PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ, MENTERI PERHUBUNGAN R. I DI JAKARTA CQ, KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA WILAYAH V JAYAPURA CQ, KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDARA SERUI sebagai TERGUGAT I;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN sebagai TERGUGAT II;3. TUAN YULIANUS MAMBOAI sebagai TERGUGAT III;4.

Penggugat:SOPYAN ABUSROTergugat:1.PT.KARYA BUMI BARATAMA2.GUBERNUR JAMBI3.PT.CARITAS ENERGI INDONESIATurut Tergugat:DINAS PERHUBUNGAN Kab.Sarolagun

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukandi Jl. Lintas Tengah Sumatera, Bernai, Kec.Sarolangun, Kab. Sarolangun, dalam hal inimemberi kuasa kepada Abdullah, S.Ag Advokatyang beralamat di Jl.

angkutan batubara yang sudah ditentukan.4) Asosiasi pengusaha batubara (Sarolangun dan Batang Hari) bersediauntuk membangun jalan khusus meliputi Sarolangun Batang Hari danKabupaten Muaro Jambi untuk angkutan batubara dan akan diadakanpertemuan khusus (Minggu kedua Bulan April 2018) terkait Jalan khususbatubara.5) Pengusaha Tambang Batubara Kabupaten Tebo dan Bungo dapatmerencanakan untuk pembangunan jalan khusus.6) Jembatan Timbang Muara Tembesi segala diusulkan oleh GubernurJambi kepada Menteri Perhubungan

RI agar segala dioperasionalkan,karena sangat dibutuhkan untuk mengukur Tonase angkutan batubara.7) Setelah Timdu terbentuk segera melaksanakan pertemuan untuk rencanaoperasional penertiban angkutan batubara.8) Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten segera memasang rambularangan dan papan informasi dilokasi yang diperlukan.9) DPD Organda Provinsi Jambi diminta segera berkoordinasi denganpengusaha batubara guna mendata kendaraan dan pengemudi angkutanbatubara yang beroperasi.10) Instansi yang berwenang

padat danmengarah pada kemacetan yang menyebabkan hilangnya kenyamanan danketentraman masyarakat dalam menikmati kKegunaan dan fungsi Jalan yangtelah disedikan oleh pemerintah dan yang paling utama dari adanya aktifitaspengangkutan itu adalah adanya pencemaran udara oleh karena adanyapolusi dari asap pembuangan kendaraan milik Tergugat dan Tergugat II.Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dengan caramemakai/menggunakan jalan umum yang dibuat oleh Pemerintah demikelancaran perhubungan

KBB ada perusahaan batu bara lain diSarolangun yang mengangkut batu baranya melintasi jalan SarolangunJambi namun saksi tidak hafal namanya; Bahwa setahu saksi Peraturan Bupati yang mengatur tentang jamoprasional angkutan batu bara itu dari jam 16:00 WIB s/d jam 06:00 WIB; Bahwa saksi mengetahui adanya penilangan terhadap pelanggaran yangdilakukan mobil angkutan batu bara baik yang melewati jam yang sudahditentukan dan mobil angkutan yang melebihi tonase sudah ditindak olehDinas Perhubungan Kabupaten

SIHOMBING;1.KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,2.PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT)

Kepada Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta ; Bahwa seminggu kemudian Penggugat menerima Undangan II melalui Telephonedari Sdr.

Henrico Tampubolon, SH Kasie Pelayanan UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :Bahwa Izin Pengelolaan Parkir di Ruko Intercon Plaza yang sudah diterbitkanatas nama Kurator PT.

Yang dibalasoleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakartadengan surat Nomor : 3224/1.758 tanggal 20 November 2013 Hal : JawabanSomasi. Yang diterima oleh Penggugat Tanggal 29 November 2013 jam.10.27Dan saat itulah Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya sebagaimanayang sudah Penggugat uraikan diatas ; Bahwa Surat Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 3224/1.758 Tanggal 20 November 2013 Hal : Jawaban Somasi.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11Juni 2012 Tentang; Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluarbadan jalan dengan memungut biaya Parkir ; 183.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11Juni 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum denganmemungut biaya parkir ; 4.

