Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120 / NGATARI pengiriman tanggal 02 Juli2015 s/d. 08 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 2.340kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. BPE2/000957, tanggal 10072015 dan sisa SHU sebesar Rp118.930.495.Periode 3 terbagi menjadi 2 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563 / AINUN NAJIB pengiriman tanggal 08Juli 2015 s/d. 13 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 937kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120 / NGATARI pengiriman tanggal 09 Juli2015 s/d. 13 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 559kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. BPE3/001343, tanggal 21072015, dan sisa SHU sebesar Rp1.874.265.Periode 4 terbagi menjadi 2 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563/AINUN NAJIB pengiriman tanggal 22Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 924kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan Nomor kontrak Nomor 07ZX7120/ NGATARI pengiriman tanggal26 Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak548 kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120/NGATARI pengiriman tanggal 01Agustus 2015 s/d. 15 Agustus 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 3.992 kwintal, dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor. BPE 5/ , tanggal , dan sisa SHU sebesar Rp.13.076.505. Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7123/MULYADI pengiriman tanggal 03Agustus 2015 s/d. 15 Agustus 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 1.824 kwintal, dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor.

EKO P pengiriman tanggal 08September 2015 s/d. 14 September 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 641 kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor. 2370000578, tanggal 19092015 dan sisa SHU sebesarRp. 2.041.905.Periode 8 terbagi menjadi 5 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563/AINUN NAJIB pengiriman tanggal 15September 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 64 kwintaldengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. 2370004197,tanggal 02102015 dan sisa SHU sebesar Rp. 3.080.790.

Berita Acara Tahun 2009:a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 2182009);Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses SiklusKetiga Pematang SBF (tanggal 892009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kedua Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 13012009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus

Berita Acara Tahun 2009:a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 2182009):Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga Pematang SBF (tanggal 892009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses SiklusKedua Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13012009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses SiklusKedua Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 1112008);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 21042009):Hal. 65 dari 293 hal. Put.

Berita Acara Tahun 2009:a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal13052009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK(tanggal 2182009);Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses SiklusKetiga Pematang SBF (tanggal 892009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS SebelumProses Siklus Kedua Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13012009):Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7):a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh Toha Bandung denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,2. Perhitungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,2. Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000,3.

Perhitungan tata Cahaya denganmenggunakan program Calculux Rp. 22.500.000,4.

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7);a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh. Toha Bandung dengan1.2. Perhirincian sebagai berikut:Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,tungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta dengan rinciansebagai berikut:. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,Rp.2. Perhitungan kebutuhan AC3.

Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000.3. Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Impor (10% x DPP) 201.413.848,00 84.420.270,00dikurangi : Pajak Keluaran 104.082.457,00 PPN Impor yang harus dipungut 97.331.391,00 84.420.270,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulan x 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 97.331.391,00 84.420.270,00bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwamengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 297.711 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.287,87 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 244.536 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat :a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat

Nomor : Kep337/KM.10/2011 TENTANGPENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARIDANA PENSIUN RAJAWALI NUSINDO tanggal 01 Februari2011c) Perhitungan masa kerja yang tidak sesuai dengan masa kerjayang sebenarnya dari para Penggugat4.

Permasalahan ini sangatjelas terlihat dimana para pensiunan tidak mendapat hakhak nya sesuai denganperundangundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:q) Perhitungan masa kerja13.Penggunaan komponen gaji yaitu tidak dimasukannya tunjangan tetapperumahan, air dan listrik dalam perhitungan pesangon, penghargaan masakerja dan ganti kerugianTidak dimasukannya komponen tunjangan tetap perumahan dan listrik dalamkomponen upah dalam perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja danganti kerugianPerhitungan

Bahwa dalam perhitungan hakhak para Penggugat yang terdiri dari uangpesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima sesuai dengan undangundang pada saat mengakhiri hubungankerja adalah sebagaimana di nyatakan dalam pasal 156 UU No 13 tahun 2003adalah:1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima.2) Perhitungan uang pesangon

RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA No 11/SK/RNI/01/II/09, tanggal 09 februari 2009, PERHITUNGAN UANG PERPISAHAN Rp. 12.183. 171,Perhitungan penghargaan Masa kerja yang dihitung dalam perhitunganpesangon untuk saudara Asep Ruslandi adalah 5 tahun yang seharusnya 10tahun dan perhitungan uang pesangon untuk Sdr Casmudi serta Ruslimadalah 7 kali yang seharusnya adalah 9 kali sebagaimana terlihat dalamtabel di bawah ini.gg) Adanya perhitungan pesangon yang dilakukan yaitu 2 kali untuk pesangonsebagaimana terlinat

adalah 35 tahun 6 bulan sehingga sangatmempengaruhi perhitungan penghargaan masa kerja oleh sebab itu,perhitungan masa kerja tersebut di hitung sejak karyawan bekerja di PTPerkebunan XIV (Persero) , bukannya sejak diambil alin atau diakuisisi olehPT Rajawali Nusantara Indonesai ( PT RNI).

- Total Kerugian hilangnya keuntungan bunga, dengan perhitungan bunga sebesar Rp.698 436.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

M E N G A D I L I:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah menurut hukum perhitungan biaya yang telah dikeluarkan/ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp.4.706.847.989,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah); Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menyatakan hubungan kerja kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum dari Perjanjian Kerja waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu;3.Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Terhitung tangal 10 November 2015;4.Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :Uang Pesangon: 9 x 2 x Rp.2.700.000,- = Rp. 48.600.000

pemutusan hubungan kerja tanpa suratperingatan terlebih dahulu tanpa adanya pelanggaran sehingga Penggugat berhakatas uang pesangon sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 156 ayat (2)), uangPenghargaan Masa Kerja sebanyak 1 (satu) kali (Pasal 156 ayat (3)), Uangpenggantian Hak (Pasal 156 ayat (4) Undangundang No.13 Tahuan 2003), uangdari Tergugat sebagai kompensasi adalah merupakan gaji bulan Desember 2014Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus) dan sisa cuti tahunan yang belum diambilsebanyak 84 hari dengan perhitungan

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Februari 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.267.791DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.014.233Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 253.558PPN (10/100xDPP) Rp 25.355bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Februari 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.145.244.17DPP (80/100xDPP Pk) Rp 916.195.34Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 229.048.83PPN (10/100xDPP) Rp 22.904.88bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2005 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Oktober 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Oktober 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 921.55:DPP (80/100xDPP Pk) Rp 737.24.Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 184.31:PPN (10/100xDPP) Rp 18.43:bahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Oktober 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Menyatakan perjanjian bersama perhitungan kompensasi pensiundipercepat dan perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja adalahtidak sah dan batal demi hukum pada daftar berikut:a. Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Janiwati Br. SitepuNomor 707/HCII/ADM/2017:Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 305 K/Padt.SusPHI/2020Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr.

., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Budi Winarsih Nomor717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCIIVYADM2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sdr.

., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Budi Winarsih Nomor717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sar. Ineke Widiyanti Nomor 711/HCIII/ADM/2017.

,tertanggal 15 Maret 2017;Menyatakan pendaftaran perjanjian bersama perhitungan kompensasidan perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanoleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum pada daftardibawah ini:Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. Janiwati Br. SitepuNomor 707/HCII/ADM/2017:Halaman 12 dari 19 hal. Put.

., tertanggal 15 Maret 2017:Perjanjianjian Bersama Perhitungan Kompensasi PensiunDipercepat antara PT Sucofindo (Persero) dengan sdr. BudiWinarsih Nomor 717/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Perhitungan Kompensasi Pensiun Dipercepatantara PT Sucofindo (Persero) dengan Redy Rustamadji Nomor499/HCII/ADM/2017;Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PT Sucofindo(Persero) dengan sdr. Ineke Widiyanti Nomor 711/HCIII/ADM/2017.

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakupada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean. ayat(4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9ayat(1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat(2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 harisejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

;bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yangseharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak tanggal

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluarserta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentangPenetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupundasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 003296 tanggal 30 Desember 2009;e berdasarkan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor PabeanPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Nafkah anak atas nama ANAK, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;-

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganya sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumai kepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan :- Hutang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;- Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.

Dum 18adalah 0,5 % x Rp.55.000.000, = Rp.275.000, x 4 bulan = Rp.1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka besarnya hutang beserta bungapinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 56.100.000, (limapuluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan : Hutang Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) ; Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000, (satu juta seratus

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganyasampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumaikepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000, (lima puluh enam jutaseratus ribu rupiah) dengan perhitungan := Hutang Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) ;= Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai denganbulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.

