menyatakanpenyetopan langsung dilakukan oleh Tergugat dan di sisi lainmenyatakan penyetopan langsung dilakukan oleh Tergugat Il adalahmerupakan keraguraguan atas putusan judex facti Pengadilan TinggiMedan ;Bahwa dengan adanya konitradiksi dan keraguan atas pertimbanganhukum antara satu dan lainnya, maka cukup beralasan Majelis HakimAgung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan putusanPengadilan Tinggi Medan sesuai jurisprudensi MARI nomor:129/K/SIP/1957 tanggal 7 Mei 1958 yang menyatakan : Oleh karenaadanya pertentangan

berduri milik Penggugattersebut tanpa meninjau ke lapanganbahwa selanjutnya pada hal. 7 alinea 1 Judex Facti dalampertimbangannya telah menyatakan :"bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas perbuatanTergugat yang secara langsung menstop pembangunan pagar milikPengggat, pada hal tidak benar semua ditutup, demikian pula tindakanTergugat Il yang menghentikan pembangunan pagar yang dilakukan olehPenggugat.......bahwa dari Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas jelasterdapat suatu pertentangan

menyatakan Tergugat tanpa meninjau ke lapangan, hal ini tidaklahdidukung oleh bukti bukti yang akurat oleh karena objek perkara a quomasih berada dalam lokasi milik Tergugat I/Terbanding I/Turut TermohonKasasi, dimana setiap saat selalu dipergunakan oleh TergugatI/Terbanding /Turut Termohon Kasasi dan siswa sekolah SMUIVsebagai jalan keluar dan jalan masuk menuju sekolah tersebut sehinggatidak berdasarkan atas fakta dan kebenaran bila dikatakan Tergugat tanpa meninjau ke lapangan;bahwa selain itu pertentangan

Sehingga hal ini menimbulkan suatu pertentangandisatu sisi penyetopan dilakukan sendiri langsung oleh Tergugat akantetapi disisi lain penyetopan/penghentian pembangunan pagar dilakukanbersama antara Tergugat dan Tergugat Il/Terbanding II/PemohonKasasi ;bahwa oleh karena adanya pertentangan/kontradiksi antara pertimbanganhukum yang satu dengan yang lainnya maka beralasan bagi MajelisHakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan.Dan hal ini sejalan sebagaimana dimaksud dalam JurisprudensiMahkamah

Agung No.129 K/Sip/1957 tanggal 7 Mei 1958 yangmenyatakan :Oleh karena adanya pertentangan yang jelas antara kedua pertimbangantersebut Mahkamah Agung membatalkan Keputusan tersebut dapatdijadikan sebagai alasan yang membenarkan hukum untuk melakukanHal. 18 dari 21 hal.

Banyak pertentangan dalam kepengurusan anak karena Penggugat danTergugat sewaktu menikah samasama membawa anak dari pernikahansebelumnya;5. Bahwa puncak percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadipada 3 bulan terakhir dimana Penggugat kembali kerumah orangtuaPenggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidakpernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;6.

Banyak pertentangan dalam kepengurusan anak karena Penggugat danTergugat sewaktu menikah samasama membawa anak dari pernikahansebelumnya; Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sejak 3 bulan terakhir telah pisah rumah, Penggugatdengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas; Bahwa oleh keluarga Penggugat terhadap rumah tangga Penggugat danTergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;2.

Banyak pertentangan dalam kepengurusan anak karena Penggugat danTergugat sewaktu menikah samasama membawa anak dari pernikahansebelumnya;Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sejak 3 bulan terakhir telah pisah rumah, Penggugatdengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;Bahwa oleh keluarga Penggugat terhadap rumah tangga Penggugat danTergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;17Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,

Banyak pertentangan dalam kepengurusan anak karena Penggugat danTergugat sewaktu menikah samasama membawa anak dari pernikahansebelumnya dan puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumahsekitar 3 bulan terakhir hingga sekarang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo.

hukum untuk dan atas nama Ahli waris Anak Keturunan dariMoyang Wahidy Talima Masawoy;Bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.122 Pk/Pdt/2010 tanggal 30 Juli 2010 dalam Perkara antara Ahrnad Hatala selakuPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Terbanding/dahulu selaku Penggugat/sekarang Terlawan (Geopposeorde Melawan Ahmad Masawaoy dan Kawankawanselaku Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagaiTergugat/sekarang Pelawan (Opposant), terdapat pertentangan

jatuhkan tidak cukuppertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) karena tidak secara saksama dan rindmenilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan,selain telah didasarkan pada buktibukti dan faktafakta hukum yang tifak benar dansailing bertentangan, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia tersebut pun mengandung cacat Formil sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan pada Objek sengketa dan ketidak pastian dalam pelaksanaan PutusanPengadilan;Bahwa pertentangan

yang terdapat dalam Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 122 PK/Pdt/2010 Tanggal 30 Juli 2010tersebut, menyangkut pertentangan antara Pemohon peninjauan kembali dengan PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung itu sendiri yaitu:Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili Perkara ditingkat Peninjauan Kemball Nomor : 122 PK/Pdt/2010, telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan denganseksama surat bukti yang

Bahwa melihat konstatasi tersebut diatas, jelas terdapat pertentangan antaraposita dengan petitum gugatan, bahkan pertentangan antara petitum yangsatu dengan petitum lainnya.

Bahwa melihat konstatasi tersebut diatas, jelas terdapat pertentanganantara posita dengan petitum gugatan, bahkan pertentangan antarapetitum yang satu) dengan petitum lainnya.

No.1718 K/PDT/2010acara pemeriksaan dan untuk mempersingkat dianggap telah termuatdalam putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh TergugatMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawahini;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka romawi Ill yangmenyatakan gugatan Penggugat obscuur libel, Majelis setelahmempelajari posita gugatan angka 3 dan angka 8 surat gugatanPenggugat dengan dihubungkan dengan petitum angka 5 surat gugatanPenggugat ditemukan adanya pertentangan

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1360 K/Sip/1973 putusantanggal 14 Juli 1976 menyebutkan, bahwa suatu pertentangan terjadiapabila kalau terdapat sesuatu yang tidak ditemukan dalam positakemudian dimintakan petitumnya barulah dapat memenuhi unsur kriteriaobscuur libel atau secara prinsipil dan subtansial seluruh petitum tidaklahsejalan dengan posita barulah dapat dinyatakan obscuur libel, namunapabila perbedaan antara posita dengan petitum tidak berbeda denganmaksud posita tidaklah mengakibatkan

Pertentangan ini mengakibatkan gugatan Penggugatmenjadi saling kontradiktif antara posita dan petitumnya sehingga berdasardan berlasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).. Bahwa pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat jugaterdapat pada pertentangan antara dalildalil posita dengan petitum padaangka 5 (lima).

Pertentangan yang Tergugat maksud disini juga sekaligusmenunjukkan tidak terangnya (obscuur) gugatan Penggugat.Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan yang padapokoknya mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugatberikut tuduhantuduhan Penggugat tentang wanprestasinya Tergugat.Adapun Turut Tergugat dan Turut Tergugat II ikut ditarik ke dalam perkaraini hanya karena Tergugat menyewa pabrik/gudang kayu dari TurutTergugat dan Turut Tergugat Il (vide posita gugatan Penggugat

Pertentangan ini mengakibatkangugatan Penggugat menjadi saling kontradiktif antara posita danpetitumnya sehingga berdasar dan berlasan hukum untuk dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).Bahwa pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugatjuga terdapat pada pertentangan antara dalildalil posita denganpetitum pada angka 5 (lima).

Pertentangan yang Tergugat maksudHalaman 30 dari 37 Putusan No.11/Pdt.G/2020/PN.Mks.disini juga sekaligus menunjukkan tidak terangnya (obscuur) gugatanPenggugat.Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan yangpada pokoknya mengenai adanya perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat berikut tuduhantuduhan Penggugat tentangwanprestasinya Tergugat.

Putusan menimbulkan pertentangan hukum. Bahwa Putusan Majelis Hakim a quo Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Tteharus dibatalkan karena menimbulkan pertentangan hukum, satu denganyang lain; Bahwa Putusan telah mengabulkan baik gugatan konvensi poin 2.1.

