,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopapada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor8/Pdt.G/2020/PA.Blp telah mengajukan permohonan yang berbunyisebagai berikut :1.

Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 10 Januari 2020, 6Februari 2020, 19 Februari 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirantermohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehkarenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;Menimbang, bahwa pada harihari sidang selanjutnya pemohontidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainmenghadap sebagai wakil yang sah meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor8

Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, disebutkan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupunwali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikahnya adalah bahwaPemohon pada tanggal 04 Nopember 1965 menikah dengan seorang lakilakibernama XXXX, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965, yang dikelurkan oleh KUA Kecamatan Sawahan

Nomor 11 Tahun2007, permohonan Pemohon tentang perubahan biodata tentang namaPemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut, maka Majelis Hakim menetapkan menurut hukum bahwa namaPemohon yang tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 8/956/1965tanggal 04 Nopember 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya

, dari XXXX, menjadi XXXX;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan biodata dimaksud adalahperubahan nama Pemohon berkaitan dengan biodata pernikahansebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, maka sesuai dengan ketentuan pasal34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI.

Berkas perkara, serta SuratSurat yang bersangkutan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Dalam eksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam pokok perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp1. 340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh riburupiah);Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor12/Akta.Band/2020/PN Pnn, tanggal 18 September 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Painan menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 dan Pernyataan Bandingtersebut telan diberitahukan

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO;1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid.B/2019/PN.Bilyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkanHal. 4 dari 10 hal. Put.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dr.

banding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 diajukanHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/2019permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ternyata dariPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pat.G/2018/PN Stg juncto Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019:Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;2.

ARON HIN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Padt.G/2018/PN Stg tanggal 28Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.

Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan/Eksepsi,sebagaimana yang diuraikan dalam surat tertanggal 2 Nopember 2009dan ini dibenarkan oleh Pasal 45 ayat (2) UU Nomor8 Tahun 1999,tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : "Penyelesaiansengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luarpengadilan berdasarkan pilinan sukarela para pihak yang bersengketa ;c.

Nomor 913 K/Pdt.Sus/2010Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 1999, tentang PerlindunganKonsumen ayat(1) huruf ddan ayat (3) yang menyatakan :(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukanuntuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausulabaku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usahabaik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segalatindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang

Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan tersebut, Majelis HakimPengadilan Negeri Sumedang menainterpretasikan bahwa point 2 dan point3 dari Surat Kuasa tertanggal 1 November 2006 yang menjadi satu kesatuandengan Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan HakMilik Secara Fiducia Nomor 020106131004 tertanggal 1 November 2006adalah klausula baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor8 Tahun 1999, tentang PerlindunganKonsumen.

Karena klausula baku point 2 dan point 3 Surat Kuasa tertanggal1 November 2006 tersebut adalah klausula baku yang dilarang oleh ayat (1)huruf d Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999, maka sebagaimanaketentuan ayat (3) Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 1999, tentangPerlindungan Konsumen maka point2 dan point3 Surat Kuasatertanggal 1November 2006 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;.

Nomor 913 K/Pdt.Sus/2010yang diatur pada Buku kelll KUHPerdata, tentang Perikatan, terhadapperikatan dalam perjanjian itu dan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia, terhadap barang jaminan yang mengikuti dan/ataumenjadi jaminan pelunasan atas hutang dari si berhutang, karenanya tidaktepat untuk menerapkan ketentuan UndangUndang Nomor8 Tahun 1999,tentang Perlindungan Konsumen ;Bahwa Perjanjian tersebut yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Kuasatertanggal 1 November 2006 dibuat

Penetapan Nomor 8/PdtPlw/2015/PN.Kdl.ac Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendaltertanggal 19 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; a Setelah membaca Surat Permohonan dari Pelawan tertanggal20 April 2015 tentang pencabutan perkara Nomor8/Pdt/Plw/2015/PN.Kdl;ac Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pelawan tentang pencabutan perkara a quo, dan oleh karena Para Terlawanbelum menyampaikan jawaban atas surat perlawanan Pelawan, makaMajelis berpendapat

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untukmencatat tentang pencabutan perkara Nomor8/Pdt/Plw/2015/PN.Kdl. dalam register perkara perdata yang sedangberjalan; 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hinggasaatini ditaksir sejumlah Rp. 534.000, (Lima ratus tiga puluhempat ribu rupiah); Hal. 6 dari7 hal.

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Yos sudarso,RT 001, Kelurahan Wagom Utara, Kecamatan Pariwari, Kab.Fak Fak, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Januari2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hariRabu tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Ff. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).Hal. 5 dari 7 Hal. Pentp..

pada tanggal 3 April 1999, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Rejang Lebong, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut:Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan PemohonTelah memeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannnya tertanggal5 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telahdidaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor8

kediamannya karena Termohonkurang sehat akan tetapi sewaktu saksi datang ke rumah kediamanbersama Pemohon dan Termohon saksi mengedor pintu akannamun tidak dibukakan oleh Termohon dan setelah ditanya kepadatetangga Pemohon, tetangga Pemohon mengatakan Pemohon danTermohon ada di rumah sejak semalam dan saksi melihat ada motordi depan pintu akan tetapi bukan motor anak saksi karena itu saksipurapura pergi setelah itu saksi melihat oka keluar rumah bersamamene TIY SaKSt Halaman 5 dari 15 halamanPutusan Nomor8

diKelurahan Karang Anyer sampai Pemohon dan Termohon berpisah; Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersamaPemohon dan Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selamalebih kurang 3 tahun akan tetap belum ada keturunan; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalanrukun dan harmonis akan tetapi 1 tahun setelah menikah Pemohondan Termohon tidak rukun lagi Karena Termohon sering keluar malamdan berselingkuh dengan lakilaki lain penmaiie Ox Sanue. amanPutusan Nomor8

Meteral ........c.ccceceeesceceeeseeeeeeeees Rp 9.000,00JUIMMAN 00... ee ccccceecceeeeeeceeeeeeeeanees Rp.369.000,00(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);Halaman 15 dari 15 halamanPutusan Nomor8/PDt.G/2021/PA.Crp.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaQhair Mahbub Adam Isyahroni Alias Odik BinAchmad Subkhantersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi

Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas oleh Penuntut Umum yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo hari Selasa tanggal 30 Maret2021, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas pada hari Senin tanggal 29Maret 2021, terhadap putusan Pengadilanh Negeri Andoolo Nomor8/Pid.Sus/2021/ PN Adil;Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh Undangundang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secaraformal

banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yangmenjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacamempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidanagn, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Maret 2021 Nomor8/Pid.Sus/2021/PN Adl maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehinggapertimbangan

pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana terurai diatas oleh karena tidak ada halhal yang dapat dijadikanalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan ataumemperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikarenakan sudahdipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka olehkarenanya putusan tersebut beralasan dan patut untuk dipertahankan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Maret 2021 Nomor8

AKTA PERDAMAIANNomor: 8/Pdt.G.S/2021/PN DpuPada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 dalam persidanganPengadilan Negeri Dompu yang terobuka untuk umum, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN.Dpu, antara:Direktur Utama PD.BPR NTB Dompu, berkedudukan di Jalan Nusantara No.4Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal inidiwakili oleh Muslim, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Nomor373/01/PD.BPR NTB DPU/VII/2021 tertanggal

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Syamsudin, lahir di Dompu pada tanggal 31 Desember 1968, jenis kelaminlakilaki, bertempat tinggal di RT03/RWO0O Dusun Selaparang, DesaMatua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pekerjaan Petani,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;Telah menghadap pihakpihak sebagaimana tersebut di atas yang untukselanjutnya secara bersamasama disebut Para Pihak;Maka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapaikesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian terhadap perkara nomor8

berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 28 Oktober 2015, yang selanjutnya disebutTerbanding semula Penggugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor26/Pdt/2016/PT.BJM. tanggal 22 Pebruari 2016, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor8

,kepada Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 30 Desember 2015;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2015/PN Bin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin,ternyata tanggal 28 Desember 2015 Kuasa Pembanding semula Tergugat , IIdan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Batulicin Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN Bin tanggal 17 Desember2015;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan BandingNomor : 8/Pdt.G/2015/PN Bin.

, yang menerangkan bahwa permohonan bandingPembanding semula Tergugat , Il dan Turut Tergugat telah diberitahukankepada Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui Kepala Desa Barogah,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 29 Desember2015 dan kepada Pembanding semula Tergugat Ill pada tanggal 13 Januari2016;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2015/PN Bin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin,ternyata tanggal 6 Januari 2016 Kuasa Pembanding

Nomor 881 PK/Pdt/2020Nomor 1735 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 7 April 2020, kemudian terhadapnya denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Mei 2020sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 2/PDT.PK/2020/PN Sel juncto Perkara Nomor8/Pdt.G/2018/PN Sel, yang dibuat

Menguatkan Putusan judex facti Pengadilan Negeri Selong Nomor8/Pdt.G/2018/PN Sel, tanggal 9 Agustus 2018;Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 881 PK/Pdt/20204.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pdt/2019,tanggal 26 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan TinggiMataram Nomor 158/PDT/2018/PT MTR, tanggal 28 November 2018,yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor8/Pdt.G/2018/PN Sel, tanggal 9 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi:Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 881 PK/Pdt/2020 Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;3.

Terggugat Rekonpensi untuk membayarongkos perkara senilai Rp. 6.269.000, (Enam juta dua ratus enam puluhsembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut diatas pihakPara Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan pernyataan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, sesuai dengan Akte PermohonanBanding Nomor : 9/Pdt.Bdg/2015/PN Mpw tanggal 5 Agustus 2015, serta telahdicantumkan dalam Register Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor8

pencabutan pernyataan banding dariPembanding/semula Penggugat diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Baratsebelum perkara banding tersebut diputus, maka permohonan banding tersebut dapatdikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding tersebutmaka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan serta memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk mencatat pencabutan banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat pada Register banding perkara Nomor8

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI ALIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor8/PDT/2018/PT JAP tanggal 6 Maret 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi padaHalaman 3 dari 6 hal. Put.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor8/Pdt/2018/PT JAP tanggal 6 Maret 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Nabire Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Nab tanggal 8 November 2017;3.

disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat di persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Tlg,tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.G/2021/PA Tlg dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara.3.

Dimana service charge merupakan objek3)4)5)PPN atas jasa kena pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah penggantian, sehinggaobjeknya (penyerahan objek PPNnya) dihitung dengan menggunakan tarif efektif sebesar40% (dalam SPT Masa dimasukkan dalam kolom 1.3.5) baru dikalikan dengan tarif PPN10%.bahwa hal tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1 UU Nomor18Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor8 tahun 1983 tentang PPN dan PPn BMyang menyebutkan bahwa "PPN yang terutang dihitung

Dimana service charge merupakan objekPPN atas jasa kena pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah penggantian, sehingga objeknya(penyerahan objek PPNnya) dihitung dengan menggunakan tarif efektif sebesar 40% (dalam SPTMasa dimasukkan dalam kolom 1.3.5) baru dikalikan dengan tarif PPN 10%;bahwa Terbanding menyatakan hal tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1UU Nomor18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor8 tahun 1983 tentang PPN danPPn BM yang menyebutkan bahwa "PPN yang

Terdakwa setelah memperhatikan peran danperbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelahmemperhatikan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagaimanatersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengankesalahan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor8

harus dibebani membayar biaya perkarauntuk kedua tingkat pengadilan ;Mengingat Pasal 116 UndangUndang RI No.6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian Jo Pasal 71 huruf b UndangUndang RI No.6 Tahun 2011tentang Keimigrasian, Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana serta akan segala ketentuan dariperaturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor8