Melawan Hukum onrechtmatige daad;Menyatakan sah utang Penggugat kepada Tergugat 1 adalah sebesarRp. 20.189.550.546 (dua puluh milyar seratus delapan puluh sembilanjuta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)dikurangi Rp. 800.000.0000 (delapan ratus juta rupiah) + Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) = Rp. 17.389.550.546 (tujun belasmilyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribulima ratus empat puluh enam rupiah);Menghukum agar Tergugat 1 melakukan perhitungan

Bahwa dalam Posita angka (2) dan angka (13) gugatannya,PENGGUGAT mendalilkan bahwa Pinjaman yang diberikanPenggugat melalui PT Atlantik Bumi Indo kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000.000,, namun dalam Petitum pada angka(3), (4) dan (5) Gugatan a quo, PENGGUGAT meminta kepadaMajelis Hakim perkara a quo untuk :Angka (3)Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak bersediamelakukan perhitungan atas uang pinjaman yang diterimadari Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000, sebagaipengurangan utang Penggugat kepada

::cccceeceeeee eeeAngka (5)menghukum agar Tergugat melakukan perhitungan atasmmutang Penggugat SeDESAL ............ cece eeeHalaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sby2.

Gugatan Obscuur Libel;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang dalil posita danpetitumnya dalam gugatan Penggugat sangat membingungkan karena di dalamposita angka 2 dan angka 13 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwapinjaman yang diberikan Penggugat melalui PT Atlantik Bumi Indo kepadaTergugat sebesar Rp.2.000.000.000, namun didalam petitumnya pada angka2,3,4 dan 5 Penggugat minta kepada Majelis Hakim pada angka 3 disebutkanperbuatan Tergugat yang tidak bersedia melakukan perhitungan atas uangpinjaman

yang diterima dari Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000, sebagaiHalaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sbypengurangan utang Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan pada Angka 4 supaya dinyatakan sah utang Penggugatkepada Tergugat dan pada Angka 5 mohon supaya Menghukum agarTergugat melakukan perhitungan atas utang Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatanPenggugat ternyata gugatan maksud gugatan Penggugat adalah

MASRI yang merupakan Ahli Perhitungan Volume Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab. Bombana bersama dengan tim telah melakukanperhitungan volume lapis pondasi aggregat B pekerjaan Peningkatan Jalan Toari Bambamolincu Matausu Tahun Anggaran 2017 pada hari Rabu tanggal 23Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita yang di damping oleh Sdr.

AMIR sebagai Direksi Lapangan dan Sadr.ANDI GUNAWAN, SH selaku Jaksa Penyidik.Bahwa Ahli bersama tim teknis perhitungan volume serta 4 (empat) orangpekerja penggali bersama dengan Sdr. AMIR dan Sdr. ANDI GUNAWAN, SH,tiba di lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Toari Bambamolincu MatausuTahun Anggaran 2017 pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul11.00 Wita kemudian Sdr.

Rezky Dharmawan Konstruksisesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Volumeoleh Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenBombana No. 605/398.a/2019 tanggal 11 November 2019. Sementarapembayaran yang dilakukan kepada CV.

Rezky Dharmawan Konstruksi telahdilakukan 100% sesuai dengan nilai kontrak pekerjaan.Bahwa total kerugian keuangan negara pada pekerjaan Peningkatan JalanToari Bambamolincu Matausu tersebut adalah Rp592.503.440,86;Bahwa Ahli tidak melakukan wawancara dan Konfirmasi ke pihak terkait,namun hanya melakukan perhitungan Ahli saja, bukan melakukan AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).Hal. 41 dari 76 Hal.

Putusan No. 14/Pid.SusTP K/2020/P N.Kdidalam lapis pondasi kelas B tersebut menyebabkan kerugian Negara/Daerahsejumlah selisih volume dikalikan harga satuan/volume Rp502.863,07 jadi totalkerugian sejumlah Rp592.503.440,86,+ Bahwa dalam pemeriksaan dan perhitungan Ahli teknis dan Ahli sebagaiAuditor dari BPKP terkait kerugian kKeuangan Negara/Daerah Kab.

kerugian negara harus ditentukansecara pasti berdasarkan analisis dan pengujian secara factual dan yuridis.Pendapat Ahli BPKP yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum yanghanya Aspek Administratif ansin (hanya sekedar perhitungan notanotatanpa melakukan kejian secara faktua) tidak dapat dijadikan pedomanyuridis untuk membuat kesimpulan telah terjadi kerugian Negara dalamperkara a quo.

