Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Januari 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut := Rp 628.042.903,00= Rp 502.434.322,00= Rp 125.608.581,00= Rp = 12.560.858,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Januari 2004sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp = 77.289.660,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Januari 2004 adalah sebesar Rp476.095.097,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa

perhitungan PPN menurut Terbanding sudah benar sehingga koreksi Terbandingdipertahankan dan menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak/pajak yangdiperhitungkan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketalainnya;bahwa berdasarkan

puluh riburupiah), dikurangi defisit sebesar Rp. 1.494.818.242, (satu milyar empatratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu duaratus empat puluh dua rupiah).Bahwa setelah PENGGUGAT mencermati, nyatanya tagihan yangdiajukan oleh TERGUGAT tersebut, bukanlah berasal dari perhitunganTIM Perhitungan Biaya OM yang dibentuk oleh PENGGUGAT danTERGUGAT melainkan perhitungan TERGUGAT secara sepihak yangtidak melampirkan dasar perhitungan kekurangan Beban Biaya OM GTKarawang Barat 2

oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.Bahwa oleh karena tagihan kekurangan Beban Biaya OM GT KarawangBarat 2 yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perhitungansepihak yang bukan hasil dari perhitungan TIM Perhitungan Biaya OMdan tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Perjanjian.

Hal tersebut pada faktanyabukanlah suatu pembenaran bahwa perhitungan yang tepatdan harus dipakai untuk menghitung penangunggan BiayaOM adalah perhitungan yang terdapat dalam Hasil Audit PTLAPI Ganeshatama selaku auditor dari Penggugat..

PerundangUndangan Yang Berlaku padahalaman 33 s/d 37 Gugatan Penggugat, Penggugat padaintinya mendalilkan bahwa perhitungan terkaitpenanggungan kekurangan Biaya OM yang tepat adalahperhitungan Penggugat sendiri dan bukan perhitungan dariTergugat.

perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal10 ayat (1) jo.

Pada saat proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semulapemohon Banding) setuju atas kuantum sisa bahan impor yang dijualkembali sama dengan perhitungan Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dan setuju atas pendapat dari Hakim DjangkungHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 838/B/PK/PJK/2017Sudjarwadi, S.H., L.L.M, sehingga pokok sengketa dalam pengajuanpermohonan Peninjauan Kembali menjadi sebesar Rp 226.308.834,00Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali1

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp 3.618,14 sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangatkeberatan dengan Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena telahmengabaikan faktafakta dan bukti bukti dalam Pertimbangan Hukumsebagai berikut:Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 838/B/PK/PJK/2017 2.12.22.32.42.5Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dalam surat bantahan banding

dan dipersidangan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menghitung kembali jumlah PPN Impor yang harus dipungutkembali dengan perhitungan yang berbeda antara perhitungan dalamsurat permohonan keberatan dengan perhitungan dalam suratpermohonan banding adalah karena kurangnya pemahaman pemohonbanding atas aturan perpajakan, sehingga pada saat pengajuankeberatan menghitung PPN Impor yang harus dipungut kembalidengan memperhitungkan PPN Keluaran atas penjualan scrap/sisabahan baku

PPN dan PPnBM yang semula tidak dipungut dengan DPP sebesarNilai Impor.2.8 Bahwa dalam persidangan tanggal 18 November 2013 PemohonBanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengakulbesarnya kuantum sisa bahan impor yang dijual kembali sebanyak77.805 Kg menjadi 71.481 Kg sama dengan perhitungan Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) namun dengan perhitunganharga ratarata per kg bahan baku tetap sebesar Rp 3.618,14sehingga cara penghitungan DPP nya tetap beda.3.

dariPemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaranargumentasi serta dasar perhitungan Pemohon Banding berikut denganbuktibukti pendukung yang disampaikannya ;Bahwa selain itu Majelis juga berpendapat bahwa perhitungan Terbandingdalam menghitung besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijualkembali dan harga ratrata per kg bahan baku juga telan sesuai denganketentuan yang berlaku yaitu Pasal 13 ayat (1) huruf c Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember

Putusan Nomor 434/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000127 tanggal 3 Oktober2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluardalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBkK)Nomor26/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 adalah salah.

