Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.e Sedangkan Terdakwa II M. Ali Afni,S,Sos selaku Bendahara BelanjaHibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1.

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kotae Terdakwa Il M. Ali Afni selaku Bendahara KPU Provinsi Bengkulu periodetahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan mengujikebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuaidengan perintah bayar atasan langsung bendahara.2.

/bulan,sedangkan KPU Provinsi tidak mengeluarkan kebijakan atau ketetapan atau SuratPerintah kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan pembayaran honorariumBendaraha Pembantu dengan honorarium yang ditetapkan dalam Surat KeputusanGubernur, maka dalam hal ini pihak KPU Kabupaten/Kota tidak dapat dibebanitanggub jawab sehubungan dengan pembayaran honorarium Bendahara Pembantuyang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur, melainkan hal ini merupakantanggung jawab KPU Provinsi Bengkulu, dengan perkataan

Menetapkan kebijakan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan.2.

No. 273 K/TUN/2009.i,KolusidanNepotisme.Karena : Asas Umum Pemerintahan yang baik tersebut meliputi asas sebagaiberikut :1Asas Kepastian Hukum yaitu, asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggara Negara ;Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraanumum

Undangundang Nomor. 9Tahun 1969 Tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 1969 Tentang BentukBentukPerusahaan Negara (dan segala aturan turunannya) dengan Undangundang Nomor.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (dansegala aturan turunannya) sebatas menyangkut tentang Pegawai Perusahaan Negarayang diidentikkan atau dipersamakan dengan Pegawai Negeri setelah berlakunyaUndangundang Nomor. 8 Tahun 1974 juncto Undangundang Nomor. 43 Tahun1999, maka hal tersebut merupakan kebijakan

ditunjuk selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkanKeputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.343Huk/2006 tanggal 29Juni 2006 tentang Perubahan ke empat atas lampiran Keputusan GubernurBanten Nomor: 902/Kep.68Huk/2006 tentang Penetapan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD ProvinsiBanten TA.2006, Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan pimpinan dalam bidangkebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah ;e Melaksanakan pengadaan atau penyediaan alat perlengkapan kantorPemerintah Provinsi Banten, sarana dan prasarana ;Sedangkan tugas dan tangggung jawab Terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :Mengelola belanja operasi dan belanja modal ;

InCasu antara lain : Merencanakan kebijakan kebutuhan perlengkapan Sekretaris Daerah ,dan mengadakan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana,dan alatalat perlengkapan kanitor ;. Bahwa, diakui benar, Terdakwa berdasarkan hakhakdan kewajibannyatelah mengeluarkan Surat Perintah Membayar, kepada Nuraisah,S.IP selaku Pemegang Kas Biro Perlengkapan Provinsi Banten, yakni SuratNo: 900/981LK/2009., tanggal 28 September 2006 ; .

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai Surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 4.

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 3.

Asas Kepastian HukumYang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas didalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiappengambilan kebijakan dan keputusan terkait penyelenggaraanpemilinan.

dilaksanakan, sehingga ada kekhawatiran yangsangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan,padahal surat keputusan yang pada pokoknya membatalkankeikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPematangsiantar pada Tahun 2015 dilaksanakan tidak sesuai denganperaturan penyelenggaraan pemilinan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, makaobjek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukanserangkaian kebijakan

Dengan demikian dalam perkara a quo keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinyasesuai dengan UndangUndang tidak menjadi wewenang dari PengadilanTata Usaha Negara Medan;Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan denganpenyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Mahkamah Agung telahmengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi panduan umum bagisemua badan peradilan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal iniPeradilan Tata Usaha Negara.

Objek sengketa bertentangan dengan Azas Kepastiuan Hukum,yaitu sebagaiman diuraikan di atas bahwa jelas tergugat dalammenerbitkan Objek sengketa tidak mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara Negara;2).

yang berwenangkepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannyadengan jabatan, b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakanpenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c)Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini sebagaimana yangdimaksud di atas paling lama bulan Desember 2018;Serta kebijakan

Mtr.pidana yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulanDesember 2018,Serta adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur SipilNegara melalui Surat Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, memberibatas waktu kepada PPK dan PyB untuk memberhentikan PNSdimaksud sampai tanggal 30 April 2019.

Bahwa pada bulan September 2014, TERGUGAT 2 membujuk denganmenawari pekerjaan untuk menjadi PNS kepada anak Penggugat yaituHalaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN MtrAstari Prima Setyorini, kareena TERGUGAT 1 mendapat jatah dari Jakartamelalui jalur khusus/kebijakan dan sanggup membantu untuk masukmenjadi PNS;Bahwa untuk mencari kebenaran informasi tersebut, kKemudian padatanggal 10 September 2014 anak Penggugat Astari Prima Setyo Rinibersama PENGGUGAT ingin datang ke rumah

Bukti Surat system seleksi CPNS Nasional 2014;Bukti formulir persyaratan masuk CPNS melalui jalur kebijakan;Bukti Surat pengantar nota dinas CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Register CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Daftar Nominatif listing Kategori Pusat dan Daerah atas namagoao tdASTARI PRIMA SETYORINI;f.

Butki P8 berupa Kwitansi tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dari ASDI GITA MUKTIFANI, SE& ASTARI PRIMA SETYORINI, SH. untuk pembayaran tambahan DPHalaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pat.G/2018/PN MtrCPNS Jalur Kebijakan Tahun 2013 2014, menunjukkan bahwa Tergugattelah menerima uang dari Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatisuratsurat bukti tersebut di atas ( bukti P1, P2, P7 dan P8 ) yangdikaitkan dengan

dariTergugat tidak didukung bukti yang cukup sehingga hanya berita palsyHalaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Padt.G/2015/PN.Cjryang sengaja direkayasa oleh Tergugat dikarenakan ada kepentinganpersonal;18.Bahwa dasar dari pembayaran ganti kerugian adalah permohonan dariKepala Desa Mulyasari yang sebelumnya sebagaimana yang tertuang didalam surat Nomor : 573.2/418/08/08/2012 tertanggal 02 Agustus 2012,yang mana seharusnya Tergugat (Kepala Desa Mulyasari yang sekarangmenjabat) harus meneruskan kebijakan

CjrBupati dalam menjalankan kebijakan di bidang pertanahan maupun dalamhal menganggarkan terkait dengan kebijakan pertanahan di daerahsehingga dengan demikian dengan adanya kewenangan / tugas & fungsiyang dimiliki organisasi tersebut maka sudah sepatutnya BagianPemerintahan Umum & Otda ditarik pula sebagai pihak dalam perkara aquo..

posita dalam gugatan makaPenggugat telah mengungkit / membahas mengenai hal hal yangberkenaan dengan tugas & fungsi dari Bagian Pemerintahan Umum DanOtda berkenaan dengan permasalahan tanah objek sengketa namunPenggugat sama sekali tidak menjadikan organisasi tersebut sebagai pihakdalam perkara a quo namun langsung menunjuk kepada Bupati Cianjursebagai salah satu Pihak dalam gugatan, padahal sebenarnya keberadaanBagian Pemerintahan Umum & Otda a quo bertugas untuk membantuBupati dalam menjalankan kebijakan

di bidang pertanahan maupun dalamhal menganggarkan terkait dengan kebijakan pertanahan di daerahsehingga dengan demikian dengan adanya kewenangan / tugas & fungsiyang dimiliki organisasi tersebut maka sudah sepatutnya BagianPemerintahan Umum & Otda ditarik pula sebagai pihak dalam perkara aquo.Bahwa selain itu gugatan menjadi kurang pihak apabila Penggugat tidakmelibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Pihak dalamperkara a quo, padahal lembaga tersebut merupakan perwakilanmasyarakat Desa

WIRA USAHA mendapat ganti rugi sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Bahw Saksi pernah melakukan pembayaran ganti rugi lahan milik masyatakat;Bahwa syarat sah untuk mendapatkan ganti rugi lahan tanam tumbuh, yaitudokumen / suratsurat harus ditandatangani oleh pemohon, apabila dokumen /SuratSurat tidak ditanda tangani oleh pemohon maka tidak sah dan tolak olehperusahaan;Bahwa perusahaan mempunyai kebijakan dalam ganti rugi lahan tanamtumbuh tersebut;Bahwa yang mendapat ganti rugi lahan saja, tanam

WUL yang saat itu dijabat oleh Sadr.RUDY HARMADAN karena sepenuhnya kebijakan persetujuan pembayarandilakukan oleh Sdr.

WIRA USAHA TAMA LESTARI;Bahwa menurut Saksi perubahan data reil yangdilakukan dilapangan atas kebijakan Pak RUDY HARMADAN sebagaipimpinan;Bahwa aslinya P3B yang ditanda tangani semua, petaini yang ada di komputer, pohon ini yang ada di survei dilapangan untukmenemukan pihak perusahaan dengan pemilik tanah ternyata pohon ini tidakada:halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN KIkBahwa apabila beje dan purun tidak dihargaiPerusahan maka masyarakat tidak mau menjual, kalau dibayar ganti rugilahannya

WUL, karena galam jenistanaman liar;Bahwa perusahaan mempunyai kebijakan dalam gantirugi lahan tanam tumbuh milik masyarakat;Bahwa yang mendapat ganti rugi lahan saja, dan bejetidak mendapat ganti rugi dari Perusahan PT. WUL;Bahwa jumlah lahan tanam tumbuh yang mendapatganti rugi yang Saksi ketahui dari perusahaan PT. WIRA USAHA LESTARIsekitar 60 Hektar;Bahwa 1 Hektar lahan yang tidak ada purun dan bejedilahan tersebut dihargai oleh perusahaan PT.

memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa Saksi bekerja di PT WUL sejak tahun 2013sampai dengan Tahun 2016; Bahwa Saksi pernah diperintah oleh terdakwa RUDYHARMADAN agar data tanam tumbuh yang tidak termasuk areal ganti rugidipindah ke areal yang terdapat ganti rugi; Bahwa awalnya saksi sempat mempertanyakanmengapa data tanam tumbuh yang awalnya tidak ada menjadi adatersebut harus dibuat dan Terdakwa RUDY HARMADAN menerangkanbahwa terdakwa akan bertanggung jawab sebagai Manager yangmengambil kebijakan

Citra Aditya Bakti Bandung 1997:533);Menimbang, bahwa apabila sikap perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkanJurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 536 K/Pid/2005 tanggal 10 Oktober 2007 yangdalam pertimbangannya menyatakan : "Panitia Anggaran adalah Alat KelengkapanDewan yang bertugas melaksanakan kebijakan dan keputusan Dewan atau PimpinanDewan. Apakah suatu ketaatan terhadap mekanisme organisasi (dalam hal ini KeputusanRapat Pimpinan Dewan yang diperluas) merupakan sebuah pelangaran?

menjadi 2 (dua) yaitu bersifat pengaturan danpenetapan, yang kemudian dalam hal penetapan oleh Pasal 3 ayat (2) dibagi lagi menjadi2 (dua) bentuk yaitu meliputi Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerahdan secara eksplisit ditegaskan pula dalam Penjelasan Umum butir 7 UU No. 32 Tahun2004 yang menjelaskan "Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakantugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya, serta atas kuasa peraturanperundang undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan

,MH., dalam menilai suatu kasus yang menurut Majelis Hakim cukupidentik dengan perkara a qou yang mana beliau berpendapat "Diskresioner atau wijsheidmerupakan wewenang yang dimiliki oleh Aparatur Negara termasuk Dirjen Bea danCukai dalam menentukan persetujuan pembebasan dan atau keringanan pada 17perseroan terbatas, bahkan seringkali terjadi kebijakan ini dilaksanakan denganmekanisme atau tidak menempuh prosedur atau cara cara yang ditempuh dalamkeadaan normal (kewenangan aktif) demikian wijsheid

dan peraturan kepala daerah" danPasal 145 ayat (2) UU W. 32 Tahun 2004 yang menyatakan "Perda sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atauperaturan perundangundangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah "sertaPenjelasan Umum butir 7 UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan "Penyelenggarapemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dantanggungjawabnya, serta atas kuasa peraturan perundangundangan yang lebih tinggidapat menetapkan kebijakan

Selama kriteria yang dimaksud belum adasecara formal dan mengikat, sulit akan terciptanya "pedoman pengendalian konflik",apalagi mengingat perlunya klasifikasi konflik, untuk menentukan kepentingan manayang harus dimenangkan dan yang mana dikalahkan" (vide "Kebijakan Publik" olehProf.DR.M.Solly Lubis, SH., Penerbit. CV.

Pengelola, penyelenggaraan dan kebijakan"perusahaan" dilakukan oleh pihak Reno Halsamer. Pihak Reno Halsamerhal. 3 dari 70 halaman putusan Nomor 300/Pid.B/2014/PN Dpssebagai operator wajib menjalankan perusahaan dengan baik.

Pengelola, penyelenggaraan dan kebijakan"perusahaan" dilakukan oleh pihak Reno Halsamer. Pihak Reno Halsamersebagai operator wajib menjalankan perusahaan dengan baik.

adalah perjanjian kerjasama pengelolaantanah dan bangunan antara terdakwa selaku pihak pertama dengansaksi Reno Halsamer selaku pihak kedua, dimana pihak pertamadalam kerjasama tersebut menyediakan Modal berupa tanah danbangunan yang berlokasi di Jalan Setia Budi no 10 Kuta Badungdengan Sertifikat No. 36 / Desa Kuta seluas 4900 M2 atas namaACHMAD HARRIS dan bangunan yang dalam keadaan rusak / tidaklayak pakai, dan suatrn saksi selaku pihak pengelola akan melakukan" Wpengelolaan, penyelenggaraan, dan kebijakan

Bahwa atas kesepakatan tersebut oleh Bupati terdahulunya telahmelakukan kebijakan atas kehendak tersebut diatas yaitu penunjukkantempat/lokasi baru sebagai pengganti tanah Beirafu di KelurahanUmanen Km 4 Jurusan Sesekoe sesuai dengan Surat Bupati Dati II Belutanggal 7 Agustus 1996 Nomor : Bap / 050 / 206 / VIII / 1996 Perihal :Rencana Pembangunan Kantor Makodim 1605 Belu yang baru.11. Bahwa oleh karena permasalahan ini tetap tidak jugaterselesaikan Pada tahun 1984 oleh Pemda Kab.

SedangkanPejabat yang paling berwenang dan penentu kebijakan (Stake Holder) sertaPemegang Administrasi terhadap selurun Barang Milik Negara adalahMenteri Keuangan Republik Indonesia, dalil tersebut sejalan denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.06/2015 Tentang PenataanPemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara NasionalIndonesia.

pembangunan yang dilakukanoleh Kodim 1605 yang belum mendapatkan izinnya pada saatitu, dan teguran tersebut tidak terkait dengan PemerintahanDaerah mengenai status hak Kepemilikan atas tanah yangdikuasai Tentara Nasional Indonesia Angkat Darat (TNI.AD)/Kodim 1605 Belu;Bahwa Bupati Dati II Belu terdahulu dalam Surat Nomor: Bap/050/206/VIII/1996 tanggal 7 Agustus 1996 Perihal RencanaPembangunan Kantor Makodim 1605 Belu yang terbaruterletak di Kelurahan Umanen Km. 4 Jurusan Dusun Sesekoelama, adalah Kebijakan

oleh Bupati Dati II BeluAtas Permohonan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat(TNI AD) dalam hal ini Kodam IX ~ Udayana untukPembangunan Kantor Makodim 1605 Belu, guna untukKepentingan Umum demi keamanan nasional sesuai Undang Undang Nomor :2 Tahun 2012 tentang Pengadaan = Tanahbag Pembangunan untuk Kepentingan dan ini merupakanTugas dan Wewenang Pemerintah Dati Il Belu yang beradadiwilayah daerah;Bahwa dalam Surat Bupati Dati Il Belu) tersebut memuat 3(tiga) hal penting yang dijadikan dasar Kebijakan

Dati Il Belu telah dilakukan teguran jangan membangun karena bangunantersebut tidak punya IMB sesuai dengan recana tata kota Atambua.Menimbang, bahwa Bupati Belu terdahulunya (Tergugat II) telahmelakukan kebijakan yaitu penunjukkan tempat/lokasi baru sebagai penggantitanah Beirafu di Kelurahan Umanen Km 4 Jurusan Sesekoe sesuai denganSurat Bupati Dati Il Belu tanggal 7 Agustus 1996 Nomor : Bap / 050 / 206 / VIII /1996 Perihal : Rencana Pembangunan Kantor Makodim 1605 Belu yang barudan oleh karena

;Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang E Tendering :Tata Cara ETendering II. Aktivitas Pemilinan Metoda ETendering Nomor 2.Pelaksanaan Pemilihan huruf a.

;Bahwa lebih dari itu, memperhatikan ketentuan teknis PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa PemerintahNomor 18 Tahun 2012 Tentang E Tendering khususnya pada ketentuanPasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan:Pasal 1 angka 1E Lelang adalah metoda pemilihan penyedia barang / pekerjaankontruksi / jasa lainya secara elektronik untuk semua pekerjaanyang dapat diikuti oleh semua penyedia barang / pekerjaankontruksi / jasa lainya yang memenuhi syarat."

Putusan Nomor : 57/G/2018/PTUN.BDG"Masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi SederhanaPerorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasilPelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahanbanding selama 3 (tiga) hari kerja setelan menerima jawabansanggahan. ; Bahwa jauh dari itu, berkenaan dengan masa sanggah juga diaturdalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah Nomor 18/2012 Tentang E Tenderingberkenaan dengan tata cara e tendering

;Disamping itu penyusunan jadwal masa sanggah telah sesuai pula denganLampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / JasaPemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E Tendering Bagian II AktifitasPemilinan Metode E Tendering angka 2 Pelaksanaan Pemilihan huruf aPembuatan Paket dan Pendaftaran yang menyatakan : 4) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan harikalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yangdiatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Putusan Nomor : 57/G/2018/PTUN.BDGdalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP)sesuai penjelasan pasal 109 ayat (8) Perpres Nomor 4/2015, bahwa berdasarkantahapan tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut di atas, makatahapan pelaksanaan lelang diakhiri dengan pelaksanaan kontrak, hal tersebutjuga terjadi dalam perkara aquo yang mana apabila Tergugat telah menyampaikanhasil pemenang lelang maka ditindaklanjuti dengan tahapan pelaksanaan kontraksehingga atas dasar

Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya pada halaman 2 yang menyatakan :Bahwa jumlah jam mengajar dan bimbingan penggugat terhadap mahasiswatidak lagi sesauai dengan peraturan, digantikan oleh dosen yang lain tampa adapemberitahuan kepada Penggugat terlebih dahulu.Bahwa alasan Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum,karena sebagaimana dalil Penggugat tersebut diatas adalah Ini kebijakan Ka.Prodi karena yang bersangkutan tidak masuk kerja, jika kebijakan tersebut tidakdilakukan

danadanya pemotongan gaji penuh pada bulan November 2015 sedangkan padamasa itu penggugat dalam masa tugas belajar.Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum,karena tidak benar ada penahanan gaji November 2015 melainkan gaji tersebuttidak dibayarkan karena yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja dalam bulanNovember 2015 satu bulan penuh dan telah disepakati oleh Penggugat dalamberita acara pertemuan tanggal 2 Desember 2015., yang hasil pertemuannya jugamemberikan kebijakan

;Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah benar, karena kebijakan tersebut diambilOleh Yayasan Ceria Buana sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Perjanjian KerjasamaNo. 001/SPK/YCB/VI/LBS2013 pada tanggal 26 Juni 2013, yang menyatakan :Qoute :Apabila pihak kedua telah mendapatkan biasiswa BPPDN maka pihak keduabersedia mengembalikan sejumlah biaya kuliah yang telah dikeluarkan oleh PihakPertama;Unqoute.Berdasarkan alasanalasan Tergugat pada butir 15 (sembilan) tersebut diatas,maka berdasarkan hukum dalil gugatan

Penggugat tersebut dikesampingkan,karena Penggugat dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, dan bahkan mengadaada;16.Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya pada halaman 3 yang menyatakan :Bahwa terhitung mulai bulan Februari penggugat tidak lagi hadir dikarenakangaji bulan januari 2016 ditahan oleh pimpinan;Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar, tapi kebijakan tersebutdilakukan oleh STIKes Ceria Buana berdasatkan hukum, dengan alasan :e Bahwa terhitung awal 1 Februari 2016 sampai

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (2)disebutkan bahwa : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai kewenangan:a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. menetapkan PTPKD;C. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa;d. menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa; dane. melakukan tindakan yang mengakibatkan

Sekretaris Desa yang bertugas :Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBdesMenyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, PerubhanAPBDesa dan pertanggungjawaban Pelaksanakan APBDesaMelakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesaHalaman 12 dari 121 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDesa Melakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan danpengeluaran APBDesab.

Sekretaris Desa yang bertugas :Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBdesMenyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, PerubhanAPBDesa dan pertanggungjawaban Pelaksanakan APBDesaMelakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesaMenyusun pelaporan dan pertanggungjawaban = pelaksanaanAPBDesaMelakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan danpengeluaran APBDesab.

Menyiapkan perumusan kebijakan bidang perbendaharaan, subbidang Kas Daerah3. Menyiapkan laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidangKas Daerah4. Menyiapkan laporan mutasi kas rekening Giro dan Deposito KasPemerintah Daerah Kabupaten Bogor5. Menyiapkan dokumen rangkuman anggaran kas dari SKPD6. Menyiapkan dokumen SPD (Surat Penyediaan Dana)7. Menyiapkan dan atau menandatangani dokumen SP2B untuk danaBOS dan dana FKTP JKN8.

Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hokumtetap;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 halaman 570 dan 572 : Mahkamah Agungberpendapat bahwa dari segi doktrin hukum administrasi negara, kewenanganpengambilan kebijakan oleh pejabat atau diskresioner bukanlah bersifatsebebasbebasnya tanpa batas, sebab Hakim masih dapat melakukan penilaianterbatas (marginale toetsing) terhadap penilaian pelaksanaan diskresionertersebut, yaitu

Foto copy Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi,keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor KeuanganNomor; Kep.22 A/M.ekuin/05/2000 tentang Kebijakan PenyehatanPerbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan hasilrapat komite Kebijakan sektor Keuangan tanggal 11 Mei2000.Selanjutnya diberi tanda bukti T Il 5;7. Foto copy Surat Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor:IJK/8.5/4713 tanggal 14 Juni 2000 kepada PT.

MNB dan Direktur Utama PT.Jasa Marga.Selanjutnya diberi tandabukti T II 9;12.Foto copy Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang EkonomiKeuangan dan industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan(KKSK) Nomor: 02/K.KKSK/02/2001 tanggal 15 Pebruari 2001 tentangkebijakan Penyehatan Perbankan dan Resiruturisasi Utang PerusahaanBerdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 15Pebruari 2001.Selanjutnya diberi tanda bukti T II 10;13.Foto copy Keputusan Menteri Negara Koordinator

Bidang EkonomiKeuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan(KKSK) Nomor : 02/K.KKSK/02/2001 tanggal 27 April 2001 tantangKebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang PerusahaanBerdasarkan Hasil Rapat Komite Sektor Keuangan Tanggal 27 April2001.Selanjutnya diberi tanda bukti T Il 11;14.Foto copy Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang EkonomiKeuangan dan Industri selaku Ketua Komite kebijakan Sektor Keuangan(KKSK) Nomor : 02/K.KKSK/02/2001 tanggal 27 April 2001

tentangKebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang PerusahaanBerdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 27April 2001;Selanjutnya diberi tanda bukti T II 12;15.Foto copy Keputusan Nomor : 276/KPTS/M/2005 tanggal 9 Juni 2005tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan jalan Tol Lingkar Luarjakarta Seksi Pondok Pinang Jagorawi (JORR S) Kepada PT JasaMarga ( Persero).Selanjutnya diberi tanda bukti T Il 13;Menimbang bahwa bukti bertanda T Il 1, 2,3,7,8,13 telah dicocokandengan

Pengkajian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasankeuangan dan pembangunan;b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan danpembangunan;c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan BPKP;d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadapkegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;e.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umumdibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dantatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,perlengkapam dan rumah tangga;Pasal 54:Hal 17 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUNJKTDalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal53, BPKP mempunyai kewenangan :a.b.Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunansecara makro;Penetapan

Bahwa berdasarkan Kepres Nomor 103Tahun 2001 tersebut, BPKP tidak lagi bertugas, tidak berfungsiatau tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan (audit)terhadap keuangan Negara/Daerah baik pemeriksaan umummaupun pemeriksaan tertentu atau investigasi terhadap adanyadugaan penyimpangan terhadap keuangan WNegara/Daerah.Dengan demikian maka jelaslah bahwa tugas, fungsi dankewenangan BPKP seperti tersebut dalam Pasal 52, Pasal 53dan Pasal 54 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 adalahmenjalankan kebijakan

nasional di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan;. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan;koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugasBPKP;. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaanterhadap kegiatan pengawasan keuangan danpembangunan;. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasiumum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumahtangga

Deputi Bidang Investigasi.Pasal 35 ayat (8)(8) Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidanginvestigasl;Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) PPNomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yaitu BPKP melakukanpengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negaraatas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, makapenugasan dari Presiden tersebut telah diwujudkan melaluiditerbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentangPercepatan

diatur dalam : Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan PeraturanMENDAGRI Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 Perihal Petunjuk TeknisOperasional PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa dana PNPMMPd adalah merupakan keuangan Negara, hal ini dapat dilihat dari sisiobyek, subyek, proses, dan tujuan sebagai berikut :Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan

Negara meliputi seluruh obyeksebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang adakaitannya dengan keuangan negara.Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitandengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakandan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan

Negara meliputi seluruh obyeksebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang adakaitannya dengan keuangan negara.Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitandengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakandan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.20Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan

Bahwa objek tanah tersebut sekarang dikenal menjadiKelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;Tenggang Waktu :Bahwa Penggugat mengetahui adanya Kebijakan dan Keputusan BadanPertanahan Nasional RI Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat CqBadan Pertanahan Nasional Kota Depok yang telah menerbitkan Sertifikat HakPakai No. 3 tanggal 17 Juni 1976 seluas 200.000 M2 (GS No. 3218/1976)dimana kemudian diatas Sertifikat hak Pakai No. 3 a quo oleh Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Bogor

Pertanahan Nasional Kota Depok dalam menerbitkan 253SertifikatSertifikat Hak Milik di lokasi a guo menyebutkan objek tanahtersebut sebagai Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor;Bahwa pada tanggal 4 November 2010 Penggugat bertemu di KantorPertanahan Kota Depok dengan Paguyuban Pemilik Kavling DepartemenDalam Negeri di Komplek Perumahan Departemen Dalam Negeri diKelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis Kota Depok;Bahwa pada pertemuan tersebut, secara informal diketahui oleh Penggugatada kebijakan

Putusan Nomor 49 PK/TUN/20133813.16.17.38Berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok tersebut makaakhirnya secara formal dan resmi Penggugat mendapat informasi bahwabenar ada kebijakan dan Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional RI CqBadan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan NasionalKota Depok yang telah menerbitkan sejumlah 253 Sertifikat Hak Milik di dalamlokasi tanah a quo;Dengan demikian Penggugat menarik kesimpulan secara formal benar adakebijakan dan keputusan

Bahwa kebijakan dan Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Cq BadanPertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional KotaDepok yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 tanggal 17 Juni 1976sebagaimana tersebut diatas dilokasi Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis,Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, objek tanah tersebut sekarang dikenalmenjadi Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, makaPenggugat merasa sangat dirugikan, karena dalam proses peralihan hak atastanah

pemilik hak Verponding tersebut;Kesalahan prosedur lainnya yang lebih fatal lagi adalah tidak adanya ganti rugiberupa pembayaran dalam bentuk apapun terhadap pemilik asal atau pemilikEigendom Verponding tersebut;23 Bahwa dengan demikian Badan Pertanahan Nasional RI Cq BadanPertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan NasionalKota Depok dalam proses pembuatan dan penerbitan Sertifikat Hak PakaiNo. 3 tanggal 17 Juni 1976 tersebut telah melalui dan melakukan proseduryang salah, maka kebijakan

Berlaku PadaKementerian Perhubungan;50.Bahwa dengan diberlakukannya objek permohonan51.tersebut secara kedayagunaan dan kehasilgunaantidak memberikan perlindungan, kesejahteraan, dankesempatan yang sama bagi driver online, karenaperan dari para driver online tidak diatur secarategas dan jelas, akan tetapi dalam objekpermohonan tersebut lebin banyak diatur mengenalperusahaan penyelenggara angkutan sewa khusus;Bahwa Permenhub 118/2018 hanya mengaturmengenai kepentingan dari pemerintan sebagaipembuat kebijakan

Putusan Nomor 29 P/HUM/202073.14.75,76.berdasarkan asas kemanfaatan yang seimbangantara Kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;Bahwa Permenhub 118/2018 hanya mengaturmengenai kepentingan dari pemerintan sebagaipembuat kebijakan dan perusahaan atau koperasiyang memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewakhusus, sedangan untuk kepentingan dari para driveronline tidak diakomodir secara Jelas;Bahwa kepentingan Para Pemohon dan driver onlinedalam Permenhub

Permendagri No.119/2019 tentang Kebijakan UmumPerdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di BursaBerjangka(Bukti T9); danc. Permenkumham No.12/2019 tentang Indikasi Geografis(Bukti T10).Halaman 71 dari 122 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2020Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya MajelisHakim menolak dalil Para Pemohon dan menyatakan Permohonan ParaPemohon ditolak untuk seluruhnya.PERMENHUB NO. 118/2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUNO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRAS!

(Bukti T11) yang menyatakan sebagai berikut:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakanfungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangpenyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanantransportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas,dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.Selain dari pada itu, pada bagian Konsideran MenimbangPerMenhub No 118/2018 telah secara jelas diuraikan sebagaiberikut:a. bahwa penyelenggaraan

Fotokopi Permendagri No.119/2019 tentang Kebijakan UmumPerdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka (Bukti T9);10. Fotokopi Permenkumham No.12/2019 tentang Indikasi Geografis (BuktiT10);11. Fotokopi Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Bukti T11);12. Fotokopi Daftar konflik sosial dibeberapa daerah terkait dengan angkutanonline (Bukti T12);13.