Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp30.533.855,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut: - Uang pesangon 1 x Rp3.318.868,00 x 6 = Rp19.913.208,00 - Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp3.318.868,00 = Rp6.637.736,00 - Uang penggantian hak 15% x Rp26.550.944,00 = Rp3.982.641,60 + Total = Rp30.533.585,60 4.

Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat telah berakhir sejak berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang kompensasi atas pengakhiran PKWT Penggugat tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 dengan perhitungan

Putusan Nomor 118/B/PK/PJK/20136.8.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), berdasarkan perhitungan dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dimana produksi berdasarkan PKsebesar 504.985 unit dan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah melakukan perhitungan Harga Pokok Produksiberdasarkan jumlah unit yang diproduksi sebesar 502.985 unit,maka Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)akan melakukan perhitungan Harga Pokok Produksi berdasarkan504.985

Namun demikian, Majelistidak melakukan perhitungan jumlah unit yang diproduksi sebesar504.985 unit tersebut dalam nilai rupiah sebagaimana yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding), sehinggatidak dapat diketahui berapa nilai produksi maupun nilai penjualanmenurut perhitungan Majelis Hakim dalam rupiah.Bahwa perhitungan dalam rupiah tersebut seharusnya dilakukanMajelis Hakim karena perhitungan jumlah realisasi produksiberdasarkan Perintah Kerja sebesar 504.985 unit merupakanperhitungan

Perhitungan dalam rupiah tersebut seharusnya dilakukanMajelis Hakim karena perhitungan jumlah realisasi produksiberdasarkan Perintah Kerja sebesar 504.985 unit merupakanperhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam proses uji bukti di persidangan, dan bukan perhitungan yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian Majelis telahtidak cermat dalam memutus sengketa;Halaman 18 dari 27 halaman.

Dengantidak diperhitungkannya pemakaian bahan baku dan bahan pembantutersebut dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan, maka terdapatproduksi barang jadi yang tidak dicatat atau tidak dilaporkan sebagaipenjualan, dengan perhitungan sebagai berikut :Harga Pokok Penjualan cfm Termohon PK (PB) Rp41.062.473.966,00Harga Pokok Penjualan cfm Pemohon PK (TB) Rp86.256.348. 759,00Koreksi (Rp45.193.874.793,00)5.2.

Perhitungan dalam rupiahtersebut seharusnya dilakukan Majelis Hakim karena perhitunganjumlah realisasi produksi berdasarkan Perintah Kerja sebesar504.985 unit merupakan perhitungan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti dipersidangan, dan bukan perhitungan yang dilaporkan dalam SPTTahunan PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);5) Bahwa atas jumlah unit yang diproduksi sebesar 504.985 unitsesual yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali

ditetapkan dalam LAMPIRANSE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal2651989tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaBambang Ediwisono ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaBakri ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas nama Ir.H.

Dodi Hadari Djumenda ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaNina Marlina ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaNono Mulyono ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaSukirno ;: Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaSuryana ;PP 10.8PP 10.9PP 10.10 :PP 10.11PP 10.12 :PP 10.13PP 10.14PP 10.15PP 10.16PP 10.17PP 10.18PP 10.19PP 10.20 :PP 10.21PP 10.22Sogin ;Tatang Suryadi ;: Rincian Perhitungan

Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas nama: Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaRincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaTony Nainggolan ;: Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaWilly Rosali ;Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaAlbert John Pardede: Rincian PerhitunganBambang Tri Ds ;: Rincian PerhitunganBerton Samosir ;: Rincian Perhitunganatas nama Darsono ;: Rincian PerhitunganEntang

Tergugat untuk atas namaSyafdinal ;: Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaAzwir ;: Rincian Perhitungan Manfaat Pensiun versi Tergugat untuk atas namaHeru Kris.

Bahwa akibat dikeluarkan Keputusan oleh Tergugat a quo membuatPenggugat dirugikan karena Penggugat adalah Calon Kepala DesaPulau Buaya Nomor urut 3 yang memperoleh suara sama denganCalon Kepala Desa Nomor Urut 1 Kasim Anwar sesuai Berita AcaraPenyelesaian Perselisihan Perhitungan dan Rekapitulasi suara PadaPemilihan Kepala Desa Pulau) Buaya Nomor; Kec.Abal141/251/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, Berita Acara manaditandatangani oleh 7 (tujuh) orang Panitia Pemilihan Kepala DesaPulau Buaya, pasangan

Bahwa atas dasar tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara,dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yangyurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan tergugat berwenanguntuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuangdalam Gugatan ini. 2 nnn nnn nn nnn no ncn ncn10.Bahwa Pemilihan Kepala Desa Pulau Buaya telah selesai dilakukan11pada tanggal 20 Juli 2019, pada saat terjadi perhitungan suaraditingkat desa terjadi keributan dan menimbulkan masalah, olehnyapleno hasil perhitungan suara

Abal.141/249/2019 tentangPerhitungan Suara Ulang (PSU), kemudian Panitia Kecamatanmengambil langkah melakukan Pleno Perhitungan Suara Ulang(PSU) dilaksanakan ditingkat kecamatan dan kotak suara langsungdiantar oleh Panitia Pilkades Pulau Buaya dan masa pendukung kekecamatan untuk dilakukan perhitungan suara ulang (PSU). 12.

Forummenyetujui dan menyepakati bersama untuk dilakukan PerhitunganSuara Ulang (PSU) secara terbuka, transparan dan disaksikan olehpasa saksi dari tiga kandidat calon Kepala Desa Pulau Buaya, sertadibuatkan Berita Acara dengan dibubuhi penandatanganan bersamahasil pleno Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada Hari Selasa, 23 Juli14.Bahwa pada pukul 16.50 wita tanggal 23 Juli 2019 Panitia Pilkadestingkat kecamatan, Panitia Pilkades tingkat desa Pulau Buaya, parasaksi/calon, bersepakat untuk membuka kotak

Bahwa Tergugat selain tidak mengindahkan hasil pleno tingkatkecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara PenyelesaianPerselisihan Perhitungan dan Rekapitulasi suara Pada PemilihanKepala Desa Pulau Buaya, juga tidak mengindahkan berbagaiprotes dari Penggugat baik protes secara tertulis melalui suratmaupun dengan unjuk rasa di Kalabahi Kabupaten Alor.

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD danhasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;b.

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD danhasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yangdiumumkan KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benarmenurut pemohon;. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3), (4) dan 5 PERMA Nomor 2 Tahun2005 Mahkamah Agung atas permohonan keberatan tersebut hanyadapat menjatuhkan putusan yang terdiri dari :a.

Permohonan keberatan dikabulkan dalam hal Mahkamah Agungberpendapat bahwa permohonan keberatan tersebut beralasan, danselanjutnya menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yangditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suarayang benar ;.

masyarakat yangmengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS,PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota dan KPUD Provinsi atas dasar bahwadalam jalannya perhitungan suara tersebut terdapat halhal yang tidaksesual dengan peraturan perundangundangan, sehingga oleh karena itupula Berita Acara dan Sertifikat Rekapilutasi Hasil Perhitungan Suarayang dibuat mengenai perhitungan suara tersebut harus dinyatakan sah(vide Pasal 86 ayat 6 dan Pasal 88 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2005

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasilperhitungan suara yang benar menurut pemohon;b.

SAKSI: FRANSKIE TANASALE, ST: Bahwa saksi pada saat itu yaitu pada tahun 2008 dipanggil untuk membuat usuluntuk pekerjaan rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang, lalu saksi pergi kelokasi untuk mengambil data, lalu hasilnya saya serahkan kepada Dinas Perhubungan; Bahwa pada saat itu saksi melakukan perhitungan dan membuat gambar untukrehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang; Bahwa saksi melakukan perhitungan untuk bangunan rusak berat, pengaspalan,pagar keliling talud dan blok Beton cyclop

Kalau memangbenar benar dia ahli harus turun kelapangan / lokasi untuk mengecek dan menghitungsemua yang ada di lapangan sebagai bahan perhitungan, tetapi dari perhitungan DinasPekerfjaan Umum walauun dia tidak mempunyai sertifikasi tetapi sudah membidangi itubertahun tahun dia turun di lokasi pekerjaan untuk melakukan perhitungan dan didalamperhitungannya ada disampaikan bahwa akibat skoring kita tidak bisa menghitung itu barudikatakan ahl, karena yang tidak bisa di hitung disampaikan bahwa tidak

gambar jadiatau as built drawing, jadi kami ke lapangan hanya untuk mendukung saja; Bahwa Saksi melakukan perhitungan yaitu harus ada perhitungan ahli yang dihitung oleh Ahli dari Polteknik dalam melakukan perhitungan terhadap volumepekerjaan, kemudian dari hasil perhitungan ahli politeknik itu baru saksi melakukanperhitungan.

Perhitungan diketahui dari gambar jadi karena di lapangan terendam airlaut; Bahwa Dari hasil perhitungan kerugian Negara berdasarkan metode perhitungankeuangan Negara adalah kerugian Negara sebesar Rp.431.179.088.80. denganhitungan sebegai berikut :1.

Oleh karenanya, kemudian Ahli PIETER LOURENS FRANS,ST.MT memakai As Build Drawing yang dibuat Kontraktor tersebut sebagai dasarperhitungan karena menurutnya semestinya As Build Drawing ini adalah59menggambarkan kondisi terkahir jembatan sesuai dengan kenyataan lapanganmeskipun dirinya sempat meragukan gambar As Build Drawing tersebut;17.Bahwahasil perhitungan dari Saksi Ahli dari politeknik Ambon tersebut kemudiandijadikan dasar perhitungan pula oleh Ahli dari BPKP dalam menghitung adanyakerugian

Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayar akibat penetapan perhitungan bea keluar atas ekspor yang Pemohon Banding lakukan.2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh PT. XXX sudah sesuai saat barang tersebutsehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang.3.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.5. Penetapan kembali bea keluar oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak berdasarkan peratuketentuan yang berlaku.

/atau Harga Ekspor yang berlaku padaPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.Ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaKeluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalarpaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalkekurangan pembayaran Bea

melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menSPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan peperhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atauSeksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukudipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan bukti tersebut antara lain:e Surat Tanda Bukti

PEB yang telah didaftarkan kePabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Padahal nyatanya metode perhitungan yang digunakan olehTermohon Keberatan sangatlah keliru dan bahkan melenceng dari ketentuanhukum yang berlaku;Kekeliruan Termohon Keberatan berawal pada pertimbangan PutusanKPPU Nomor 02/2014 yang mengikutsertakan aset PT Tiga Pilar Corpora (PTTPC) dalam perhitungan jumlah aset gabungan, dengan dalih PT TPCmerupakan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan;Padahal, PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali PemohonKeberatan, mengingat

Merujuk pada perhitungan di atas, jelas bahwa Termohon Keberatan telahkeliru dalam menerapkan metode perhitungan jumlah Nilai Aset Gabungankarena menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.(konsolidasi) pada tahun 2011 saja. Padahal, perhitungan aset PT TigaPilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan nilai ratarata aset3 (tiga) tahun terakhir akibat adanya perbedaan nilai aset tahun terakhir PTTiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

(selaku Badan Usaha Induk TertinggiPengendali dari Pemohon Keberatan) berbeda lebih dari 30% (tigapuluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (2010), makametode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.harus dilakukan berdasarkan ratarata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir(in casu tahun 2009, 2010, dan 2011). Metode perhitungan sepertidemikian didasari oleh Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a PP Nomor57/2010 dan selaras pula dengan keterangan ahli hukum persainganusaha Dr.

(vide halaman 6 Nomor 5Lampiran1);Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahunterakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk: PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.Keterangan 2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011 (Rp)Jumlah Aset 581.354.488.297,00 660.997.725.787,00 1.719.415.489.172,00 Perhitungan Aset (561 354 .488.297,00 + 660.997.725.787,00 + 1.719.415.489.172,00)Ratarata 3 3Tahun Terakhir Atau2.961.767.703.256,003Jumlah Aset Ratarata 3 Tahun 987.255.901 .085,33 Terakhir Berdasarkan

Dengan demikian nilai aset dan/ataupenjualan yang dimiliki anak perusahaan lain yang tidak mempunyaihubungan vertikal atau dengan kata lain kKedudukan anak perusahaansecara horisontal (jika ada) tidak termasuk dalam perhitungan jumlahaset dan/atau penjualan gabungan;Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57/2010 dan PenjelasanLampiran Perkom Nomor 03/2012 di atas, maka cara perhitungan yangbenar untuk mengetahui nilai akhir aset gabungan dari pengambilalihansaham PT SPJ oleh Pemohon Kasasi adalah

Perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang dihitung Tergugat bagiPenggugat16 / M.

/V/1989 tentang Perhitungan PensiunKaryawan PT IPTN diringkas dan dicontohkan menjadi : = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan 12.

huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT IPTN, yaitu :Halaman 41 dari 140 hal.

Bahwa berdasarkan gugatan Para Pengugat / Para Pemohon Kasasi,menuntut perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang diaturdalam ketentuan program Pensiun yang lama dan rumusnya yangditetapbkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum NomorSE/06/036.03/IPTN/30200/IV/89 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PTIPTN;2.

Kasasi sebagaimana cara perhitungan pada lampiran SE06 tahun1989;Halaman 118 dari 140 hal.

berdasarkan dokumen yang dipinjamkan diperoleh nilai seyjumlahRp663.110.000,00, atas ekspor tersebut tidak didukung dengan buktibukti yang memadaiyang dapat diuji kebenarannya sesuai dengan prosedur transaksi perdagangan internationalyang wajar terjadi;bahwa untuk melakukan barang setengah jadi Pemohon Banding harus mengeringkannyadidalam gudang selama 3 bulan, dengan omset jual Pemohon Banding Rp400.000.000,00per bulan maka stok Pemohon Banding minimum 5 kali Rp400.000.000,00;bahwa perbandingan perhitungan

Desember 2007 sebesar Rp663.560.000,00 yang kemudianberdasarkan ekualisasi dengan Peredaran Usaha maka Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai dikoreksi Terbanding menjadi sebesar Rp6.061.509.718,00berdasarkan metode grossup karena Terbanding menemui kesulitan untuk melakukanpengujian dan atau pemeriksaan karena Pemohon Banding tidak melaksanakan prosedurpembukuan dan atau pencatatan taat asas sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 28UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa perhitungan

Peredaran Usaha menurut Terbanding sebesar Rp6.061.509.718,00berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut Terbanding sebesarRp5.317.113.788,00 karena berdasarkan Buku Barang Masuk Pemohon Bandingdiperoleh keterangan total pembelian barang setengah jadi lebih besar dibandingkan yangdilaporkan oleh Pemohon Banding pada Surat Pemberitahuan, selanjutnya ditambahdengan Margin Laba Bruto sebesar 14 % yang diperoleh Terbanding dari perhitunganRasio Laba Bruto dengan Harga Pokok Penjualan menurut

perhitungan SPT PemohonBanding sebagaimana perhitungan sebagai berikut : URAIAN Menurut Menurut KeteranganPemohon Banding Terbanding(Rp) (Rp)Harga PokokPenjualan :Saldo Awal 138.317.212,00 69.600.000,00 Peredaran Usahabarang setengahjadiPembelian barang 582.600.000,00 5.285.831.000,00 menurut Terbandingsetengah jadiSaldo akhir 138.317.212,00 138.317.212,00 dihitung denganbarang setengahjadibarang tersedia 582.600.000,00 5.217.113.788,00 metode Grossupuntuk diprosesSaldo awal 0,00 100.000.000,00

HPP + Margin 14%barang jadiSaldo akhir 0,00 0,00 Rasio Laba Bruto :barang jadi HPP =Jumlah Harga = 582.600.000,00 5.317.113.788,00 = 80.960.000.00 =Pokok Penjualan 14%Jumlah Peredaran 663.560.000,00 6.061.509.718,00 582.600.000,00 Usaha bahwa Pemohon Banding mengakui tidak melaksanakan pembukuan dan melaporkandengan benar perhitungan kegiatan usahanya namun Pemohon Banding berpendapatbahwa perhitungan metode grossup Terbanding tidak tepat karena saldo akhir persediaanbarang setengah jadi seharusnya

Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2017UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sertaperaturan perundangundangan perpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang :Menurut Terbanding (sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp37.879.679,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Rp 6.721.822,00Sanksi Kenaikan Rp23.875.884,00Jumlah PPN ymh dibayar ~ Rp68.477.385,00 Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp0,00 (NIHIL)Alasan Pengajuan BandingPokok Sengketa

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2004 adalah sebesar Rp378.796.786,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutHalaman

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan mauapun dasar perhitungan;5.

Bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2017penelaah terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 869.786.185,00DPP (80/100 x DPP Pk) = Rp 695.828.948,00Selisih = Rp 173.957.237,00PPN = Rp 17.395.724,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Koreksi atas Running Royalty sebesar Rp 3.491.592.538,00Bahwa Pemohon Banding memberikan perhitungan running royalty kepadaTerbanding dan menjelaskan bahwa perhitungan running royalty tersebutsudah sesuai dengan perjanjian;Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding tersebut mencantumkanjumlah total unit yang dijual dan jumlah total material cost kemudianselisihnya dikenakan tarif running royalty sesuai perjanjian;Bahwa Terbanding tidak dapat menguji kebenaran atas jumlah total unityang dijual dan

royaltyyang berbeda dengan yang Pemohon Banding gunakan (berdasarkanperjanjian);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Terbanding seharusnyamembatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp 3.491.592.538,00;bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan PajakPertambahan Nilai yang terhutang untuk Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 adalah sebagai berikut: i JumlahNo.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,005. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ...(karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 0,006. Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar 0,00Ts Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 15 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 15 (4) KUP 0,00c. Jumlah8.

Bahwa pada saat pembahasan sengketa pada tingkatkeberatan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), saat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) meminta data untuk perhitungan bahanHalaman 14 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 229/B/PK/PJK/20173. 12.3. 14.Bahwa atas alasan yang di kemukakan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat sebagaimanatertuangdalam laporan sidang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menghadirkan pemeriksa untuk menjelaskanmengenai nilai penjualan selain finished good yang digunakansebagai dasar perhitungan running royalty, dan Tbmenyerahkan perhitungan nilai penjualan selain finished goodtersebut;Pemohon Peninjauan

Tentang Perhitungan Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2005;C. Tentang Perhitungan Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2005 sebesarRp.1.636.754.213,26;D.

Putusan Nomor 197 /B/PK/PJK/201312.13.14.15.16.Penjualan (HPP) sebesar Rp. 4.806.720.782,00 yang menjadi dasardilakukannya koreksi peredaran usaha tersebut;Bahwa baik berdasarkan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPTTahunan PPh Badan 2003 untuk tahun pajak 2003 terdapatpenghasilan neto dan bukan rugi neto, sehingga pada tahun pajak 2004dan tahun pajak 2005 seharusnya tidak

;Bahwa atas koreksi peredaran usaha yang berasal dari koreksi negatifHarga Pokok Penjualan (HPP) yang kemudian digrossup yang menjadidasar perhitungan kompensasi kerugian pada perkara a quo, yang telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24717/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa atas perhitungan kompensasi kerugian pada tahun pajak 2004yang menjadi dasar perhitungan kompensasi

kerugian pada perkara aquo, yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24718/PP/M.IX/15/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah diajukanPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding);Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyatabahwa atas perhitungan kompensasi kerugian yang dilakukan olehMajelis Hakim yang berasal dari perhitungan rugi neto tahun pajak 2003tidak konsisten dengan koreksi yang ada, dimana atas koreksi positifperedaran

Cendrawasih 7B Ambon, dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas ;Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 24 dari 26 halaman.

Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang pesangon 1 X 5 X Rp2.550.000,00 = Rp12.750.000,00;b. Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp2.550.000,00 = Rp 5.100.000,00;c. Uang penggantian hak 15% X Rp17.850.000,00 = Rp 2.677.500,00; Jumlah = Rp20.527.500,00;(dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);3.

Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungankerja Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon = Rp25.500.000,00;Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 5.100.000,00;Uang Penggantian Hak =Rp 4.590.000,00;Total = Rp35.190.000,00:(tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negarasebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan

Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungankerja Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang pesangon 1 X 5 X Rp2.550.000,00 = Rp12.750.000,00;b. Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp2.550.000,00 = Rp 5.100.000,00;c. Uang penggantian hak 15% X Rp17.850.000,00 = Rp 2.677.500,00;Jumlah = Rp20.527.500,00:(dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.4.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggotan DPD di tingkat desa/kelurahandalam pemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds. Kotaraya kec. Mepangakab.