,maupun gugatan rekonvensi poin 2.2. harus dibatalkan, karenaHalaman 7dari 29 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT TTEmenimbulkan pertentangan hukum, tidak cermat dan tidak adil(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya 897K/SIP/Pdt/1 997); Bahwa segala sesuatu yang bersumber dari perjanjian adalahwanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.3.

ditambahkan Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) = Rp3.054.877.250,00 (tiga miliyar lima puluh empat juta delapan ratustujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).Bahwa oleh sebab itu, jangan menuduh tanpa dasar atau bukti apapunkarena adanyakesalahan penulisan sudah dimintakan salinan putusantersebut untuk diperbaiki kembali adalah tidak ada yang direkayasaseperti yang dituduhkan oleh Pembanding/Tergugat;Bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori banding tentangPutusan menimbulkan pertentangan

JatiLuhur Gemilang, bukan kapasitas Tergugat sebagai pribadi, sehinggakeberatan atas subyek gugatan Penggugat ini tidak cukup beralasan hukumdan harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembandingmengenai ada pertentangan dalam gugatan Penggugat antara gugatanwanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasansegala sesuatu yang bersumber dari perjanjian adalah wanprestasi bukanperbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa berdasarkan

Bahwa permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Dirjen PendidikanIslam Departemen Agama Republik Indonesia No.Dj.VPP.00.9/973/2009, tertanggal 30 Juli 2009 diajukan sehubungandengan adanya pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 48 UndangUndang No. 14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bukti : P5), bertentangandengan UndangUndang No. 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan

Akibat dari pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/ 2009dengan Pasal 48 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen, maka Para Pemohon yang sudahmemiliki kualifikasi akademik Doktor tidak dapat mendudukijabatan akademik Profesor/Guru Besar;b. Akibat dari pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia No. Dj.

Akibat dari adanya pertentangan Peraturan Dirjen Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia No. Dj.

Akibat pertentangan Surat Direktur Jenderal Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia No. Dj.l/PP.00.9/973/2009 dengan Pasal 48 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun2005, maka Pemohon tidak dapat menduduki jabatan akademikProfesor/Guru Besar;b. Akibat pertentangan Surat Direktur Jenderal Pendidikan IslamDeparteman Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 dengan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Surat KeputusanMenkowasbanpan.

Akibat pertentangan Surat Direktur Jenderal Pendidikan IslamDepartemen Agama Republik Indonesia No. Dj./PP.00.9/973/2009 dengan Keputusan Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit JabatanDosen Pasal 1 butir 13 dan butir 15, Pemohon tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut kenaikan jabatan Dosennya menjadiGuru Besar/Profesor, baik secara reguler maupun loncat jabatan;b.

penggantian antar waktu dengan alasan SK PembagianMasa Tugas ) ; = 9222 non renner nnn nnn nnn nne aoeBahwa Surat Walikota Tanjungpinang Nomor 171/1003/adm.Pem.Umtertanggal 27 Desember 2012 tentang Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Tanjung Pinang (bahwa bukti surat im pun terbitberdasarkan Surat DPRD Kota Tanjungpinang yang pada dasarnyatidak memuat alasan pemberhentian sebagai dasar PAW melainkanberdasarkan SK DPP PAN tentang Pembagian Masa Tugas, hal ini jelasmenunjukkan inkonsistensi serta pertentangan

sebagaimana terbukti adanya pertentangan antara poinpoindlam bagina Menimbang Keputusan TUN aquo. Hal ini jelas menimbulkanketidakpastian hukum yang berakibat kerugian pada diri Penggugat karenaketidakjelasan dasar hukum yang akan digunakan untuk menempuh upayahukumB.

Asas bertindak cermatBahwa Tergugat telah tidak cermat dengan mengeluarkan Keputusan TUNHalaman 12 dari 79 halaman Putusan No. 05/G/2013/PTUNTPIaquo yang didalamnya terbukti mengandung kesimpangsiuran serta ketidakakuratan dan pertentangan antara dasar hukum yang satu sama lain (lihatpertentangan antara poin A dan E bagian Menimbang dengan poin C dan Dbagian Menimbang ) ; 11.

dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu duaratus rupiah) bagi mereka yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede; Menimbang, bahwa atas data sebagaimana terdapat di Pengadilan Negerisumedang sebagaimana diuraikan tersebut adalah sesuai dengan dalil gugatanpenggugat yang menerangkan adanya Nomor ID 1535 yang dapat diambil diKepaniteraan Pengadilan melalui gugatan; Menimbang, bahwa mengenai telah dititipkannya uang santunan Kategori Aatas nama Unab bin Ismu, hakim menilai terdapat pertentangan

dengan bantahan tergugat~~ Menimbang, bahwa pertentangan yang dimaksud dalam paragraf di atasadalah pertentangan antara bantahan tergugat yang menyatakan: berdasarkan datayang ada objek sengketa adalah berupa saung/gubug sehingga tidak layakmendapatkan uang santunan sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua jutalima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan kenyataan yang adaatas objek sengketa dilakukan penitipan uang di Pengadilan Negeri Sumedang atasnama penerima hak Unab

bin Ismu termasuk dalam daftar penerima kategori A ataupihak yang berhak menerima uang santunan/uang relokasi sebesar Rp. 122.591.200,00(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah); Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut hakim dapat membuatsuatu persangkaan: adanya kekeliruan pendataan yang dilakukan oleh tergugatsehingga menyebabkan adanya perbedaan data di tahun 1984 dengan data daftar penerima uang consignatie;Halaman 17 dari 22Putusan 05/PDT.G.S

/2016/PN.S md Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan/ ataukekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahan tergugat layakuntuk dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat telah dinyatakan layakuntuk dikesampingkan, selanjutnya Hakim akan meneliti kembali mengenai alat buktiyang telah diajukan penggugat; Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P1sampai dengan P 19 hakim dapat memberikan rangkuman sebagai fakta

Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untuk melepaskanikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dan timbulnya rasa benci yangmendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidak ada kesanggupan untukmenegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum, olehkarenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat

Bahwa TERMOHON sering mendiamkan PEMOHON, sehingga tidakada komunikasi, bersikap acuh dan tidak ada saling tukar pendapatlayaknya suami istri.c) Bahwa TERMOHON sering juga mendiamkan dan bersikap acuh bilaPEMOHON pulang bertugas malam, padahal kepergian PEMOHONsemata mata bagian dari tugas menjalankan kegiatan untuk memenuhikebutuhan keluarga.d) Bahwa sikap diam TERMOHON dan tidak mau berkomunikasi, bertukarpendapat selayaknya suami istri dengan diri PEMOHON tersebutlahyang terus terbentuk menjadi pertentangan

pendapat karena masingHal. 2 dari 34 Hal.Putusan No.0457/Pdt.G/2016/PA.Mt.masing antara PEMOHON dan TERMOHON menempuh jalan hidupnyasendiri sendirie) Bahwa sikap diam, pertentangan pendapat yang terus menerus menjadipertikaian yang saling diam yang terbentuk menjadi perselisinan dalamkeluarga PEMOHON dan TERMOHON sampai saat ini, sehinggakondisi rumah tangga sudah tidak harmonis lagif) Bahwa TERMOHON sering pula menceritakan percekcokan dalamkeluarga yang sebenarnya harus disimpan yang mana cerita

Bahwa sikap perilaku TERMOHON yang selalu mendiamkan PEMOHON,tidak mau berkomunikasi, besikap acuh, tidak mau bertukar pendapat, terusmenerus sehingga terbentuk pertikaian dan/pertentangan pendapat danmasing masing menempuh jalan sendiri sendiri sehingga mengakibatkantidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan harmonis dalam keluarga,dengan demikian apa yang dimaksud tujuan pernikahan membentukkeluarga yang saqginah, mawwadah dan warrohmah sudah tidak mungkinterwujud.7.

Tidak benar bahwa sikap diam Termohon dan tidak mauberkomunikasi, bertukar pendapat selayaknya suami isteri denganPemohon yang menjadi pertentangan pendapat karena Termohon selaluberusaha berkomunikasi dengan Pemohon;e.

Tidak benar sikap diam, pertentangan pendapat yang terusmenerus menjadi pertikaian yang saling diam yang terbentuk menjadiperselisihan dalam keluarga Pemohon dan Termohon, sebab perselisihanterjadi karena adanya orang ketiga/perselingkuhan Pemohon, sehinggakondisi rumah tangga sudah tidak harmonis lag;f.

Nomor 1080 kK/Padt.SusPHI/2019menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam putusan Judex Facti terdapat pertentangan antarapertimbangan putusan dengan amar putusan.

mengenai gugatan kabur dan setelahmembaca dengan seksama gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan ParaPenggugat kabur, didasarkan pertimbangan:Bahwa dalam posita gugatan mendalilkan 14 (empat belas)Penggugat telah berusia di atas 50 (lima puluh) tahun dan 8 (delapan)Penggugat berusia dibawah 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi ParaPenggugat tidak memerinci namanama yang telah berusia di atas 50 (limapuluh) tahun dan yang berusia di bawah 50 (lima puluh) tahun;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat pertentangan

Bahwa masalah dan pertentangan dalam rumah tanggadiduga terjadi akibat ketidakcocokan dan kurangpengertian masing masing dari Penggugat dan Tergugat6. Bahwa puncak dari pertentangan dan pertengkarantersebut terjadi pada tanggal 16 November 2010, yangberujung pada perginya Penggugat dari rumah orangtua Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama ;7.

telah benar memberi putusan PHK dengan memberikompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 karena terbukti Tergugat tidak dapat membuktikan adanyabukti daftar pekerja harian lepas yang membuktikan bahwa setiap bulanPara Penggugat bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) harisebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 KemenakaertransNomor 100/Men/VI/2004, bukti ini menjadi beban Pengusaha karenakesaksian mengenai berapa hari dalam satu bulan Para Penggugatbekerja, terjadi pertentangan

pertimbangannya oleh Judex Jurismaupun Judex Facti bahwa Termohon Peninjuan Kembali dahuluTergugat/Pemohon Kasasi /Termohon Kasasi Il tidak dapatmembuktikan bahwa setiap bulan Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Para Penggugat/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi Ilbekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 12 Kemenakaertrans Nomor 100/Men/VI/2004, bukti ini menjadi beban Pengusaha karena kesaksianmengenai berapa hari dalam satu bulan Para Penggugat bekerja,terjadi pertentangan

Nomor 140 PK/Pdt.SusPHI/2017Nomor 100/Men/VI/2004, bukti ini menjadi beban Pengusaha karenakesaksian mengenai berapa hari dalam satu bulan Para Penggugatbekerja, terjadi pertentangan antara keterangan para saksi pihakPenggugat dengan keterangan para saksi pihak Tergugat;. Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatanterhadap pertimbangan hukum dan putusan Judex Juris tersebut di atasdengan alasan sebagai berikut:3.1.

Nomor 140 PkK/Pdt.SusPHI/2017Pengusaha karena kesaksian mengenai berapa hari dalam satubulan Para Penggugat bekerja, terjadi pertentangan antaraketerangan para saksi pihak Penggugat dengan keterangan parasaksi pihak Tergugat sehingga jelas dan terang PemohonPeninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasil/Pemohon Kasasi II adalah Demi Hukum sebagai pekerja tetap diperusahaan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dan tidak terdapat unsurunsur yang dapat

Exeptio obscuur libel (Gugatan Para Penggugattidak jelas atau kabur ); nanan ann a nananGugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena kaburnya in terpretasi dan/atau uraian fundamentum petendi serta petitum yangakan dibantah oleh Tergugat sebagai berikut : a) Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalil dalil gugatan ParaPenggugat adalah dalil dalil gugatan wanprestasi ;b) Terjadi pertentangan antar dalil dalil gugatan :Pertentangan dalil tersebut

Dalil gugatan pada angka 2, dan pada angka 3 di atas tidakberdasarkan fakta peristiwa yang benar dan teradi lompatankronologis fakta peristiwa sehingga menjadikan gugatan tidakjelas. mann anne nrc c) Obyek sengketa tidak jelas wae Obyek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka 1tidak menunjuk dengan benar obyek yang di sengketak an;d) Terjadi pertentangan antara dalil dalil gugatan dalam fundamentum petendi dengan petitum gugatan .

Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dalam dalildalilgugatan para Penggugat adalah wanprestasi. b Terjadi pertentangan antara dalildalil gugatan. c. Obyek sengketa tidak jelas . Hal 19 dari putusan No. 564/PAt/2016/PT SMGd. Terjadi pertentangan antara dalildalil gugatan dalam fundamentum petendi dengan petitum gugatan . 2. KEKELIRUAN PIHAK (ERROR IN PERSON ). a.

Bahwa surat gugatan Pembanding semula Penggugat telah memenuhisyarat materiil pembuatan surat gugatan, tidak ada pertentangan antaraposita dan petitum gugatan;8. Bahwa dalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugatkhususnya pada point nomor 3 yang mendalilkan mengenai suatukepemilikan tanah, tidak ada bertentangan dengan posita surat gugatan.Kalau ada pertentangan, dengan posita yang mana dari surat gugatanPembanding semula Penggugat.

Namunternyata di dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor:0465/Pdt.P/2016/PA Kdi (tanggal O09 Januari 2017) ditemukan adanyasejmlah pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataanpernyataan atau keterangan Penggugat:Adapun pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataan atauketerangan Penggugat adalah:3.1. Penggugat menyatakan diri tidak memiliki pekerjaan. FaktanyaPenggugat adalah PNS (NIP. 198406282009012008) pada KantorKelurahan Anawai Kota Kendari:3.2.

