Di dalam Pasal 185 ayat (1)dikatakan "dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yangdiperoleh atau testimonium de auditu. Dengan demikian, terjawablahdengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lainbukanlah alat bukti yang sah.e.

auditu danVisum Et Revertum.j.

Bahwa Pemohon pada halaman 6 pada huruf c intinya mempermasalahkanadanya keterangan saksi de auditu, nampak sekali Pemohon tidak cukupberwawasan mengenai hukum kekinian mengingat dalam sebuah kajianputusan MK 65/PUUVIII/2010 berjudul daya ikat putusan MahkamahKonstitusi tentang Testimonium De Auditu dalam praktek peradilan pidanadijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengakui saksi testimoniumde auditu, kembali terhadap Aquo sudah barang tentu pembuktian terhadapsemacam kasus, pemerkosaan ataupun

Oleh karena terhadapposita pemohon mengenai de auditu patutlah dikesampingkan..

Sesuai denganketentuan yang terdapat dalam KUHAP.Bahwa Menurut ahli putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/puuVIII/2010tentang pengujian materil Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP pengertian saksidiperluas dengan adanya saksi Testimonium De Auditu dan itu diperbolehkannamun harus diperkuat dengan adanya Saksi Fakta, karena tanpa adanyaSaksi Fakta maka saksi Testimonium De Auditu tidaklah mempunyai kekuatanpembuktian, jika dikaitkan dengan alat bukti Pasal 184 ayat (1) KUHAP,keterangan saksi Testimonium

saksi 1 Pemohon telah memenuhi syarat materilsebagai saksi dimana saksi 1 hadir dan menyaksikan secara langsungproses perkawinan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON alias ISTERIPEMOHON binti Sela sementara saksi 2 Pemohon tidak memenuhi syaratmateril sebagai saksi karena tidak mengalami sendiri, melihat dengan matakepala sendiri, atau mendengar sendiri peristiwa pernikahan Pemohon danISTERI PEMOHON alias ISTERI PEMOHON binti Sela, oleh karenanyasaksi 2 tersebut dikategorikan sebagai saksi testimonium de

auditu yaitukesaksian karena mendengar dari orang lain;Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyimpangi ketentuan saksitestimonium de auditu tersebut, majelis hakim sependapat dengan M.

YahyaHarahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (2009) halaman 661666 bahwadalam hal tertentu perlu diatur kKeadaan yang bersifat eksepsional yangmembenarkan atau mengakui testimonium de auditu sebagai alat bukti;Hal 10 dari 17 Putusan No 101/Pdt.G/2020/PA.TkIMenimbang, bahwa faktor yang dapat dijadikan dasar untukmembenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti adalah: 1) saksilangsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidakada lagi karena semua sudah meninggal sedangkan

perisitiwa atauperbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat; 2) keterangan yangdiberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orangyang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum tersebut;Menimbang, bahwa terkait kesaksian testimonium de auditu yangbersifat eksepsional dihubungkan dengan keterangan saksi 2 Pemohonmengenai kapan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON alias ISTERIPEMOHON binti Sela menikah, saksi 2 mendapatkan informasi dari wargamasyarakat sekitar tempat

auditu sangat diperlukan untukmengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapakasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus,hal ini Sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensiputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November1975 yang menerima kesaksian testimonium de auditu secara eksepsionalsebagai alat bukti yang telan memenuhi syarat material;Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah sedemikian

bahwa Penggugat dan Tergugat seringbertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan selama 6(enam) bulan terakhir ini Sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak tinggalbersama dengan Penggugat dan bahkan tidak diketahui keberadaannya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi yang dihadirkan olehPenggugat di atas ternyata keduanya mengetahui permasalahan yang terjadidalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita ataupenyampaian dari Penggugat sendiri (testimonium de

auditu);Menimbang, bahwa mayoritas pendapat para ahli hukum dan berbagaiputusan pengadilan pada oprinsipnya menolak saksi yang berkualitastestimonium de auditu sebagai alat bukti karena saksi sepatutnya orang yangmelihat, mendengar atau mengetahui langsung mengenai suatu peristiwa yangdipersengketakan, namun demikian menurut M.

(dalambukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) ada faktorfaktor yang dapat dijadikandasar membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti, antara lainketerangan yang diberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan daripelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yangdisengketakan;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 239K/Sip/1973 tanggal 25111975 membenarkan testimonium de auditu secaraeksepsional

sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksimemberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alatbukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpamemerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi de auditu terdiri dari beberapaorang;Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung melalui putusan nomor:308 K/Pdt/1959 tanggal 11111959 berpendapat bahwa testimonium de auditutidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapatditerapkan

Yahya Harahap, S.H. juga berpendapat, kalaukesaksian de auditu itu langsung didengar dari Tergugat atau Penggugatsendin, sangat beralasan mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan.

;Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tidak pernah melihat ataumendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi hanyamengetahui telah terjadi perselisihan dari cerita Penggugat, dan bukti berupafoto wajah Penggugat yang berdarahdarah serta kedua saksi tidak mengetahuipenyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga kesaksian keduasaksi tersebut hanyalah kesaksian de auditu, namun kesaksian tersebutbersesuaian dengan surat gugatan, serta kesaksian kedua saksi tentangTergugat tidak lagi

tinggal dengan Penggugat sepanjang tahun 2020bersesuaian dengan keterangan dari Tergugat saat agenda jawab jinawab;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Subekti dalam buku HukumAcara Perdata, halaman 106, yang diambil alih sebagai pendapat MajelisHakim: (Kesaksian de auditu) tidak dapat dipergunakan sebagai alat buktilangsung, tetap!

auditu dapat sajaditerapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, dan perkaraperceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individulistis, acuh takacuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, dan tenggelamdengan kesibukan masingmasing, membuat sukarnya menemukan saksi yangtidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkaraperceraian pada dasarnya adalah perkara personen recht (berhubungandengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi

sekarang ini adalahsulitnya menemukan saksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengarlangsung dalam hal pembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkanadanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa di antara syarat testimonium de auditu dapatditerima sebagai alat bukti adalah:1.

Testimonium de auditu harus memenuhi syarat meteril suatu alat bukti,dan telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa melalui alat buktilain, serta terdiri dari beberapa orang (Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975);2. Testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetap!

menambahpertimbangannya sendiri sebagai berikut ; Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama a quo dalampembuktian gatas keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon/TergugatRekonvensi/Terbanding, ternyata tidak menggambarkan kesempurnaan dalam prosespembuktian, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi/Terbanding tidaklah sebagai saksi yang melihat secara nyata, tidakmendengar secara nyata dan tidak merasakan secara nyata dengan kata lain saksidimaksud adalah saksi testi monium de

auditu.

Sesuai dengan alat pembuktian saksiyang tergolong testi monium de auditu tidaklah dianggap sebagai saksi, sedangkandalam pertimbangan Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal demikian.

Sebagai bukti antaramereka telah terjadi pisah rumah, meskipun alat bukti tersebut sebagai alat bukti testimonium de auditu yang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung (saksi)akan tetapi kesaksian itu dapat ditetapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden)dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu sebagai alat buktipermulaan (vide putusan MARI No. 308/K/Pdt/1959 jo. Pasal 1922 KUH Perdata danpasal 310 RBg).

Alat bukti testimonium de auditu dengan ditambah oleh saksi dari pihak Termohon Konvensi menjadialat bukti yang sempurna dan secara formal telah memenuhi syarat. Berdasarkan alatbukti baik dari pihak Pemohon Konvensi dan pihak Termohon Konvensi membuktikanantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menjadi perpecahan dalammembina rumah tangga yang sulit untuk dicarikan jalan keluarnya selain memberi izinkepada Pemohon Konvensi untuk bercerai.

Mahkamah AgungRepublik Indonesia;Alasan Kasasi Ke Dua :Pengadilan Tinggi Makassar in casu Majelis Hakim Banding PengadilanTinggi Makassar dalam perkara ini adalah amat salah dan keliru membatalkanputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini casu putusan Pengadilan NegeriSidenreng Rappang dengan dasar berpedoman pada keterangan saksiPembanding/Penggugat yang bernama La Caming bin Mansure, yakni dimanaMajelis Hakim Banding pada pertimbangan hukumnya mengatakan, bahwameskipun keterangan saksi testimonium de

auditu namun apabilaketerangannya bersesuaian dengan alat bukti lain, maka keterangan saksi yangdemikian bukan keterangan saksi testimonium de auditu dan keterangan saksitestimonium de auditu/kesaksian de auditu manakala keterangan saksi tersebutberdiri sendiri dan sifatnya hanya mendengar dari sumber yang tidak jelas/katanya, maka keterangan yang demikian tidak dapat dijadikan alat bukti danseterusnya....

Oleh karena Majelis Hakim Banding sendiri mengakui, bahwakesaksian de auditu/Terstimonium de auditu adalah tidak dapat dijadikansebagai alat bukti jika tidak didukung oleh alat bukti lainnya, tapi pada segilainnya Majelis Hakim Banding menerima kesaksian de auditu/testimnium deauditu sebagai alat bukti, meskipun tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

Hal inidapat dilihat dan dibaca dari pertimbanganpertimbangan Majelis HakimBanding a quo yang hanya dengan secara sertamerta saja mengatakan, bahwakesaksian de auditu/testimonium de auditu adalah bersesuaian dengan alatbukti surat dari Pembanding semula Penggugat tanpa menunjuk tentang alatbukti surat yang mana dari pembanding semula Penggugat yang bersesuaiandengan keterangan saksi testimonium de auditu dimaksud itu ?

auditu) tidak dapat mendukung dalil Penggugatbahwa objek sengketa milik Penggugat;e Bahwa di samping hal tersebut objek sengketa dikuasai oleh pihakTergugat sejak tahun 1970 jadi sudah 40 tahun lebih, hal tersebutmembuktikan bahwa objek sengketa bukan milik Penggugat;e Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dandiambil alin menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk

13 909Led Juss lots lil pelo > Lg Lowi aisle yoisylS Jalesis Crcul ol >) 52 eolull 6 algal9 unig TLS 9 aaw 9 859 SUS9 gl Sly gl old Nis4u09 9 duds Qua Elo,Artinya : Kesaksian dengan tasamu (testimonium de auditu) adalah sah (dapatdibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab(keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasan(wewenang) hakim.

Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akanmenimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahul kebenaranmateriil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum.Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara.Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, walidan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinannasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat.dan DR.

Pengetahuan tersebut dapat diperolehdengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah(testimonium de auditu) dalam halhal yang biasanya sulit diketahultanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksianistifadhah talah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapatmemberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan.

Menurutmadzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran,kematian, pemerdekaan budak, wala, pemberian kekuasaan(wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya,penilaian integritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hakkepemilikan.

Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafilyahberpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapatdipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian,pemerdekaan budak, wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan saksisaksi para Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta keterangan saksisaksipara Pemohon di persidangan telah terbukti pula bahwa pewaris TJETJEPWIGUNA telah meninggal dunia

auditu) dan tidak didukungdengan alat bukti yang lain.

Bahwa keterangan saksi de auditu tidakmempunyai nilai pembuktian atau dengan kata lain bukan sebagai alat buktiyang sah.

Bahwa menurut Pembanding/Penggugat bahwa kesaksian Testimoniumdeauditu dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, bahwa bagaimanamungkin keterangan 2 ( dua ) saksi Pembanding/dahulu Penggugat yanghanya sebagai saksi de auditu dapat digunakan sebagai bukti persangkaanpadahal saksi de auditu tidak mempunyai nilai pembuktian atau bukansebagai alat bukti sah karena tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksisebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1907 KUH Perdata ;Hal 11 dari 16 hal Putusan Perkara

auditu)dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, padahal bukti persangkaanharus didasarkan pada bukti langsung atau fakta yang ditemukan dalampersidangan (vide: M.

Sedangkan menurutPembanding/Penggugat bahwa bukti persangkaan dapat didasarkan padaketerangan 2 ( dua ) orang saksi yang bersifat de auditu yang belum atautidak sama sekali membuktikan apa pun atau tidak bernilai sebagai alatbukti yang sah dalam perkara a quo.

Auditu, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakanpendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M.

Yahya Harahap di dalambuku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapatpakar tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumperkara ini yaitu sebagai berikut tidak begitu penting memperdebatkanapakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, olehkarena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannyatidak sah sebagai alat bukti.

Jikaada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatanpembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua tersebutbersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi di atas diperolehmelalui cerita mulut ke mulut dari masyarakat sekitar, dengan pengertian lainbahwa cerita mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon diperolehdari banyak orang, yang mana menurut Wahbah Zuhaili bahwa meskipunketerangan saksi tersebut bersifat

Istifadhah/Testimonium De Auditu, namunHal. 11 dari 17 Hal.

Auditu(Syahadah Istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim perkara ini berpendapat bahwakesaksian saksi kedua tersebut yang bersifat Testimonium De Auditu dalamperkara ini secara materil telah memberikan keterangan berdasarkanpengetahuannya yang relevan dengan pokok perkara, keterangan manaHal. 12 dari 17 Hal.

auditu sebagai alat bukti.2.

GI pol 529gl ly 3 yols J 5s lgio als Ce Ut 9 golui bol guyAn09 9 duds aug ELO) 9 uni 9 TIS 9 aaw 9 1859 US 9Artinya :Kesaksian dengan tasamu (testimonium de auditu) adalah sah (dapatdibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab(keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasan (wewenang)hakim.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksiandengan tasamu (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenisperkara. Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim,wali dan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinannasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat.3. DR. Sayid Sabig dalam kitab Figh alSunnah juz 3 halaman 332 :Halaman 8 dari 16 penetapan Nomor 70/Padt.P/2021/PA.

Pengetahuan tersebut dapat diperoleh denganmelihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium deauditu) dalam halhal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah talah beritayang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkanpersangkaan atau keyakinan.

Menurut madzhab Syafilyah, kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala, pemberiankekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaianintegritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan.

menyatakan sependapat dan diambil alin menjadipertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehinggaputusan Pengadilan Agama dalam eksepsi dapat dikuatkan;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas putusanPengadilan Agama yang dinilai terdapat kesalahan dan hanyamempertimbangkan kepentingan Penggugat/Terbanding, keberatan mana padapokoknya didasarkan pada alasan bahwa kesaksian para saksi yang diajukanoleh Penggugat/Terbanding hanya bersifat testimoniun de

auditu sehinggasulit diterima sebagai nilai pembuktian penuh dalam perkara ini, disamping daripada itu dalil gugatan Penggugat/Terbanding dibantah oleh saksi yang diajukanHal. 4 dari 7 hal.

No.132/Pdt.G/2019/PTA Mksoleh Tergugat/Pembanding sehingga alasan Penggugat/Terbanding untukbercerai sangat mengadaada;Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Tergugat/Pembandingdalam memori bandingnya tentang kesaksian saksi yang diajukan olehPenggugat/Terbanding hanya bersifat testimoniun de auditu, Pengailan TinggiAgama berpendapat bahwa pengertian testimoniun de auditu, dapat dimaknaisebagai keterangan saksi didasarkan pada keterangan orang lain, sedangkanketerangan dua orang saksi yang diajukan

oleh Penggugat/Terbandingdipersidangan masingmasing menjelaskan melihat sendiri terjadinyaperselisinan dan pertengkaran anatara Penggugat/Terbanding danTergugat/Pembanding sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut tidakternyata bersifat dengan de auditu, demikian pula mengenai keterangan saksisaksi Tergugat/Pembanding yang dianggap membantah dalil gugatanPenggugat/Terbanding, hal mana keterangan saksi itu tidak untuk membantahdalil Penggugat/Terbanding, melainkan hanya berfungsi memberi keyakinankepada

Nomor 0162/Pdt.P/2019/PA.Pas.Artinya : Kesaksian dengan tasamu (testimonium de auditu) adalah sah (dapatdibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab(keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasan(wewenang) hakim. Seorang saksi dapat memberikan keterangandalam perkaraperkara tersebut bila ia mendapatkan berita atau pesandari orang lain yang dinilai baik (berintegritas), karena perkaraperkaratersebut biasanya hanya dapat diketahui oleh orangorang tertentusaja.

Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akanmenimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahul kebenaranmateriil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum.Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara.Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, walidan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinannasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat.dan DR.

Pengetahuan tersebut dapat diperolehdengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah(testimonium de auditu) dalam halhal yang biasanya sulit diketahultanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksianistifadhah talah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapatmemberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurutmadzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) Hal 8 dari 11 hal Pen.

Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafilyahberpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapatdipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian,pemerdekaan budak, wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan saksisaksi paraPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P4, P5 dan P8 sertaketerangan saksisaksi para Pemohon di persidangan telah terbukti bahwaalmarhum YOYOK SETIAWAN telah meninggalkan

auditu), MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatpakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M.

Yahya Harahap di dalam bukuHukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alin pendapat pakartersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara iniyaitu. sebagai berikut tidak begitu penting memperdebatkan apakahtestimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karenaitu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sahsebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkanapakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya.

Jika ada, barudipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yangmelekat pada keterangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditudalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah, yaitukesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengahtengahmasyarakat.

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, Ssebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian Istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,

auditu(syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi 2 Pemohon danPemohon Il yang bersifat testimonium de auditu tersebut dalam perkara inidapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon , Pemohon Il,dan alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon Il tersebut,Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:e Bahwa

Adapun secara materil, saksi Il tersebut yanghanya mengetahui rukun nikah berdasarkan cerita masyarakat sekitar(Testimonium De Auditu), maka Hakim perkara ini akan mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa Hakim perkara ini merasa perlu mengemukakanpendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M.

Yahya Harahap di dalambuku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapatpakar tersebut menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum perkaraini yaitu sebagai berikut tidak begitu penting memperdebatkan apakahtestimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karenaitu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidakSah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkanapakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya.

Jika ada, barudipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yangmelekat pada keterangan saksi de auditu tersebut:Hal. 9 dari 14 Hal.

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2017/PA.Mab.Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Il tersebut bersifattestimonium de auditu, namun keterangan saksi di atas diperoleh melaluicerita mulut ke mulut dari masyarakat sekitar, dengan pengertian lain bahwacerita mengenai pernikahan Pemohon dengan Pemohon II diperoleh daribanyak orang, yang mana menurut Wahbah Zuhaili bahwa meskipunketerangan saksi tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunketerangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2017/PA.Mab.secara kasuistis, Testimonium De Auditu (Syahadah Istifadhah) dapatdipergunakan sebagai alat bukti:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Hakim perkara ini berpendapat bahwa kesaksiansaksi Il tersebut yang bersifat Testimonium De Auditu dalam perkara inisecara materil telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannyayang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling bersesuaiandan saling menguatkan dengan bukti

dengan Terbanding yang sedang mempermasalahkanperselingkuhan antara Terbanding dengan wanita lain;Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orangsaksi Pembanding terkait dengan peristiwa perselingkuhan antara Terbandingdengan wanita lain tidak dialami sendiri, tidak melihatnya dengan mata kepalasaksi sendiri dan tidak mendengar langsung dengan telinga saksi sendiri,melainkan semua pengetahuan yang diperoleh kedua orang saksi bersumberdari ceritera Penggugat/Pembanding,( testimonium de

auditu ) oleh karenairu keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi Pembanding, dalamperkara aquo tidak memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan keduasaksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikianHalaman 7 dari 11 halaman, Putusan Banding No.143/Pdt.G/2020/PTA.

Perdata sehingga nilaikesaksiannya hanya Testimonium De Auditu maka kesaksiannya harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandngnya beralasandengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25November 1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal11 November 1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 818K/Sip/1983tanggal 13 Agustus 1984 untuk mengesahkan keterangan saksi yang bersifattestimonium de auditu dalam perkara aquo dapat dibenarkan;Halaman 8 dari

JK.Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas, Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Yurisprudensi tersebut tidaktepat diterapbkan dalam kasus aquo, karena keterangan saksi yang bersifattestimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, kecuali dalamperistiwa yang sangat eksepsional seperti :1.

Keterangan yang diberikan oleh saksi de auditu tersebut merupakanpesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatanhukum yang disengketakan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, peristiwayang dapat menggunakan saksi de auditu adalah peritiwa yang kejadiannyasudah lama, dari generasi ke generasi sehingga tidak tepat diterapkan dalamperkara perceraian aquo yang masih banyak orang yang dapat dijadikan saksi,terutama dari keluarga dekat Pembanding, sesuai ketentuan

Sakey mendengar dari Sukiat bahwa ia (Sukiat)membeli tanah dari Ko Acung, dan kemudian objek sengketa diolah olehSukiat dan Penggugat/Pembanding dan ditanami pohon kelapa danpalawija;Pada alinea ke lima, oleh Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwaketerangan SaksiSaksi Penggugat ; Raimond Mada, Yulius Binaba danMarthen Sakey ternyata hanya didengar dari Almarhum Sukiat(testimonium de auditu).

Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan bahwa keterangan ke3 orang saksi termaksud adalah bersifat testimonium de auditu, maka haltersebut tidaklah serta merta harus ditolak dan tidak diberikan nilai bukti.Hal ini didasarkan pada fakta hukum dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia, sebagai berikut :a.

Penggunaan Testimonium de Auditu tidak dilarang untuk dijadikanpersangkaan, di mana keterangan saksi yang diperoleh dari orang laindapat dianggap sebagai persangkaan. Hal ini dapat dilihat atauditemui dalam Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11November 1959;b.

Putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 MahkamahAgung menyatakan bahwa meskipun testimonium de auditu tidakdapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaaannyatidak dilarang sebagai persangkaan;Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PALc. Testimonium de auditu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendirimencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alatbukti lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang.

Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yangberdiri sendiri, tetapi dapat menjadi alat bukti persangkaan(vermoeden).

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Mab.berdasarkan cerita masyarakat sekitar (Testimonium De Auditu), makaHakim perkara ini akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Hakim perkara ini merasa perlu mengemukakanpendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M.

Jika ada, barudipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yangmelekat pada keterangan saksi de auditu tersebut:Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I!

tersebut bersifattestimonium de auditu, namun keterangan saksi di atas diperoleh melaluicerita mulut ke mulut dari masyarakat sekitar, dengan pengertian lain bahwacerita mengenai pernikahan Pemohon dengan Pemohon II diperoleh daribanyak orang, yang mana menurut Wahbah Zuhaili bahwa meskipunketerangan saksi tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunketerangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan in cassu itsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alih

menjadipendapat Hakim dalam pertimbangan hukum Penetapan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf, perwalian, dan azal.

Auditu (Syahadah Istifadhah) dapatdipergunakan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Hakim perkara ini berpendapat bahwa kesaksiansaksi Il tersebut yang bersifat Testimonium De Auditu dalam perkara inisecara materil telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannyayang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling bersesuaiandan saling menguatkan dengan bukti lainnya.

Yahya Harahap di dalambuku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakarHal 8 dari 15 hal Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.MS.tersebut menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukum perkaraini yaitu sebagai berikut tidak begitu penting memperdebatkan apakahtestimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itubukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sahsebagai alat bukti.

Jika ada, baru dipertimbangkansejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padaketerangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditudalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah, yaitukesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengahtengahmasyarakat.

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu isbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahteyadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf,perwalian

auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis,testimonium de auditu (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten TanjungJabung pada tanggal 25 Juli 1984 atau sudah 34 tahun berlalu, Hakim Tunggalpatut menduga bahwa saksisaksi

dan Pemohon II sudah sulit ditemukan karena mungkin sudah tua atau telahmeninggal dunia, maka Hakim Tunggal berpendapat sulit bagi Pemohon danPemohon II untuk menghadirkan saksisaksi yang melihat langsung pernikahanPemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesaksian saksi 1 Pemohon dan Pemohon II yang bersifat testimonium de auditu dalam perkara ini dapatditerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang

Wahbah Zuhaili dalam kitab alFigh alIslamy wa Adillatuh juz 8halaman 392 :Artinya : Kesaksian dengan tasamu (testimonium de auditu) adalah sah (dapatdibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab (keturunan,kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasan (wewenang) hakim.Seorang saksi dapat memberikan keterangan dalam perkaraperkara tersebutbila ia mendapatkan berita atau pesan dari orang lain yang dinilai baik(berintegritas), karena perkaraperkara tersebut biasanya hanya dapatdiketahui

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengantasamu (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara.Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, wali dan kuasa(wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinan nasab (keturunan),sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat.dan DR. Sayid Sabig dalam kitab Figh alSunnah juz 3 halaman 332 :Artinya : Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari olehpengetahuannya sendiri.

Pengetahuan tersebut dapat diperoleh denganmelihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium deauditu) dalam halhal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yangdiketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkanpersangkaan atau keyakinan.

Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala, pemberiankekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaianintegritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan.

ImamAhmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafiiyah berpendapat bahwakesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala,wakaf dan hak kepemilikan murni.maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan saksisaksi para Pemohontersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 serta keterangan saksisaksi paraPemohon di persidangan telah terbukti pula bahwa pewaris (ORTU1 alias XXX XXX) telahmeninggal dunia

auditu yaitu kesaksian karenamendengar dari orang lain;Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyimpangi ketentuan saksitestimonium de auditu tersebut, majelis hakim sependapat dengan M.

YahyaHarahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (2009) halaman 661666 bahwadalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yangmembenarkan atau mengakui testimonium de auditu sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa faktor yang dapat dijadikan dasar untukmembenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti adalah: 1) saksilangsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidakada lagi karena semua sudah meninggal sedangkan perisitiwa atauperbuatan hukum itu tidak dituliskan

dalam bentuk surat; 2) keterangan yangdiberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orangyang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum tersebut;Menimbang, bahwa terkait kesaksian testimonium de auditu yangbersifat eksepsional dihubungkan dengan keterangan saksi 2 Pemohonmengenai kapan para Pemohon menikah, saksi 2 mendapatkan informasikeluarga dan dari warga masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohondan saksi, sehingga dapat disimpulkan saksi 2 para Pemohon juga tidakHal

, bahwa keterangan saksi 2 tersebut ternyata bersesuaiandengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengansyarat dan rukun nikah agama Islam, dan tidak bertentangan dengan hukumsyara dan keterangan saksi 2 dalam keadaan yang bersifat eksepsionalsebagai salah satu alasan dapat dibenarkan common law apabila saksiutama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal duniamaka saksi alistifadhah dan saksi de

auditu sangat diperlukan untukmengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapakasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus,hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensiputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November1975 yang menerima kesaksian testimonium de auditu secara eksepsionalsebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan padaberita yang sudah sedemikian