Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor14/BA. Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 11 April 2012 Jo BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor : 14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mabtanggal 19 April 2012 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 19 April dan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 14/Pen.SitaEks.Pdt.G/2008/PN.

Memerintahakan untuk mengangkat kembali sita eksekusiberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri MuaraBungo Nomor : 14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 21Maret 2012 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 21 Maret 2012 JoBerita Acara Sita Eksekusi Nomor14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 19 April 2012 Jo14Berita Acara Sita Eksekusi nomor14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 19 April 2012,sepanjang mengenai kendaraan, tanah dan bangunanserta tamana yang tumbuh diatasnya sebagaimana

Gustinaadalah milik Pelawan II;Bahwa barangbarang tersebut di atas yang telah diletakkan sitaeksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 11 April 2012 Jo Berita AcaraSita Eksekusi Nomor : 14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 19 April2012 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 19 April dan Penetapan Ketua36Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 14/Pen.SitaEks.Pdt.G/2008/PN.

Gustina;yang telah diletakkan sita eksekusi sebagaimana Berita AcaraSita Eksekusi Nomor : 14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 11 April2012 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 19 April 2012 Jo Berita AcaraSita Eksekusi Nomor : 14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 19 Aprildan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor14/Pen.SitaEks.Pdt.G/2008/PN.

/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 19 April 2012 Jo Berita AcaraSita Eksekusi Nomor : 14/BA.Pdt.G/2008/PN.Mab tanggal 19 Aprildan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor14/Pen.SitaEks.Pdt.G/2008/PN.

Maka dalam hal ini kami sampaikan kepada pihak Penggugat agar meninjaudengan teliti lokasi yang dimaksud karena menurut kami surat gugatan yang dimaksudkan tidak memiliki keseusian dengan lokasi yang sebenarnya;Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor14/Pdt.G/2019/PN. Tgt7. Apabila dari pihak Penggugat tidak bersedia untuk meninjau lokasi dengandemikian tidak ada yang dapat di proses, maka dengan ini kami dari pihaktergugat menolak seluruh gugatan oleh Penggugat;8.

Yang diberitanda P.1 ;Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor14/Pdt.G/2019/PN. Tgt2. Foto copy, Undangan Rapat untuk mengklarifikasi permasalahan tanah di Rt. 8Desa Pasir Belengkong, Yang diberi tanda P.2;3. Foto copy Berita Acara Musyawarah Permasalahan tanah RT. 009 Desa PasirBelengkong. Tertanggal 5 Oktober 2017 . Yang diberi tanda P.3 ;4. Foto copy Somasi agar segera mengosongkan tanah Perwatasan, tertanggal8 Juni 2012 . Yang diberi tanda P.4 ;5.

Foto copy surat pernyataan tanah atas nama Lahang diberi tanda bukti(T6);Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor14/Pdt.G/2019/PN. Tgt7. Foto copy surat pernayaan tanah atas nama Lahang diberi tanda bukti(T7);8.

Arbain HDdikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak ;Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor14/Pdt.G/2019/PN.

,Uraian Biaya Perkara Perdata : 14/Pdt.G/2019/PN.Tgt :Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 Biaya Proses : Rp. 75.000,00Panggilan : Rp1.020.000.00PNBP Panggilan :Rp 40.000,00Sumpah :Rp 40.000,00Materai :Rp 6.000,00Redaksi : Rp 10.000,00Jumlah : Rp 2.031.000,00(dua juta tiga puluh satu ribu rupiah)Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor14/Pdt.G/2019/PN. Tgt

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GALIH AHMAD NURCAHYO NomorNomor: 6372LU180620120022 tertanggal 18 Juni 2012, yang selanjutnyadiberi tanda P3;Fotocopy Kutipan Akta Nikah pada tanggal 17 Maret 1996 Nomor 185,10, II/1996,selanjutnya diberi tanda P4;Menimbang, bahwa suratsurat bukti Pemohon tersebut telah diberi tandaP1 sampai dengan P4 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokan sesuaiHalaman 2 dari 7 Penetapan Nomor14/Pdt.P/2018/PN Bjbdengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil untukmemperbaiki akta kelahiran anak pemohon dalam hal tersebut harusizin/penetapan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yangberwenang;Bahwa untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, makadiperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan AktaKelahiran tersebut;Bahwa atas keterangan saksil tersebut, Pemohon menerangkan bahwa iatidak keberatan atas keterangan saksil;Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor14