Dengan pengesahan nikah inilah yang menjadidasar untuk mencatatkan pernikahan Penggugat pada KUA Poasia.Namun ternyata di dalam salinan penetapan Pengadilan Agama KendariNomor: 0465/Padt.P/2016/PA Kdi (tanggal O09 Januari 2017) ditemukansejumlah pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataanpernyataan atau keteranganketerangan Penggugat;Adapun pertentangan, kejanggalan dan kebohongan dari pernyataanatau keterangan Penggugat adalah sebagamana telah didalilkan olehTergugat dalam jawabannya

ini, makaadalah beralasan hukum bilamana kepada pihak Tergugat dikenakanhukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaianuntuk melaksanakan ini putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dalil gugatan Penggugatbaik yang telah diuraikan dalam posita gugatan maupun yang didalilkan olehPenggugat dalam petitum, seharusnya ada kesesuaian atau konsistensi dantidak boleh terjadi pertentangan

Exeptio obscuur libel ( Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur );Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena kaburnyainterpretasi dan/atau uraian fundamentum petendi serta petitum yangakan dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :a)Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum namun dalil dalil gugatan Para Penggugat adalahdalil dalil gugatan wanprestasi ;Terjadi pertentangan antar dalil dalil gugatan :Pertentangan dalil tersebut tampak :Pada angka 2 surat

Singosari VIl No. 12 Semarang.Dalil gugatan pada angka 2, dan pada angka 3 di atas tidakberdasarkan fakta peristiwa yang benar dan terjadi lompatankronologis fakta peristiwa sehingga menjadikan gugatan tidak jelas.c) Obyek sengketa tidak jelasObyek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka 1 tidakmenunjuk dengan benar obyek yang disengketakan;d) Terjadi pertentangan antara dalil dalil gugatan dalam fundamentumpetendi dengan petitum gugatan .Seharusnya para penggugat menguraikan dengan secara

Eksepsi tentang Exeptio obscuur libel (Gugatan Para Penggugat tidak jelasatau kabur;Menimbang, bahwa mengenai Exeptio obscuur libel (Gugatan ParaPenggugat tidak jelas atau kabur), Para Penggugat mendalilkan Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum namun dailildalil gugatan adalah dalilgugatan wanprestasi, selanjutnya terjadi pertentangan antar dalildalil gugatanangka 2 dan angka 3 tidak berdasarkan fakta peristiwa yang benar dan terjadilompatan kronologis fakta peristiwa yaitu dalil angka

2 Penggugat danPenggugat Il menendatangani surat penawaran dan penerimaan sewa gunausaha pada tanggal 01 Februari 2013, dalil angka 3 Penggugat meminjamkanHalaman 46 dari 57 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Smgobyek sengketa kepada Tergugat tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya obyeksengketa tidak jelas dan terjadi pertentangan antara dalildalil gugatan dalamfundamentum petendi dengan petitum gugatan yaitu dasar dan alasan gugatannomor 17 tidak diuraikan unsurunsur perbuatan melawan hukum namundimintakan

Usaha tanggal 1 Februari 2013 adalah implementasidari Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani Penggugat dan Il, selanjutnya hubungan hukum antara Penggugat ,Penggugat ll dan Tergugat dimulai dari Perjanjian Kontrak Plate tanggal 15Januari 2013 yang kemudian tanggal 01 Februari 2013 dilakukan pencairan ataspembiayaan tersebut melalui Surat Penawaran dan Penerimaan Sewa GunaUsaha, bahwa obyek sengketa telah jelas disebutkan dalam poin 1 gugatan,sedangkan mengenai pertentangan

prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, juga tidak sesuaidengan protokoler dan aturan persidangan;Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang ketiga adalah dalam halputusan yang dibacakan dalam persidangan tidak sesuai dengan putusan yangditerimanya;Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama telah terjawab denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana telah dengan rincimenganalisa gugatan Penggugat dengan kesimpulan bahwa gugatan Penggugatobscuur libel, yaitu terdapat pertentangan

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingmenambah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tentang obscuurlibel, yaitu adanya pertentangan antara posita dengan petitum dalam gugatan, dimanaPenggugat dalam positanya telah mengakui bahwa saat BAPAKNYAPEMBANDING meninggal dunia tahun 2006, IBUNYA PEMBANDING dan anakanaknya yang berjumlah 11 orang sebagai ahli waris BAPAKNYA PEMBANDING,sedangkan dalam petitumnya tidak mengikutsertakan mereka untuk ditetapkansebagai ahli waris BAPAKNYA PEMBANDING

AHMAD AL GHUNDUR halaman 40:Artinya: " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian talah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, olehkarenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi