Menyatakan batal Surat Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193773/A4.2/KP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Adrina Yustitia, S.E., M.M. ; -------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193773/A4.2 /KP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Adrina Yustitia, S.E., M.M. ; ---------------------------------------------------------4.

Tergugat : Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 3, Bandar Lampung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 3 April 2014 ; n0n nn nnnnnnnnneSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Putusan Nomor : 8/G/2014/PTUNBL Hal1MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Senayan Jakarta, Dalamhal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0380/MPK.A/HK/2014tertanggal1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan5. NamaJabatan6.

.; Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; SYAMSUL HADI, S.H., M.H.

;Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi , Sekretariat Jenderal , KementerianPendidikan dan KebudayaanMULYANTO, S.H ; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum , Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan ;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M.; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum danOrganisasi Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;POLARIS SIREGAR, S.H., M.H.; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Ill, Biro Hukum danOrganisasi Sekretariat

Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;DYAH KISWORINI, S.H., M.H.; Jabatan7.

NamaJabatanStaf Pada Bagian Bantuan Hukum , Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan j ENI HERLIAN, S.H.;Staf Pada Bagian Bantuan Hukum , Biro Hukum danOrganisasi Sekretariat Jenderal, Kemeterian Pendidikandan Kebudayaan~n0nnnnnnnnnn RINA WIRACHMAWATI, S.H.;Staf Pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum danOrganisasi Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan j DIDIT JUNAIDI, S.H.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS KAROLINA, DKK;;

MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KAIMANTAN BARAT cq. BUPATI BENGKAYANG cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BENGKAYANG cq KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SUNGAI RAYA, dkk (TERBANDING I semula TERGUGAT I)

Yasin selakuKepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan KecamatanSungai Raya (TERGUGAT 1) dan mengungkapkan keinginannya untukmembangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Sungai Pangkalanll TERGUGAT meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan tanahyang dikuasainya, namun oleh karena Penggugat masih menggunakantanah tersebut untuk berkebun kelapa maka Penggugat menolaknya;Bahwa oleh karena Tergugat selalu mendatangi Penggugat dengan bujukrayu agar menyerahkan tanah miliknya untuk pembangunan

Dengan demikian, masingmasing Tergugat tidak ada hubungan hirarki(sentralisasi) dalam strukturpemerintahan dengan Presiden RI Cq Menteri Pendidikan danKebudayaan RI Cq, Tergugat Il tidak ada hubungan sentralisasi denganPresiden RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur PropinsiKalimantan Barat, Tergugat Ill tidak ada hubungan sentralisasi denganPresiden RI Cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq GubernurPropinsi Kalimantan Barat, Tergugat IV tidak ada hubungan sentralisasidengan Presiden RI Cq

Bahwa tanah Sekolah Menengah Pertama Nomor 02 Sungai Raya, sudahditerbitkan Sertifikat Hak Pakai (GHP) Nomor 56 Tahun 2000 atas namaDeparetemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, sedangkan dalam positagugatan Penggugat tidak menyebutkan sama sekali status tanah tersebut.Penyebutan status tanah dengan nomor Sertifikat Hak Pakai dalam positagugatan haruslah dibuat, karena hal ini berkaitan erat dengan petitumgugatan yaitu terhadap apa yang akan dimohonkan oleh Penggugat.Selain itu dalam Petitum Gugatan

Penggugat juga tidak dimohonkanterhadap keberadaan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 56 Tahun 2000atas nama Deparetemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan Di Ujung Pandang; Bapindo

Penggugat:
YAYASAN KEHIDUPAN BARU SUKABUMI dahulu bernama PERKUMPULAN SEKOLAH-SEKOLAH KEHIDUPAN BARU
Tergugat:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Cq. SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOLE Kota Sukabumi

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dkk lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dkk

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, beralamat diKompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung ALt.2, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Rocky Yohanes, S.H. Staf padaBagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jend.Kementrian Pendidikan danKebudayaan yang beralamat di JL.Jend.

Bahwa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor00016, Pabuwaran, Purwokerto Utara, KabupatenBanyumas milik Tergugat tersebut merupakan asetBarang Milik Negara (BMN) telah dialinkan KementerianPendidikan dan Kebudayaan (Tergugat 1!)

kepadaKementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi/Kemenristek Dikti (Tergugat Il) berdasarkan BeritaAcara Serah Terima Aset dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;c.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)(Tergugat I) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkaraini.

31, Putusan Nomor 487/Pdt/2018/PT SMGTinggi/Kemenristek Dikti (Tergugat Il) berdasarkan BeritaAcara Serah Terima Aset dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(KEMENDIKBUD) Tergugat seharusnya sudah tidak lagimenjadi pihak dalam perkara ini karena aset Barang

MITRA SAKINAH CONSULTANT VS KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI;

Objek Gugatan:Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Bukittinggi Nomor 188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, Tanggal23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar HitamKepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;B. Tenggang Waktu:1.

Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Bukittinggi Nomor 188.45/DISBUDPAR/ BUDPARPAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, tersebut baru Penggugat ketahuipada tanggal 26 April 2016, dengan demikian pengajuan gugatan inimasih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) sejak keputusantersebut di terbitkan atau diketahui;4.

Dasar Gugatan:Bahwa adapun dasar gugatan yang akan Penggugat uraikan adalahsebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah pemenang Pekerjaan Jasa KonsultasiPerencanaan DED Pusat Informasi Wisata/Tourism Information Centerpada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi, yangdimenangkan melalui proses tender atau lelang terbuka yang diadakanoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Surat KeputusanPengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum jika KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan SuratKeputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Bukittinggi Nomor 188.45/DISBUDPAR/ BUDPARPAR/2016,Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaBukittinggi yang diterbitkan oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat

mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pengguna AnggaranDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016,Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PenggunaAnggaran Dinas Kebudayaan dan

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & KEPARIWISATAAN ( KADIS PORBUDPAR ) KOTA BEKASI VS MUHAMMAD HIDAYAT

PUTUSANNOMOR: 35/G/2013/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik, yang dilangsungkan di PengadilanTata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telahmemberikan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam SengketaANLALA : naan nnn nena nnn nnn nnn enn nen neem ennnasKEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN &KEPARIWISATAAN ( KADIS PORBUDPAR ) KOTA BEKASI ,berkedudukan

Muhammad Hidayat,S terhadapKEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN &KEPARIWISATAAN ( KADIS PORBUDPAR ) KOTABEMAG g~. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: W2TUN2/467/HK.O6/IV/2013, Tanggal 4 April2013 kepada Sdr. Muhammad Hidayat Perihal Jawaban AtasKeberatan KEPALA DINAS = PEMUDA, OLAHRAGA,KEBUDAYAAN & KEPARIWISATAAN ( KADIS PORBUDPAR )FRC TA ERAS aaa ann.

Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan DinasPemuda , Olahraga , Kebudayaan dan Kepariwisataan KotaBekasi Tahun Anggaran 2010,2011, dan3.

Dokumen kasus pelanggaran disiplin dan / atau kasus hukumlainnya yang terjadi dan / atau melibatkan pejabat / pegawai dilingkungan Dinas Pemuda , Olahraga, Kebudayaan danKepariwisataan Kota Bekasi berupa Informasi mengenai jumlah,jenis, dan penindakannya;Merupakan Informasi Publik yang terbuka ;menyatakan bahwa informasi dokumen mencakup:Laporan hasil penelitian khusus Inspektorat Kota Bekasi dan / atauLaporan hasil Pemeriksaan Daerah Kota Bekasi atas kinerja dan/ataukasus yang terjadi di Lingkungan

Pemuda , Olahraga, kebudayaandan Kepariwisataan Kota Bekasi merupakan informasi yangterbuka tetapi berpotensi mengandung informasi yangdikecualikan terkait rahasia pribadi ;64 Menyatakan bahwa informasi dokumen mencakup :1.Laporan Keuangan Dinas Pemuda , Olahraga, Kebudayaan danKepariwisataan Kota Bekasi Tahun anggaran 2011 lengkap besertaseluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumenhalaman 5 dari 27, Perkara Nomor 35/G/2013/PTUNBDGSPJ (SuratPertanggungjawaban) ; 0nn nn nnn enone2.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA VS PT. LIDO KENCANA BARUTAMA;

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3207/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013, tentangPembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (TandaDaftar Usaha Pariwisata) Nomor : 503/165/436.6.14/2012 tertanggal 12April 2012, tentang Izin Usaha Diskotik ;b.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3208/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013, tentangPembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (TandaDaftar Usaha Pariwisata) Nomor : 503/35/436.6.14/2010 tertanggal 22September 2010, Tentang Izin Usaha Pub/Rumah Musik ;c.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3207/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013,tentang Pembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan DanPariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Nomor503/165/436.6.14/2012 tertanggal 12 April 2012, tentang Izin UsahaDiskotik;b.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503 /3207 / 436.6.14 / 2013 Tanggal 3 September 2013,tentang Pembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Nomor503/165/436.6.14/2012 Tanggal 12 April 2012, tentang Izin UsahaDiskotik;b.

