Ditemukan 34406 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-11-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 122/Pdt.G/2014/PN.Ptk
Tanggal 3 Maret 2015 —
609
  • memuaskan dan sudah dijelaskanjuga oleh pihak Kepolisian yang dihadiri oleh Sdr.SUKANI KASIM, Ketua RT,PENGGUGAT dan TERGUGAT, mediasi di kantor polsek Pontianak Barat tidakmendapatkan pengertian dari TERGUGAT, akan tetapi tetap bersikeras ingin tetapmenguasai tanah miliknya PENGGUGAT sebagai ahli waris Alm ACHMADTANANG;Bahwa perbuatan TERGUGAT, menguasai tanpa hak atas lahan tersebut, yang jelasjelas diketahuinya adalah miliknya PENGGUGAT sebagai salah satu ahli warisAHMAD TANANG, apalagi sampai mendirikan
    tanpa ijin untk disewakansebagai kamasr kost , yang sangat merugikan PENGGUGAT, bahwa selama dikuasaiTERGUGAT tanah tersebut tidak memberikan manfaat yang diperoleh PENGGUGAT,kerugian secara riil adalah hak hak PENGGUGAT telah dilanggar oleh TERGUGAT,dan perbuatan TERGUGAT sudah masuk sebagai perbuatan yang melawan hukumsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mana unsurperbuatan TERGUGAT yang menguasasi tanpa hak tanah milik PENGGUGAT (salahsatu ahli waris Alm ACHMAD TANANG), mendirikan
    USMAN Bin SUKANI) sudah sekitar sejaktahun 1983 menguasai dan mendirikan dirumah di atas tanah tersebut danbertempat tinggal sampai dengan saat gugatan ini diajukan.Z Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai dasar fakta(feitelijkke grond) yakni bertentangan antara uraian didalam posita denganpetitum gugatan, selain itu juga gugatan Penggugat tidak jelas danmembingungkan apakah berkaitan dengan gugatan kepemilikan, perbuatanmelawan hukum ataukah gugatan ganti rugi.5 Eksepsi Dominii.Karena
    SUFIAH binti M AMIN, yang memperoleh tanah itudari suaminya berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 28 Januari1981, dan Tergugat bersama suaminya (alm USMAN bin SOKAND) sudah sejaktahun 1983 menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketatersebut.2 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai dasar fakta, yaknibertentangan antara posita dan petitum, selain itu gugatan juga tidak jelas danmembingungkan apakah berkaitan dengan kepemilikan, perbuatan melawan hokumataukah
Register : 02-12-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA MERAUKE Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Mrk
Tanggal 12 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
4226
  • dengan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor : 302/IMB/BUP/MRK/2012 tanggal 14 Mei 2012selanjutnya tanah dan bangunan ini disebut objek/harta 1(satu).b. Sebidang tanah dengan luas 11 x 18 M(panjang X lebar) = 198M2 yang terletak di Jalan Ternate Gang H. Kasim RT. 01, RW. 01,Kelurahan Seringgu Jaya Merauke dengan batas sebagai berikut1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik sdr. Darmandan sdr. Eko;2) Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Darmandan sdr.
    Kasim Ill.Bahwa diatas tanah tersebut diatas berdiri bangunan rumahpermanen seluas 150 m2 dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor : 302/IMB/BUP/MRK/2012 tanggal 14 Mei 2012 selanjutnyatanah dan bangunan ini disebut objek/harta 1 (satu).Putusan 0277/Pdt.G/2015/PA. Mrk., hlm. 8 dari 46 hlmb. Sebidang tanah dengan luas 11 x 18 m? yang terletak di JalanTernate Gang H.
    Mrk, tanggal 11 Desember 2014 dariPengadilan Agama Merauke;Keterangan: bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telahmenggugat cerai Penggugat dan berdasarkan putusanpengadilan Agama Merauke tertanggal 11 Desember 2014Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, akta cerai ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke, akta ceraiaslinya di pegang oleh Penggugat;Bukti P6 : Fotokopi (Sesuai aslinya) Surat Izin Bupati MeraukeNomor 302/IMB/BUP/MRK/2012 tanggal 14 Mei 2015 tentangpemberian izin mendirikan
    bangunan diatas objek tanah 1(Satu);Keterangan: Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat danTergugat mendirikan sebuah bangunan permanen = yangterletak di jalan Gg.
