1. Menyatakan Terdakwa IMAM ALI SYARIFUDIN SYAHPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda

Menyatakan Terdakwa IMAM ALI SYARIFUDIN SYAHPUTRA, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAKMEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAUPEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOLPENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKANSEBAGAI WABAP ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidanadenda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa KalsuAyam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kalduayam Nomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor BPOMRI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk

103 K/PID/2018yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kalduayam Nomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor BPOMRI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk

15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kalduayam Nomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industridan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan NomorBPOM RI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET ROMADLON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar

M E N G A D I L I :DALAM ESKEPSI :-Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;2.Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan kompensasi kebijakan program pengunduran diri kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :a. Sri Siswati Rp.18.239.738,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;b.

CRESYN INDONESIA merencanakanmengadakan Program Rasionalisasi pengunduran diri kepada karyawandengan diberikannya kebijakan/Kompensasi yang akan diperolehkaryawan berdasarkan kesepakatan bersama antara management dankaryawan serta mengenyampingkan peraturan yang berlaku ;Bahwa terhadap wacana dari program tersebut yang masih dalampembahasan lebih lanjut oleh Management PT.

, nilaikompensasi/kebijakan yang disepakati antara Tergugat dan ParaPenggugat adalah sebagai berikut :a.

Bahwa Penggugat Sri Siswati mengajukan pengunduran diri dengansurat tertanggal 2 Mei 2016 sepakat dan setuju dengan nilaikompensasi/kebijakan Rp.50.574.041 , (Lima puluh juta lima ratus tujuhpuluh empat ribu empat puluh satu rupiah) ;5. Bahwa Penggugat Yanti mengajukan pengunduran diri dengan surattertanggal 2 Mei 2016 sepakat dan setuju) dengan nilaikompensasi/kebijakan Rp.54.574.041, (Lima puluh empat juta lima ratustujuh puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) ;6.

Bahwa Tergugat telah membayar kompensasi/kebijakan rasionalisasikepada :a. Penggugat Sri Siswati sebesar Rp, 32.334.303, (tiga puiuh dua jutatiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) ;b. Penggugat Yanti sebesar Rp, 36.124.693,, (tiga puluh enam jutaseratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantahgugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Bahwa kebijakan program pengunduran diri telah dilakukan olehTergugat beberapa kali dan dilakukan tanpa paksaan/secara sukarelabagi pekerja yang berminat ;3. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan untuk mengambilprogram pengunduran diri atas keinginan sendiri ;4. Bahwa Para Penggugat setelah rnengajukan program pengunduran dirisejak surat permohonan diajukan sudah tidak bekerja lagi ;5.

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET ROMADLON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar

Menyatakan Terdakwa SLAMET ROMADLON, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHIPELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAHDAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH? ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidanadenda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

Uang Kebijakan Rp. 5.306.700 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.325.232+ Rp.5.306.700= RP. 24.631.932M. ICROM (PENGGUGAT 14)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp. 2.356.249x 8 bulan = Rp. 18.849.992.b. Uang Kebijakan Rp. 3.450.800 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 18.849.992+ Rp.3.450.800= RP. 22.300.792MURSIDI (PENGGUGAT 15)a.

Uang Kebijakan Rp.5.412.000 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.708.704 Rp. 5.412.000 = RP. 25.120.704MINAH (PENGGUGAT 20)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp. 2.408.553x 8 bulan = Rp. 19.268.424b. Uang Kebijakan Rp.5.291.100 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.268.424+ Rp. 5.291.100 = RP. 24.559.524MARINAH (PENGGUGAT 21)a.

Uang Kebijakan Rp. 1.643.200, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 13.227.760+Rp. 1.643.200 = Rp.14.870.960ROKANAH (PENGGUGAT 30)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp. 2.311.184x 8 bulan = Rp. 18.489.472b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 18.489.472+Rp. 3.384.800= Rp. 21.874.272SUMIYEM (PENGGUGAT 31)a.

Uang Kebijakan Rp. 4.981.600, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 27.211.992 +Rp. 4.981.600= Rp. 32.193.592c.