.413.400 kg(890.373) kg(745.362) kgbahwa yang masuk di bulan April 463.678 kg maka selisih tersebut menjadi(426.695/1.413.400 kg) x 100% = 30% dimana sesuai dengan kadar airnya; Menurut Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.923.143.758,00 karena Pemohon Bandingkurang melaporkan penjualan/penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungutyang diperoleh dari pengujian arus barang pada laporan produksi yang bertujuan untukmengetahui besarnya jumlah pengiriman/penjualan kaolin;bahwa perhitungan

tenggelamnya kapal yang di dalamnya terdapatmuatan milik Pemohon Banding sebanyak 188.000 kg pada bulan Desember 2008, namundata tersebut tidak diberikan pada saat proses pemeriksaan sehingga sesuai ketentuan Pasal26 A ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan data tersebut tidak dapat dipertimbangkan;e Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya Surat Jalan Tahun 2008 dibuatkanFaktur Pajak Tahun 2009;bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas maka perhitungan

Jumlah (Rp)Februari 136.252 kg x Rp1.239,00 168.816.228,00Maret 781.910 kg x Rp1.239,00 968.786.490,00September 345.227 kg x Rp1.487,00 513.352.549,00Oktober 36.583 kg x Rp1.385,00 50.667.455,00November 38.454kg x Rp1.445,00 55.566.030,00Desember 114.858 kg x Rp1.457,00 167.348.106,00Jumlah 1.924.536.858,00 bahwa dengan demikian perhitungan sampai dengan bulan Maret adalah sebagai berikut: Bulan Maret 2008:Jumlah kaolin dijual/dikirim dikurangi 2.006.776 kgpenyusutanJumlah kaolin dijual/dikirim

pajaknya menjadi sebagaiberikut:Jumlah MenurutUraian (Rp)Pemohon Banding Terbanding Majelis Koreksi DitambahkanMajelisDasar Pengenaan Pajak: Ekspor 106.754.621,00 106.754.621,00 106.754.621,00 0,00 Lokal 1.283.236.226,00 2.206.379.984,00 2.252.022.716,00 45.642.732,00Jumlah DPP 1.389.990.847,00 2.313.134.605,00 2.358.777.337,00 45.642.732,00Pajak Keluaran 128.323.623,00 220.637.998,00 225.202.271,00 4,564.273,00Pajak Masukan 128.323.623,00 128.323.623,00 128.323.623,00 0,00Jml perhitungan PPN 0,00

XXX, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 yang masih harus dibayar menjadi: Uraian Jumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor106.754.621,00 Lokal2.252.022.716,00 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak2.358.777.337,00 Pajak Keluaran225.202.271,00 Pajak Masukan128.323.623,00 Jml perhitungan PajakPertambahan Nilai96.878.648,00 Kompensasi ke Masa Pajakberikutnya0,00 PPN kurang dibayar96.878.648,00 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP46.501.751,00 Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar

dikategorikan macet apabila telah menunggakselama 270 hari atau 9 (Sembilan) bulan; Bahwa tunggakan pinjaman Para Tergugat terdiri atas pinjaman pokokdan bunga; Bahwa nilai pinjaman pokok yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh setelah dilakukan pengurangan antara jumlahtotal pinjaman dengan angsuran pokok pinjaman yang telah dibayar olehPara Tergugat sebelum pinjamannya menunggak; Bahwa nilai bunga pinjaman yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh dari perhitungan

bunga selama 9 (sembilan)bulan setelah pinjamannya menunggak; Bahwa perhitungan bunga dihentikan setelah pinjaman menunggak 9(sembilan) bulan namun setelah itu ada perhitungan rekalkulasi bunga danjumlahnya hanya dapat diperoleh melalui perhitungan system; Bahwa jika dilakukan perhitungan secara manual dengan melihat buktisurat rekening koran, untuk mengetahui jumlah pokok pinjaman yang telahdibayarkan oleh Para Tergugat dapat diketahui dari penjumlahan nilai yangtertera pada bagian kredit sedangkan

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGARp.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARp.13.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100%, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN KERNEL NS (PTPN V RIAU) 3.000.000 KGSEHARGA Rp.14.700.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KGSEHARGA Rp.4.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 45.031di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2009 adalah sebesar Rp46.419.312,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 45.031Harga ratarata per kg bahan baku

PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN

Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.436,55 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana

dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 58.3311 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kKewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak

berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikanPemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalampelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur JenderalBea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 003262 tanggal 28 Desember 2009;berdasarkan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.