Hal mana telah dipertimbangkan secara cermat oleh judexFactie Tingkat Pertama dalam putusan a quo pada halaman 199 alinea 3.Yang berbunyi sebagai berikut :"Menimbang bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalamrangka tata keuangan Negara yang bersifat administrative,sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Cq.Majelis Hakim adalah dalam kerangka yuridis, dan akan sampaipada kesimpulan yang dapat tidaknya sesorangdipertanggungjawabkan

M.Si, CA, CFE, CF rAdari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melakukanHalaman 80 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.audit perhitungan kerugian keuangan negara serta Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatanPembangunan Gedung Serbaguna dilakukan dengan cara/metode menghitungpertanggungjawaban

kerugiankeuangan negara, sedangkan perhitungan kerugian keuangan negaradilakukan oleh Team Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraBarat;Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memperhatikanperhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14

yangdilakukan oleh BPKP;Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara padakegiatan lainnya pada dasarnya sama antara perhitungan yang dilakukan olehBPKP dengan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,kecuali kerugian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDES TA 2018 yangmenurut BPKP kerugiannya sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sedangkan menurut perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sebesar Rp 45.500.000, (empat puluh lima juta

seratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan slip gajiyang dilakukan pemutusan hubungan kerja tanggal 7 Januari 2017 olehTergugat tanpa kesalahan atau efesinsi, dan Penggugat sudahmengabdi kepada Tergugat selama 4 (empat) tahun 10 (Ssepuluh) bulan,namun Penggugat selama bekerja pada tergugat telah menunjukkanloyalitas yang merupakan karyawan yang baik, jujur, pada saatPenggugat diberhentikan secara lisan oleh tergugat, tergugat telahmenawarkan uang kompensasi 20% (dua puluh persen) dari pesangon1 x perhitungan

dengan slip gaji yang dilakukanpemutusan hubungan kerja tanggal 7 Januari 2017 oleh Tergugat tanpakesalahan atau efesinsi, dan Penggugat sudah mengabdi kepadaTergugat selama 4 (empat) tahun, namun Penggugat selama bekerjapada Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang merupakan karyawanyang baik, jujur, dan pada saat Penggugat diberhentikan secara lisanHalaman 8 dari 114 Putusan Nomor 76/Padt.SusPHI/2017/PN Smr.oleh Tergugat, Tergugat menawarkan uang kompensasi 20% (dua puluhpersen) dari pesangon 1 x perhitungan

juta seratus ribu rupiah)sesuail dengan slip gaji yang dilakukan pemutusan hubungan kerjatanggal 7 Januari 2017 oleh Tergugat tanpa kesalahan atau efesinsi,namun Penggugat sudah mengabdi kepada Tergugat selama 7 (tujuh)tahun 10 (sepuluh) bulan dan Penggugat selama bekerja pada Tergugattelah menunjukkan loyalitas yang merupakan karyawan yang baik, jujur,dan pada saat Penggugat diberhentikan secara lisan oleh Tergugat,Tergugat telah menawarkan uang kompensasi 20% (dua puluh persen)dari pesangon 1 x perhitungan

dua ribuseratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan slip gaji yang dilakukanpemutusan hubungan kerja tanggal 7 Januari 2017 oleh Tergugat tanpakesalahan atau efesinsi, dan Penggugat sudah mengabdi kepadaTergugat selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan Penggugat selamabekerja pada Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang merupakankaryawan yang baik, jujur, dan pada saat Penggugat diberhentikansecara lisan oleh Tergugat, Tergugat menawarkan uang kompensasi20% (dua puluh persen) dari pesangon 1 x perhitungan

yang dilakukanpemutusan hubungan kerja tanggal 7 Januari 2017 oleh Tergugat tanpakesalahan atau efesinsi, dan Penggugat sudah mengabdi kepadaTergugat selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, dan Penggugat selamaHalaman 13 dari 114 Putusan Nomor 76/Padt.SusPHI/2017/PN Smr.bekerja pada Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang merupakankaryawan yang baik, jujur, dan pada saat Penggugat diberhentikansecara lisan oleh Tergugat, Tergugat menawarkan uang kompensasi20% (dua puluh persen) dari pesangon 1 x perhitungan

Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada masingmasingPara Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut: Uang proses kepada Penggugat1 (/.c. Ardi Kurniawan):= 6 bulan x Rp3.085.450,00= Rp18.512.700,00 Uang proses kepada Penggugat2 (/.c. Joni) selama 6 bulan upah:= 6 bulan x Rp3.085.450,00= Rp18.512.700,00 Uang proses kepada Penggugat3 (/.c.

Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugattelah putus karena kemauan Tergugat, dengan menghukum Tergugatuntuk membayar uang pesangon kepada masingmasing Para Penggugatsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesarRp3.085.450,00 (tiga juta delapan puluh lima riobu empat

ratus lima puluhrupiah) sesuai dengan upah minimum sektoral kabupaten (UMSKk)Kabupaten Deli Serdang tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:Halaman 3 dari 17 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja (PHK) dengan perhitungan sebagai berikut:Ardi Kurniawan (/.c. Penggugat1) dengan masa kerja 11 tahun 3bulan (Oktober 2007 s/d Januari 2019):Uang pesangon = 2 x9 x Rp3.085.450,00 =Rp55.538.100,00Uang penghargaan masa kerja:= 5 x Rp3.085.450,00 =Rp15.427.250,00 Uang pengganti hak:= 15% x Rp70.965.350,00 =Rp10.644.803,00Jumlah =Rp81.610.153,00Joni (/.c.

:= Rp 1.900.000.000 x 2,5 %= Rp 47.500.000 / bulan= Rp 47.500.000 x 2 bulan ( Februari April 2016)= Rp 95.000.000, Termin 7: Rp. 4.796.919.550, sesuai BAP (Monthly Certificate)tanggal 29 Februari 2016 terlampir, dibuktikan dengan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2DLS5678) & rekening koran tanggal29 Desember 2016 sebesar Rp 4.796.919.550, ( terlampir ).Keterlambatan 9 bulan, seharusnya Maret 2016 cair, namunrealisasi cair 29 Desember 2016 dengan perhitungan:= Rp 4.796.919.550 x 2,5 %= Rp 119.922.989

/ bulan= Rp 119.922.989 x 9 bulan ( Maret Desember 2016)= Rp 1.079.306.901, Termin 8: Rp. 8.002.705.000, sesuai BAP (Monthly Certificate)tanggal 31 Maret 2016 terlampir, dibuktikan dengan Surat PerintahPencairan Dana (SP2DLS0192) & rekening koran tanggal 28Februari 2017 sebesar Rp 8.002.705.000, (terlampir).Keterlambatan 10 bulan, seharusnya April 2016 cair, namunrealisasi cair 28 Februari 2017 dengan perhitungan:= Rp 8.002.705.000 x 2,5%= Rp 200.067.625 /bulan= Rp 200.067.625 x 10 bulan ( April

= Rp 10.186.372.201 ,Perhitungan tetap berjalan terus sampai dengan adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum (in kracqt) dengan perhitunganklaim sebesar 10% perbulan dari total sisa yang belum terbayarkandengan total dan denda= Rp. 7.176.324.4500 + Rp. 10.186.372.201= Rp. 17.362.696.651,Atau sebesar Rp. 1.736.269.665, perbulan19.

) tanggal 29 Februari 2016 terlampir, dibuktikan denganSurat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS5678) & rekening korantanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp 4.796.919.550,(terlampir).Keterlambatan 9 bulan, seharusnya Maret 2016 cair, namunrealisasi cair 29 Desember 2016 dengan perhitungan:= Rp 4.796.919.550 x 1,75%= Rp 83.946.092 / bulan= Rp 83.946.092 x 9 bulan (MaretDesember 2016)= Rp 755.514.828Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN PnjTermin 8 : Rp. 8.002.705.000, sesuai BAP

(Monthly Certificate)tanggal 31 Maret 2016 terlampir, dibuktikan dengan Surat PerintahPencairan Dana (SP2DLS0192) & rekening koran tanggal 28Februari 2017 sebesar Rp 8.002.705.000, ( terlampir ).Keterlambatan 10 bulan, seharusnya April 2016 cair, namunrealisasi cair 28 Februari 2017 dengan perhitungan:= Rp 8.002.705.000 x 1,75%= Rp 140.047.337 /bulan= Rp 140.047.337 x 10 bulan ( April 2016 Februari 2017 )= Rp 1.400.473.370,Termin 913: Rp 6.224.051.000, sesuai BAP (Monthly Certificate)tanggal 31

Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan :Bahwa Perhitungan menurut Surat Keputusan Nomor : KEP1594/WPJ.07/2014tanggal 1 Juli 2014 telah menolak seluruh Keberatan Pemohon Banding AtasHalaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2017Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00574/207/11/055/13 tanggal 24 April 2013 Masa PajakJanuari 2011 dengan rincian sebagai berikut : Uralan Semula Ditambah/ (Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)a.

Oleh karena itu Pemohon Banding mohon agarseluruh Faktur Pajak Masukan sebesar Rp1.457.270. tersebut dapatdimasukkan sebagai pajak yang dapat diperhitungkan dan koreksi Pemeriksaharus dapat dibatalkan;Perhitungan Yang Seharusnya Menurut Pemohon BandingBahwa sesuai penjelasan Pemohon Banding diatas dengan demikianseharusnya seluruh koreksi dapat dibatalkan dan perhitungan pajak yangseharusnya menurut Pemohon Banding adalah sbb :Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 446/B/PK/PJK/2017Jumlah Rupiah

Diku i:b.1 PPN disetor dimuka dalam Masa Pa 0b.2 Masukan d di 793.866.7935 rc r anb.5 Lain Lainnn arkan ke Masa ak beri 159.179.203r r= :a.Jumlah PPN masih harus diba KesimpulanBahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Bandingmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengabulkanpermohonan Banding Pemohon Banding, dan menetapkan jumlah pajak sesuaidengan perhitungan permohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put64907/PP/M.IA

Chubb SafesIndonesia, NPWP : 01.000.117.0.055000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok T61, Ganda Mekar, Cikarang BaratBekasi, Jawa Barat, 17520,sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2011menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp =14.824.120.575,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 594.687.590,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 753.866.793,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 159.179.203,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa

ChubbSafes Indonesia, NPWP : 01.000.117.0.055000, beralamat di KawasanIndustri MM 2100 Blok T61, Ganda Mekar, Cikarang Barat Bekasi,Jawa Barat 17520, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari 2011 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan

Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) = 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 13.283.490.822b. Dikurangib.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang sama b.2 . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10.528.652.328b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri b.5. Lainlain 9.341.927.094b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 19.870.579.422c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP d.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 6.587.088.6003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa berikutnya 11.645.784.320b. Dikompensasi ke Masa Pajak............. (Karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 11.645.784.3204 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 5.058.695.720 Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1067 B/PK/PJK/20165 Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 5.058.695.720 c. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13 A KUPe.

Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) = 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 8.224.795.102b. Dikurangib.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang sama b.2 . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10.528.652.328b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri b.5. Lainlain 9.341.927.094b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 19.870.579.422c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP d.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 11.645.784.3203 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa berikutnya 11.645.784.320b. Dikompensasi ke Masa Pajak............. (Karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 11.645.784.320 4 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 5 Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP %b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13 A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP >g.

Melakukan penghitungan kapasitas produksiatau occupation rate Melakukan perhitungan rendemen/formulapemakaian bahan baku dibandingkan denganvolume produksi, yang dipakai untukpendekatan terhadap kewajaran atas laporanproduksi. Lakukan analisis dengan seksamaperhitunganperhitungan yang berkenaandengan pengurang laba kotor misalnya, :a. Beban bunga dengan besarnya hutangb. Biaya Leasing (angsuran + bunga)dengan jumlah penyusutanc.

Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar 151.782.055 151.782.055 Bahwa putusan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Nomor: 00016/207/08/91 3/12 tanggal 29November 2012 Masa Pajak Januari 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan PajakJumlah Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN.

Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Jumlah yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang BayarKelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya4. PPN yang kurang dibayar5. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6.

Jumlah PPN ymh dibayarAlasan Pengajuan BandingRpRpRpRpRpRpRpRpRp 1.633.534.376 163.353.43888.124.06379.229.37520.221.29095.450.66536.110.10020.221.290151.782.055Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan

uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.

Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 71.868.993 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 88.124.063 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (16.255.070)3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 20.221.2904. PPN yang kurang dibayar Rp 3.966.220Ditambah/ MeniadiUraian Rp. Semula Rp. (Dikurangi)Rp. (Rp.)a. PPN kurang/ (lebih) Bayar 95.450.665 91.484.445) 3.966.220b. Sanksi Bunga 36.110.100 36.110.100 0c.

Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar 405.398.391 405.398.391 Bahwa putusan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Nomor: 00033/207/09/913/12 tanggal 29November 2012 Masa Pajak April 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan PajakJumlah Penyerahan BKP/ JKP yang terutang PPN Rp 3.594.771.9112.

Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 359.477.191 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 173.962.179 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 185.515.0123. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp = 65.418.090PPN yang kurang dibayar Rp 250.933.102Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp = 89.047.200 Kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp 65.418.0896.

Jumlah PPN ymh dibayar Rp 405.398.391Alasan Pengajuan Banding;Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi Permohonan Bandingmendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPM olehkarena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisi yangditerima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.

Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 114.480.528 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 173.962.179 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (59.481.651)Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1510/B/PK/PJK/2016 3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 65.418.0904. PPN yang kurang dibayar Rp 5.936.439Ditambah/(Dikurangi) MenjadiUraian Rp. Semula Rp.Rp. (Rp.)a. PPN kurang/ (lebih) Bayar 250.933.102 244.996.663 5.936.439b.