Harapan Jaya Rt.11 Rw.02 KelurahanGuntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi KalimantanSelatan, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Kutipan Akta Nikah padatanggal 17 Maret 1996 Nomor 185,10,II/1996, bahwa Pemohon menikah denganseorang Perempuan yang bernama SITI SALAMAH,S.Pd pada tanggal 17 Maret 1996Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor14/Pdt.P/2018/PN Bjbdi Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih Propinsi

wajib dilaporkan oleh Pemohonkepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan denganbuktibukti surat dan keterangan saksisaksi, Pemohon dapat membuktikan dalilpermohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangandengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor14

BURHANUDDWNN, S.H.NIP.19621205 198603 1 004Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor14/Pdt.P/2018/PN Bjb

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor14/Pdt.G/2019/PN Plw tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada tanggal 6 November 2019 dengan dihadiri oleh KuasaPara Penggugat dan Kuasa Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2019,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor14/Pdt.G/2019/PN.Plw yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriPelalawan;Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, telahdiberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugatpada tanggal 25 November 2019, sebagaimana ternyata dariRisalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor14/PDT.G/2019/PN Plw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Pelalawan;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan PenggugatIl telah mengajukan memori banding tertanggal 19 November 2019,

mengajukankontra memori banding tertanggal 29 November 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29 November2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan melaluiPengadilan Negeri Pekanbaru (delegasi) secara sah dan patut kepadaHalaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT PBRKuasa Para Pembanding semula Penggugat dan Penggugat Il padatanggal 9 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor14

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor14/Pdt.G/2019/PN.Plw tertanggal 6 November 2019;3.

Penetapan hari sidang tanggal 10 Desember 2019 Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.Mrs.Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan agenda sidang jawaban daripara Tergugat, Penggugat melalui suratnya tertanggal 26 Desember 2019 secarategas menyatakan bahwa pihak Penggugat mencabut gugatan sederhana Nomor14/Pdt.G.S/2019/PN.Mrs sehubungan dengan adanya kesepakatan para Tergugatdan Penggugat sebagaimana dalam surat Penggugat.Menimbang, bahwa pada dasarnya perihal pencabutan suatu gugatan perdatatidak diatur di

Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan sederhana Nomor14/Pdt.G.S/2019/PN Mrs Dicabut.2. Memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Maros untuk mencatatpencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor14/Pdt.G.S/2019/PN.Mrs tersebut pada buku register yang berlaku.3.

Panitera Muda Pidana Pengadilan NegeriTanjung Selor, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor14/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 12 Februari 2020.

Penitera Muda Pidana PengadilanNegeri Tanung Selor, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor14/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 18 Februari 2020.

Dan telah pula diberitahukankepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaanbanding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor14/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya pada tanggal 20Februari 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta Pencabutan Permintaanbanding Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Tjs;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding telah menyerahkanmemori banding tertanggal 20 Februari 2020 dan diterima di KepaniteraanPengadilan

Selanjutnyamemori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selakuHalaman 8 dari 13, Putusan Nomor 67/PID/2020/PT SMRTerbanding sebagaimana relas penyerahan memori banding Nomor14/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 24 Februari 2020 ;Menimbang bahwa terhadap memori Banding tersebut, Penuntut Umum telahmegajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Februari 2020 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Februari 2020, sesualdengan Akta Penerimaan Kontra

Merubah putusan Pengadilan Negeri tanjung Selor dengan register Nomor14/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 12 Februari 2020 sebagai berikut :1.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 Agustus 2019Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN.Gto tentang penunjukkan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2019tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2019; Telah mendengar permohonan Kuasa Penggugat secara lisandihadapan persidangan perihal Pencabutan Perkara PHI Nomor14

;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengansurat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHalaman 1 dari 4halamanPenetapan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN GtoGorontalo pada tanggal 20 Agustus 2019 dibawah Register Nomor14/Pdt.SusPHI/2019/PN Gto;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untukpemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap dipersidangandengan

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Gugatan Nomor14/Pdt SusPHI/2019/PN Gto tersebut dari register perkara diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo;3.

Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, ProvinsiPapua Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Rits JacobusDe Fretes selaku Pimpinan Cabang Manokwari yangbertindak untuk dan atas nama mewakili Direksi, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Bahwa, kedua belah pihak telah menerangkan bersedia untuk mengakhirisengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 16Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriManokwari pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor14

puluh dua rupiah) palinglambat hari Kamis, tanggal 5 November 2020.Pasal 4Apabila Penggugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Akta Perdamaian ini,maka Tergugat berhak melakukan penarikan melalui autodebet setiap tanggal 1(satu) bulan berjalan sebagaimana diatur dalam Addendum Perjanjian KreditBRIGUNA Nomor BGMWDLIE/04/2020 tanggal 15042020.Pasal 5Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan putusanperdamaian.Pasal 6Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana Nomor14

Manokwari menjatuhkan putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 14/Pdt.G.S/2020/PN MnkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca kesepakatan perdamaian kedua belah pihak;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 2 dari 3, Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN MnkMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan dengan perdamaiandan Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara gugatan sederhana Nomor14

Pasewang No. 18 DMakasssar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara dan penetapanpenetapan sertasuratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPangkajene pada tanggal 9 November 2020 dibawah register nomor14/Pdt.G/2020/PN

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember2020, upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil;halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN PkjMenimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil makapemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan olehPenggugat;Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 17 Desember 2020,Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan yangdisampaikan secara lisan terhadap gugatan Penggugat Nomor14

Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pangkajene dalam register perkara perdata Nomor14/Pdt.G/2020/PN Pkj dicabut;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene untukmencoret perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkj dari registerperkara yang sedang berjalan;4.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor14/Pdt.G/2011/PN.Jmb, tanggal 26 Oktober 2011 telah dilakukaneksekusi (Pelaksanaan Putusan) pada tanggal 6 Maret 2015,sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2015/PN.JMB joNomor 14/Pdt.G/2011/PN.JMB;.

Bahwa Surat Pernyataan yang dimaksudkan Penggugatyaitu Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2002 didapatkanPenggugat dari foto copy berkas perkara Nomor14/Pdt.G/2011/PN.JBG dan tidak ada kaitannya sama sekalidengan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1733Desa Candimulyo yang dimaksudkan oleh Penggugat;7.

Bukti T.l/T.ll1 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor14/Pdt.G/2011/PN.Jmb, tertanggal 26 Oktober 2011;2. Bukti T.I/T.II2 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Februari2012 Nomor 803/PDT/2011/PT.SBY;3. Bukti T.I/T.Il3 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor2175K/PDT/2012 tertanggal 19 Agustus 2013;4.

Bukti T.I/T.II5 : Pemberitahuan untuk Pelaksanaan Eksekusi dalam perkaraperdata Nomor 01/Pdt.Eks/2015/PN.JBG jo Nomor14/Pdt.G/2011/PN.JBg tertanggal 4 Maret 2015;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah disesuaikan denganaslinya, dan buktibukti tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat danTergugat II tidak mengajukan bukti Saksi;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR,dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, Penggugat (SuyantoKusumaatmadja, S.H, S.E, M.H, M.Ak) telah mengajukan gugatankepada Tergugat (Susianawati), dengan register perkara Nomor14/Pdt.G/2011/PN.JMB, dengan Subjek dan Objek gugatansebagai berikut:e Subjek : Soejanto Kusumaatmadja, Koo selakuPenggugat dan Susianawati, Oei selaku Tergugat;e Objek : salah satunya adalah tanah denganSertifikat Hak Milik Nomor 1733, Desa Candimulyo,Jombang;Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan

persidangan;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakanmencabut kembali gugatannya sebagaimana Surat Pencabutan gugatan yangdibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat tertanggal 9 Januari 2020;Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut,Tergugat menyatakan setuju dan tidak berkeberatan tentang hal tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang telah diajukanoleh Kuasa Hukum Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mendapatkanHalaman 1 Penetapan Nomor14

Materai Rp6.000Jumlah Rp536.000Halaman 2 Penetapan Nomor14/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi( lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah )Halaman 3 Penetapan Nomor14/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi

Alias Kres tersebutterdaftar sebagai perkara banding dengan register perkara Nomor14/PID.SUSTPK/2020/PT AMB ;Menimbang, bahwa perkara banding Nomor14/PID.SUSTPK/2020/PTAMB tersebut sudah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sehinggapencabutan pernyataan banding dihadapan Paniitera Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut yang kemudiantelah diberitahukan kepada Pengadilan Tingkat Banding seperti tersebutdiatas dan oleh karena permohonan Pencabutan Pernyataan Bandingtersebut

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Tinggi Ambon untuk mencoret Perkara Banding Nomor14/PID.SUSTPK/2020/PT AMB dari register perkara banding ;Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT AMB3.

, Tempat Kediaman saatini berdomisili di Desa Kinabuhutan Jaga II (rumah Kel.Saman Bontang Mangangawuhi), Nomor Hp(085242203846); sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor14

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa atas anjuran Hakim, Pemohon menyadaribahwa memang seharusnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal Pemohon, yaitu Pengadilan Agama Bitung, maka untuk ituPemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukanperkara ini bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor14

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor14/Pdt.P/2020/PA.Mdo, dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 125.000,00 ( seratus dua puluh lima ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan AgamaManado pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 1 Rajab 1441 H, oleh Drs..H.

Gajan Mada UnTual Rt. 012/Rw. 04, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan,Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai TergugatPengadilan Negeri tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Penggugat;Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal30 Juli 2019, Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Tul, tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca surat gugatan Penggugat, tanggal 25 Juli 2019, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Register Nomor14

berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement ofde Rechtsvordering) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang menyebutkan Penggugat dapatmencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutantersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor14

/Pdt.G/2019/PN Tul;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaangugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PNTul, yang diajukan oleh Penggugatdinyatakan telah selesai;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Tual, untuk mencoret perkara perdata Nomor14/Pdt.G/2019/PN Tul, dari register perkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul biaya dangugatan

Bahwa Pemohon semula berkewarganegaraan Australia mengikutiKewarganegaraan Ayah Pemohon, akan tetapi saat ini Pemohon telahmenjadi Warga Negara Indonesia mengikuti Kewarganegaraan Ibu Pemohonyaitu sebagaimana Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor14/PWI Tahun 2018 Tentang Pengabulan Permohonan KewarganegaraanRepublik Indonesia, tanggal 29 Oktober 2018, dan Berita Acara PengambilanSumpah Pewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: W20.AH.01.10 430, tanggal 29 Januari 2019 ;3.

Denpasar, tanggal 13 Desember 1989 dantelah memiliki Akta Kelahiran dengan nama SHAN MASON ;Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Nigel Russell Mason denganNi Made Karyani ;Bahwa Ibu Pemohon telah mengganti nama dari Ni Made Karyanimenjadi Made Yanie Mason, pergantian nama tersebut sudah adaPenetapan dari Pengadilan ;Bahwa dahulu Pemohon berkewarganegaraan Australia tetapi sekarangPemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia karena mengikutikewarganegaraan Ibu Pemohon berdasarkan Keputusan Presiden Nomor14

Kelahiran dengan nama SHAN MASON ;Halaman 5 dari 10 halaman Perkara Nomor 221/Padt.P/2019/PN DpsBahwa Pemohon adalah anak kedua dari Nigel Russell Mason dengan NiMade Karyani ;Bahwa Ibu Pemohon telah mengganti nama dari Ni Made Karyanimenjadi Made Yanie Mason, pergantian nama tersebut sudah adaPenetapan dari Pengadilan ;Bahwa dahulu Pemohon berkewarganegaraan Australia tetapi sekarangPemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia karena mengikutikewarganegaraan Ibu Pemohon berdasarkan Keputusan Presiden Nomor14

perkara berjalan, bahwa rumah yang ada di atas objekperkara di bangun oleh terbantah A/terbanding A yang sewaktu perkara mulaiberjalan rumah tersebut baru berbentuk kerangka yang sama sekali belumbisa ditempati; Bahwa tinggalnya RISMADONA danRONI diatas objek perkara adalah atas perintah dan seizin dari terbantahHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 171/Pdt/2018/PT.Pdg.A/terbanding A, oleh karena itu tidak seharusnya RISMADONA dan RONIditarik sebagai pihak dalam perkara a quo; Bahwa dalam perkara perdata Nomor14

mengajukan bantahan terhadap Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Silk,dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 171/Pdt/2018/PT.Pdg.Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah mengajukanbantahan terhadap Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Slk, dengan amar yangpada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat, artinya Penggugatdalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Silk, tidak berhasil membuktikan bahwaObjek Perkara adalah tanah kaum Penggugat, dengan demikian Putusan Nomor14

/Pdt.G/2017/PN Slk, tidak merubah status dari Objek Perkara, artinya statusObjek Perkara kembali kestatus seperti sebelum adanya perkara Nomor14/Pdt.G/2017/PN Slk, (Status Quo), sehingga terhadap perkara Nomor14/Pdt.G/2017/PN Slk, tersebut tidak dimungkinkan dilakukan eksekusi danataupun diletakkan sita, dengan demikian tidak ada alasan hukum bagiPembanding semula Pembantah untuk mengajukan bantahan terhadap putusanNomor 14/Pdt.G/2017/PN Slk, tersebut;Menimbang, bahwa jika Pembanding semula Pembantah

tetap merasaada hakhak keperdataannya terhadap Objek Perkara dalam perkara Nomor14/Pdt.G/2017/PN Slk, yang harus dilindungi, maka Pembanding semulaPembantah dapat mengajukan gugatan biasa terhadap pihakpihak yang menurutPembanding semula Pembantah harus digugat;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan diatas, makapertimbangan serta kesimpulan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadapeksepsieksepsi tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding, oleh karenanyaharus dikuatkan;Dalam Pokok

putusan BAPEK bukan dihitung sejak surat keputusanTergugat / Terbanding ;Bahwa pertimbangan hakim hanya berdasarkan penafsiran, tidakberdasarkan alatalat bukti dalam persidangan; Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalammemori banding, Penggugat / Pembanding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut : 1 Menerima permohonan banding Pembanding; 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor14

No. 216/B/2013/PT.TUN.JKTe Bahwa Penggugat / Pembanding salah dalam memberikan definisi alatbukti sehingga salah dalam menilai pertimbangan hukum PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin;e Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalamkontra memori banding, Tergugat / Terbanding memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut : e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor14/G/2013/PTUN.BJM tanggal

permohonan banding dari Penggugat /Pembanding dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013 Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm.beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, telah pulamempertimbangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding maupun kontramemori banding dari Tergugat / Terbanding, hal mana tidak ada buktibukti baruyang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor14

segala biayaperkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingbesarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;Mengingat akan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara serta ketentuanketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan denganperkara ini; MENGADILI:e Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor14

Nomor 2 Oebufu Kupang NTT berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 61/PDT/LGS/K/2010tanggal 24 Februari 2010, yang selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING s/d TERBANDING VII semula TERGUGAT I s/dTERGUGATVII ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUToor cece Telah membaca berkas' perkara dan surat suratyang bersangkutan dengan perkara ini serta PutusanPengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Juli2010 Nomor14/Pdt.G/2010/PN.KPG; eee eee eee eee ee eeeee TENTANG DUDUKNYAPERKARA Heh some Some Mengutip serta memperhatikan uraian

Menimbang, bahwa pihak Pembanding /Penggugat dalam memoribanding.......banding telah menyampaikan keberatan keberatan yangmenurut Pengadilan Tingkat Banding keberatan itu tidakmenyangkut substansi putusan Pengadilan Negeri Kupangatas pokok gugatan perkara perdata tersebut dan karena itukeberatan itu tidak beralasan, sehingga tidak dapatditerima ;5 siaietaietalatataite Menimbang bahwa sesudah membaca dan mempelajaridengan seksama berkas~ perkara berikut turunan resmiPutusan Pengadian Negeri Kupang Nomor14

persidanganyang dijadikan dasarputusan ; +e rrr rrr rrr rrr rrr rrr errr rer erect reeslieiatiaieetiatiatieiiatte Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilantingkat banding mengambil alih semua pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama yang sudah benar itu untukdijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan tingkatbanding dalam memutus perkaraIND je cre re er ee er re ee re ee ee ee ee ee ee ee eee ee eeewcrc e cree Menimbang, bahwa karena itu putusan PengadilanNegeri Kupang tanggal 5 Juli 2010, Nomor14

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UndangUndang Nomor14 Tahun 20002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:Halaman 3 dari 10 halaman.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikutPutusan pemeriksaan dengan cara biasa atas gugatan diambil dalamjangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima" (4) Dalamhalhal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan..

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, ataudalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan".Faktanya salinan putusan tertanggal 6 September 2010 dan baru kamiterima tanggal 6 Oktober 2010,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 388/B/PK/PJK/2012"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukandalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfaximile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggalpada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.25129/PP/M.W99/2010 yang diucapkan tanggal 4 Agustus 2010 mengenai gugatandari PT.

Lelia Trensi Lestari, bertempat tinggal di Desa Kuripan Kecamatan RambangDangku Kabupaten Muara Enim;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara EnimNomor 14/Pdt.G.S/2018/PN.Mre, tanggal 4 Juli 2018, tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim perkara Nomor14/Pdt.G.S/2018/PN.Mre., tanggal 4 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;Telah membaca Berita Acara

Sidang pertama tanggal 18 Juli 2018 dandimana pihak Penggugat hadir didampingi kuasanya Ahmad Usman sedangkanpara Tergugat hadir sendiri di persidangan;Telah membaca pula surat permohonan Kuasa Penggugat yang bernamaJoni Albizar, tanggal 18 Juli 2018 perihal Pencabutan Gugatan perkara Nomor14/Pdt.G.S/2018/PN Mre;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan oleh Pengugatmelalui Kuasanya tersebut dengan alasan adanya itikad baik dari para Tergugatuntuk diselesaikan secara damai, dan telah

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Muara Enim, dalam register perkara perdata Nomor14/Pdt.G.S/2018/ PN Mre, dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoretperkara Nomor 14/Pdt.G.S/2018/ PN Mre., dari dalam buku register perkara;3.