Dengandemikian, Pemohon Banding mohon agar permohonan banding PemohonBanding terhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor26/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 dikabulkanseluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69036/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat

Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK26/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015, atas nama: PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000,Alamat: Jalan Imam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat danalamat Korespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK26/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 434/B/PK/Pjk/2018membatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)Nomor : SPKPBK26/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK26/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015yang

Bahwa secara perhitungan sisa hasil penjualan dariRp.1.155.900.000, dikurangi Rp. 260.000.000, sisa menjadi sebesarRp.895,900.000 ( Delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratusribu rupiah).6. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 Penggugatmenyerahan sejumlah uang sebagai perhitungan kompensasi bungakepada Tergugat sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).7.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran dari Penggugat kepadaTergugat adalah dihitung dengan perhitungan bunga kewajaran sebagaiberikut :Hasil Penjualan dikurangi pembayaran dari Penggugat yang telah diberikankepada Tergugat dengan ditambah bunga wajar sebesar 7 % ( tujuhprosen ) pertahun.4. Menyatakan bunga wajar sebesar 7 % ( tujuh prosen ) pertahun sebagaibunga wajar dan diperhitungkan berdasarkan sisa kekurangan yang belumdiserahkan.5.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran Penggugat kepada Tergugatadalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telah disertujuiHalaman 4 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMGdengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018 sampaisekarang (rincian perhitungan terlampirkan) sebesar Rp.1.346.683.883,(satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluhtiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan dibayarkan dalamtempo 2 bulan dari sekarang.3.

Bahwa alasanalasan Penggugat menolak hitunghitungan kekurangan dariTergugat tersebut adalah Penggugat sudah mengembalikan sebagiankepada Tergugat sehingga secara perhitungan seharusnya berkurangbukan malah bertambah sebagaimana perhitungan Tergugat, bahwaperhitungan tersebut adalahTelah diberikan kepada Tergugat sebesar :1. Akhir tahun 2017 sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus jutarupiah).2. Awal bulan Juni tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluhjuta rupiah).3.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran Pembanding kepadaTerbanding adalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telahdisetujui dengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018sampai sekarang ( rincian perhitungan terlampir ).SebesarRp.1.346.683.883, ( Satu milyar tiga ratus empat puluh enam jutaenam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tigarupiah ) terhitung sampai bulan Desember 2019 dan perhitungan bulanJanuari 2020 sampai sekarang akan Saya pertimbangkan

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasilperhitungan suara yang benar menurut Pemohon;2.

suara atau BA hasilrekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPPS, PPKataukah KPU Kabupaten/Kota.

maupunTermohon, terdapat petunjukpetunjuk yang cukup, bahwa dalamproses perhitungan suara terdapat halhal yang tidak sempurna danharus diulang secara fair agar terhindar dari salah perhitungan.Oleh karenanya permohonan Pemohon Keberatan dapatdikabulkan, atau setidaktidaknya dapat dilakukan perhitungan ulangoleh KPUD di Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Kota Kendari,Muna, Kolaka dan Kota BauBau..

suara, jumlahnyasama dengan perhitungan di tingkat KPU Kota BauBau (vide buktiTermohon 1.15) Pemohon Peninjauan Kembali telah memperolehsuara sebanyak 8.773 suara.Hal. 73 dari 85 hal.

No. 15 PK/KPUD/2008Rekapitulasi PPK diterima semuanya oleh BUDI AININ, kuranglebih satu jam, saksi BUDI AININ kembali di KPUD Kota BauBau,ternyata Rapat Pleno perhitungan suara telah selesai.

Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlakupada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke KantorPabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku padasaat pembayaran.Pasal 9ayat (1) =: Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PemberitahuanPabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadapbarang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 harisejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis, data dan bukti yang diperlukan dalam penelitiandokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam halini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalamjangka waktu paling lama 30 hari sejak

berpendapat bahwa antara Terbanding sendiriterjadiperbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yangdapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikankepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi.Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, DirekturJenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan

kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaiberikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 005390 tanggal 30 Desember 2010,e Perhitungan

Desa Nomor : 05 tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;----------------------------------------------------------- PERATURAN DESA APBD:-------------------------------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 08/Per.Des/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;----------------------------------------------- PERATURAN DESA PERHITUNGAN

APBD:-------------------------- Foto copy Peraturan Desa Nomor : /Per.Des/ Tahun 2009 tanggal Oktober 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;------------------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 01/Per.Des/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 08/Per.Des

/Per.Des/2013 tanggal ...... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir Tahun Anggaran 2013; Perjanjian Sewa Menyewa Kios Desa Sendangrejo;-- PERATURAN DESA PERHITUNGAN APBD:-------------------------- Foto copy Peraturan Desa Nomor : 08 /Per.Des/ Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;------------------------------------- Foto copy Peraturan

Desaa Sendangrejo Nomor : 01/Per.Des/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;------------------------- Foto copy Peraturan Desa Sendangrejo Nomor : 06/Per.Des/2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011; LPJ ADD :------------------------------------------------------------------------------ Foto Copy Realisasi Alokasi Dana Desa

danapabila yang dilanggar adalah syarat materiil maka masa kerja dihitung sejakawal PKWT (bukti P4);Bahwa pada saat Penggugat diputus hubungan kerjanya denganTergugat oleh karena telah mencapai usia purna bakti/pension, kepadaPenggugatdiberikan perincian perhitungan pembayaran hakhak dan kewajibanpegawai oleh Tergugat, di mana dalam perincian tersebut dinyatakan bahwamasa kerja Penggugat selama bekerja pada Tergugat adalah 14 (empat belas)tahun dan 9 (sembilan) bulan (bukti P5);Bahwa perhitungan

oleh Tergugattersebut (vide buktiP15), sampai dengan per tanggal 30 April 2010, Penggugat dirugikan sebesarRp329.873.810,00 dengan rincian sebagai berikut: Kekurangan pembayaran tahun 1996/1997 Rp 28.166.050,00(perhitungan kekurangan pembayaran); Kekurangan pembayaran tahun 1997/1998 Rp114.242.245,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 1998/1999 Rp 45.259.350,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 1999/2000 Rp 40.149.320,00(perhitungan kekurangan

pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2000/2001 Rp 12.070.500,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2001/2002 Rp 13.995.500,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2002/2003 Rp 12.473.351,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2003/2004 Rp 10.608.700,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2004/2005 Rp 10.287.300,00(perhitungan kekurangan pembayaran ) Kekurangan pembayaran tahun 2005

/2006 Rp 20.574.600,00(perhitungan kekurangan pembayaran )Hal. 10 dari 24 hal.

No. 290 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa adapun besaran denda dan bunga atas keterlambatan tersebutyang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981secara proporsional menurut waktu mulainya keterlambatan tersebut terjadidengan rincian perhitungan sebagaimana tabel terlampir (bukti P22);Bahwa dari uraian di atas besarnya kekurangan pembayaran akibatkesalahan perhitungan masa kerja, akibat penurunan golongan, akibat tidakdimasukkannya tunjangan tetap lainnya dalam perhitungan pensiun,

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7):a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh Toha Bandung denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,2. Perhitungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,2. Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000,3.

Perhitungan tata Cahaya denganmenggunakan program Calculux Rp. 22.500.000,4.

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7);a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh. Toha Bandung dengan1.2. Perhirincian sebagai berikut:Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,tungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta dengan rinciansebagai berikut:. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,Rp.2. Perhitungan kebutuhan AC3.

Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000.3. Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMB3.

(satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03, NomorTPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley,Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.c. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.4.1 (satu) Buah Kotak Pemilihan

DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa DisegelBerisikan:a. 196 (seratus sembilah puluh enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihnan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.3. 1 (Satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03,Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, KecamatanBatuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa

disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMBc. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK

Majelis berpendapat bahwa sepanjang dalam proseskeberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukanpada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harusdiikuti oleh Terbanding pada proses keberatan maka apa yang dilakukan olehTerbanding pada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapatdinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1211

/B/PK/PJK/2015Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Mei 2003 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Mei 2003 adalah sebesarRp.69.514.385,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelahn memperhatikan halhal diatas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding

dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketamengenai kredit pajak/pajak yang dapat diperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketamengenai Tarif Pajak;Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketamengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapa Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidakada kepastian hukum Antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan maupun dasar perhitungan;.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Mei 2003 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:DPP PK Rp. 647.238.472,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp. 517.790.777,60Selisih (DPP PKDPPPM) Rp. 129.447.694,40PPN (10/100xDPP) Rp. 12.944.770,00KESIMPULAN : Bahwa sesuai Put. 50730/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 15 dari 53halaman, Bantahan Pemohon Banding :Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.4 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor

Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-.5 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani oleh Lanny Anter

; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp.32.438.000,-; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor : 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 6 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:

34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-7 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-.8 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan Hukum tertanggal 29 Juli 2015.1 (Satu) unit Handphone Samsung Putih Type GT-S5312.9 1 (Satu) rangkap FC Surat Permohonan Ijin Mendirikan

e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha ~ : 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m?(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m7?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan: 1.650 m?e Perhitungan oleh Ali : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?

Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan =: 2.247 m?Perhitungan oleh Ahii :3.819,5 m?Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambar yangada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersamamelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;* Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan sehingga disimpulkan bahwa perbedaandisebabkan karena penentuan Indeks Parameter Klasifikasi untukKompleksitas dimana

Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : = 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian : Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko(Rumah) 6 unit 15m 5m = 450 m?8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?

e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan 2.247 m? Perhitungan oleh Ahli 3.819,5 m?e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

Putusan Nomor 2823/B/PK/Pjk/2020yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagaiberikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2015 menurut PemohonBanding adalah sebagaimana yang telah dilaporkan didalam SPT PPN MasaPajak Juli 2015, sebagai berikut:Tabel Perhitungan PPN Masa Pajak JuliBanding dan Koreksi Terbanding yang harus dibatalkan (dalam Rp)2015 menurut Pemohon MENURUTURAIAN Terbanding(SKPN)Pemohon Banding(sesuai SPT MasaPPN

Perhitungan PPN Kurang Bayar b.2Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 7.820.693.044 7.820.693.044e. Jumlah perhitungan PPN yangKurang / (lebih) dibayar 0 (7.820.693.044) (7.820.693.044)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa pajak 0 0 .berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak 0 0 7(karena pembetulan)c. Jumlah (atb) 0 0 4. dumiah PPM yang masib harus ? NIHIL (7.820.693.044) (7.820.693.044) (lebih) dibayar (2.e+3.c).

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 76.793.641.008,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.820.693.044,00b.5 Lainlain 0,00b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 7.820.693.044,00le.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (7.820.693.044,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 Jumlah PPN yang lebih dibayar 7.820.693.044,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 3 dari 9 halaman.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 76.793.641.008,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.820.693.044,00 Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2823/B/PK/Pjk/2020 b.5 Lainlain 0,00 b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 7.820.693.044,00 (7.820.693.044,00c.

ulang suratsuara pada tingkat PPS, PPK/PPD, dan pada tingkat KPUD karena terjadiperbedaan data jumlah suara, namun terhadap keberatan tersebut olehTermohon tidak ditindaklanjuti dengan suatu perhitungan ulang suratsuara.

Menyatakan batal atau tidak sah hasil rekapitulasi perhitungan suara sesuaiPleno KPUD Kota Sorong tanggal 3 April 2007, dikarenakan Ketua danSekretaris KPUD Kota Sorong tidak berwenang dalam melaksanakanPilkada Kota Sorong karena tidak memiliki SK (Surat Keputusan) ;3. Menetapkan perhitungan suara sah Pemohon yang benar adalah 27.823(dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga) ;4.

Menyatakan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang sehubungandengan proses pemungutan dan perhitungan suara yang penuh dengankecurangan ;5.

Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yangdiumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benarmenurut Pemohon ;b.

No.17 PK/KPUD/2007Fakta formalnya bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.17 yang diantaranyaberupa berita acara sertifikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasihasil perhitungan suara.

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.481.0DPP (80/100xDPP PK) Rp1.184.8Selisih (DPP PKDPP PM) RpPPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Keputusan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 116/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 116/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian, nilaisengketa per bulan adalah Rp134.916.044.975,00 Rp109.512.850.799,00 =Rp25.403.194.176,00 / 12 bulan = Rp2.116.932.848,00;Penyerahan pusat ke cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak April 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2008 yang juga diajukan Banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (lebih bayar) (ad)Kelebihan Pajak yang sudah:0a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)0c.

PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukandalam perhitungan PPh Badan;bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalahperhitungan SKPKB PPN Masa Pajak April 2008 sebesar Rp635.251.637,00 yangtidak disetujui seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP799/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26September 2012 menolak dan menambah jumlah pajak terutang Pemohon Bandingsehingga perhitungan PPN Masa Pajak April 2008 menjadi sebesarRp639.383.308,00

Menurut Pemohon Banding perhitungan PPN yangseharusnya adalah sebesar Nihil. (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh halaman20);bahwa Pemohon Banding mengetahui terdapat kekeliruan dalam penggunaanLaporan Keuangan yang dibuat oleh pihak ketiga, yaitu Prijohandojo, Boentoro & Co(PB&Co) yang menjadi dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2008, karena petugas yang bertanggung jawab atas pembukuan Pemohon Bandingmeninggal dunia pada bulan Agustus 2007.

Tangerang Manunggal didasarkan atas perhitungan saksisendiri perusahaan tersebut mengalami kerugian.

Nomor 152 PK/Pdt/2016Di samping tidak adanya rincian perhitungan yang telah diverifikasidan/atau diaudit oleh pihak yang kompeten, objektif danindependen, maka besar atau angka Rp107.279.563.341,00 itusendiri sangat tidak wajar dalam perhitungan laporan keuangan,dengan alasan sebagai berikut:1)Angka Rp107.279.563.341,00 pada hakekatnya adalah angkayang dihasilkan dari perhitungan compound interest dengantingkat bunga 24 persen/tahun berdasarkan nilai investasiRp6.750.000.000,00.

Nomor 152 PK/Pdt/2016Mahkamah Agung RI jo. putusan Pengadilan NegeriTangerang) dan menurut perhitungan Pemohon PeninjauanKembalimelaluipendekatan perhitungan Ebitda (labasebelum bunga, pajak dan penyusutan) dan perhitunganEbit (laba sebelum bunga dan pajak) berikut:(1) Perhitungan Ebitda (laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan):Komparasi perhitungan EBITDA antara PDAM TKR dan PT TTMTAHUN TKR TTM Selisih1998 124.288.124 223.206.759 (98.918.635)1999 446.182.194 425.781.972 20.400.2222000 1.861.057.593

sejak tanggal 01 Januari 2016 hingga dilakukannya pengosongan sebidang tanah tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor : KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, kemudian diganti dengan Keputusan Direksi Perum Perikakan Indonesia Nomor : KEP-055/PERINDO/DIR.A/II/2018 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/ Jasa yang dikelola Perum Perikakan Indonesia Cabang Belawan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2018, dengan perhitungan

tarif kenaikan yang sama sesuai KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, kepada PENGGUGAT II tanpa beban apapun, dengan perhitungan riil sebagaimana tersebut pada point 8 Amar Putusan.

87,329,096,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) serta perhitungan kenaikan tarif harga sewa lahan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Total Jumlah sebesar Rp.

220,298,944,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) ditambah lagi sejak tanggal 01 Januari 2019 hingga perhitungan saat 1 (satu) bidang tanah a quo dikosongkan oleh TERGUGAT untuk dibayarkan kepada PENGGUGAT II sebagai Pengelola lahan tersebut, secara tunai tanpa beban apapun ;

Jumlah Total Denda Materil (atb+c+d+e) + PPN 10% = Rp. 87,329,848,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) = Rp.220,298,944, Catatan NJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOPDan Asumsi Perhitungan Sewa Tanah Hingga 31 Desember 2020 Serta DapatBerubah Apabila Adanya Perubahan Tarif.Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut Mohon Yang Mulia MajelisHakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berkenan menghukumTERGUGAT atas pemakaian lahan secara Illegal

Jadi sejaktanggal 01 Januari 2016 hingga 31 Desember 2018dikenakan perhitungan Kerugian Perum Perindo sebesar +Rp. 115.000.000.

Jumlah Total Denda Materiil (at+b+c+d+e) + PPN 10%=Rp. 87.329.848,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) = Rp.Halaman 29 dari 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Padt.G/2018/PN Mdn220.298.944, Catatan NJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah ApabilaTeyadi Perubahan NJOP Dan Asumsi Perhitungan SewaTanah Hingga 31 Desember 2020 Serta Dapat BerubahApabila Adanya Perubahan tarif.Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut mohon yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

sangat signifikan, dengan dasar perhitungan tarif sewamenggunakan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

Rp.Jumlah (b) ... = Rp.2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 3 Tahun (12 Bulan)(SPP Tahun Ke3 / 01 Januari s/d 31 Desember 2018)= 2% xX 3 Tahun x 12 Bulan x Rp. 10,602,400, = Rp.PPN 10% ... = Rp.Jumlah (c) ... = Rp.2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 2 Tahun (24 Bulan)(SPP Tahun Ke4/ 01 Januari s/d Desember 2019)= 2% x 2 Tahun x 12 Bulan x Rp. 10,602,400, = Rp.PPN 10% ... = Rp.Jumlah (qd) ... = Rp.2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 1 Tahun (12 Bulan)(SPP Tahun Ke5 / 01 Januari s/d Desember

Tentang Perhitungan Utang Akad ljarah Muntahhiyyah BittamlikNo.016/IMB/VI/16.

Bahwa, perhitungan yang dilakukan Pemohon pailit Il sama sekalitidak berdasarkan perjanjian;9.2.2.

Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No032/PSP/VV/16 adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00042,tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 2.564.051 .826,51;Halaman 82, Putusan Nomor : 8/Pdt.SusPailt/2018/PNNiaga.Sby. Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No033/PSP/VV/16 adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No.

Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No034/PSP/VV/16 = adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00037,tanggal 17 Juni 2014, yakni Rp. 1.317.961.288,49;. Tentang Perhitungan Utang Akad larah Muntahhiyyah BittamlikNo.014/IMB/VV16.adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00038tanggal 20 Juni 2014, yakni Rp. 2.259.001.093,93;.

Tentang Perhitungan Utang Akad ljarah Muntahhiyyah BittamlikNo.015/IMB/VV/16.adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00051Tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 3.515.401.818,60;. Tentang Perhitungan Utang Akad larah Muntahhiyyah BittamlikNo.016/IMB/VI/16. adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00046Tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 5.178.673.949,02;.