Kedua, dalamkasuskasus tertentu apalagi perkawinan dalam perkara a quo dilaksanakansebelum adanya kantor pencatatan nikah di tempat tinggal Pemohon danPemohon Il;Menimbang, keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu(istifadhah/tasamu) masih dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimanapendapat para pakar hukum yang diambil alin oleh Majelis Hakim sebagaipendapatnya, sebagai berikut:1. M.

auditu sebagai alatbukti.2.

lo ol4n099Artinya: Kesaksian dengan tasamu (testimonium de auditu) adalah sah(dapat dibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab(keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasan(wewenang) hakim.

Pengetahuan tersebut dapatdiperoleh dengan melihat sendiri atau) mendengar dari oranglain/istifadhah (testimonium de auditu) dalam halhal yang biasanya sulitdiketahui tanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut.Kesaksian istifadhah talah berita yang diketahui oleh banyak orang yangdapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan.Menurut madzhab Syafilyah, kesaksian istifadhah (testimonium deauditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran,kematian,

pemerdekaan budak, wala, pemberian kekuasaan(wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaianintegritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan.Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafiiyah berpendapatbahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakandalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaanbudak, wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.Menimbang, bahwa meskipun

auditu), MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatpakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M.

Yahya Harahap di dalam bukuHukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alin pendapat pakartersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara iniyaitu. sebagai berikut tidak begitu penting memperdebatkan apakahtestimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karenaitu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sahsebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkanapakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya.

Jika ada, barudipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yangmelekat pada keterangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditudalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah, yaitukesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengahtengahmasyarakat.

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,

auditu(syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi 2 Pemohon danPemohon II yang bersifat testimonium de auditu tersebut dalam perkara inidapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon Il,dan alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon II tersebut,Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:e

pembuktian dan dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalamPasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak memenuhi syaratmateril sebagai saksi karena tidak mengalami sendiri, melihat dengan matakepala sendiri, atau mendengar sendiri peristiwa pernikahan Pemohon danPemohon Il, oleh karenanya saksi 2 tersebut dikategorikan sebagai saksitestimonium de

auditu yaitu kesaksian karena mendengar dari orang lain;Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyimpangi ketentuan saksitestimonium de auditu tersebut, majelis hakim sependapat dengan M.

YahyaHarahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (2009) halaman 661666 bahwadalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yangmembenarkan atau mengakui testimonium de auditu sebagai alat bukti;Hal 7 dari 13 Penetapan No 41 /Pdt.P/2016/PA.PkjMenimbang, bahwa faktor yang dapat dijadikan dasar untukmembenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti adalah: 1) saksilangsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidakada lagi karena semua sudah meninggal sedangkan

perisitiwa atauperbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat; 2) keterangan yangdiberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orangyang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum tersebut;Menimbang, bahwa terkait kesaksian testimonium de auditu yangbersifat eksepsional dinubungkan dengan keterangan saksi 2 para Pemohonmengenai siapa yang menikahkan, siapa wali nikah dan siapa saksi nikahpara Pemohon, saksi 2 mendapatkan informasi dari ayah kandung saksi 2bernama

Xxxxx, dimana pada saat perkawinan para Pemohon berkedudukansebagai salah satu saksi perkawinan, karena pada saat itu saksi 2 masihkecil berusia 2 tahun, hal ini telah sejalan dengan maksud tersebut di atasyaitu keterangan yang diberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesandari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiva atau perbuatan hukumtersebut dan dari pengamatan saksi dalam kehidupan rumah tanggaPemohon dan Pemohon Il sampai sekarang, para Pemohon selalu tinggalhidup bersama seperti

bahwa Penggugat dan Tergugat seringbertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan selama 6(enam) bulan terakhir ini Sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak tinggalbersama dengan Penggugat dan bahkan tidak diketahui keberadaannya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi yang dihadirkan olehPenggugat di atas ternyata keduanya mengetahui permasalahan yang terjadidalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita ataupenyampaian dari Penggugat sendiri (testimonium de

auditu);Menimbang, bahwa mayoritas pendapat para ahli hukum dan berbagaiputusan pengadilan pada oprinsipnya menolak saksi yang berkualitastestimonium de auditu sebagai alat bukti karena saksi sepatutnya orang yangmelihat, mendengar atau mengetahui langsung mengenai suatu peristiwa yangdipersengketakan, namun demikian menurut M.

(dalambukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) ada faktorfaktor yang dapat dijadikandasar membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti, antara lainketerangan yang diberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan daripelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yangdisengketakan;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 239K/Sip/1973 tanggal 25111975 membenarkan testimonium de auditu secaraeksepsional

sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksimemberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alatbukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpamemerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi de auditu terdiri dari beberapaorang;Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung melalui putusan nomor:308 K/Pdt/1959 tanggal 11111959 berpendapat bahwa testimonium de auditutidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapatditerapkan

Yahya Harahap, S.H. juga berpendapat, kalaukesaksian de auditu itu langsung didengar dari Tergugat atau Penggugatsendin, sangat beralasan mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan.

Nomor 0162/Pdt.P/2019/PA.Pas.Artinya : Kesaksian dengan tasamu (testimonium de auditu) adalah sah (dapatdibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab(keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasan(wewenang) hakim. Seorang saksi dapat memberikan keterangandalam perkaraperkara tersebut bila ia mendapatkan berita atau pesandari orang lain yang dinilai baik (berintegritas), karena perkaraperkaratersebut biasanya hanya dapat diketahui oleh orangorang tertentusaja.

Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akanmenimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahul kebenaranmateriil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum.Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara.Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, walidan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinannasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat.dan DR.

Pengetahuan tersebut dapat diperolehdengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah(testimonium de auditu) dalam halhal yang biasanya sulit diketahultanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksianistifadhah talah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapatmemberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurutmadzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) Hal 8 dari 11 hal Pen.

Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafilyahberpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapatdipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian,pemerdekaan budak, wala, wakaf dan hak kepemilikan murni.maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan saksisaksi paraPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P4, P5 dan P8 sertaketerangan saksisaksi para Pemohon di persidangan telah terbukti bahwaalmarhum YOYOK SETIAWAN telah meninggalkan

;Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tidak pernah melihat ataumendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi hanyamengetahui telah terjadi perselisihan dari cerita Penggugat, dan bukti berupafoto wajah Penggugat yang berdarahdarah serta kedua saksi tidak mengetahuipenyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga kesaksian keduasaksi tersebut hanyalah kesaksian de auditu, namun kesaksian tersebutbersesuaian dengan surat gugatan, serta kesaksian kedua saksi tentangTergugat tidak lagi

tinggal dengan Penggugat sepanjang tahun 2020bersesuaian dengan keterangan dari Tergugat saat agenda jawab jinawab;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Subekti dalam buku HukumAcara Perdata, halaman 106, yang diambil alih sebagai pendapat MajelisHakim: (Kesaksian de auditu) tidak dapat dipergunakan sebagai alat buktilangsung, tetap!

auditu dapat sajaditerapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, dan perkaraperceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individulistis, acuh takacuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, dan tenggelamdengan kesibukan masingmasing, membuat sukarnya menemukan saksi yangtidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkaraperceraian pada dasarnya adalah perkara personen recht (berhubungandengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi

sekarang ini adalahsulitnya menemukan saksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengarlangsung dalam hal pembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkanadanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa di antara syarat testimonium de auditu dapatditerima sebagai alat bukti adalah:1.

Testimonium de auditu harus memenuhi syarat meteril suatu alat bukti,dan telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa melalui alat buktilain, serta terdiri dari beberapa orang (Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975);2. Testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetap!

;Menimbang, bahwa para pakar hukum acara perdata jugaberpendapat dapat menerima saksi testimonium de auditu(istifadhah/tasamu) sebagai alat bukti, sebagaimana tersebut dibawah ini :1. M.

auditu sebagaialat bukti.2.

Menurut madzhab Hanabilah dan ulama yangsependapat dengannya berpendapat bahwa kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkaraperkawinan, hak kepemilikan pribadi, wakaf danpenggunaannya, kematian, pemerdekaan budak, wala, sertapemberian dan pencabutan kekuasaan (wewenang) seseorang.Madzhab Hanabilah berargumentasi bahwa karena dalamperkaraperkara tersebut biasanya sulit ditemukan alatalat buktiselain kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut,maka kesaksian

istifadhah (testimonium de auditu) dapatdipergunakan dalam perkaraperkara tersebut.

Imam Malikbercerita : Pada masa kami juga pernah ada sengketa tentangbendungan yang dibangun pada masa Rasulullah saw dan kamitidak mempunyai alatalat bukti selain saksi istifadhah(testimonium de auditu).

menyatakan sependapat dan diambil alin menjadipertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehinggaputusan Pengadilan Agama dalam eksepsi dapat dikuatkan;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas putusanPengadilan Agama yang dinilai terdapat kesalahan dan hanyamempertimbangkan kepentingan Penggugat/Terbanding, keberatan mana padapokoknya didasarkan pada alasan bahwa kesaksian para saksi yang diajukanoleh Penggugat/Terbanding hanya bersifat testimoniun de

auditu sehinggasulit diterima sebagai nilai pembuktian penuh dalam perkara ini, disamping daripada itu dalil gugatan Penggugat/Terbanding dibantah oleh saksi yang diajukanHal. 4 dari 7 hal.

No.132/Pdt.G/2019/PTA Mksoleh Tergugat/Pembanding sehingga alasan Penggugat/Terbanding untukbercerai sangat mengadaada;Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Tergugat/Pembandingdalam memori bandingnya tentang kesaksian saksi yang diajukan olehPenggugat/Terbanding hanya bersifat testimoniun de auditu, Pengailan TinggiAgama berpendapat bahwa pengertian testimoniun de auditu, dapat dimaknaisebagai keterangan saksi didasarkan pada keterangan orang lain, sedangkanketerangan dua orang saksi yang diajukan

oleh Penggugat/Terbandingdipersidangan masingmasing menjelaskan melihat sendiri terjadinyaperselisinan dan pertengkaran anatara Penggugat/Terbanding danTergugat/Pembanding sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut tidakternyata bersifat dengan de auditu, demikian pula mengenai keterangan saksisaksi Tergugat/Pembanding yang dianggap membantah dalil gugatanPenggugat/Terbanding, hal mana keterangan saksi itu tidak untuk membantahdalil Penggugat/Terbanding, melainkan hanya berfungsi memberi keyakinankepada

Yahya Harahap di dalambuku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakarHal 8 dari 15 hal Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.MS.tersebut menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukum perkaraini yaitu sebagai berikut tidak begitu penting memperdebatkan apakahtestimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itubukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sahsebagai alat bukti.

Jika ada, baru dipertimbangkansejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padaketerangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditudalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah, yaitukesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengahtengahmasyarakat.

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu isbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahteyadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf,perwalian

auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis,testimonium de auditu (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten TanjungJabung pada tanggal 25 Juli 1984 atau sudah 34 tahun berlalu, Hakim Tunggalpatut menduga bahwa saksisaksi

dan Pemohon II sudah sulit ditemukan karena mungkin sudah tua atau telahmeninggal dunia, maka Hakim Tunggal berpendapat sulit bagi Pemohon danPemohon II untuk menghadirkan saksisaksi yang melihat langsung pernikahanPemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesaksian saksi 1 Pemohon dan Pemohon II yang bersifat testimonium de auditu dalam perkara ini dapatditerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang

auditu yaitu kesaksian karenamendengar dari orang lain;Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyimpangi ketentuan saksitestimonium de auditu tersebut, majelis hakim sependapat dengan M.

YahyaHarahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (2009) halaman 661666 bahwadalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yangmembenarkan atau mengakui testimonium de auditu sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa faktor yang dapat dijadikan dasar untukmembenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti adalah: 1) saksilangsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidakada lagi karena semua sudah meninggal sedangkan perisitiwa atauperbuatan hukum itu tidak dituliskan

dalam bentuk surat; 2) keterangan yangdiberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orangyang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum tersebut;Menimbang, bahwa terkait kesaksian testimonium de auditu yangbersifat eksepsional dihubungkan dengan keterangan saksi 2 Pemohonmengenai kapan para Pemohon menikah, saksi 2 mendapatkan informasikeluarga dan dari warga masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohondan saksi, sehingga dapat disimpulkan saksi 2 para Pemohon juga tidakHal

, bahwa keterangan saksi 2 tersebut ternyata bersesuaiandengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengansyarat dan rukun nikah agama Islam, dan tidak bertentangan dengan hukumsyara dan keterangan saksi 2 dalam keadaan yang bersifat eksepsionalsebagai salah satu alasan dapat dibenarkan common law apabila saksiutama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal duniamaka saksi alistifadhah dan saksi de

auditu sangat diperlukan untukmengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapakasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus,hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensiputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November1975 yang menerima kesaksian testimonium de auditu secara eksepsionalsebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan padaberita yang sudah sedemikian

