almarhum) diperlukan adanyaPenetapan Pengadilan Negeri Pontianak ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksisaksitelah pula terungkap fakta hukum ternyata Pemohon mengajukanpermohonan penetapan Akta Kematian atas nama HJ WAGINEM(almarhum) ini tidak ada keluarga dan orang lain yang keberatan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat dan alatbukti saksi diperoleh fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas dandengan dihubungkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun

;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka untuk pelaporan dan pencatatannya memberikan ijin kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerbitkanKutipan Akta Kematian atas nama HJ WAGINEM tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di orang tuaTermohon selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama selama 24tahun 8 bulan, dan dikaruniai 2 anak, anak pertama telah menikah, sedangkan anakkedua dalam asuhan Termohon. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatanbaikbaik saja namun sejak bulan akhir 2014 mereka sering bertengkar bahkan saatini telah berpisah selama 4 bulan..

1)wajibdilaporkanolehPendudukkepadalnstansiPelaksana yangHal9daril2 halaman, Nomor97/Pdt.P/2017/PN.Wsb.rnenerbitkanaktaPencatatanSipil paling lambat 30 (tigapuluh)harisejakditerimany asalinanpenetapanpengadilannegeriolehPenduduk.(3) Berdasarkanlaporans ebagaimanadimaksudpadaayat (2),PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggirpada registeraktaPencatatanSipildankutipanaktaPencatatan Sipil.Menimbang,bahwakarenapemohonadalahpendudukKabupatenW onosobo,makaberdasarkanketentuanPasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor63479/TP/2009 tertanggal 31 Oktober tahun 2009 atas nama cucu Pemohon,yang semula tertulis NADIA HOTIMATUSADIAH dirubah dan atau diperbaikimenjadi NADIA KHOTIMATUSSA DIAH sebagaimanadisebutkanpadapetitumkeduaadalahberalasandanberdasarkanhukumdanuntukharusdikabulkandengan perbaikan redaksionalsebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwakarenapermohonanpemohondikabulkan,makabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadapemohon;MengingatPasal 52 UndangUndang No. 24Tahun

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukan7menyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

Wulla,pada tanggal 19 Februari 2007;> BOY FRINANTIO DOMU PERANDAWA, anak Lakilaki, lahir di Wulla, pada tanggal 03 Juli 2009;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

KANJEPI, anak Lakilaki, lahir diKandara, pada tanggal 17 April 2010; MARTINA SAPUTRI TAMU INA, anak Perempuan, lahir diKandara;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

Nama : SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempattinggal di Kota Semarang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut : bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat, karena sebagai tetanggadekat serta tidak berhubungan famili dengan keduanya ; bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih dari 24tahun yang lalu ; bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggalbersama di tempat Penggugat sekitar

Nama : SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer PemdaKudus, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya menerangkansebagai berikut : bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat, karena sebagai tetanggadekat serta tidak berhubungan famili dengan keduanya ; bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih dari 24tahun yang lalu, dan setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat Penggugat sekitar 21 tahun ;

Pasal 8 ayat (1) UndangUndang nomor 23tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.

Pasal 1 angka 6 PeraturanPemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UndangUndang nomor23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewiskracht) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikankepalsuannya.

Pasal 8 ayat (2) UndangUndang nomor 23tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewiskracht) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikankepalsuannya.

Pasal 1 angka 6 PeraturanPemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UndangUndang nomor23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewiyskracht) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikankepalsuannya.

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengankewenangannya;Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, makaPengadilan berpendapat perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir anakPemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipilsebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepadapemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aktapencatatan sipil;b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari 01 Agustus 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 50.000, (Jima puluh ribu rupiah) dibayarHalaman 3 dari 7 halamantunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 24tahun

saksisaudara kandung dari Pemohon Il;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan KABUPATEN PAMEKASAN pada hari 01 Agustus 2003;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Uang Rp. 50.000, (Jima puluh ribu rupiah) dibayartunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggaldi semula di Kabupaten Semarang;, di depan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak lebih 24tahun yang lalu;Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalamkeadaan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangga tidakharmonis karena rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirwasta, bertempattinggal di Kabupaten Semarang;, di depan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat;Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sudah lebih 24tahun;Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggaldi rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun dan terakhirdirumah milik pribadi Pemohon selama kurang lebih

tertera adalah 3November dirubah menjadi 5 November ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan danberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24Tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, makaketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasukjuga, dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yangbersangkutan, meliputi juga tanggal kelahiran;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenWonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

Peristiwa Penting dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang moeliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun

Penetapan Permohonan Nomor15/Pdt.P/2020/PN DglMenimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk

Bahwa dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut :Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa sedapat mungkindisetujui oleh para pemegang hak atas tanah yangberbatasan, Pasal 18 ayat (1) ini tidak terpenuhi karenasaksi batas sebelah timur saudara Amarulloh bin Haji Mukritidak ada tandatangannya, demikian juga ayat (4)mengenai berita acara tidak pernah adapersetujuanapapun;Pasal 26 ayat (1) pengumuman yang dilakukan oleh KantorPertanahan Kota Banjarmasin

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : untukkeperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatanpengukuran dan pemetaan, dimana data fisik tanah Sertipikat yangditerbitkan atas nama Utami Dewi tidak benar dan Cacat Hukum sertaCacat Administrasi;b.

Bertentangan dengan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan Dalampenetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataanbatas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;c.

Bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan PenetapanBatas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belumterdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambarsituasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagidengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara

terhadappermohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 216/Pdt.P/2020/PN.Bpp.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun

merupakan gelar kebangsawanansehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan,sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 15 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;SAKSI KE 2 PARA PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaanswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No 0308/

dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 15 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, kuasa paraPemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaapa yang tertuang dalam berita acara persidangan

kesulitanuntuk melamar pekerjaan kemudian hari sehingga berdasarkan haltersebut Pemohon selaku orang tua anak Pemohon kemudianmengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

BalikpapanUtara,Kota Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut PengadilanNegeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yangdiajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun 2013 tentang

BAKR adalah merupakan nama yang lazim untuk masyarakat umumdan bukan menyangkut gelar Kebangsawanan dan permohonan aquo tidakbertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

karena Pemohontelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkanKeputusan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tertanggal : 25 juni 1996Nomor : 348/Pwi Tahun 1996 ;Menimbang, bahwa oleh karena nama lama Pemohon telah tercatatdalam Kutipan Akta Kelahiran nomor No. 105/1963 tertanggal 14 Juni 1963dari Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, sehingga sesuai Pasal 52 ayat (2)UndangUndang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporansebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan AktaPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa ganti nama yang dimaksud dan dikehendaki olehPemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52UndangUndang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

dipertimbangkan apakah permohonanPemohon yang meminta penetapan perubahan nama anak Pemohon dariVijar Davila Hidayat menjadi Maulana Mulky Hidayat dapat dikabulkan atautidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang padapokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Vijar DavilaHidayat sering sakitsakitan sehingga Pemohon berniat untuk merubah namaanak Pemohon menjadi Maulana Mulky Hidayat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Nomor 24Tahun

Permohonan Nomor 77/Pat.P/2019/PN Smdhukum dan hukum adat yang berlaku di tengahtengah masyarakat dandikarenakan dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan tidak mengenal istilan mengganti nama akantetapi perubahan nama, oleh karena itu petitum angka 2 permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimanaamar penetapan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 24Tahun

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon padapetitum point 2 dan 3 dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnyaakan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumsebagaimana tersebut diatas, maka untuk petitum permohonan Para Pemohonpada

point 4 dan 1 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;Memperhatikan, UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Negara RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 708/Padt.P/2021/PN Jkt.SelUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo.