No.0729/Pdt.P/2017/PA.Sbybahwa, ayah almarhum XXXX yang bernama XXXX telah meninggaldunia terlebih dahulu pada tahun 1981, Sedangkan ibu kandung XXXXbernama XXXX meninggal pada tahun 1987.bahwa saksi tahu Almarhum XXXX dan para pemohon semuaberagama Islam.bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris ini untukdigunakan balik nama atas harta peninggalan dari Almarhum XXXX dansurat/dokumen lainnya.2.

telah dikaruniai3 (tiga) orang anak masingmasing bernama;e XXXXe XXXXe XXXXbahwa, almarhum XXXX, semasa hidupnya tidak pernah mengangkatanak dan tidak meninggalkan wasiat;bahwa, ayah almarhum XXXX yang bernama XXXX telah meninggaldunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1981, Sedangkan ibu kandungXXXX yang bernama XXXX juga telah meninggal dunia terlebih dahuluyaitu pada tahun 1987;bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris ini untukdigunakan balik nama atas harta peninggalan almarhum XXXX dansurat

Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untukmendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perkawinan yangterlambat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan YASIR(almarhum) yang telah melangsungkan pernikahan di kampung padatahun 1993 secara adat di daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya,kemudian Pemohon beserta YASIR (Alm) dan keluarga pindah dari PurukCahu ke kota Palangka Raya, kemudian mengurus Kartu Keluarga dansurat

merupakan anak tiri dari YASIR (almarhum) karenaSaksi adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan suami sebelumnya;Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan YASIR(almarhum) yang telah melangsungkan pernikahan di kampung padaHalaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN PlIktahun 1993 secara Adat di daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya,kemudian Pemohon beserta YASIR (Alm) dan keluarga pindah dari PurukCahu ke kota Palangka Raya, kemudian mengurus Kartu Keluarga dansurat

saksi sebagai tetangga pernah diberitahu oleh Pemohontahu keinginan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisannama pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon untuk disamakandengan nama Pemohon yang tercantum dalam Suratsurat danDokumendokumen yang Pemohon miliki seperti ljazahPemohon dan Petikan Keputusan Bupati Belitung Timur;e Bahwa Pemohon saat meminta kesediaan saya untuk menjadi saksikarena ia telah mengajukan permohon perbaikan penulisannamanya yang tercantum didalam lIjazah Akademis Pemohon danSurat

keperluan lainnya dan tidak untuk keperluanpenyelundupan hukum ;Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkanpermohonan Pemohon secara sekSama dan memeriksa buktiSurat dan saksisaksi yang diajukan kepersidangan, Pengadilanberpendapat bahwa perbaikan tata penulisan nama Pemohondidalam Kartu Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluargatercantum RISQI RAHAYU MUSTIKA SARI untuk diperbaiki tatapenulisan nama pemohon disesuaikan dengan tata penulisannama Pemohon yang tercantum didalam Ijazah Akademis danSurat

rumah terdakwa II lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unitlaptop merek Acer warna metalik mengetikan/ membuat/ meniru contohSurat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasilpemeriksaan laboratorium yang sebelumnya di foto terdakwa I. bahwa keesokan harinya tanggal 18 Januari 2021, terdakwa danterdakwa Il menuju lorong Naga Kuning dan memesan 2 (dua) buahstampel/cap dengan menunjukkan contoh stampel sesuai dengan yangdibubuhkan dalam Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan danSurat

Bahwa tanda tangan yang terdapat di 4 ( empat ) lembar Suratketerangan Dokter Rapid Perjalanan tanggal 18 Januari 2021 milikHalaman 13 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Ambsaudara VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY,RESKI S TOMASILA itu bukan tanda tangan saksi dan biasanya setiapPihak rumah sakit sudan memberikan kode atau tanda tertentu yangdapat membedakan keaslian surat tersebut.Bahwa Surat yang ada keterangan Kedokteran Rapid Perjalan danSurat Hasil Pemeriksaan laboratorium milik

Bahwa benar 4 ( empat ) rangkat Surat keterangan Kedokteran danSurat hasil Pemeriksaan Laboratorium milik saudara VERGENIALOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILAtanggal 18 Januari 2021 itu bukan Surat yang dikeluarkan PihakRumah sakit Tentara Ambon; Bahwa benar, surat yang diperlihatkan di depan persidangan dari KOP/LogSurat, dari segi warna tidak sesuai dengan warna yangsebenarnya dimana warna yang asli yaitu kuning cerah selain ituukuran table tidak sesuai dengan yang ukuran table

Bedro Bramanta danPatimah Patty, Amd.Ak pada Surat Keterangan Kedokteran RapidPerjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan dan membubuhkancap/stampel yang telah dibuatkan;Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, terdakwa dan terdakwamenuju Pelabuhan Yos Sudarso untuk melakukan validasi terhadap 4(empat) lembar Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan DanSurat Hasil Pemeriksaan Laboratorium namun petugas kesehatanpelabuhan menyatakan Surat tersebut Palsu;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

tidakakan mengulangi lagi.> Terdakwa II RONALD TALLAUT alias RONALBahwa terdakwa mengerti dipeiksa terkait dengan tejadinya peristiwapemalsuan surat Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan danSurat hasil pemeriksaan laboratoriumBahwa kejadian Penggunaan Surat Keterangan Kedokteran RapidPerjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagaimanayang telah Terdakwa Jelaskan tersebut di ataas terjadi pada hari SelasaTanggal 19 januari 2021, Pukul 11.30 Wit bertempat di Pelabuhan YosSudarso

Oleh karena itu berdasarkan bukti Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga milik Para Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar SMEANegeri Malang milik Pemohon (P1, P2 dan P4), maka harus dinyatakanbahwa identitas resmi Para Pemohon adalah sebagaimana yang tercantumdalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon danSurat Tanda Tamat Belajar SMEA Negeri Malang milik Pemohon ;Menimbang, bahwa identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut padabukti suratsurat, dikaitkan pula dengan pasal 169

identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupunstatus hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwapernikahan seseorang, maka identitas suami ister pun harus sama denganperistiwa kependudukan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka identitas dari Para Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai denganidentitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantumdalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon danSurat

Saraka Dani, lahir di Kessi Pute pada tanggal 31Desember 1930 anak sah suami istri Caraka dan Ati sedangkan didalam SetoranBPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon nama Pemohon adalahJawiada Binti Saraka Bin Dani, lahir tanggal 12 Oktober 1952 ;Bahwa perbedaan tersebut terjadi pada saat Pemohon mendaftar sebagai calonjamaah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang;Bahwa Pemohon sekarang ingin melaksanakan ibadah haji ;Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya dalam Setoran BPIH danSurat

apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohonputusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetaopbkan, Pemohon telahternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilantelah memanggilnya melalui Media Massa (Suara Lamongan FM) secara resmidan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 25 Oktober 2016 dansurat

telahmemerintahkan jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggilTermohon melalui media massa;Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohontelah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap dipersidangan sebagai wakil / kKuasanya, meskipun Pengadilantelah memanggilnya melalui Media Massa (Suara Lamongan FM) secara resmidan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 25 Oktober 2016 dansurat

Btm.dengan nama dan tahun lahir sebagaimana tercantum dalam dokumenkependudukan Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan PasporBiasa Pasal 24 menyatakan:Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yangmeliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepadaKepala

Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri Batam (cq Hakim yang memeriksa perkara aquo) berpendapat bahwaprosedur untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa adalahdengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pasporbiasa pada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimanatersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat

status administrasi keimigrasiandan memberikankepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi keimigrasian dimasa yang akan datang;Menimbang, setelah pengadilan mempertimbangkan faktafakta hukumyang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akanmempertimbangkanpenerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon tersebutmengenai perubahan data dalam paspor, mengacu pada Peraturan MenteriHukumdan Azasi Manusia Nomor8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa danSurat

Biasa, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan AzasiManusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat PerjalananLaksana Paspor yang menyatakan bahwa Dalam Hal terjadi perubahandata pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atauperubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan Permohonan perubahandata Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan MenteriHukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa danSurat

dengan Nomor 27/Pdt.G/2009/PTA.Kdi,tanggal 28 Desember 2009, yang amarnya berbunyi sebagaiberikutMenyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan termohonkonvensi/ penggugat rekonvensi/pembanding dapatditerima.Sebelum menjatukan putusan akhirMemerintahkan kepada Pengadilan Agama Kendari agar membukakembali persidangan perkara ini yang dimohonkan bandinguntuk melaksanakan pemeriksaan tambahan ;Memberi kesempatan untuk mengurus' surat izin cerai bagipemohon' konvensi/ tergugat rekonvensi/terbanding dansurat

oleh karena~ majelis hakim tingkat pertama telahmengetahui pemohon konvensi /tergugat rekonvensi/terbandingdan teromohon konvenasi/penggugat rekonvensi/pembanding,keduanya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, sebelumperkaranya diputus, maka seharusnya majelis hakim tingkatpertama secara ex officio menunda pemeriksaan perkara iniselama lamanya 6 (enam) bulan untuk memberi waktu bagi CalonPegawai Negeri Sipil tersebut untuk mendapatkan izin ceraibagi pemohon' konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding dansurat

No.65 K/Pid/2010 Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirobohkan olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 dan tahun 2007; Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

fasilitas Umum, jangandikuasai secara sepihak serta mencabut pagar kawat dan menggeserpagar kawat tersebut untuk batas tanah;Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirusak olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat

No.65 K/Pid/2010dikuasai secara sepihak serta mencabut pagar kawat dan menggeserpagar kawat tersebut untuk batas tanah;Bahwa bangunan pagar Yayasan Nurul Iman yang telah dirusak olehmereka Terdakwa berdiri diatas tanah milik Yayasan Nurul Iman denganbukti Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/08/436.7.14.2/2006tanggal 18 September 2006 dari Lurah Bendul Merisi, Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya No.392550.135.12007 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Nurul Iman danSurat

saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanyasendiri;Bahwa Saya tahu Pemohon mempunyai sebutan 2 (dua) nama yangpenulisan berbeda yaitu WARDAYA dan WARDOYO;Bahwa nama Pemohon pada Dokumen KTP dan KK tertulis nama pemohonyaitu LANI WARDOYO, sedangkan pada Dokumen Disisinya Akta KelahiranNomor : 1864/1960 (Daftar Pokok) Yang Diterbitkan Oleh Catatan SipilSurabaya (Golongan Tionghoa) tertulis Nama kecil : SIAN LAN digantimenjadi : LANI dan Nama Keluarga : NJOO diganti menjadi : WARDAYA danSurat

tahu Pemohon mengajukan permohonan persamaan namapemohon sendiri;Bahwa Saya tahu Pemohon mempunyai sebutan 2 (dua) nama yangpenulisan berbeda yaitu WARDAYA dan WARDOYO;Bahwa nama Pemohon pada Dokumen KTP dan KK tertulis nama pemohonyaitu LANI WARDOYO, sedangkan pada Dokumen Disisinya Akta KelahiranNomor : 1864/1960 (Daftar Pokok) Yang Diterbitkan Oleh Catatan SipilSurabaya (Golongan Tionghoa) tertulis Nama kecil : SIAN LAN digantimenjadi : LANI dan Nama Keluarga : NJOO diganti menjadi : WARDAYA danSurat

Lamongan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Penggugat telah ternyata menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangansebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya secara resmi dan patut melalui Mass mediaRadio Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan suratpanggilan pertama tertanggal 22 Februari 2011 dansurat

Lamonganuntuk memanggil Tergugat melalui mass media:Menimbang bahwa pada persidangan yang telahditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadirdipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangansebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya melalui mass media RPD Radio PemerintahDaerah Kabupaten Lamongan secara resmi dan patut dengansurat panggilan pertama tertanggal 22 Februari 2011 dansurat

Nanggu adalah salah/keliru dan yang benar adalah Maggu sesuai denganSurat Setoran Awal BPIH dari Bank Mandiri Syariah atas nama Pemohon danSurat Keterangan Beda Data dari Pemerintah Kabupaten Gowa; Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen datakependudukan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenGowa, namun sebelumnya diperlukan Penetapan perbaikan identitas dariPengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;e Bahwa domisili Hukum Pemohon yang sekarang sesuai dengan

Rohani yang tercatat dalam elektrik Kartu TandaPenduduk (e KTP) milik Pemohon sedangkan yang tercatat dalam KartuKeluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Manual, Surat Setoran Awal BPIH danSurat Keterangan Beda Data dari Pemerintah Kabupaten Gowa milikPemohon yakni Rohani; Nama orang tua (ayah) pemohon yakni Dg.

A 8728423milik anak Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumenatau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalamurusan administrasi kependudukan maka perlu untuk diperbaiki dandisesuaikan dengan tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam dokumenkependudukan anak Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan

Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri Batam (cq Hakim yang memeriksa perkara aquo) berpendapat bahwaprosedur untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa adalahdengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pasporbiasa pada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimanatersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa DanSurat

Sadariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Barabai, dansurat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, olen karena itubukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa surat bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeteraicukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan adanyaAsuransi atas nama Hj.

Badariah pada PT Panin Life Cabang Syariah, dansurat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, olen karena itubukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungankeluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah,sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Saksi UNTUNG WINOTOBahwa saksi merupakan suami Pemohon ;Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan AkteKelahiran Anak ke Satu Pemohon ;Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK danSurat Tanda Tamat Belajar nama Pemohon tertulis YOHANA MARIA DEFRETES;Bahwa anak Kesatu Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulisnamanya Keisya Adellin Manuella Winoto anak ke Satu, Perempuandari suami isteri Untung Winoto Yohana Maria;Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak ke

Adellin Manuella Winoto anakke Satu, Perempuan dari suamiisteri Untung WinotoYohana MariaDe Fretes agar sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohonmenyatakan tidak berkeberatan ;2.Saksi INDRA GUNAWANBahwa saksi merupakan teman kerja Ssuami Pemohon ;Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan AkteKelahiran Anak ke Satu Pemohon ;Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK danSurat

tanggal 6 Februari 2017 atas 300 sak tapioka@ 25 kg seharga @ Rp130.000,00 dengan total jumlah tagihanRp39.000.000,00 berupa : 1 lembar surat jalan, 1 lembar fakturpembelian, 1 lembar tanda terima pembayaran (kas bon) senilaiRp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi Wiloto Senggono alias A Phang;Invoice/tagihnan SM000317 tanggal 21 Januari 2017 atas 150 dussabun merek kompas @ Rp76.000,00 dengan nilai totalRp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah); danSurat

Ro39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);Dokumen pembelian tanggal 6 Februari 2017 atas 300 sak tapioka@ 25 kg seharga @ Rp130.000,00 dengan total jumlah tagihanRp39.000.000,00 berupa : 1 lembar surat jalan, 1 lembar fakturpembelian, 1 lembar tanda terima pembayaran (kas bon) senilaiRp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);Invoice/tagihan SM000317 tanggal 21 Januari 2017 atas 150 dussabun merek kompas @ Rp/76.000,00 dengan nilai totalRp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah); danSurat

tanggal 6 Februari 2017 atas 300 sak tapioka@ 25 kg seharga @ Rp130.000,00 dengan total jumlah tagihanRp39.000.000,00 berupa : 1 lembar surat jalan, 1 lembar fakturpembelian, 1 lembar tanda terima pembayaran (kas bon) senilaiRp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi Wiloto Senggono alias A Phang;Invoice/tagihan SM000317 tanggal 21 Januari 2017 atas 150 dussabun merek kompas @ Rp/76.000,00 dengan nilai totalRp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah); danSurat

Ro39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);Dokumen pembelian tanggal 6 Februari 2017 atas 300 sak tapioka@ 25 kg seharga @ Rpi30.000,00 dengan total jumlah tagihanRp39.000.000,00 berupa : 1 lembar surat jalan, 1 lembar fakturpembelian, 1 lembar tanda terima pembayaran (kas bon) senilaiRp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);Invoice/tagihnan SM000317 tanggal 21 Januari 2017 atas 150 dussabun merek kompas @ Rp/76.000,00 dengan nilai totalRp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah); danSurat

No. 85/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdgc) Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Surat KeputusanNomor : 00534/ HRPS/ Il/ 2016 tertanggal 15 Februari 2016; danSurat Nomor: 943 / HRPS/II/ KMD/ 2016;d) Pembayaran uang pisah Rp. 5,895,286, tertanggal 30 Juni 2016.9.14.

No. 85/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdgc) Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Surat KeputusanNomor : 00535/ HRPS/ Il/ 2016 tertanggal 16 Februari 2016; danSurat Nomor: 933 / HRPS/II/ KMD/ 2016;d) Pembayaran uang pisah Rp. 4,762,429, tertanggal 30 Juni 2016.9.22.

No. 85/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdgc) Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Surat KeputusanNomor : 00530/ HRPS/ Il/ 2016 tertanggal 16 Februari 2016; danSurat Nomor: 901 / HRPS/II/ KMD/ 2016;d) Pembayaran uang pisah Rp. 595,304, tertanggal 30 Juni 20169.26.

No. 85/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdgc) Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Surat KeputusanNomor : 00528/ HRPS/ Il/ 2016 tertanggal 15 Februari 2016; danSurat Nomor: 903 / HRPS/II/ KMD/ 2016;d) Pembayaran uang pisah Rp. 396,869, tertanggal 30 Juni 2016.9.34.

No. 85/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdgc) Keputusan Pemutusan Hubungan berdasarkan Surat KeputusanNomor : .00535/ HRPS/ Il/ 2016 tertanggal 15 Februari 2016; danSurat Nomor: 942 / HRPS/II/ KMD/ 2016;d) Pembayaran uang pisah Rp. 5,278,476 tertanggal 30 Juni 2016.9.38.

2014/PA.Slw. tanggal 15 Juli 2014, telah mengajukan gugatan Perceraian;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengandiwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkanTergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai kuasanya, karena belum dipanggil;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada sidang tanggal 27 Agustus2014, menyatakan mencabut gugatannya karena terjadi kesalahan isi surat gugatan dansurat