Uang Kebijakan Rp. 5.255.100, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.137.320 +Rp. 5.255.100= Rp. 24.392.420c.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 37.650.000,sesuai kebijakan Bupati untuk Pembinaan danPenertiban Penghuni Rumah Nelayan di KelurahanBanda Ratu Kabupaten Mukomuko4. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 96.225.000,sesuai Kebijakan Bupati kepada Kantor CamatMalin Deman Kabupaten Mukomuko5. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 47.400.000.sesuai kebijakan Bupati dalam rangkaseleksipenderita katarak di RSUD Mukomuko6.

Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan tourwisata sepeda santai Kab.

Masalah Khusussesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PPKab.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 39.000.000.sesuai kebijakan Bupati untuk Operasional DokterSpesialis Mata kegiatan Operasi Katarak di RSUDMukomuko7. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 40.000.000,sesual kebijakan Bupati kegiatan Reward bagipeserta KB Pria VasektomiTahun 20128. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 28.500.000.sesuai kebijakan Bupati untuk pemeriksaan calonjemaah haji (CJUH) Tahun 20129.

tahun 20124.000.000, 17.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PPKab.

Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,- (enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,-(enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar copy nama-nama PNS melalui jalur kebijakan

yang pada kolom baris ke 6 7.8 terdapat nama-nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang ;Dikembalikan kepada COKI ARITONANG ;- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI No Rekening 0604-01-009949-50-2 An Mardjoni;- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nama CPNS yang diajukan melalui jalur kebijakan dengan total peserta 226 (dua ratus dua puluh enam) orang yang pada nomor 56, 67, 58 terdapat nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang

, 8 (delapan) lembar nama-nama orang yang membantu saudara Mardjoni mencari peserta yang mau mengikuti jalur kebijakan , yang pada lembaran ke-6 terdapat nama Antonang 1 (satu) rangkap dokumen Surat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang ditunjukkan kepada Saudara Drs H.

Dan oleh karena itulah,maka saksi akhirnya tertarik dengan ajakan Sdr THAMRIN dan mulaimencari orang yang mau jadi PNS tanpa tes melalui jalur kebijakan;Bahwa saksi menerangkan bahwa memang semua uang dari SdrSUDUNG SIMBOLON tersebut sudah saksi berikan kepada 7 (tujuh)orang yang batal mengikuti tes melalui jalur kebijakan. Dan untuk buktipenyerahan uang ketujuh orang tersebut ada.

Danberdasarkan keterangan Sdr MARDJONI, ia sudah mencari peserta untukmengikuti jalur kebijakan tersebut sejak tahun 2012. Namun SadrMARDJONI tidak menceritakan kepada terdakwa sudah berapa orangyang lulus menjadi PNS tanpa tes melalui jalur kebijakan tersebut ;Bahwa terdakwa tidak tahu, mengapa Sdr JHONNI ARITONANG,menerima uang lebih besar dari pada uang yang terdakwa terima.

MARDJONI sering menjadikan PNS tanpa tesmelalui jalur kebijakan dan sering mencari peserta CPNS jalur kebijakan sejaktahun 2012 dan saat itu juga sdr. MARDJONI mengatakan bahwa RUTAGUSTINI dan REHELINA dan BERNAR REGINA SIMBOLON pasti lulus dantidak ada istilah yang tidak lulus serta sdr.

MARDJONI sering menjadikan PNS tanpa tes melalui jalur kebijakandan sering mencari peserta CPNS jalur kebijakan sejak tahun 2012 dan saat itujuga sdr.

MARDJONI sebagai orang yangdapat memasukan seseorang menjadi PNS melalui jalur kebijakan/khusussedangkan peran terdakwa ARIOS OSUNGGUH dan JHONNI ARITONANGsebagai orang/perantara yang mencari orang/calon PNS untuk masuk menjadiCPNS jalur kebijakan/khusus;Menimbang, bahwa pada kenyataannya sdr.

DALAM REKONPENSI-Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebagian ;-Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dk/Tergugat dr dengan Penggugat dr/Tergugat dk terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 ;-Memerintahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayarkan kepada Para Tergugat dr/Penggugat dk uang kebijakan sebesar 1 X upah terakhir sebesar Rrp 1.850.000,00 kepada masing-masing Para Tergugat dr/Penggugat dk, masing-masing ;- Menolak gugatan Penggugat dr/Tergugat

AMKFSPMI di PT.Sigma & Hearts Indonesia ;Menurut tergugat sejak mendeklarasikan pembentukan Serikat Pekerja di PT.Sigma & Hearts Indonesia, penggugat mulai melakukan perlawanan terhadapapapun kebijakan manajemen saat itu dengan cara cara yang tidak sesuai30dengan semangat pembangunan hubungan industrial yang harmonis sebagaibassic managemen produksi dalam kegiatan usaha industri Bahwa sejakmendeklarasikan pembentukan organisasi Serikat Pekerja di PT. Sigma &Hearts Indonesia pada tg!

petitum Penggugat dr/Tergugat dk yangmenuntut dinyatakannya putus hubungan kerja Penggugat dr/Tergugat dk denganPara Tergugat dr/Penggugat dk, dengan alasanalasan dan pertimbangan hukum diatas, dapatlah dipertimbangkan untuk dikabulkan, terhitung sejak tanggal 31 Januari2013.60Menimbang, bahwa untuk Para Tergugat dr/Penggugat dk, walaupunhubungan kerjanya hanya terikat berdasarkan hubungan PKWT, dan dalamperjanjian kerjanya tidak ada kewajiban bagi perusahaaan untuk memberikan uangpisah atau uang kebijakan

, tetapi dengan berpedoman pada unsur pertimbangankeadilan dalam Pasal 100 UU No. 2/2004 ttg PPHI serta untuk mengapresiasi danmenghargai pengabdian Para Tergugat dr/Penggugat dkt selama bekerja padaPenggugat, maka adalah adil dan layak kepada Para Tergugat dr/Penggugat dkuntuk tetap diberikan uang kebijakan sebesar 1 (satu) x bulan upah terakhir.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dk/Tergugat drbernilai di bawah Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta

perundangundangan lainnya yangberkaitan ;MENGADILIDALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.DALAM POKOK PERKARAe Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya..DALAM REKONPENSI61e Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebagian ;e Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dk/Tergugat drdengan Penggugat dr/Tergugat dk terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 ;e Memerintahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayarkankepada Para Tergugat dr/Penggugat dk uang kebijakan

umumnasional dalam pengembangan dan koordinasiPendidikan Tinggi Keagamaan;b. menyusun dan menetapkan kebijakan umumdalam penghimpunan dan pendayagunaanpotensi masyarakat untuk mengembangkanPendidikan Tinggi Keagamaan; danc. mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaanberdasarkan kebijakan umum, sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b yang terdiriatas:1. rencana pengembangan jangka panjang 25(dua puluh lima) tahun;2. rencana pengembangan jangka menengahatau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan3

PTKS.(3) Otonomi pengelolaan PTK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. otonomi di bidang akademik yang meliputipenetapan norma dan kebijakan operasionalserta pelaksanaan:1. pendidikan;2. penelitian...eSYPRESIDENREPUBLIK INDONESIADs3.21penelitian; danpengabdian kepada masyarakat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.otonomi di bidang nonakademik yang meliputipenetapan norma dan kebijakan operasionalserta pelaksanaan:aoe eSorganisasi;keuangan;kemahasiswaan;ketenagaan; dansarana

prasarana,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 39Otonomi pengelolaan pada PTKN meliputi:a. bidang akademik terdiri atas:1.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan pendidikan terdiri atas:persyaratan akademik mahasiswa yang akanditerima;kurikulum dan Program Studi;proses pembelajaran;penilaian hasil belajar;persyaratan kelulusan; danwisuda.penetapan norma, kebijakan operasional, sertapelaksanaan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.b. bidang nonakademik terdiri

atas:1.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan organisasi terdiri atas:a)b)rencana strategis dan rencana kerja tahunan;dansistem penjaminan mutu internal.2. penetapan...(2)ANT,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA22penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan keuangan terdiri atas:a) membuat perjanjian dengan pihak ketigadalam lingkup Tridharma; danb) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.penetapan norma, kebijakan operasional,

danpelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler danekstrakurikuler;b) organisasi kemahasiswaan; danc) pembinaan bakat dan minat mahasiswa.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan ketenagaan terdiri atas:a) penugasan dan pembinaan sumber dayamanusia; danb) penyusunan target kerja dan jenjang karirsumber daya manusia.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasaranaterdiri atas:a) penggunaan sarana dan prasarana

Bahkan Tergugat dalamdupliknya telah menyebutkan semua kebijakan yang dimaksud dalam gugatanPara Penggugat; Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru. dan tidak tepatmempertimbangkan bahwa tuntutan agar suatu peraturan/keputusan hukumdinyatakan tidak dapat diterapkan atau tidak mempunyai kekuatan hukumadalah masuk katagori tuntutan pengujian suatu peraturan hukum.

Terbanding tidak mempunyai kKewenangan untuk membentukperaturan atau kebijakan yang dapat mengikat kepada Para Pembandingsemula Para Penggugat; Bahwa kebijakan Terbanding tetang penunjukan beberapa organisasi pers ataulembaga pendidikan sebagai Lembaga penguji, Uji Kompetensi Wartawan,Peraturan tentang standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentangkriteria dan tata cara menetapkan lembaga pendidikan dan pelatihan wartawansebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentangkriteria

Mendata perusahaan Pers;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menerbitkan ataumenetapkan kebijakan, keputusan dan/atau regulasi dibidang pers, khususnyamenerbitkan berbagai kebijakan perihal kompetensi wartawan sebagaimanadidalilkan Para pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan yang sah dariTerbanding semula Tergugat dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan undangundang dalam rangka menjamin, melindungi dan mengembangkan kemerdekaanpers, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pers

nasional;Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKIMenimbang, bahwa kebijakan uji kompetensi yang diterbitkan Terbandingsemula Tergugat tidak bersifat memaksa, oleh karena itu Wartawan yang tidak ataubelum mengikuti uji kKompetensi tetap berprofesi sebagai wartawan dan dapatmenjalankan tugas kewartawanannya.

Akan tetapi profesi dan tugaskewartawanannya yang dijalankan belum memenuhi standar kompetensi wartawan;Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang diajukan oleh ParaPembanding semula Para penggugat, baik berupa bukti surat, keterangan saksi,ataupun bukti lain bahwa penerbitan beberapa kebijakan tentang kompetensiwartawan bersifat melawan hukum.

2017/PN Dpu tertanggal 25 September 2017;

Pasal 2

Bahwa terhadap kedua belah pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Dompu, telah dilakukan proses persidangan dalam tahap mediasi dan dalam mediasi para pihak setuju mengakhiri perselisihan mengenai utang piutang oleh kedua belah pihak dengan cara Perdamaian;

Pasal 3

Bahwa pihak Para Penggugat telah sepakat melakukan perdamaian dengan Tergugat, apabila Tergugat telah memberikan kebijakan

terhadap pembayaran utang piutang oleh Tergugat;

Pasal 4

Bahwa merujuk pada pasal 3, dengan ada kebijakan yang sesuai disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk kebijakan yaitu Tergugat mampu membayar utang piutangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan;

Pasal 5

Bahwa berdasarkan pasal 4 diatas, yang mana hutang piutang tersebut dibayar

Penghasilan Badan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PeredaranUsaha sebesar Rp. 3.112.428.478,00;bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding terhadap hasil pemeriksaan pajak, penelitiankeberatan dan dokumen Pemohon Banding, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketadalam sengketa banding adalah koreksi positif atas penjualan disebabkan pemberian SpecialDiscount senilai Rp. 3.112.428.478,00 yang tidak wajar karena diluar trade discount;bahwa bagi Pemohon, kebijakan

pemberian diskon merupakan prinsip perdagangan yangberlaku umum dan merupakan kebijakan resmi yang berlaku bagi seluruh pembeli (customer)dan diotorisasi oleh pihak yang Sales Manager sesuai kewenangan yang dimilikinya sepanjangmemenuhi persyaratan sesuai kebijakan perusahaan dimana kebijakan diskon ini berbedabedauntuk masingmasing pelanggan yang didokumentasikan secara khusus sebagai Kartu DiskonPelanggan (Discount and Condition Card);bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas penjualan sebesar

Rp. 3.112.428.478,00karena menurut Terbanding merupakan pemberian tambahan diskon yang tidak berdasar dantidak wajar karena diluar trade discount;bahwa Pemohon Banding menyatakan; tambahan diskon yang diberikan kepada pihak ketiga atas pembelian dalam jumlah volumebesar dan atau pembayaran tagihan yang lebih cepat; kebijakan pemberian diskon merupakan prinsip perdagangan yang berlaku umum danberlaku bagi seluruh pembeli sepanjang memenuhi persyaratan pembelian dalam jumlahvolume besar dan atau pembayaran

pemberian tambahan diskon sebesarRp.3.112.428.478,00 diberikan berdasar Discount Structure for Local Sales, Kebijakan VolumeDiscount Local Sales dan Discount and Condition Card;bahwa atas bukti Surat faksimile Pemohon Banding kepada Gold Coin Singapore Pte.

Ltd.selaku pemegang saham tanggal 21 Maret 1999 tentang Sales Promotion (Structure) menurutMajelis dokumen ini tidak relevan dengan kebijakan pemberian tambahan diskon yang menjadisengketa banding;bahwa atas bukti Discount and Condition Card dari tiap customer yang berisi rincian jenisjenisdiskon yang diberikan dan jangka waktu pelunasan yang ditandatangani oleh Field Staff danSales Manager, Terbanding menyatakan dokumen ini tidak disampaikan pada saat pemeriksaandan penyelesaian keberatan sehingga

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka

Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHIPELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAHDAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH? ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidanadenda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka

Pembanding/Tergugat : PT MEDIBEST INDONESIA Diwakili Oleh : M THAHIR ABDULLAH SH
Terbanding/Penggugat : PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH LKPP
Terbanding/Turut Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN KEMEN KESEHATAN RI

Bahwa setelah Tergugat mempelajari duduk perkara /fundamentum petendi gugatan, maka terlihat bahwa pokokpermasalahan yang di permasalahkan oleh Para Penggugatadalah sebagai berikut : Kebijakan Tertulis Tergugat Membentuk Panitia SeleksiPemilihan Perangkat Desa (Point 2 Gugatan). Kebijakan Tertulis Mengangkat Perangkat Desa Baru (Point 7Gugatan).b.

Bahwa kebijakan Kepala Desa / Tergugat sebagaimana didalilkandalam gugatan Aquo yaitu terkait dengan kebijakan PembentukanPanitia Seleksi Pemilihan Perangkat Desa dan kebijakanpengangkatan Perangkat Desa Baru yang dilakukan oleh KepalaDesa / Tergugat adalah kedudukannya sebagai Kepala Desa atausebagai penyelenggara pemerintahan.Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Pyae.

Bahwa jika ada yang keberatan atas kebijakan yang dilakukanoleh Tergugat maka hal tersebut menjadi sengketa administrasipemerintahan / Sengketa Tata Usaha Negara.f.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakanPenggugat melakukan perbuatan melawan hukum denganmengeluarkan kebijakan / keputusan tentang pembentukan panitiaseleksi perangkat desa dan kebijakan / keputusan tentangpengangkatan perangkat desa yang baru.. Bahwa semua kebijakan / keputusan yang dilakukan / dikeluarkanoelh Tergugat semuanya sudah sesuai dengan prosedur danketentuan perundangundangan dan juga tidak melanggar asasasasumum pemerintahan yang baik..

Kebijakan Tertulis Mengangkat Perangkat Desa Baru (Point 7Gugatan).Sehingga dalam Petitum/tuntutan dipoint 3 gugatan Para Penggugatmenyebutkan pada intinya untuk membatalkan atau menyatakan tidakbekekuatan hukum mengikat kebijakan tergugat tentang pembentukanpanitia seleksi / Pansel;Menimbang, bahwa kebijakan tertulis Tergugat tersebut sebagaikepala Desa Aiq Bukak sebagaimana dalam bukti surat (vide bukti P.1,T.2, dan T.3), Majelis berpendapat adalah kebijakan Tergugat sebagaikepala desa yang merupakan

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Januari 2014 sejumlha Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
• Fotocopy surat nomor K.28 -41 /XI.28.11/15 tanggal 23 Nopember 2015 perihal pemberitahuan penetapan nomor induk pegawai dan nama namayang lulus dari jalur kebijakan

  ATONGMADJID dinomor telepon 081343968800 dan menanyakan bahwa jaluryang sdr maksud yaitu jalur kebijakan tidak ada kami sudah baca melaluisurat BKN pusat dan tdw ATONG MADJID mengatakan pasti adakemudian tdw.

  / 15 tanggal 23 Nopember2015 perihal Pemberitahuan penetapan Nomor Induk Pegawai dan namanama lain yang lulus dari jalur kebijakan kKementrian yang pernah diambildidepan rumah tdw.

  SYAMSULmenyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima jutarupiah) dimana saat itu terdakwa sampaikan bahwa nama calon tidakakan terdakwa ajukan melalui jalur kebijakan kalau tidak menyetordana, namun terhadap istrinya, terdakwa tidak mendengar karenasaat itu terdakwa tidak ada ditempat;Bahwa saat ini jalur kebijakan pengangkatan CPNS melalui jalurkebijakan belum terlaksana;Bahwa ia tidak pernah menjanjikan sdr.

  Mariso Kota Makassar; Bahwa dana tersebut ia terima Rp. 85.000.000 (delapan puluh jutarupiah) untuk penitipan tanda terimakasih apabila diterima sebagaiPNS pada Dinas PU melalui jalur kebijakan; Bahwa sehingga sdr.

  ATONG MADJID adalahsebagai koordinator penanggung jawab jalur kebijakan.

Iklim dan Mutu IndustriBalai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa kaldu ayamNomor 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkaji Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Industri:2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa kaldu ayamNomor 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkaji Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Industri:2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor BPOMRI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk Alhami rasa kalduayam yang diterbitkan oleh BPOM RI:Hal. 4 dari 10 hal.

Pertanyaannya adalah: tidakkooperatif dan tidak loyal tentang apa dan pada kebijakan Rektor yang mana,kebijakan yang seperti apa, dsb., dst.. Pernyataan itu sangat abstrak dansarat muatan emosional, kabur, abuabu, dan debatable.

Penggugatberprinsip bahwa untuk kebijakan Rektor yang saya nilai positif pastiPenggugat kooperatif dan loyal, tetapi untuk kebijakan yang Penggugat nilaicenderung mengarah pada halhal yang akan melanggar atau tidak sejalandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku pasti dengan tegasPenggugat akan menolak dengan caracara yang bijak dan santun melaluikesempatan konsultasi dengan Rektor. Artinya, Penggugat tidak akankooperatif dan loyal dengan kebijakan seperti itu.

Oleh karena kebijakan Tergugat adalahmempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh warga negara, baik peroranganmaupun kelompok dan bagi mereka yang melanggar kebijakan mendapatkan sanksi.Dalam ilmu hukum terdapat asas penting, yang dikenal dengan /ex specialis derogat legigenerali. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (specialis)mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali).

Putusan Nomor 102 K/TUN/2014tugas mendukung segala kebijakan Tergugat antara lain seperti, tinggal di kampusdengan rumah yang sangat representatif dan juga Penggugat tidak kooperatif denganpejabat atasan dan sesama Pembantu Rektor.

Putusan Nomor 102 K/TUN/2014terangan melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemohon Kasasi sepertimenentang kebijakan pengiriman Dosen untuk melanjutkan kuliah S3 danmengenai pemotongan gaji dari pinjaman PNS sebagaimana terlihat dalambukti yang Pemohon Kasasi ajukan;d Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menyatakan Rektor adalah PejabatTata Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 01280/1982 tanggal 29 Juli 1982.