Bahwa judex facti tingkat pertama telah salah dalam menerapkanhukum pembuktian, sehingga Pembanding sangat keberatan dan tidaksependapat dengan =judex facti tingkat pertama, yang dalampertimbangannya menyebutkan: Menimbang, bahwa semua saksi yang dihadirkan Para Penggugatmendasarkan pengetahuannya terhadap asal usul tanah berdasarkaninformasi dari Soewiryo (Penggugat), sehingga semua keteranganbernilai testimonium de auditu; Menimbang, bahwa tidak ada satupun saksi yang mengetahui secaralangsung

alat bukti telah dibenarkan Yurisprudensi PeradilanIndonesia. salah satu diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RINomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, dalam kasus iniPengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RImembenarkan kesaksian de auditu. sebagai alat bukti denganpertimbangannya yang berbuny!

auditu sebagai alat bukti adalah saksilangsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yangdiperkarakan tidak ada lagi (meninggal dunia), sedangkan peristiwa atauperbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat; Keteranganyang diberikan saksi de auditu tersebut pesan dari pelaku atau orangyang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yangdisengketakan.

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilanmenerangkan bahwa testimonium de auditu yaitu kesaksian atauketerangan karena mendengar dari orang lain.Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT.BJMKeterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keteranganyang disampaikan orang lain kepadanya adalah:a.

Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitassebagai testimonium de auditu;C. (Yahya Harahap. 2016.

auditu) dan tidak didukungdengan alat bukti yang lain.

Bahwa keterangan saksi de auditu tidakmempunyai nilai pembuktian atau dengan kata lain bukan sebagai alat buktiyang sah.

Bahwa menurut Pembanding/Penggugat bahwa kesaksian Testimoniumdeauditu dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, bahwa bagaimanamungkin keterangan 2 ( dua ) saksi Pembanding/dahulu Penggugat yanghanya sebagai saksi de auditu dapat digunakan sebagai bukti persangkaanpadahal saksi de auditu tidak mempunyai nilai pembuktian atau bukansebagai alat bukti sah karena tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksisebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1907 KUH Perdata ;Hal 11 dari 16 hal Putusan Perkara

auditu)dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, padahal bukti persangkaanharus didasarkan pada bukti langsung atau fakta yang ditemukan dalampersidangan (vide: M.

Sedangkan menurutPembanding/Penggugat bahwa bukti persangkaan dapat didasarkan padaketerangan 2 ( dua ) orang saksi yang bersifat de auditu yang belum atautidak sama sekali membuktikan apa pun atau tidak bernilai sebagai alatbukti yang sah dalam perkara a quo.

Auditu, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakanpendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M.

Yahya Harahap di dalambuku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapatpakar tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumperkara ini yaitu sebagai berikut tidak begitu penting memperdebatkanapakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, olehkarena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannyatidak sah sebagai alat bukti.

Jikaada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatanpembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua tersebutbersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi di atas diperolehmelalui cerita mulut ke mulut dari masyarakat sekitar, dengan pengertian lainbahwa cerita mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon diperolehdari banyak orang, yang mana menurut Wahbah Zuhaili bahwa meskipunketerangan saksi tersebut bersifat

Istifadhah/Testimonium De Auditu, namunHal. 11 dari 17 Hal.

Auditu(Syahadah Istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim perkara ini berpendapat bahwakesaksian saksi kedua tersebut yang bersifat Testimonium De Auditu dalamperkara ini secara materil telah memberikan keterangan berdasarkanpengetahuannya yang relevan dengan pokok perkara, keterangan manaHal. 12 dari 17 Hal.

auditu sebagai alat bukti.2.

GI pol 529gl ly 3 yols J 5s lgio als Ce Ut 9 golui bol guyAn09 9 duds aug ELO) 9 uni 9 TIS 9 aaw 9 1859 US 9Artinya :Kesaksian dengan tasamu (testimonium de auditu) adalah sah (dapatdibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab(keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasan (wewenang)hakim.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksiandengan tasamu (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenisperkara. Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim,wali dan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinannasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat.3. DR. Sayid Sabig dalam kitab Figh alSunnah juz 3 halaman 332 :Halaman 8 dari 16 penetapan Nomor 70/Padt.P/2021/PA.

Pengetahuan tersebut dapat diperoleh denganmelihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium deauditu) dalam halhal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah talah beritayang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkanpersangkaan atau keyakinan.

Menurut madzhab Syafilyah, kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala, pemberiankekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaianintegritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan.

auditu;Menimbang, bahwa prinsip umum dalam hukum acara perdata maupun pidana,keterangan saksi de auditu tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi.

Akan tetapidapat juga dikatakan bahwa keterangan saksi de auditu sebenarnya dapat menjadi alat buktitidak langsung, yaitu alat bukti persangkaan dalam acara perdata dan petunjuk dalam acarapidana apalagi dalam hukum acara perdata, larangan menggunakan saksi de auditusebagai alat bukti saksi hanya tersirat dari Pasal 308 R.Bg jo. 171 HIR jo. Pasal 1907KUHPerdata. (Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.

orang saksi Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugatdengan Tergugat merupakan keterangan yang saksi dengar sendiri dari curahan isi hatiPenggugat tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat delapan tahun yang lalu,sehingga patut diduga Penggugat bermaksud untuk mendapatkan motifasi / nasihat dariorangorang yang Penggugat kenal agar Penggugat ketika itu dapat bertahan menghadapikemelut rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian majelis hakim meyakinikebenaran keterangan de

auditu para saksi Penggugat khusus tentang dalil terjadinyaperselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat (bukti persangkaan hakim)sebagai pengecualian dari prinsip umum bahwa keterangan saksi de auditu tidak dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959yang pada pokoknya menyatakan Kesaksian testimoni de auditu tidak dapat digunakansebagai bukti langsung

,LL.M,2006 : 148149) atau kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan(Mahkamah Agung RI, Edisi Revisi 2010, Pedoman Pelaksanaan Tugas AdministrasiPeradilan Agama, Buku IT) yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan majelis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, telahterungkap fakta hukum bahwa : Penggugat dan Tergugat suami istri sah; Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar; Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

. 164165) yang diambil olehmajelis menjadi pendapatnya menyatakan, Keluarga sedarah...dapat didengarmenjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan danpertengkaran, tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudahdisumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhisyarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka2 dan 3 berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (testimonium de

auditu)dan tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat/Tergugat relatif jauh(beda kota), maka kesaksian yang demikian (testimonium de auditu) tidakmemenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur pada Pasal 171 HIR oleh karenaitu harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak mempunyai hubungankeluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudahdisumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhisyarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145

Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2016/PA BigMenimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka2 dan 3 berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (testimonium de auditu)dan tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat/Tergugat relatif jauh(beda kota), maka kesaksian yang demikian (testimonium de auditu) tidakmemenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur pada Pasal 171 HIR oleh karenaitu harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat tidak mempunyai hubungankeluarga dan pekerjaan

dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudahdisumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhisyarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil angka2 dan 3 berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (testimonium de auditu)dan tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat/Tergugat relatif jauh(beda desa/kelurahan), maka kesaksian yang demikian (testimonium de auditu)tidak memenuhi syarat materiil,

Sakey mendengar dari Sukiat bahwa ia (Sukiat)membeli tanah dari Ko Acung, dan kemudian objek sengketa diolah olehSukiat dan Penggugat/Pembanding dan ditanami pohon kelapa danpalawija;Pada alinea ke lima, oleh Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwaketerangan SaksiSaksi Penggugat ; Raimond Mada, Yulius Binaba danMarthen Sakey ternyata hanya didengar dari Almarhum Sukiat(testimonium de auditu).

Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan bahwa keterangan ke3 orang saksi termaksud adalah bersifat testimonium de auditu, maka haltersebut tidaklah serta merta harus ditolak dan tidak diberikan nilai bukti.Hal ini didasarkan pada fakta hukum dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia, sebagai berikut :a.

Penggunaan Testimonium de Auditu tidak dilarang untuk dijadikanpersangkaan, di mana keterangan saksi yang diperoleh dari orang laindapat dianggap sebagai persangkaan. Hal ini dapat dilihat atauditemui dalam Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11November 1959;b.

Putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 MahkamahAgung menyatakan bahwa meskipun testimonium de auditu tidakdapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaaannyatidak dilarang sebagai persangkaan;Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PALc. Testimonium de auditu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendirimencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alatbukti lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang.

Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yangberdiri sendiri, tetapi dapat menjadi alat bukti persangkaan(vermoeden).

auditu), MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatpakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M.

Yahya Harahap di dalam bukuHukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alin pendapat pakartersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara iniyaitu. sebagai berikut tidak begitu penting memperdebatkan apakahtestimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karenaitu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sahsebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkanapakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya.

Jika ada, barudipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yangmelekat pada keterangan saksi de auditu tersebut;Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat testimonium de auditudalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah, yaitukesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengahtengahmasyarakat.

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, Ssebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian Istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,

auditu(syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi 2 Pemohon danPemohon Il yang bersifat testimonium de auditu tersebut dalam perkara inidapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon , Pemohon Il,dan alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon Il tersebut,Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:e Bahwa

Mahkamah AgungRepublik Indonesia;Alasan Kasasi Ke Dua :Pengadilan Tinggi Makassar in casu Majelis Hakim Banding PengadilanTinggi Makassar dalam perkara ini adalah amat salah dan keliru membatalkanputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini casu putusan Pengadilan NegeriSidenreng Rappang dengan dasar berpedoman pada keterangan saksiPembanding/Penggugat yang bernama La Caming bin Mansure, yakni dimanaMajelis Hakim Banding pada pertimbangan hukumnya mengatakan, bahwameskipun keterangan saksi testimonium de

auditu namun apabilaketerangannya bersesuaian dengan alat bukti lain, maka keterangan saksi yangdemikian bukan keterangan saksi testimonium de auditu dan keterangan saksitestimonium de auditu/kesaksian de auditu manakala keterangan saksi tersebutberdiri sendiri dan sifatnya hanya mendengar dari sumber yang tidak jelas/katanya, maka keterangan yang demikian tidak dapat dijadikan alat bukti danseterusnya....

Oleh karena Majelis Hakim Banding sendiri mengakui, bahwakesaksian de auditu/Terstimonium de auditu adalah tidak dapat dijadikansebagai alat bukti jika tidak didukung oleh alat bukti lainnya, tapi pada segilainnya Majelis Hakim Banding menerima kesaksian de auditu/testimnium deauditu sebagai alat bukti, meskipun tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

Hal inidapat dilihat dan dibaca dari pertimbanganpertimbangan Majelis HakimBanding a quo yang hanya dengan secara sertamerta saja mengatakan, bahwakesaksian de auditu/testimonium de auditu adalah bersesuaian dengan alatbukti surat dari Pembanding semula Penggugat tanpa menunjuk tentang alatbukti surat yang mana dari pembanding semula Penggugat yang bersesuaiandengan keterangan saksi testimonium de auditu dimaksud itu ?

auditu) tidak dapat mendukung dalil Penggugatbahwa objek sengketa milik Penggugat;e Bahwa di samping hal tersebut objek sengketa dikuasai oleh pihakTergugat sejak tahun 1970 jadi sudah 40 tahun lebih, hal tersebutmembuktikan bahwa objek sengketa bukan milik Penggugat;e Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dandiambil alin menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk

tersebut di atas sudah dewasa, bukanorang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secaraterpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimanaterurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formilsebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg ;Menimbang, bahwa materi keterangan saksiterkait adanyapernikahan Para Pemohon' senyatanya bukan berdasarkan apa yang dilihatdan diketahuinya sendiri, hal mana keterangan saksi demikian dikategorikansebagai testimonium de

auditu sehingga majelis mempertimbangkannya lebihlanjut sebagai berikut;Menimbang bahwa, meskipun saksi de auditu tidak memenuhi syaratmateril namun demikian majelis sependapat dengan M.

Yahya Harahap dalambukunya Hukum Acara perdata (2009) yang berpendapat bahwa dalam haltertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian yang membenarkanatau mengakui saksi de auditu sebagai alat bukti ;Menimbang, perihal saksi de auditu dalam perkara perkawinan,majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan kedalam saksiperlimpahan atau dalam istilah figih dikenal dengan syahadah al istifadhah atausyahadah bittasami hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jikamemenuhi salah

satu dari dua syarat yaitu, kesaksian itu merupakan kabaryang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaranberita tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikankepada saksi de auditu dari orang yang bersangkutan yang melaksanakanperkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut, sehingga keterangan saksidapat diterima, hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam A/tigihalIslamy wa Adillatuh Juz 8 halaman 170 yang berbunyi :9 tgoluJL slew!

as qoi L LlJ> JI J9> 29 swwgoJla scamsitly cllail pol teArtinya : Adapun saksi De auditu. dapat dibenarkan dalam halpernikahan,ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suamiistri.Menimbang bahwa keterangan dua saksi tersebut juga dapatdijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (Vermoeden)majelis hakim tentang terjadinya perkawinan Para Pemohon sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11Nopember 1959 dan telah sesuai dengan pasal 310 R.Bg