GEMA AKBARUHZIAN sebagai Penggugat PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN sebagai Tergugat

Ngagel JayaUtara No. 17, Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 22 Mei 2013, Selanjutnyadisebut sebagai, Penggugat; MELAWANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIANPENDIDIKAN & KEBUDAYAAN, berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman Pintu Senayan Jakarta,cq REKTOR INSTITUT TEHNOLOGI SEPULUHNOPEMBER SURABAYA, berkedudukan di JalanKampus ITS Sukolilo Surabaya,selanjutnyadisebutsebagai, TERGUGAT;; Hal 1 dari39 Put Nomor : 460 / Pdt.G /2013 / PN.

Bahwa, selanjutnya apabila diteliti secara seksama bentuk danformulasi gugatan Penggugat tertanggal 03 Juni 2013, tercatatdalam daftar perkara No.460/Pdt.G/2013/PN.Sby, telah memenuhisyarat syarat formil dalam suatu gugatan perkara perdata,dengan menjadikan Pihak Pemerintah Republik Indonesia, cqKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cq Rektor ITS sebagaiTergugat;Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mohon agar EksepsiTergugat ditolak dan dikesampingkan.

GemaAkbaruhzian, sebagai Direktur CV Gema Putra, selaku Penyedia, olehkarena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan alas hak apapundengan Menteri Keuangan dalam perkara aMenimbang, bahwa selanjutnya apabila diteliti secara seksamabentuk dan formulasi gugatan Penggugat tertanggal 03 Juni 2013,tercatat dalam daftar perkara No.460/Pdt.G/2013/PN.Sby, telahmemenuhi syarat syarat formil dalam suatu gugatan perkara perdata,dengan menjadikan Pihak Pemerintah Republik Indonesia, cqKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penggugat:
Binoto Nadapdap
Tergugat:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Penggugat:
RIDUAN PANJAITAN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Juli 1990 Nomor 659/S/1990, Luas 35.455 m2, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah yang dihuni / ditempai oleh Penggugat seluas +1.050 m2 yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya; -------------------------------------------

SRI MARTINI VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DKK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Jalan JenderalSudirman Senayan Jakarta Selatan 10270, sebagaiTergugat 5 seecee ener2. WALIKOTA SURABAYA, Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKANKOTA SURABAYA, alamat di Jalan Jagir WonokromoNomor 354356 Surabaya, sebagai Tergugat II; 3. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI JAWA TIMUR, alamat di Jalan GayungKebonsari Nomor 60 Surabaya, sebagai TurutTergugat ; 200 meno nn nnn ne nnn4.

DASAR HARIADJI, S.Pd, DKK VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA DKK,

OEI LIM KIM, SH.MH (Advokat Magang) ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat dan PenasehatHukum, beralamat kantor di Jalan Rungkut Barata XII/32Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret2014, selanjutnya disebut sebagai ;Seaeeeeeweeese PENGGUGAT /Melawan:KEPALA...2KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 356Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/251 0/436.6.4/2014 tertanggal 18 Maret 2014 dan berdasarkanPeraturan

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

., Jabatan Sekretaris BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;TETI BUDI RACHMIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;BUDI SUDRADJAT, SH.MM., Jabatan Kepala bagian Perencanaandan Pengembangan Pegawai Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;BURHANUDDIN, S.Sos., Jabatan Kepala

Bagian PerlengkapanKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;SRI SUSIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;Dr.

MH., Jabatan Direktur AkademiPariwisata Makassar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,alamat di Jalan Gunung Rinjani Kota Mandiri, Tanjung BungaMakassar;WWNONARKO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;HARMANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Inventarisasi danPenghapusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;Drs.

AJUB SJARIF, Jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga danPerlengkapan Badan Pengembangan Sumber Daya BudparKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 17 Jakarta;H.

Putusan Nomor 467 K/TUN/2012dirugikan oleh Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan DanPariwisata, yakni pada tanggal 27 Juni 2011 Penggugat mengajukanGugatan kepada Tergugat VKepala Kantor Pertanahan Kota Makassardan Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata,terhitung masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndang 1986.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :------------------------------------------------- a.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Zet Kolly,A.Ma. pada nomor urut 38; ---------------------------------------------------------------b.

Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor yang ditujukan kepada Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Pingdoling tentang penahanan gaji dan tunjangan guru atas nama Zet Kolly, A,Ma. (Guru SD GMIT Lamalu); -------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu : -----------------------a.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Zet Kolly,A.Ma. pada nomor urut 38; ---------------------------b.

Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor yang ditujukan kepada Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Pingdoling tentang penahanan gaji dan tunjangan guru atas nama Zet Kolly, A,Ma. (Guru SD GMIT Lamalu); --------------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -------------------------------5.

ZET KOLY,A.Ma,Pd (Penggugat)KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR (Tergugat)

Hal inibermakna hukum yang kontradiktif dengan frasa DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor pada kop surat danfrasa lain dalam keputusan a quo. Harus ditulis KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBahwa objek sengketa pertama merupakan produk hukum daerah,tetapi penomerannya salah, karena penomoran dilakukan olehdan dengan kode Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenAlor.

Hal ini berarti bahwa Keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor bukanlah produk hukumdaerah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat tetapi sesungguhnyamerupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Satuan Kerja PerangkatDaerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga kodepenomorannya sesuai dengan nomenklatur dan kode pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Alor.

Kabupaten Alor Nomor : 46/UP.800/PK/1X/2015 tanggal23 September 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan diLingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;3 Menyatakan Hukum Surat Bupati Alor No.

Peraturan Bupati Alor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran tugas pokokdan fungsi dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjelaskan bahwa kepaladinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Alor melaksanakan fungsi dantugas yang diberikan Bupati sesuai perintah dan/atau disposisi berdasarkan tugaspokok dinas untuk kepentingan daerah (vide bukti4.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor, yaitu :a Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenAlor Nomor: 46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentangPenataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atasnama Zet Kolly,A.Ma. pada nomor urut 38;b Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aloryang ditujukan kepada Bendahara Yayasan

., M.H;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

EBEN HAEZER BAWUES,Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Hukum HENDRA KARIANGA &ASSOCIATES, beralamat di Watutumou Permai Blok Nomor 33 Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2014, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan :Halaman dari 68 halaman Putusan Nomor : 99/G/2014/PTUNJKTPAGE MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberikan

, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 Mei2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 14 Mei 2014, dengan Register Perkara Nomor : 99/G/2014/PTUNJKT,dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 05 Juni 2014,Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut :Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor : 99/G/2014/PTUNJKTPAGE Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTergugat/Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tenggang Waktu : 22 nnn nn nono nnn nn nn ncn cn nn ncn cnnnncncnnneBahwa Keputusan Tergugat/Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor : 87/MPK.A4/KP/2014, tanggal 4 Maret 2014 Tentangmemberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H.

Bahwa berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka 9 diatas, suratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rpublik Indonesia Nomor: 87/MPK.A4/KP/2014, tanggal 4 Maret 2014 Tentang memberhentikandengan hormat Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H., adalahsebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) danlangsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya(@INIMALIQ) jas2s2nenaaseeee enn creeeeerneneneeeeneteneeeeemetneesees3.

Bahwa Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor : 87/MPK.A4/KP/2014, tanggal 4 Maret 2014 Tentangmemberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H.,M.H., jelas sudah bersifat konkret, individual, dan final, serta membawaakibat hukum bagi seseorang, dengan dasar sebagai berikut :3.1.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR vs ZET KOLY, A.Ma,Pd

PUT USANNOMOR 195/B / 2016/ PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATENALOR, tempat kedudukan Kantor DinasPendidikan dan Kebudayaan

MotongbangKalabahi, pekerjaan PNS pada DinasPendidikan dan Kebudayaan KabupatenPilOt teseernrsrnncenncrnanmieasnencauamnattaninasamanenneSilvinus Aka, SH., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal Jalan Bumi 01,RT 002/RW 04 Kel.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu : Halaman 3 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 195/B/2016/PTTUN.SBYSurat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Alor Nomor46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatandi Lingkungan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama ZetKolly, A.Ma.Pd pada nomor urut 38 ; Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor,YAitU == == 222222 2 nnn nan nnn nn nn nnn nan nnn enn enea.Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Alor Nomor46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatandi Lingkungan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama ZetKolly, A.Ma.Pd pada nomor urut 38 ; Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan

Menyatakan sah kedua Obyek Sengketa Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor,YAitU : 9= 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ce ne nen ce ee nen enn2.1.22.Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Alor Nomor46/UP.800/PK/IX/2015 tanggal 23 September 2015tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatandi Lingkungan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor ; Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor ditujukan kepada Bendara

Penggugat:
ANDI MAHHMUD.T.SP.MMA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,CQ.MENTERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,CQ.KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT,CQ.BAPAK BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR,CQ.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
2.HAJJA MARLIAH

LAILI ANITA >< Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservaioir Beslag) harta milik Tergugatyaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI5.

Bahwa dalam kompanisi isi gugatan, PENGGUGAT mendudukan Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaiHal 20 Putusan No.527/Pdt.G/2015/PN.Jkt.

langsung untukmenentukan kebijakan pendidikan, karena kewenangan penentu kebijakanmerupakan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Penggugat mendudukan Biro Hukum danOrganisasi kementerian pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tergugatsedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai Turut Tergugat;b.

Bahwa sesuai dengan Perpres 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikandan kebudayaan, dinyatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempunyaitugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan seriapengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menjalarkanPemerintahan Negara;Dalam pasal 66 Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang organisasi dan tatakerja kementerian pendidikan dan Kebudayaan , Biro Hukum dan Organisasimerupakan badan struktural dengan pemimpinnya Kepala Biro Hukum