Parimo;1 (satu) exsemplar foto copy acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehansuara partai politik dan calon anggotan DPR, DPORD Provinsi, DPRDKabupaten / kota serta calon anggota DPD, ditingkat desa/kelurahan dalapemilu tahun 2014 (model D);1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 1 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

Parimo;1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 2 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab. Parimo1 (satu) exsemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suaraditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten /kota tahun 2014 (model C) TPS 3 ds.Kotaraya timur kec. Mepanga kab.

1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Total Jumlah Rp 739.737.634,00 (Triwulan III Tahun 2017)

3

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Total Jumlah Rp 739.737.634,00 (Triwulan III Tahun 2017)

4

1 (satu) bundel Nota Perhitungan Pajak Total Jumlah Rp 739.737.634,00 (Triwulan III Tahun 2017)

5

1 (satu) bundel SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dari BPPRD Jumlah Total Rp 423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

6

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

7

1 (satu) bundel Nota Perhitungan Pajak Jumlah Total Rp 423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

9

1 (satu) bundel Tanda Registrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

10

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

11

1 (satu) bundel Nota Perhitungan

Pajak Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

12

1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

13

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 544.728.653,00 (Triwulan II Tahun 2018)

14

1 (satu) bundel Nota Perhitungan

Pembayaran Jumlah Total Rp 544.728.653,00 (Triwulan II Tahun 2018)

16

1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Total Rp 569.902.044,00 (Triwulan III Tahun 2018)

17

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 569.902.044,00 (Triwulan III Tahun 2018)

18

1 (satu) bundel Nota Perhitungan

.> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014 := 2 bulan X Rp 90.000,00 =Rp 180.000,00;> Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014 := 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar: Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar : Rp 2.700.000,00> Perhitungan Upah yang belum terbayar

X Rp 71.000,00 =Rp 142.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014 := 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015: 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2016 : Januari2016 s/d Juli 2016 : 7 bulan X Rp 3.037.500,00= Rp 21.262.500,00

Khusaini> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014:= 2 bulan X Rp 90.000,00 =Rp 180.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:= 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar: Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar : Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar

Dai Wahyudi> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014 := 2 bulan X Rp 73.000,00 = Rp 146.000,00;> Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar

Ahmad Alfan> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014:= 2 bulan X Rp 71.000,00 =Rp 142.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:= 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar

Putusan PHI (bulanMaret 2015)1) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja : 5 tahuh plus = 6 x Upah,Halaman 393 dari 493 hal. Put.

Putusan PHI (bulan Maret2015)1) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonHalaman 407 dari 493 hal. Put.

Putusan PHI (bulanMaret 2015)1) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja : 5 tahuh plus = 6 x Upah,Halaman 414 dari 493 hal. Put.

Putusan PHI (bulan Maret2015)1) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)Halaman 428 dari 493 hal. Put.

Putusan PHI (bulan Maret2015)1) Uang Pesangon (UP)Perhitungan Uang PesangonMasa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)Halaman 434 dari 493 hal. Put.

Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran pesangon dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun PT Freeport Indonesia dan saldo program kesejahteraan pekerja dan pinjaman Para Tergugat sebagai berikut: No Nama Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No 13/2003(Rp) Saldo per 1 Agustus 2019 dana pensiun(Rp) Saldo per 26 Agustus 2019 program kesejahtreaan pekerja(Rp) Sisa pinjaman(Rp) Selisih yang dibayar Penggugat(Rp)1 Tergugat 1 228.819.225,00

EvaSusanti, dkk;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat1;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat2;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat3;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat4:Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat9;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat6;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti TergugattsFotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat8;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti

sisa cuti Tergugat21;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat22;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat23;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat24;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat25;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat26;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat27;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat28;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat29;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

:Bukti P44.49 :ae;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat33;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat34;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat35;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat36;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat37;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat38;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat39;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat40;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

sisa cuti Tergugat41;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat42;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat43;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat44;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat45;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat46;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat47;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat48;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat49;Fotokopi dari fotokopi perhitungan

fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat93;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat94;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat95;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat96;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat97;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat98;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat99;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat100;Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat101;Fotokopi