TRANS METRO PEKANBARUvsUNIT LAYANAN PENGADAAN ULP) BARANG/JASA DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2011

Penggugat:
PT PUDAN KREASI
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Kementrian Perhubungan Republik Indonesia

Penggugat:
H.HASUDUNGAN HC,S.AP.M.Sc
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

., umur 58 tahun, agama Islam,pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata , alamat GangKedondong, Desa Tungkaran Pangeran, RT 007, RW 000, KecamatanSimpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatansebagai Penggugat;DanPEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAHBUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU,alamat Jalan Provinsi, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin,Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;yang menerangkan bahwa mereka bersedia

HASUDUNGAN HC, S.AP., M.Sc.Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 30 Maret 1963Jenis Kelamin > LakiLakiAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaWarga Negara : IndonesiaTempat Tinggal : Gang Kedondong, Desa Tungkaran Pangeran, RT007, RW 000, Kecamatan Simpang Empat, KabupatenTanah Bumbu, Provinsi Kalimantan SelatanUntuk selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT;MELAWANPEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAHBUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU yangberalamat di Jalan Provinsi, Desa Kersik

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

ZONASI KONSULTAN
Termohon:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Donny Hendrik Siwy, S.T., Kewarganegaraan:Indonesia, Pekerjaan: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang PerhubunganDinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut, Alamat: JalanJogugu Sophia Nomor: 25 Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:600.550/02/SKBIDHUB/II/2017, tanggal 7 Februari 2017; Selanjutnya disebut sebagai TERMOHONPengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:1.

Zonasi Konsultan, melalui Surat Nomor:0904/05/705/12/16, tanggal 5 Desember 2016, (objek permohonan) yangditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut(Termohon), Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitamatas nama PT.

Bendahara Umum Daerah tertanggal 06 Oktober 2016;Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Banggai LautNomor: 600.550/19/DIS.PUP/2016 tentang SanksiHalaman 16 dari 27 halaman Putusan No.3/P/FP/2017/PTUN.PLPencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 7 Nopember2016;12. Bukti P12 : Daftar Hitam Aktif atas PT.

Zonasi Konsultan, tanggal 7 November 2016 (videBukti Surat P11); Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut (vide Bukti Surat P11),Pemohon telah mengajukan Surat Perihal : Keberatan dan permohonan pencabutanHalaman 20 dari 27 halaman Putusan No.3/P/FP/2017/PTUN.PLdalam daftar hitam atas nama PT.

Memohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut untuk Mencabut StatusDaftar Hitam PT.

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU Diwakili Oleh : ROBERTH AMMOSIUS
Terbanding/Penggugat : PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
Terbanding/Penggugat : PT. YASA PATRIA PERKASA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;

dalam hal ini Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam agar Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung

pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Kantor Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Pengganti, dokumen:
   1. Surat Hipotik I a.n. PT.

Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan No.10/2008 yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan;

Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan No.10/2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan;

DAYA CIPTA DIANRANCANA
Termohon:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Jogugu Sophia No. 25 Banggai, Palu, Sulawesi Tengah, Dalam hal inidiwakili oleh : DONNY HENDRIK SIWY, ST, NIP. 19761001 200312 1 007,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaBidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Banggai Laut,alamat : JIn.

PL2016, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut(Termohon), Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atasnama PT.

PLdan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut, Nomor : 05.12/DCDRDIR/Skb3/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, Perihal : Keberatan danPermohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Daya CiptaDianrancana ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;2.

Bukti P15 =: Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum Dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut Nomor:600.550/19/DIS.PUP/2016, tertanggal 7 Nopember 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Permohonan Nomor :01/P/FP/2017/PTUN. PL16.

PLUmum Dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;3. Bukti T3 : Bukti setoran PT. Dayacipta Dianrancana kepada BendaharaUmum Daerah Banggai (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;4. Bukti T4 : Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kab. Banggai Laut, Nomor600.550/19/Dis.PUP/2016.

8.Kepala Kantor UPP Kelas III Kota Agung
9.DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
10.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
11.PT. UNITED SUBSEA SERVICE

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN ROBINSON

ADNAN, S.E. sp2222222oncece cenceKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, dari UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan ,Nomor : 1, Pulomas, Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 1332/1.876, tertanggal 11 Agustus2.

~ mm mmm nm nmr enn ecm anTENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Juli2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 23 Juli 2014, dengan Register Perkara Nomor : 151/G/2014/PTUNJKT,dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Agustus2014, Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut :PAGE Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan

Spektra Adhya Prasarana vs Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

ADHYAPRASARANA tanggal 28 Februari 2012; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : HENDRIK LUMABIANG, SH, MH, kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,berkantor di Perum Petobo Permai, Blok B413 KelurahanPetobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 206/SAP/BGG/TII/2017 tanggal 1 Februari 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; MELAWANPENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN

,PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAILAUT,Berkedudukan di, Jalan Jogugu Sophia No. 25 BanggaiLaut, Sulawesi Tengah; Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : DONNY HENDRIK SIWY, ST, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan/Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaBidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum danPerhubungan Kabupaten Banggai Laut, beralamat di JalanJogugu Sophia No. 25 Banggai;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600.550/05/SKBid.

Penggugat:
Lembaga Komunikasi Masyarakat Labuhan Ambarita & Perantau (LKMLAP)
Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Samosir
2.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

EXAUDI SILALAHI,SH ; Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah KabupatenSamosir, beralamat di JIl.Raya Rianiate KM.5,5 PangurunanKabupaten Samosir, berdasarkan Surat Tugas tanggal 22Halaman 2PUTUSAN NO.161/G/2020/PTUNMDNSeptember 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagaico cevesessesietsesssesisssessesstsasestesesiestestesitsitsessessees TERGUGAT ;MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT;berkedudukan

Kepada Kementerian Perhubungan;B.

Kepada Kementerian Perhubungan;.

KepadaKementerian Perhubungan) 2222202 22 n nen nn noneHalaman 10PUTUSAN NO.161/G/2020/PTUNMDN2.

KepadaKementerian Perhubungan) 22220 2222 no none nnnBahwa anehnya, setiap kali ditanya mengenai alas hak kepemilikan Tergugatterhadap tanah milik Penggugat yang di klaimnya sebagai aset PemerintahKabupaten Samosir tersebut, Tergugat selalu menggunakan dasar ketentuanPs. 33 UndangUndang Dasar tahun 1945.

MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKETPEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLATRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSIJAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMAYOGYAKARTA PADA BIRO LAYANANPENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANGMILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERHUBUNGAN, berkedudukanHalaman 1 dari 174 Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN. JKT.di Biro Layanan Pengadaan Dan PengelolaanBarang Milik Negara Kementerian Perhubungan,Gedung Karya Lantai 7, Jl.

Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkunganKementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyaikewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa.Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan TataUsaha Negara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dantermasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU PeradilanTUN;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah keputusanyang bersifat konkret

Km 35+ 000 Sampaidengan Km 37+000 Antara Mojokerto Sepanjang LintasSurabayaSolo ( tender tidak mengikat) (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.32/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.35/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.49/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.40/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Pengaduan kepada =Inspektur JenderalKementerian Perhubungan

Cipta Prima Parkirindo;Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

,Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat danKonsultan Hukum pada Law Firm MULIADI, YULIANA& PARTNERS, beralamat di Jalan unter AgungII Blok D12 Nomor : 13 Sunter Agung Podomoro,Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 3007/S.Kuasa/TUN/MYP/V1/2008, tanggal 18Juni 2008 dan Surat Kuasa Khusus Nomor3006/S.Kuasa/TUN/MYP/V1/2008, tanggal 18 = Juni2008, untuk selanjutnya disebutsebagal ..........00 0c cee eee eee PARA PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIDAERAH

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta memberikan jawaban atas suratpermohonan Nomor :11CPPT/I11/2008 dengan NomorSurat : 9376/1.811.4 Perihal Penolakan PermohonanPerpanjangan Izin Penyelenggaraan Perparkiran DiluarBadan Jalan = s86+ snes = sue semis 6 sees shee se oe10.

Terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ParaKaryawan Penggugat II secara keseluruhan, akibathilangnya hak pengelolaan Perparkiran di ApartemenMediterania Palace Residences Kemayoran ; Oleh karena banyaknya kerugian yang dialaminya oleh ParaPenggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani,memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menetapkanpenundaan berupa penangguhan pelaksanaan surat Nomor376/ 1.811.4 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan

Pembanding/Penggugat : VIVI OLVIANTY KAENG
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Muntiaha Djony

telah tidak melaksanakan tugas, hak dankewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusanPengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan antaralain tidak membuat pertanggung jawaban, tidak menyetor laba/keuntungan yangtelah diakui oleh Penggugat dengan surat pernyataan yang ditanda tangani olehHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MNDPenggugat dan Penggugat juga menyerahkan sertifikat tanah Penggugat kepadaTergugat sebagai jaminan akan tetapi sampai hari

ini Penggugat belum jugamenyetor laba tersebut kepada Tergugat sehingga atas dasar itulah Penggugatdiberhentikan sebagai Kepala Unit Usaha Developer di tanah milik KoperasiPegawai Negeri (KPN) Citra) Wahana Perhubungan tersebut sehinggapemberhentian Penggugat tersebut sebagai Kepala Unit Usaha Developer olehTergugat Il adalah berdasar dan tidak merupakan perbuatan melanggar Hukum;Menimbang bahwa dari faktafakta tersebut diatas telah pula dapatdibuktikan oleh Para Tergugat bahwa Para Tergugat telah

telah tidak melaksanakantugas, hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalamlampiran surat keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Citra Wahana Perhubungan;oPemberhentian Penggugat tersebut sebagai Kepala Unit UsahaDeveloper oleh Tergugat II adalah berdasar dan tidak merupakanperbuatan melanggar Hukum;oPara Tergugat telah memberikan biaya operasional kepadaPenggugat untuk menjalankan usaha developer tersebut;Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MNDo Tergugat dan Tergugat

Penggugat sebagai Kepala Unit Usaha Developer di tanahmilik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan(Tergugat I) sudah berupaya melaksanakan tugas dengan balk, halini terbukti antara lain dengan terjualnya sebagian besar bidangtanah/kavling dan atau rumah yang terletak di atas tanah SertipikatHak Milik Nomor 56/Paniki Atas tersebut;Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MND2.

Tergugat dan Tergugat II tidak pernah memberikan SHUkepada Penggugat, karena belum adanya RAT disebabkanPenggugat belum mempertanggungjawabkan kegiatan dan belummenyetor keuntungan/laba, adalah alasan yang dicaricari, sebabsetahu Penggugat sejak Penggugat mengenal Tergugat danTergugat Il, maka KPN CITRA WAHANA PERHUBUNGAN dengansegala alasan tidak pernah melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT);Adapun keuntungan/ laba yang dimintakan oleh Tergugat danTergugat Il belum dapat dipertanggungjawabkan oleh

SPEKTRA ADHYA PRASARANA VS PENGGUNA ANGGARAN (PA) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT;

Konsultan Engginering, Business andManagement di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadilingkungan pemerintah maupun dilingkungan swasta sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum DanPerhubungan Kabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan PembangunanDermaga sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) padaProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

pertimbangan hukumnyapasti juga berbedabeda yang pada akhirnya mencerminkan rasa ketidakadilan,padahal kelima perusahan ini mengajukan Permohonan di Pengadilansehubungan dengan masalah yang sama, sehubungan dengan adanyaproyek Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Dan PerhubunganKabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga sebesarRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Program PembangunanPrasarana dan Fasilitas Perhubungan

Mewajibkan kepada Termohon' yaitu Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PekerjaanUmum Dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten BanggaiLaut untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan/Pencabutan Pemohon (PT. Spektra Adhya Prasarana) dariDalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dandari situs: http://inaproc.id/daftarhitam. 3.