Upahyang diperoleh Penggugat sebesar Rp.2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah )adalah menurut perhitungan Penggugat sendiri. Sebab, Tergugat sendiri tidakmenghitung berapa besarnya bagian yang diperoleh Penggugat dari hasilangkutannya.Karena setiap bulan tidak sama, dan sangat tergantung banyak atautidaknya penumpang ;. Bahwa memang benar, bahwa dalam 1 ( satu ) minggu, bisa hanya melakukan 2 xangkutan, bahkan kadangkadang tidak ada penumpang, maka bis tidak jalan.

Oleh karena itulah adalah wajar apabila sistem perhitungan adalahsistem rit/bagi hasil, ada angkutan ada hasil/ pembagian / upah, tak ada mengangkutpenumpang berari tidak ada pembagian hasil ;Maka : berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon denganhormat agar sudilah kiranya Majelis Hakm Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenolak gugtan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat

Dan bukti T2 tidak dapat menghapus adanyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, karena sistem bagi hasil merupakantekhnis pembayaran upah atau gaji sebagaimana dinyatakan dalam Undangundang Nomor13 Tahun 2003 Pasal 157 Ayat (3 ), yaitu Dalam hal upah pekerja atau buruh di bayarkanatas dasar perhitungan satuan hasil potongan atau borongan atau komisi, maka penghasilansehari sama dengan ratarata perhari selama 12 ( Dua Belas ) bulan terakhir denganketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan

Rp. 23.908.500,( dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah )Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada petitum point (5 ) yang menyatakanmenghukum dan selanjutnya memerintahkan Tergugat membayar uang Tabungan untukSupir sejak Maret 2001 sampai dengan Juli 2012 kepada Penggugat sebesar Rp.57.600.000, secara Tunai dan sekaligus ,setelah Putusan diucapkan ;Menimbang,bahwa uang tabungan Supir tidak diatur dalam PerundangundanganKetenaga Kerjaan dan tidak termasuk dalam komponen Perhitungan

sekaligus ;Menimbang,bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti penetapan JaminanHari Tua ( JHT ) oleh Pegawai Pengawas Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sambas atasnama Ambwaludin nomor : 560/997/STKT/C/2012, tanggal 05 Oktober 2012 ternyataterjadi kekeliruan dalam Tekhnis Penghitungan besaran JHT dalam penambahan sukubunga setiap bulannya ,sehinggga menyebabkan kesalahan dalam penjumlahan secaraKumulatif ;Menimbang, bahwa senyatannya besaran upah besaran upah / gaji per ritase yangmenjadi dasar perhitungan

dari asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat & Il, danLaporan transaksi pinjaman atas nama Tergugat dan perhitungan hutangatas nama Tergugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P13;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukansaksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1. Saksi EVAN OKTAVALENT:Bahwa saksi merupakan mantri pada PT. BRI (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman yang telah diterima Tergugat dan Tergugat II tersebut, setelah dilakukan dan diberikan surat peringatansebanyak 3 (tiga) kali dan dijelaskan tunggakan pokok + tunggakan bunga = Rp.67.750.210, (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratussepuluh rupiah, dan Bunga Rp. 0, dengan total angsuran menjadi sebesar Rp.67.750.210, (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratussepuluh rupiah) (Bukti Surat P13);Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan

lagi oleh pihakPenggugat dimana pada bulan Agustus 2018 Tergugat dan Tergugat II sudahtidak melakukan pencicilan angsuran lagi sehingga kredit Tergugat danTergugat II menjadi macet dan per Agustus 2019 kredit dilakukan penghapusanbuku kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh jutarupiah) dan perhitungan bunga selama 12 (dua belas bulan) x Rp. 19.735.800,dengan total angsuran Rp. 69.735.800 (Enam puluh Sembilan juta tujuh ratustiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dikurangi

Penggugat mendalilkanTergugat dan Tergugat Il untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruhpinjaman/kredit (Pokok Rp. 50.000.000, + bunga Rp.,) kepada PENGGUGATtotal menjadi sebesar Rp. 67.750.210, (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus limapuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat dansaksisaksi yang mana dari keterangan saksisaksi (Saksi EVAN OKTAVALENTdan saksi EKO KURNIAWAN) dan bukti surat berupa laporan transaksipinjaman atas nama Tergugat dan perhitungan

hutang atas nama Tergugat (Bukti Surat P13) diketahui bahwa Tergugat dan Tergugat II terdapatperubahan penghitungan mengenai jumlah bunga yang harus dibayar Rp.19.735.800 di bayar Tergugat dan Tergugat II dimana pokok pinjaman sebesarRp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan perhitungan bunga selama 12 (duabelas) bulan x Rp. 19.735.800, dengan total angsuran Rp. 69.735.800 (Enampuluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S

Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Para Penggugat Konvensi selama 6 bulan dengan perhitungan masing-masing Para Penggugat Konvensi adalah sejumlah 6 bulan x Rp2.516.812,00 = Rp15.100.872,00 (lima belas juta seratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah); 10.

Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Upah Tahun 2015,2016 dan tahun 2017 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagaiberikut:Tabel 1.1 Rincian Perhitungan Kurang Bayar Upah Tahun 2015;UPAH SELISIH TOTALNO NAMA UMSP 2015 nipayar eacd oema b Cc d e f1 Janti Marbun Rp2.125.500 Rp1.850.000 Rp275.500 Rp3.306.0002 Toni J.A Samosir Rp2.125.500 Rp1.982.000 Rp143.500 Rp1.722.0003 Oloan Purba Rp2.125.500 Rp1.585.600 Rp539.900 Rp6.478.8004 Biro Lumban Toruan Rp2.125.500 Rp5 Sudarmono Lumbangaol Rp2.125.500

Rincian Perhitungan Kurang Bayar Upah Tahun 2016; re aT UMSP 2016 UPAH DI BAYAR & KURANG BAYAR TOTALJan Agust Selisih f=ex8s Sept Des selisih Il i=hx4 j=fria b c d e f g h i j1 Janti Marobun Rp2.325.000 Rp1.850.000 Rp475.000 Rp3.800.000 Rp2.209.930 Rp115.070 Rp460.280 Rp4.260.2802 Toni J.A Samosir Rp2.325.000 Rp1.982.000 Rp343.000 Rp2.744.000 Rp2.209.930 Rp115.070 Rp460.280 Rp3.204.2803 Oloan Purba Rp2.325.000 Rp1.585.600 Rp739.400 Rp5.915.200 Rp2.209.930 Rp115.070 Rp460.280 Rp6.375.4804 Biro Lumban

Rincian Perhitungan Kurang Bayar Upah Tahun 2017;N0 vA On 2 eens Tora b Cc d e f g1 JANTI MARBUN Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882 Rp1.534.410 Rp1.534.4102 TONIJ.A SAMOSIR Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882 Rp1.534.410 Rp1.534.4103 OLOAN PURBA Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882 Rp1.534.410 Rp1.534.4104 BIRO LUMBAN TORUAN Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882 Rp1.534.410 Rp1.534.4105 SUDARMONO LUMBANGAOL Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882 Rp1.534.410 Rp1.534.4106 JEFRI TAMBUNAN Rp2.516.812 Rp2.209.930 Rp306.882

Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Para PenggugatKonvensi selama 9 bulan dengan perhitungan masingmasing ParaPenggugat Konvensi adalah sejumlah 9 bulan x Rp2.516.812,00 =Rp22.651.300,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tigaratus rupiah);10.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Halaman 17 dari 24 hal. Put.

Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Para PenggugatKonvensi selama 6 bulan dengan perhitungan masingmasing ParaPenggugat Konvensi adalah sejumlah 6 bulan x Rp2.516.812,00 =Rp15.100.872,00 (lima belas juta seratus ribu delapan ratus tujuh puluhdua rupiah);10.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sejumlah Rp500.000,00

Putusan Nomor 101/B/PK/PJK/2017kepada Majelis untuk memeriksa penghitungan labamaterial yang dilakukan Terbanding yang menurutPemohon tidak sesuai bahkan melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa perhitungan laba material dari penjualan kapalmenurut Pemohon adalah sebagai berikut :Harga penjualan kapal MT.Sad Samudera USD. 11,995,000Nilai Sisa Buku USD. 11,575,902Laba penjualan kapal USD 419.098Kurs. Rp 9.020Dalam rupiah Rp 3.780.263.9602.2.

Koreksi Positip atas Gain on Forex General sebesarRp 804.240.823,00;Bahwa Gain of Forex berdasarkan perhitungan Pemohonsebesar USD.11,307 kurs. 9.020,00 = Rp. 101.989.140,00,sedangkan pemeriksa melakukan koreksi poisitip sebesarRp 804.240.823,00 tetapi tidak menjelaskan sumber / dasarperhitungannya;Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak dapat menerima koreksiPemeriksa tersebut;Bahwa dari uraian dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :a.

X1 Nomor 89, Kuningan Timur,Jakarta Selatan, 12950, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak Rp 67.685.427,00Pajak Penghasilan terutang Rp 7.652.750,00Kredit Pajak.

X1 Nomor 8 9,Kuningan Timur, Jakarta Selatan, 12950, dengan perhitungan menjadisebagaimana perhitungan tersebut di atas adalah tidak benar sama sekaliserta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan

Putusan Nomor 471/B//PK/PJK/2017 diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi objek PPh Pasal 21 sebesarRp.1.881.805.075,00 dengan perhitungan sebagai berikut : Obyek PPh 21 Cfm PPh Badan Nilai US$ Kurs (Rp) Jumlah (Rp)Direct Cost Staff 909.403 11.053 10.060.365.610Support Staff 209.527 11.053 2.317.908.744Legal & Profesional Jerry Aritonang 3.000 11.053 33.187.800Direct Cost External Richard 105.597 11.053 1.168.176.045CooperDirect Cost External Masstrans 107.300 11.053 1.187.018.690 PPh BadanJumlah

Support Staff (Pegawai Tetap) sebesarRp.1.808.291.032,00 tersebut dengan alasan bahwa Pemohon tidakmengajukan keberatan atas koreksi tersebut;Setelah menerima lampiran surat Nomor : S622/WPJ.07/2011 tanggal 4Februari 2011 tentang Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian KeberatanSKPKB Nomor 00034/201/08/058/10 tanggal 25 Mei 2010 Tahun PajakPemohon baru tahu bahwa rincian koreksi tersebut salah satunyaberasal dari koreksi obyek PPh Pasal 21 atas Direct Cost Staff danSupport Staff (Pegawai Tetap dengan perhitungan

Pemohonberpendapat bahwa penghitungan PPh Pasal 21 yang Pemohonlakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2008 menurut Pemohon adalah :Dasar Pengenaan Pajak Rp. 12.884.851.814,00PPh Terutang Rp. 2.948.140.223,00Kredit Pajak Rp. 2.948.140.223.00PPh Yang Kurang Dibayar Rp.

Koreksi atas Direct Costs External Richard Cooper sebesarRp.70.980.550,00;Bahwa perhitungan koreksi obyek PPh Pasal 21 sebesarRp.1.881.805.075,00 diperoleh karena berdasarkan hasil equalisasimasih terdapat obyek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesarRp1.881.805.075,00 dengan perhitungan sebagai berikut: UraianCfm SPT PPhBadanCfm SPT PPhPasal 21Selisih Direct Costs Staff10.060.365.610 Support Staff2.317.908.74410.569.983.322 Jumlah Pegawai

Jumlah 7.756.187.169 7.756.187.169 0Diperhitungkan: 0c.1 SKPLB 0 0 0c.2 SKPPKP 0 0 0c.3 Jumlah 0 0 0Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.756.187.169 7.756.187.169 0Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 315.952.727 (51.364.456) 367.317.183Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke masa pajak berikutnya 51.364.456 51.364.456 0Dikompensasikan ke masa pajak...

Penetapan harga jual Pemohon Banding tidak sernatamatadidasarkan mencari keuntungan langsung atas pembelian yang Pemohon Bandinglakukan, namun menyangkut strategi perusahaan dalam mengembangkan bisnisPemohon Banding;bahwa dengan demikian apabila Terbanding melakukan perhitungan kembali harga jualPemohon Banding tidak berdasarkan pada Pasal 18 UndangUndang PPh makaTerbanding tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan perhitungan kembali ataspenjualan Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon

JumlahDiperhitungkan:c.1 SKPLBc.2 SKPPKPc.3 JumlahJumlah pajak yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang Bayar4.870.696.911,000,002.786.929.713,0098.560.545,007.756.187.169,000,000,000,007.756.187.169,00(51.364.456,00) Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke masa pajak berikutnyaDikompensasikan ke masa pajak...

Grundfos Pompa, NPWP :01.061.930.2055.000, alamat : Jalan Rawasumur III Blok III CC1, Kawasan IndustriPulogadung, Jatinegara, Jakarta Timur, 13930, sehingga perhitungan PPN Masa PajakSeptember s.d.

Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4(2) yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007Nomor: 00009/240/07/415/09 tanggal 30 Maret 2009 yang menyatakan jumlahpajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi, sebesarRp125.303.452,00;Bahwa Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal18 Januari 2010;Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai koreksi Terbanding, alasanPemohon Banding dan perhitungan

Dipati Unus No. 48, Cibodas,Tangerang, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)terhadap Jenderal NomorMasa sampai dengan Desember Nomor:Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 439.199.400,00PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang Rp. 43.919.940,00Kredit Pajak Rp. 43.854.820,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp. 65.120,00Sanksi Adminstrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 19.536,00Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1722/B/PK/PJK

Dipati Unus No. 48,Cibodas, Tangerang, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007menjadi seperti perhitungan di atas;adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena

sebesar Rp963.872.714,00 tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertaHalaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1722/B/PK/PJK/2017pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa selisin perhitungan

pajak (PPN Masukan) dimanaTerbanding lakukan atas dasar Confirm dari PORTALDJP menemukan fakturpajak yang Pemohon Banding kreditkan adalah Banda dengan hanyamembandingkan 8 Digit dari total digit nomor faktur pajak, kemudian penelitilakukan penelitian ulang menyampaikan kesimpulan bahwa faktur pajak yangPemohon Banding kreditkan tidak diterbitkan oleh lawan transaksi, tetapi datafisik faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah Pemohon Bandingberikan;Bahwa Berikut Pemohon Banding lampirkan perhitungan

70.622.080)7 Pendapatan Operasional Marketing 1.419.531.9448 LJR PenjuaLan Aktiva Tetap (4.179.671)9 Penjualan Des 2009 Beda MasaTotal DPP Pajak Pertambahan Nilai 218.377.740.864PPN Keluaran 21.837.774.086PPN Masukan 19.161.329.888PPN Kurang / (Lebih) Bayar 2.676.444.198Setoran SSP 2.592.177.384Setoran SSP Hasil pemeriksaan 37.834.662Kompensasi bulan Lalu 254.811.359PPN Kurang / (Lebih) Dibayar (208.379.207)Sanksi Kenaikan Jumlah Pajak yang masih harus / (Lebih dibayar) (208.379.207) Bahwa dengan perhitungan

adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1001/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2010 Nomor 00487/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PTSinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042.6431.000, beralamat di JalanWahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan

2014, yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1001/WPUJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2010 Nomor 00487/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PTSinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042,6431,000, beralamat di JalanWahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan

pajak menjadi sebagaimana perhitungan di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanHalaman 17 dari 19

pajak (PPN Masukan) dimanaTerbanding lakukan atas dasar Confirm dari PORTALDJP menemukan fakturpajak yang Pemohon Banding kreditkan adalah Banda dengan hanyamembandingkan 8 Digit dari total digit nomor faktur pajak, kemudian penelitilakukan penelitian ulang menyampaikan kesimpulan bahwa faktur pajak yangPemohon Banding kreditkan tidak diterbitkan oleh lawan transaksi, tetapi datafisik faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah Pemohon Bandingberikan;Bahwa Berikut Pemohon Banding lampirkan perhitungan

91.165.750)7 Pendapatan Operasional Marketing 756.112.4528 LJR PenjuaLan Aktiva Tetap 8.529.0009 Penjualan Des 2009 Beda Masa 220.926.200.642Total DPP Pajak Pertambahan NilaiPPN Keluaran 22.092.620.064PPN Masukan 18.968.972.765PPN Kurang / (Lebih) Bayar 3.123.647.299Setoran SSP 1.803.103.813Setoran SSP Hasil pemeriksaan 269.611.753Kompensasi bulan Lalu 1.240.240.585PPN Kurang / (Lebih) Dibayar (189.308.851)Sanksi Kenaikan 7Jumlah Pajak yang masih harus / (Lebih dibayar) (189.308.851) Bahwa dengan perhitungan

adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1004/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor 00484/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PTSinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042.6431.000, beralamat di JalanWahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan

2014, yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1004/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor 00484/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas namaPT Sinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042,6431,000, beralamat diJalan Wahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi17132, sehingga perhitungan

pajak menjadi sebagaimana perhitungan diatas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1004

Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya .................. (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi administrasi :. Bunga Pasal 13 (2) KUP. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP. Bunga Pasal 13 (6) KUP. Kenaikan Pasal 183A KUP. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUP.

Perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding menjadisebagai berikut: JUMLAH RUPIAHMENURUTNO: URALAB PENGUSAHA KENAPAJAK1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 28.953. 155.337a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 28.953. 155.337b.

Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad) (13.375.472.303)Kelebihan Pajak yang sudah :3 Ja. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya 13.375.472.303b. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya .................. (karena pembetulan) 0c. Jumlah (a+b) 13.375.472.303PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 04 Sanksi administrasi :5 a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP. 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0g.

WPUJ.20/2014 tanggal 3 Maret 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor:00023/207/08/007/13 tanggal 15 Februari 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00119/WPuJ.20/KP.0703/2013 tanggal 26 Juli 2013 atas nama : PT Tobu Indonesia Steel, NPWP01.002.843.9007.000, beralamat di Jakarta Industrial Estate Pulogadung, JalanPulogadung Nomor 14, Jakarta Timur, 13930, sehingga perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 13.375.472.303,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Rp 13.375.472.303,00berikutnyae. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi Administrasi Rp 0,00g.