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkna, jika dibuktikan dengan PPAT yang berwenangmenurut ketentuan perundangundangan yang berlaku.3.

Bahwa sebelum terdapat akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahtersebut maka pendaftaran peralihan hak terhadap HGB Nomor1268/Kelurahan Gayungan tidak dapat dilayani;4. Bahwa didalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1268/KelurahanGayungan masih tercatat atas nama PT. Pertekstilaan Ratatex, berkedudukandi Surabaya;5.

Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat berasal dari ataumerupakan peralihan dari Tergugat II, tanah mana telah dalam bentukSertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II yangselanjutnya dibeli oleh Tergugat 1, dan kedudukan Tergugat II danTergugat dalam perkara ini adalah Pembeli yang beritikad baik,pembeli yang beritikad baik berhak memperoleh jaminanperlindungan hokum;4.2.

Bahwa dalil gugatan angka 7 adalah dalil yang tidak berdasar atautidak beralasan menurut hukum demikian harus ditolak dengan alasantanah yang dikuasai Tergugat bukan berasal dari tanah milikalmarhum Manggawe Bin Sulaeman tetapi berasal dari SANGKALALULUNG dengan rincik sebagaimana yang diuraikan di atas, dengandemikian pembelian yang dilakukan oleh Tergugat II dari SangkalaLulung adalah sah berikut peralihan hak dari Tergugat Il kepadaTergugat juga adalah ~ sah, mengikat dan dapatdipertanggungjawabkan

dilakukan oleh TergugatIl melalui proses peralihan yang benar, prosedural dan sah dari Pemiliknya(SANGKALA LULUNG) yang sah pula, dilakukan oleh dan di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah yang berwenang, dan pada akhirnya terbit Sertipikatnyaoleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang in casu Turut Tergugat II(Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar), demikian pula telah dijual dan/ataudialinkan kepada Tergugat secara sah dan prosedural oleh dan di hadapanPejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang

ANEKA BANGUNAN;Bahwa pengertian Persil menandakan Petak, dalam Persil itu bisa terdiri daribeberapa pemilik, sedang S menandakan Sawah dan 2 adalah kwalitastanahnya;Bahwa peralinan dari MANGGAWE ke SANGKALULU dapat dilihat didalam buktiSertifikat, dimana nama MANGGAWE dicoret kemudian diatasnya tertulis namaSANGKALULU, sedang peralihan dari SANGKALULU ke PT.

ANEKABANGUNAN) pada Kohir 276, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Camat;Bahwa daftar di buku F sudah berubah menjadi IPEDA atas nama MANGGAWEpada Kohir 77, sedang pada Persil 26 nama MANGGAWE sudah tidak adakarena ada pencoretan dan persil berubah sesuai kepemilikan;Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan Persil 77 milik MANGGAWE yang luaspertama 0,25 dan luas kedua 0,33 menjadi 0,58;Bahwa luas tanah milik MANGGAWE sebelum terjadi peralinan pada buku Cyaitu 0,37;Bahwa yang memegang Buku F dan

selanjutnya disebut tanah TANAH) dari Tuan HendroPrasetowo berdasarkan bukti kepemilikan hak berupa Sertfifikat Hak MilikHalaman 1 dari 54 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.3/2017No. 26/Kedungwaringin tanggal 16 September 1986 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria A.n Bupati KDH Tingkat II Bogor.Sertfifikat Hak Milik No. 26/Kedungwaringin tanggal 16 September 1986yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria A.n Bupati KDH Tingkat IlBogor, dalam Buku Tanahnya terdapat Pendaftaran Peralihan

peralihan hak atas tanah milikSertifikat No.26/Kedung Waringin tanggal 16 September dariPENGGUGAT kepada TERGUGAT yang dilakukan dihadapanTERGUGAT Il adalah sah secara hukum dan patut dilindungi olehundangundang ;10.

Bahwa sejak peralihan hak milik tanah berdasarkan Akta Jual BeliNomor: 272/26/l/Bj.Gede/1995 tertanggal 23 Januari 1995 yangditantangani oleh para pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT sampai sekarang sudah berlangsung selama 22 (dua puluh dua) tahunHalaman 21 dari 54 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.3/201711.12.13.lamanya tidak pernah ada masalah, sehingga kepemilikanTERGUGAT tanah seluas seluas 8508 M?

(delapan ribu lima ratus delapan meter persegi) yang terletak diDesa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor,Propinsi Jawa Barat dengan batasbatas sesuai Gambar Situasitertanggal 25 Maret 1997 Nomor 4329/1997 sehingga peralihan hakHalaman 22 dari 54 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.3/201714.15.16.17.atas tanah dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT sebagaimana gugatan PENGGUGAT pada poin 9 (a) adalah benardimana TERGUGAT adalah sebagai Penjual dan TURUT TERGUGAT adalah

sesuai Sertifikat Hak Milik No.145/DesaKedung Waringin tertanggal 12 April 1997 adalah milik Turut Tergugat sebagaimana peralihan tanah tersebut telah sah maka petitum ini dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta untukMenyatakan sah dan beharga Sita Jaminan atas Harta milik TergugatRekonvensi:a. Tanah seluas 1.000 M? status tanah Hak milik denganAkta Jual Beli No.5244/65/XI/86.b. Tanah seluas 1.050 M?

Bahwa yang Penggugat ketahui, sebelum dibeli olehPenggugat dari saudara Abdul Halim, tanah a quo masih berstatushak milik adat, belum ditingkatkan menjadi sertifikat dan belumpernah dilakukan peralihan hak atau diperjualbelikan baiksebagian maupun seluruhnya kepada siapapun;Halaman 13 dari 153 halaman Putusan Nomor: 210/G/2021/PTUN.JKT5.

Bahwa kemudian dengan tindakan sewenang wenang(abus de droit), Tergugat kemudian memerintahkan kepada KepalaKantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakartauntuk membatalkan pencatatan peralihan hak dari Abdul Halimkepada Harto Khusumo dan selanjutnya membatalkan SertipikatHak Milik Nomor: 4931/Cakung Barat seluas 77.800 m*13.

Membatalkan pencatatan peralihan Sertipikat HakMilik 4931/Cakung Barat dari Abdul Halim ke HartoKhusumo;b. Membatalkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor4931/Cakung Barat karena cacat administrasi;c.

Jadi seharusnya pada saat itu masih berlaku PP Nomor 24Tahun 1997 Pasal 45, bahwa apabila terdapat gugatan atau perkaratidak boleh ada proses peralihan data; Bahwa sepegetahan saksi sejak SK Kanwil Nomor 13 diterbitkanada gugatan dari PT.

SalveVeritate sebagai tanda bukti hak, yang selanjutnya perintah kepadaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKIJakarta untuk membatalkan pencatatan peralihan hak dari Abdul Halimkepada Harto Khusumo dan selanjutnya membatalkan Sertipikat HakMilik Nomor 4931/Cakung Barat seluas 77.800 M2; (vide bukti: P1)Menimbang, bahwa diketahui Sertipikat Hak Milik No.4931/Cakung Barat seluas 77.800 M2 atas nama Abdul Halim yang telahdidaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan Administrasi

Serui kepada orangtua Para Penggugat sebesar f.350 yang dinyatakan dalam surat tertanggal15 Februari 1961 itu dengan sendirinya harus alias tidak terlealisir atautidak terlaksana karena pemerintah dalam kesibukan peralihan;Bahwa pada Tahun 1969, orang tua Para penggugat dipindah tugaskan dariKabupaten Merauke ke Kabupaten Manokwari waktu itu sekarang ProvinsiPapua Barat, maka radiogram K.P.S Serui tanggal 621969 Nomor 1135Serui kepada orang tua Para Penggugat melalui Danres Manokwari,Sehingga Komando

1984, orang tua Para Penggugatmenyurat kepada Kepala kantor Wilayah V Ditjen Perhubungan UdaraPropinsi Dati Irian Jaya di Jayapura, dengan melampirkan surat sejakPemerintah Belanda (H.P.B) Serui Nomor II/Agr/8/3/tanggal 15 Februari1961, Surat Bupati, KDHTk.I Yapen Waropen Nomor 590/985 tanggal 7Juni 1984 surat keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat (bukti P12);Bahwa pemakaian tanah waris adat Para Penggugat oleh DepartemenPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan udara, Bandar Udara Serui,sejak masa peralihan

Nomor 593 K/Pdt/201722.23.24.mengindahkan, bahkan melakukan penimbunan di atas tanah adatsengketa hingga saat ini;Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Tergugat menggunakan tanah warisadat sengketa sejak masa peralihan pemerintah Belanda ke pemerintahRepublik Indonesia Tahun 1963 sampai tanggal 10 November 2014, pindahke lapangan terbang baru yang terletak di Yapen Barat, Kampung Kamanaptanpa membayar uang sewa dan membayar ganti rugi kepada ParaPenggugat, juga kepada Tergugat II yang tanpa hak menyuruh

(dua ribumeter persegi) (50 x 40) yang seolaholah Negara Republik IndonesiaNegara kekuasaan adalah suatu tindakan arogansi dan sangat tidakmanusiawi bahkan pembayaran ganti rugi dari Tergugat yang adalahbukan haknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan tanah waris adat sengketasejak masa peralihan pemerintahan belanda ke Pemerintah RepublikIndonesia tahun 1963 sampai tanggal 10 November 2014, pindah kelapangan terbang yang baru yang terletak di Yapen

Dalam hal ini para Penggugattidak dipanggil dan dilibatkan dalam peralihan hak SHM obyeksengketa dari Agung Prasida Gitakori kepada Wayan Sukarja(terkait jual beli dispensasi untuk memperlancar pencairan pinjamanmodal di Bank), padahal Tergugat sudah mengetahui perkara inisejak adanya gugatan No. 97/Pdt/G/2016/PN Ngr yang melibatkanTergugat sebagai Tergugat IV dalam perkara tersebut; Pelanggaran terhadap AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik/AUPB (berdasarkan Pasal 53 ayat 2(b) UU Nomor : 9 tahun2004

Bahwa proses peralihan hak atas tanah aquo sudah sesuai denganketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar UndangUndang Pokok Agraria Yo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah Yo.

Bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan KabupatenJembrana sudah benar dan tepat menerbitkan peralihan hak jual beliHalaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.DPSatas atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1801/DesaPengeragoan di terbitkan tanggal 12 Desember 2012 dengan SuratUkur Nomor : 314/Prgn/2012 tanggal 10 Desember 2012 dengan luastanah 610 M2 atas nama Wayan Sukarja terletak di DesaPengeragoan, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, ProvinsiBali, Sertipikat

Januari 2013 dengan luas tanah 302 M2 atasnama Wayan Sukarja terletak di Desa Pengeragoan, KecamatanPekutatan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dari Agung Prasida GitaHalaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.DPSKori kepada Wayan Sukarja sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku; 2nn anemic nnnDALAM POKOK PERKARA : 2220202eeoeneceec eens1.Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; Bahwa Permohonan Pendaftaran peralihan

ANGELIQUE PRIMA BOGA tertanggal 9 Mei 2017;Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pat.G/2019/PN Dps.10.11.12Bahwa selama ini Para Penggugat sudah berusaha berkomunikasi danmeminta kepada pihak Para Tergugat khususnya kepada Tergugat yangPara Pengugat ketahui berada di Bali untuk menyelesaikanpermasalahan pembayaran tersebut secara baikbaik, namun upayatersebut tidak pernah menemukan kejelasan KARENA SELALUBERALASAN DENGAN ADANYA TAGIHAN PAJAK OPERASIONALSEBELUM PERALIHAN SAHAM YANG TIDAK

Saksi Gusti Nyoman Ukiryana M, dibawah sumpah dipersidanganmemberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah bekerja di PT Angelique Prima Boga di cafenyasebagai karyawan dan saksi berhenti bekerja tahun 2017 ;Bahwa Saksi bertugas mengatur karyawan dan ikut prosesmemasak sebagai Chepp ; Bahwa Saksi mulai kerja di PT Angelique Prima Boga sejak tahun2015 ; Bahwa Saksi tahu ada peralihan kepemilikan PT Angelique PrimaBoga karena saksi yang diajak ke notaries oleh Penggugat 1 untukmendampingi

saja, masalah pembayaran jual beli saham tersebutsaksi tidak tahu; Bahwa Setelah terjadi peralihan kepemilikan PT Angelique PrimaBoga Tidak ada tagihan dari pajak daerah , Tergugat 1 bilang maubayar namun karena belum ada nomor pajaknya sehingga pajaktidak bisa dibayar ; Bahwa Penggugat 1 belum terima pembayaran jual beli sahamtersebut dari tergugat 1 karena masalah pajak daerah dan setahusaksi tidak ada tagihan pajak daerah; Bahwa saksi pernah melihat bukti T.1.1 berupa surat perjanjianpenyerahan

Bahwanomor pajak perusahaan tersebut sekarang sudah diurus Bahwa saksi tidak tahu kepengurusan PT Angelique Prima Bogasetelah adanya peralihan saham ; Bahwa saksi tidak pernah melihat Yuma Honda saat saksi bekerja diPT Angelique Prima Bogadan saksi tidak tahu apa kaitannya denganperusahaan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti Surat berupa:1.

sengketa sebagaimana dalam uraian Penggugat adalah tanahmilik Penggugat yang didapat berdasarkan pemberian dari orang tuaPenggugat sehingga dalil ini adalah dalil yang menyesatkan dan tidalberalasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan ;Bahwa sesungguhnya adalah tanah persawahan objek sengketa yangdikatakan oleh Penggugat sebagai tanah ~miliknya yangdidapat berdasarkan pemberian adalah merupakan tanah milik Tergugatdan Tergugatlll yang sah dimana Tergugat memperoleh tanah objeksengketa I dari peralihan

jawabannya dan pada pokoknya menyatakanbahwa Para Tergugat sama sekali membantah dan tidak membenarkan kalautanah sengketa sebagaimana dalam uraian Penggugat adalah tanah milikPenggugat yang didapat berdasarkan pemberian dari orang tua Penggugatkarena sesungguhnya adalah tanah persawahan objek sengketa yangdikatakan oleh Penggugat sebagai tanah miliknya = yangdidapat berdasarkan pemberian adalah merupakan tanah milik Tergugat danTergugatlll yang sah dimana Tergugat memperoleh tanah objek sengketa ldari peralihan

BINPADDARE.Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka beralasanhukum untuk menyatakan bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan tentangkepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dalildalil jawaban Para Tergugat berdasarkan atas alatalat buktiPara Tergugat.Menimbang bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya membenarkan tentangpengguasan obyek sengketa pada point (1) dan digarap oleh Tergugat Il namunpenguasaannya didasarkan pada dalil adanya peralihan

Tergugat , sehingga Majelis Hakimberpendapat tidak ada satupun alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat baik suratmaupun saksi yang dapat mendukung dalildalil bantahannya sehingga Majelis Hakimmenyatakan bahwa Tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannyatentang adanya jual beli atas obyek sengketa.Menimbang bahwa Tergugat Ill dalam dalil jawabannya membenarkan tentangpengguasan obyek sengketa pada point (2) dan digarap oleh Tergugat IV namunpenguasaannya didasarkan pada dalil adanya peralihan

Menyatakan perbuatan dan atau tindakan Turut Tergugat yang ikutserta melakukan tindakan dan atau perbuatan peralihan Hak atas tanahobyek sengketa adalah tindakan yang melanggar hak dan melawanhukum serta merugikan Penggugat dan Penggugat II sebagai pemilikatas tanah obyek sengketa ;9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini ;10.

Menyatakan perbuatan dan atau tindakan Turut Tergugat yang ikutserta melakukan tindakan dan atau perbuatan peralihan Hak atas tanahobyek sengketa adalah tindakan yang melanggar hak dan melawan hukumserta merugikan Penggugat dan Penggugat II sebagai pemilik atas tanahobyek sengketa ;7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan ini ;8.

mengamati objekyang akan dijadikan objek transaksi Pengalihan Hak akan tetapi semua intidak dilakukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, sebaliknya bila ParaPenggugat/Para Terbanding meneliti sebelum melakukan transaksi, turunmeninjau ke objek transaksi, maka seorang pembeli yang beritikad baik,secara hukum haruS mempertanyakan keberadaan dan kepemilikanPAGAR KAWAT BERDURI yang mengelilingi objek, akan tetapisemuanya tidak dilakukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, sehinggasecara hukum transaksi peralihan

Januari 2003 No.593.7/01/I/Pem,disini Judex Facti secara serta merta tidak mempertimbangkan danmenolak untuk diajukan sebagai bukti dengan alasan tidak diperlihatkanaslinya dipersidangan, tanpa mau atau bermasa bodoh dengan nilai yangterkandung didalam alat Bukti Surat tersebut, padahal seharusnya hal inidapat dikonfrontir dengan penyataan keterangan saksi Wempy Hehakayayang menyatakan :"Bahwa saksi tidak mengetahui Bukti TI.Il3 tersebut perihaltanggapan atas Surat tentang keberadaan atas lahirnya Peralihan

Bahwa menurut Doktrina ilmu Hukum, oleh Prof.Subektimemberikan pengertian Perjanjian adalah "Suatu peristiwa dimanaseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu salingberjanji untuk melaksanakan sesuatu hal";Dan oleh Supriadi dalam bukunya Etika dan Tanggung JawabProfesi Hukum di Indonesia menyebutkan "Akta Pengikatan JualBeli tanah dimaksudkan sebagai perjanjian Pendahuluan darimaksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atastanah";4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 37 PeraturanPemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah joPeraturan Pemerintah No.37 tahun 1998, ditentukan Peralihan hakatas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jualbeli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahanhak melalui lelang hanya dapat dibuktikan dengan akta yangdibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;5.

INDAH tersebutbelum atau tidak ada mendapat persetujan Rapat Umum SahamPT.GRAHA ASAHAN INDAH, menurut hukum Penggugat mendapatkan pengalihan jual beli hak atas tanah tersebut adalahtidak sah atau cacat menurut hukum;10.Bahwa oleh karena pengalihan hak atas tanah yang diberikankepada PT.GRAHA ASAHAN INDAH dialihkan oleh Penggugat adalah tidak sah atau cacat menurut hukum, dan alat buktipengalihan hak atas tanah tersebut bukan dengan Akta PPATyang ditentukan Undang Undang, maka Penggugat mendapatkan peralihan

Kecamatan Kota Kisaran Barat,Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;12.Bahwa akan tetapi dalil/posita gugatan Penggugat menyebutkanbahwa "eksistensi dan kapasitas Para Penggugat dalam gugatana quo adalah Penggugat mendapat tanah berikut bangunanrumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik No.356 tahun 2003tersebut berdasarkan Penyerahan Ganti Rugi yang dibuatdihadapan Notaris Kisaran dengan Akte Pengikatan Jual BeliNo.63 tahun 2012;13.Bahwa dengan demikian Dasar Hak Kepemilikan Penggugat mendapatkan peralihan

Olehnya itu peralihan hak terhadap obyek sengketa tidak sahdan merupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa Para penggugat telah pula berusaha menghubungi Tergugat Illagar menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat akan tetapiTergugat Ill tidak mau menyerahkan obyek sengketa karena obyeksengketa tersebut telah diberikan oleh tergugat II kepada tergugat III danTergugat III telah mensertifikatkan atasnama tergugat III selaku pemilikobyek sengketa akan tetapi Tergugat III bertahan untuk memilikinya.Bahwa

sengketa kepada parapenggugat akan tetapi Tergugat Ill tidak mau menyerahkan denganalasan Tergugat III bertahan memliki secara tidak sah jika obyek sengketatersebut miliknya karena diberikan oleh Tergugat Il. sehingga paraPenggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat menjual obyeksengkata kepada Tergugat II tanpa seizin serta tanpa sepengetahuanPara Penggugat serta tanpa persetujuan seluruh ahli waris almarhumahYAPPE tersebut maka Haruslah dinyatakan perbuatan melawan hukum,maka oleh karena peralihan

Namun Tergugat II dengan latar belakang pengetahuanadministrasi dan prosedur mengenai peralihan hak yang sangatkurang, memilih dengan mengajak Tergugat untuk selanjutnyakerumah Kepala Lingkungan Pacongan yang kala itu di Jabat olehBapak Ridwan Tjabang demi untuk mengetahui segala sesuatunyaagar jual beli ini nantinya tidak menimbulkan permasalahan.

Pinrang adalah sematamata dimaksudkan untuk dan agar kedua pihak in casu Tergugat selakuPenjual dan Tergugat Il selaku Penjual medlaksanakan peralihan hakdalamn proses jual beli yang dilakukannya kelak adalah suatu PeraliihanHak yang memenuhi telah memenuhi syarat;Bahwa dengan berbekal atas segenap masukan dan arahan yang telahditerima dari pihak PPAT, maka segala sesuatu yang merupakan syaratadministrasi yang paling memperoleh perhtian dari pihaki PPAT in CasuHalaman 22 dari 31 Putusan Nomor 184

Gusti Agung Ayu Sutari, ke atas namaTergugat , maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudahjelas perbuatan melawan hukum, karena peralihan hak milik tanpasepengetahuan istri Penggugat dan Penggugat sebagai pemilik atas tanahtersebut. Oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 57/2002 tanggal 1 Mei 2002atas tanah jaminan yang dibuat oleh Tergugat II adalah tidak sah harusdinyatakan dibatalkan.

Penggugat dr tersebut, maka Tergugat dk/Penggugat dr menandatanganiAkta Jual Beli atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1855 dihadapanNotaris/PPAT Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, S.H., yang selanjutnya disebutsebagai Tergugat II dk/Penggugat II dr, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor57/2002 tertanggal 1 Mei 2002, yang kemudian Tergugat II dk/Penggugat II drmenindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan pendaftaran peralihanhak kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kotamadya Denpasar, dan oleh karenadalam proses peralihan

hak tersebut tidak ada pihakpihak yang mengajukankeberatan termasuk keberatan dari Istri Penggugat dk/Istri Tergugat dr, makaproses peralihan hak dari nama Istri Penggugat dk/Istri Tergugat dr menjadinama Tergugat dk/Penggugat dr dapat diproses lebih lanjut sesuai denganprosedur hukum yang berlaku (vide Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria juncto PP Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Peralihan Hak atas Tanah), sehingga pada tanggal 15 Mei 2002,Sertipikat Hak Milik Nomor

perkawinan keduanya dan sudahditempati sejak awal perkawinan.29.Bahwa oleh karena PELAWAN dan PELAWAN II telah dirugikan olehPARA TERLAWAN maka sudah sepatutnya PELAWAN danPELAWAN Il berhak untuk mengajukan VERZET (Perlawanan) .30.Bahwa dalam hal in) PELAWAN dan PELAWAN II mengikutsertakanKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus sebagai ParaPihak dalam perkara ini yaitu Pihak TERLAWAN IV, dimaksudkan agarTERLAWAN WV tidak melaksanakan / tidak menindaklanjuti dan / atausegera menghentikan proses peralihan

Menghukun TERLAWAN IV untuk tidak melaksanakan / tidakmenindaklanjuti dan / atau segera menghentikan proses peralihan hakatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00564 / Undaan Lor, Luas560 M2, Surat Ukur No. 187/ Und Lor / 2011 tertanggal 31 Oktober 2001atas nama Sunarti yang terletak di Desa Undaan Lor, RT. 002 RW.001, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ke atas nama pihak lain,baik melalui proses jual beli atau lelang sampai dengan perkara inimemperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum

Bahwa kemudian di dalam petitumnya, PARA PELAWAN memintasupaya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudusselaku TERLAWAN IVuntuk tidak melaksanakan/tidakmenindaklanjutidan/atausegeramenghentikan proses peralihan hakatas Obyek Sengketa atas nama SUNARTI, ke atas nama pihaklain, baik melalui proses jual beli atau lelang sampai dengan perkaraini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;(vide: petitum butir 9 Verzet/Perlawanan) ;6.

hak kepemilikan atas tanah berupa SertifikatHak Milik Nomor: 00564/Undaan Lor, yang dahulu tercatat atas namaSUNARTI, menjadi tercatat atas nama NOR IHSAN;Bahwa proses lelang dan pendaftaran hak atas tanah di Kantor BPNKabupaten Kudus telah selesai dilaksanakan sehingga demi hukumTERLAWAN adalah pemilik sah atas obyek tersebut;Bahwa dalam Petitum Perlawanan a quo, PARA PELAWAN memintaagar supaya Kantor BPN Kabupaten Kudus tidak melaksanakan/tidakmenindaklanjuti dan/atau segera menghentikan proses peralihan

Bahwa dengan dasar akta notaris no. 38 tanggal 26 desember 1998tentang kuasa menjual tersebut telah ditingkatkan proses peralihan hak nyasehingga timbulah akta jual beli PPAT No. 96/2015 Tanggal 23 Maret 2015yang dibuat dihadapan PUDYO HERMAWAN, SH selaku Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) di Kota Batu ke atas nama Penggugat.4.

Bahwa dengan dasar akta notaris no. 38 tanggal 26 desember 1998tentang kuasa menjual tersebut telah ditingkatkan proses peralihan haknyasehingga timbulah akta jual beli PPAT No. 96/2015 Tanggal 23 Maret 2015yang dibuat dihadapan PUDYO HERMAWAN, SH selaku Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) di Kota Batu ke atas nama Penggugat.4.

Penggugat untukmenjual menghibahkan, menyewakan, menjaminkan atau membebani denganikatan apapun, termasuk pembebanan hak tanggungan atau memindahkanmelepaskan hak, memakai dan mendirikan bangunan atas tanah yangsebagaimana yang adala dalam sertifikat Hak milik No. 35, tertanggal 26121998, dan berdasarkan bukti P 6 tersebut dibuatlan akta jual bellisebagaimana dalam bukti P 7, dan berdasarkan bukti P 5, P 6, dan P7Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Padt.G/2018/PN Migmaka didaftarkan peralihan

/ balik nama terhadap sertifikat Hak Milik No. 2593atas nama Bambang Hendarto kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa bukti bukti yang digunakan untuk peralihan obyektanah sengketa II tersebut diatas adalah bukti otentik dimana sesuai dengannilai pembuktian akta otentik seperti dipertimbangkan diatas adalah sempurnabaik secara formil maupun materiil kecuali dibuktikan sebaliknya dengan alatbukti yang sepadan, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan antaraPenggugat dengan Para Tergugat telah sepakat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004 tentangPerubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat;Bahwa pada dasarnya ketiga peraturan tersebut di atas sama sekali tidakada pengaturan yang spesifik mengenai prosedur peralihan fasilitas dariKITE ke Kawasan Berikat; sehingga dengan demikian secara hukum tidakada kewajiban bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar BeaMasuk dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya (PDRI) ketika PemohonPeninjauan Kembali

Pajak Dalam Rangka Impor dengan menggunakanBC.2.4 sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yaituKeputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003, KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP205/BC/2003 maupun dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004 tentang PerubahanKeenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997tentang Kawasan Berikat, sama sekali tidak ada pengaturan yang spesifikmengenai prosedur peralihan

Menteri Keuangan Nomor120/PMK.04/2013 tentang Kawasan Berikat juncto Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER35/BC/2013 tentang Kawasan Berikatyang merupakan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor587/PMK.04/2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan MenteriKeuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat, merupakanbukti bahwa sudah ada maksud dari Kementerian Keuangan Cq DirekturJenderal Bea dan Cukai untuk tidak ada pengenaan bea masuk dan pajakdalam rangka impor terkait peralihan

fasilitas dari KITE ke Kawasan Berikat.Dengan demikian dalam peralihan dari fasilitas KITE ke Kawasan Berikattelah diatur pemberian penangguhan Bea Masuk dan PDRI.Pengaturan tersebut terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011, menyatakan antara lain:Halaman 18 dari 22 halaman.

Sutiman, kemudian terdakwamengajukan permohonan peralihan Hak kepemilikan tanah ke Kantor PertanahanKabupaten Klaten atas sertifikat tanah HM No. 136 atas nama Djiyo Sutodimedjo yangterletak di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten menjadi atas namaterdakwa Tondo Handoko No.HM.00136/Desa Plawikan, setelah proses peralihan hak atassertifikat tanah HM No.136. atas nama Djiyo Sutodimedjo yang terletak di Desa PlawikanKecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten menjadi atas nama terdakwa Tondo

Sutiman, kemudian terdakwamengajukan permohonan peralihan Hak kepemilikan tanah ke Kantor PertanahanKabupaten Klaten atas sertifikat tanah HM No.136. atas nama Djiyo Sutodimedjo yangterletak di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten menjadi atas namaterdakwa Tondo Handoko No.HM.00136/Desa Plawikan, setelah proses peralihan hak atassertifikat tanah HM No.136. atas nama Djiyo Sutodimedjo yang terletak di Desa PlawikanKecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten menjadi atas nama terdakwa Tondo

Suami Tergugat II), dimana peralihan atastanah Objek Sengketa tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya SuratPernyataan/ Kuasa, tanggal 31 Januari 1994;12. Bahwa adapun isi Surat Pernyataan/Kuasa tersebut adalahbahwasanya Ahli Waris dari Suami SITI MAIMUNAH/ orang tuaPenggugat yang bernama SARNAIN yang telah meninggal dunia padatahun 1984, hal tersebut merupakan pernyataan yang salah, hal manaSARNAIN (ic.

Sarnain, pada hal masihada adik Penggugat yang bernama MISTIANI, sehingga telah jelas SuratPernyataan/ Kuasa tertanggal 31 Januari 1994 telah cacat hukum dalampembuatannya;Bahwa dengan telah cacatnya Surat Pernyataan/ Kuasa tanggal 31Januari 1994 tersebut, maka Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah,tanggal 02 Februari 1994, yang buat dihadapan Aslan Harahap,SH CamatMedan Sunggal, telah cacat hukum dan sudah selayaknya untuk dibatalkan;Bahwa karena surat pernyataan sebagai dasar peralihan hak

BurhanuddinHasibuan (Suami tergugat l)adalah cacat demi hukum maka peralihan haktersebut tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa juga tindakan Tergugat II yang mengklaim bahwasanya tanahtersebut dibeli dari Alm.

Medan Sunggal dan diketahui oleh Kepala Kampung;dilanjutkan dengan keterangan dan situasi tanah oleh Kepala Kelurahan sertasurat Keterangan dari Kepala Kelurahan yang menerangkan bahwa tanah yangmenjadi objek sengketa ini tidak ada silang sengketa;Menimbang, bahwa dengan dipegangnya asli bukti surat T2 inimerupakan bukti permulaan adanya transaksi atau hubungan hukum yakniperalihan hak atas objek sengketa ke Tergugat dan II dengan pertimbanganbahwa asli surat kepemilikan maupun surat peralihan hak

kerugian setiap tahunnya atas hasil tanamanyang ada diatas obyek sengketa adalah sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ;12.Bahwa oleh karena obyek sengketa masih dalam sengketa padaPengadilan Negeri Singaraja, jika apabila obyek sengketa akandialinkan haknya oleh Para Tergugat dengan mempergunakansertipikat hak milik nomor 419/Desa Depeha kepada pihak lain atauPara Tergugat mengajukan permohonan sertipikat penggantimengingat Para Tergugat memegang sertipikat hak milik nomor419/Desa Depeha maka peralihan

Menghukum Turut Tergugat untuk menolak peralihan hak atas obyeksengketa berdasakan atas sertipikat hak milik nomor : 419/DesaDepeha atau permohonan sertipikat pengganti yang diajukan oleh ParaTergugat sampai menunggu putusan dalam perkara ini mempunyaikekuatan hukum yang tetap, serta Turut Tergugat dinukum untuk patuhdan taat atas seluruh amar putusan yang ada dalam perkara iniseluruhnya ;Halaman 8 dari 30 Putusan Perkara Perdata Nomor 100/Pdt/2019/PT DPS10.Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan

PenggugatRekonpensi;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat/ParaPembanding/Para Tergugat Rekonpensi yang dibenarkan oleh ParaTergugat/Para Terbanding/Para Penggugat Rekonpensi bahwa para pihaksamasama keturunan ahli waris dari pada Pan Sepi dan Men Sepi alarhum;Bahwa akan tetapi yang lebih dekat hubungan warisnya dengan MadeNesa, adalah Ketut Karba, sehingga apabila Made Nesa beserta ParaPenggugat/Para Pembanding/Para Tergugat Rekonpensi meninggalkanbegitu saja tanah warisnya tanpa titel peralihan

sengketa dikuasai oleh WayanPatra sampai terbit Sertipikat Hak Milik No 419/Desa Depaha, tidak pernahada pihak yang berhak atas tanah sengketa mengajukan keberatannya;Demikian pula setelah Made Nesa kembali dari Transmigrasi, selamahidupnya tidak pernah menyatakan keberatannya atas penguasaan maupunpensertipikatan tanah sengketa oleh Wayan Patra;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian itu,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh bukti persangkaan bahwaatas tanah sengketa telah terjadi peralihan