Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor

Penetapan No. 151/Pdt.P/2018/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

dinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yangakan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaikadalah memberikan dispensasi nikah kepada catin pr ;Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agamakepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yanglebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yangselanjutnya diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:cle pate swlasll s 5a Leodl ul>Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor8

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalammusyawarah Majelis pada hari senin, tanggal 25 Pebruri 2019 Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.

PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Berkas perkara, serta SuratSurat yang bersangkutan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Dalam eksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam pokok perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp1. 340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh riburupiah);Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor12/Akta.Band/2020/PN Pnn, tanggal 18 September 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Painan menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 dan Pernyataan Bandingtersebut telan diberitahukan

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohondan anak Pemohon tentang tata cara dan aturanaturan yang berlaku dalamhal perkara Dispensasi Nikah;Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yang terdaftar diPengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor8/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Pkb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Yos sudarso,RT 001, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kab.Fak Fak, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Januari2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hariRabu tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Ff. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).Hal. 5 dari 7 Hal. Pentp..

Penetapan Nomor 8/PdtPlw/2015/PN.Kdl.ac Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendaltertanggal 19 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; a Setelah membaca Surat Permohonan dari Pelawan tertanggal20 April 2015 tentang pencabutan perkara Nomor8/Pdt/Plw/2015/PN.Kdl;ac Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pelawan tentang pencabutan perkara a quo, dan oleh karena Para Terlawanbelum menyampaikan jawaban atas surat perlawanan Pelawan, makaMajelis berpendapat

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untukmencatat tentang pencabutan perkara Nomor8/Pdt/Plw/2015/PN.Kdl. dalam register perkara perdata yang sedangberjalan; 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hinggasaatini ditaksir sejumlah Rp. 534.000, (Lima ratus tiga puluhempat ribu rupiah); Hal. 6 dari7 hal.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sgtamaka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (attributie vanrechtsmatch) Peradila Agama;Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikahpara Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal 08 Januari 2021 pada papan pengumumanPengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quodisidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan ataspermohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanternyata Pemohon dan Pemohon Il tidak datang menghadap di mukapersidangan secara pribadi dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya lalu Ketua Majelis memeriksaSurat/relaas panggilan Pemohon 1 dan Pemohon Il Nomor8

Abdul Halil, SH, para Advokat dariPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI),yang beralamat di jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Penepatan Hakim Nomor8/Pid.Sus.

meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hukum Hakimtingkat pertama tresebut diambil alin serta dijadikan sebagaipertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara inidalam tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yangdijatunkan terhadap Anak dipandang sudah cukup adil, sehingga setelahmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor8/Pid.SusAnak/2020/PN.Sgm, tanggal 13 Februari 2020 yangdimintakan banding tersebut,3. Membebankan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat perdilanyang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratusrupiah)Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 olehH. AHMAD GAFFAR, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar,dibantu H. AKHMAD,SH.

Panitera Pengadilan Negeri Raha yangmenerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Raha tanggal 10 #=Pebruari 2016, #$Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Para Terbanding semula Para Tergugat masingmasing pada tanggal 26Pebruari 2016;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 Maret2016 telah memberitahukan kepada kedua belah pihak, bahwa mereka diberikesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, Penggugatmohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonanbanding dari Pembanding, semula Penggugat dan selanjutnya berkenanuntuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah tanggal 10 Pebruari 2016;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, hingga dengan perkaraini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Terbandingsemula Para Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;Menimbang

, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Raha, tanggal 10 #Pebruari 2016 #/Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah dan memori banding Pembanding serta telah pulamembaca, memperhatikan fakta kongkrit yang terungkap dalam persidangantingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terkaitdengan perkara ini dengan tepat dan

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran makaPemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor8/WNA/1989 atas nama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena selama iniidentitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte KelahiranNo. 1453/WNI/1983, atas nama Djunarto yang dikeluarkan oleh Pegawailuar biasa Pencatatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IlSURABAYA.

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran makaPemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor8/WNA/1989 atas nama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena selama iniidentitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte KelahiranNo. 1453/WNI/1983, atas nama Djunarto yang dikeluarkan oleh Pegawailuar biasa Pencatatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

diKantor Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P2, yang didukung berdasarkan keterangan saksisaksi terungkap fakta bahwa benar saatperkawinan orang tua pemohon dicatatkan di Kantor Kependudukan danCatatan Sipil, akta kelahiran Pemohon lagi di catatkan di Kantor Catatan SipilKabupaten Buleleng sehingga terbitlah akta kelahiran nomor 8/WNA/1989, atasnama JUNIARTO;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, terungkap fakta bahwa Pemohon bermaksud membatalkan Akta Kelahiran nomor8

SMRselaku Pembanding dan II / semula Tergugat dan II telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk tanggal 22 Februari 2017;4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding hari Kamis tanggal 9 Maret 2017kepada Harsul, S.H. selaku kuasa Terbanding / semula Penggugat yangdibuat oleh S.M.

BAP mempelajri berkas perkara (inzage) perkara Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk, pada hari Selasa 4 April 2017 oleh Hasrul, S.H. kuasaTerbanding / semula Penggugat;10. BAP mempelajri berkas perkara (inzage) perkara Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk, pada hari Kamis 6 April 2017 oleh Marhabang danDra.

SMRMenimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbanganhukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk tanggal 22 Februari 2017, menurut Majelis Hakim TingkatBanding sudah diuraikan secara tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan penambahan pertimbangan hukumterkait memori banding dari para Pembanding / semula Tergugat dan TergugatIl, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa sesuai memori banding dari para Pembanding / semula Tergugat dan Tergugat Il yang menyatakan bahwa perkara ini sebelumnya sudahdisidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Nnk tanggal 8 Oktober 2015 dimana gugatan tidak dapatditerima, mengapa sekarang gugatan dimenangkan?

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk, tanggal 22 Februari 2017;3.

tersebut adalah mempunyai kebenaran yang hakiki, dan memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3Desember 2020 dan sita Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Tbktanggal 21 Oktober 2016;Halaman 6 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksadan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumtersebut diatas, olen karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapatdengan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim TingkatPertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan MajelisHalaman 8 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRHakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3 Desember 2020, yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaQhair Mahbub Adam Isyahroni Alias Odik BinAchmad Subkhantersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi

Bahwa Pelawan tidak ikut digugat dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011, padahal pelawan memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun2000, lalu pada tahun 2008 pelawan mulai menguasai tanah obyekHalaman 8 dari 28.

Bahwa setelah beberapa lama sejak pelawan diberikan tanah obyeksengketa oleh MADIKA, Pelawan lantas meninggalkan Mamasa kedaerah lain selama + 7 (tujuh) tahun untuk menuntut Ilmu dan mencarikehidupan demi masa depan pelawan, lalu pada tahun 2008 pelawankembali ke Kabupaten Mamasa dan langsung mendirikan rumah danbertempat tinggal diatas tanah objek sengketa, namun tidak lamakemudian, tepatnya pada tahun 2010 Mila Tahir (terlawan) MengajukanGugatan ke Pengadilan dengan Register Perkara Nomor8/Pdt.G

Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011 tersebut, secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :00681, Jauh sebelum sebelum adanya perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011; namun pihak tersebut (Elisabeth) juga tidak ikut digugat (tidakdijadikan pihak) oleh terlawan (Mila Tahir) dalam gugatan/perkaranyatersebut;.

Menyatakan Pelawan adalah pemilik dan menguasai tanah objek sengketatanah yang terletak di Jalan Poros MamasaPolewali (Ujung Kota Mamasa),Kelurahan Mamasa, Kemacatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, seluas +276 M*(kurang lebih 12 X 23 Meter), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah Mila Tahir/Nurhasanah/Limbong Sitodo;Sebelah Timur : Bongga S (Papa Uto);Sebelah Selatan : Jalan Poros Mamasa;Sebelah Barat : Tanah Arruan Sangga/PPRN, Obed Mansnadifu;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Eksekutable);Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak mengikat pelawan secara hukum, sehingga pelaksanaaneksekusi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8/Pdt.G/2020/PN MJY tanggal 6 Oktober 2020 ;3.Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan pembanding adalah pembeli yang beritikat baik ;2.

SUBSIDAIRAtau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa timur cq.Majelis hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat lain dan berkeyakinan lain, mohon putusanyang seadil adilnya ( ex aequo et bono ) ;Hal 6 Putusan Nomor 740/PDT/2020/PT.SBYMenimbang bahwa, dari alasan alasan Kontra Memori Bandingyang diajukan oleh Para Terbanding semulaa Para tergugat , pada pokoknyamemohon sebagai berikut :1.Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8

semula Penggugat harus dihukummembayar biaya perkara ;Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPengadilan di Lingkungan Jawa dan Madura / RBG,Stb Nomor 1947/ 227Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yangtelah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang Undangan lainbesangkutan;MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8

Memerintahkan kepada Panitera agar tentang pencabutan pernyataanpailit yang putusannya batal demi hukum yaitu Putusan Nomor8/Pdt.SusPKPU/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.SusPailit/PN NiagaSby. juncto Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 18 September2017 diumumkan dalam Berita Negara RI paling sedikit 2 (dua) suratkabar harian nasional;15. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuhkepada putusan ini;16.

Nomor 85 PK/Pdt.SusPailit/2019 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesarRp3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan telah berkekuatan hukum tetaptersebut, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 13/Pdt.SusGugatan Lainlain/2018/PN Niaga Sby. juncto Nomor8/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/ 2017/PNNiaga Sby. juncto Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 22 November2018 diucapkan

dengan hadirnya Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 22 November 2018, terhadap putusan tersebut oleh PemohonPeninjauan Kembali melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 November 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembalipada tanggal 14 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pailit/2018/PN Niaga.Surabaya, juncto 13/Pdt.SusG.Lainlain/2018/PN Niaga Sby. juncto Nomor8/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.SusPailit

Terggugat Rekonpensi untuk membayarongkos perkara senilai Rp. 6.269.000, (Enam juta dua ratus enam puluhsembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut diatas pihakPara Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan pernyataan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, sesuai dengan Akte PermohonanBanding Nomor : 9/Pdt.Bdg/2015/PN Mpw tanggal 5 Agustus 2015, serta telahdicantumkan dalam Register Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor8

pencabutan pernyataan banding dariPembanding/semula Penggugat diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Baratsebelum perkara banding tersebut diputus, maka permohonan banding tersebut dapatdikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding tersebutmaka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan serta memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk mencatat pencabutan banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat pada Register banding perkara Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor8/Pdt.G/2021/PN.Tjk. tanggal 17 Juni 2021 ;Menimbang, bahwa dari alasanalasan kontra memori banding yangdiajukan Kuasa Terbanding/semula Tergugat pada pokoknya memohon kepadaPengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA TanjungkarangNomor Register : 8/Pdt.G/2021/PN Tjk tanggal 17 Juni 2021 ;2.

2021/PT TJK.Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding Pembanding/semulaPenggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dariTerbanding/semula Tergugat tidak ada hal hal yang baru yang dapatmelemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh MajelisHakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Juni 2021 Nomor8

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawanXXxXxXX, UMur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanPetani, bertempat tinggal di Xxxxx,Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan meneliti Suratsurat terkait dengan perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.G/2021/PA.Sub dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.