Register : 02-09-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Tjs
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
EDY SUPIANTO
Tergugat:
1.MULYONO
2.TASA GAUNG
3.Dewan Pimpinan Daerah PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) Provinsi Kalimantan Utara
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BULUNGAN
13163
  • Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara,adalah milik TERGUGAT I.c) Surat Kesepakatan dan Surat Keterangan Ahli Waris yang didisaksikan dan tandatangani oleh Ketua RT.35 (Paeran) dankepala Desa Jelarai Selor (TIMOTIUS, M.Th).2) Bahwa Tanah yang dimaksud dengan Sertifikat No. 2664 tahun2013 dibeli secara sah oleh Tergugat pada tahun 1999, dansejak itu tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat 1Halaman 12 dari 35 Penetapan Nomor 44/Padt.G/2021/PN Tjsdengan membuat pagar, mendirikan
    Jelarai Raya RT.35 DesaJelarai Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara,adalah milik TERGUGAT I.c) Surat Kesepakatan dan Surat Keterangan Ahli Waris yang didisaksikan dan tandatangani oleh Ketua RT.35 (Paeran) dankepala Desa Jelarai Selor (TIMOTIUS, M.Th).Bahwa Tanah yang dimaksud dengan Sertifikat No. 2664 tahun2013 dibeli secara sah oleh Tergugat pada tahun 1999, dansejak itu tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat 1dengan membuat pagar, mendirikan pondok serta melakukankegiatan
    Bahwa Tanah yang dimaksud dengan Sertifikat No. 2664 tahun 2013dibeli secara sah oleh Tergugat pada tahun 1999, dan sejak itutanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat 1 denganmembuat pagar, mendirikan pondok serta melakukan kegiatanberkebun sampai terbitnya Sertifikat No.2664 tahun 2013, serta tidakpernah mendapat gangguan dari pihak manapun juga, bahkansampai dengan adanya jual beli tahun 2021 dengan Akta Jual BeliPPAT Irawan Wiyato, SH, M.Kn No. 07/2021 tanggal 13 Januari 2021.Berdasarkan
    Karena tanahyang dimaksud dengan Sertifikat No. 2664 tahun 2013 dibeli secara saholeh Tengugat pada tahun 1999, dan sejak itu tanah tersebut telah dikuasaisecara fisik olen Tergugat 1 dengan membuat pagar, mendirikan pondokserta melakukan kegiatan berkebun sampai terbitnya Sertifikat No.2664tahun 2013, serta tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapunjuga, bahkan sampai dengan adanya jual beli tahun 2021 dengan Akta JualBeli PPAT Irawan Wiyato, SH, M.Kn No. 07/2821 tanggal 13 Januari 2021;6
Putus : 25-08-2014 — Upload : 27-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 661 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — MUH. AMIN MELAWAN I SUBEDAH, DKK
3713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Amin(Penggugat) yang awalnya adalah tanah Negara/tanah kosong dan sekitartahun 1977 Pemerintah memberikan kepada Penggugat;Bahwa oleh karena Pemerintah memberikan tanah objek sengketakepada Penggugat, yang selanjutnya Penggugat memiliki, menguasainya yaitusebagian Penggugat tempati dengan mendirikan rumah di atasnya dansebagian Penggugat jadikan kebun dengan ditanami tanaman diantaranyakelapa, pisang, jambu mente, nangka, mangga dan disekelilingnya ditanamipohon jati yang dijadikan Penggugat sebagai
    Tergugat I/ayah Tergugat II) tinggal menempatitanah milik Penggugat yaitu tanah objek sengketa, dimana anak Penggugatserta pihak keluarga Penggugat selalu datang mengambil hasil tanaman di atastanah objek sengketa yang berbentuk kebun yaitu kelapa, jambu mente, pisang,kelapa, nangka dan mangga;Bahwa selanjutnya setelah Nonci meninggal dunia, maka rumahnyaditempati istri dan anaknya yaitu Subedah dan Laco (Tergugat dan TergugatIl), dan La Mini, La Made dan La Mini, La Made (Tergugat Ill, IV dan V)mendirikan
Putus : 16-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2218 K/Pdt/2015
Tanggal 16 Desember 2015 — HERKANUS METY HERY VS Ir. HEIN NAMOTEMO, M.SP. dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERWAKILAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA;
8861 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada akhir tahun 2012, ketika Tergugat hendak mendirikan bangunandi atas objek sengketa, Tergugat terlebih dahulu mengajukan permohonankepada Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan KabupatenHalmahera Utara untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ataspermohonan Tergugat tersebut, Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan danPertamanan kemudian berkonsultasi dengan Penggugat melalui Kepala BagianHukum dan Organsisai, dan Penggugat melalui Kepala Bagian Hukum danOrgansisai menyarankan
    Bahwa demikian pula, oleh karena Tergugat mengajukan permohonanpenerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Tergugat Il dengandidasarkan persyaratan diantaranya adalah Kesimpulan Rapat KerjaKomisi B Tentang Status Hukum Pasar Tua Tobelo maka diterbitkanSHM Nomor 1993 Surat Ukur Nomor 19/Gamsungi/2012, demikian pulaatas dasar SHM Nomor 1993 tersebut diajukan Tergugat untukmemperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Penggugat dankarena itulah Penggugat melalui Dinas Tata Kota, Kebersihan danPertamanan
    Kabupaten Halmahera Utara menerbitkan/memberikanpada Tergugat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 644/178/IMB/2012,maka menurut tertib hukum acara seharusnya pihak DPRD (Komisi B)Kabupaten Halmahera Utara dan Dinas Tata Kota, Kebersihan danPertamanan Kabupaten Halmahera Utara juga ditarik sebagai Tergugatdalam perkara a quo, namun ternyata Penggugat tidak melibatkan Paraahli waris dan/atau ahli waris pengganti lain dari alm.
Register : 31-08-2016 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 613/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 10 April 2017 — Penggugat: Hendra Alfuisa Tergugat: Budi Darmawan Turut Tergugat: Selvin
8317
  • (2) Hak milik dapat beralih dan dialinkan kepada pihak lain;Bahwa dengan faktafakta dan buktibukti tersebut diatas, maka tidakterbantahkan lagi bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah milikPenggugat, maka patut secara hukum Penggugat menuntut Tergugat danTurut Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkantanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas darigangguan pihak manapun;Bahwa Tergugat telah menguasai tanah tersebut dengan cara melawanhukum, yaitu dengan cara mendirikan
    Maka dalil tersebut haruslah ditolak;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 14posita gugatan karena tanah tersebut milik Tergugat dan Tergugat tidakHal 12 dari 36 Halaman perkara Nomor: 613/Pdt.G/2016/PN.Tngmelawan hukum karena Tergugat merupakan pembeli yang beritikadbaik dan tidak mungkin Tergugat mendirikan bangunan dan temboktembok apabila Tergugat tidak merasa mempunyai objek tersebut. Makadalil Penggugat tersebut terlihat mengadaada dan harus ditolak;16.
    Ike Edwin juga memberikan tanahnyakepada saksi untuk membuka warung di depan tanah miliknya tersebut;Bahwa saksi tidak tahu kapan tergugat mendirikan bangunan di tanahobjek sengketa karena sejak tahun 2000 saksi kerja di Cikarang dansetelah 3 tahun lalu saksi pulang ke rumah dan telah berdiri bangunan;Bahwa Sdr. ke Edwinpun bertanya kepada saksi mengenai bangunantersebut;Bahwa saksi tidak tahu tentang kepemilikan tanah dari Sdr.
    menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai sebagai berikut:Bahwa Penggugat mendalilkan Pemilik sah dari 2 (dua) bidang Tanah yangterletak di Jalan Parung Jaya RI 06 RW O02 Kelurahan Karang MuliaKecamatan Karang Tengah Kota TangerangBanten;Bahwa Tergugat telah menguasai tanah tersebut dengan cara melawanhukum, sehingga Penggugat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkansebagai pemilik yang sah;Bahwa Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan cara melawanhukum, yaitu dengan cara mendirikan
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
1.LENNY HUTAJULU
2.MANTO HUTAJULU
Tergugat:
2.HALOMOAN HARO
3.DANNER HUTAJULU
4.ALAMSA PANGARIBUAN
5.POLTAK HUTAJULU
6.SUMIATIE PANGARIBUAN
7.MARINGAN HUTAJULU
4232
  • Sedangkan Raja Mulia Hutajulu(almarhum) belum mendirikan rumah karena tanah warisan Raja MuliaHutajulu (almarhum) saat itu masih tanah rawarawa ;11.Bahwa, Perkawinan Raja Mulia Hutajulu (almarhum) dengan seorangwanita yang diketahui Br.
    milik ParaPenggugat, karena dengan sengaja dan Tanpa Hak ;Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIg29.1 Tergugat (Satu) telan menjual dan memasang Plank diatas tanahmilik Para Penggugat tersebut ;29.2 Tergugat Il (dua) membeli sebahagian tanah tersebut dariTergugat (Satu) menguasai sebagian dari tanah terperkara milikPara Penggugat dengan cara melawan hukum menimbun tanahtersebut ;29.3 Tergugat Ill (tiga) membeli sebahagian tanah tersebut dariTergugat (Satu), membangun/mendirikan
    pondasi bangunan diatas tanah terperkara milik Para Penggugat tersebut ;29.4 Tergugat IV (empat) membeli sebahagian tanah tersebut dariTergugat (Satu), menguasai sebagian dari tanah terperkara milikPara Penggugat dengan cara melawan hukum menimbun tanahtersebut ;29.5 Tergugat V (lima) membeli sebahagian tanah tersebut dariTergugat (Satu), menguasai sebagian dari tanah terperkara milikPara Penggugat dengan cara melawan hukum menimbun tanahtersebut ;29.6 Tergugat VI (enam) membangun/mendirikan pondasi
    PositadanPetitum Para Penggugat bertentangandan tidakbersesuaian;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat poin 29.6 (dua puluh Sembilantitik enam) halaman 9 (Sembilan) menyatakan Tergugat VI (MaringanHutajulu) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telahmembangun/mendirikan pondasi diatas tanah terperkara milik ParaHalaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN BIgPenggugat yang mana hal ini bertentangan dengan petitum ParaPenggugat poin 6 (enam) halaman 13 (tiga belas) yang
Register : 18-03-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 45/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 19 Mei 2015 — Pembanding/Tergugat : SAWALUDDIN Bin Dahlan Nasution
Terbanding/Penggugat : MADE BAYU ADISASTRA
Terbanding/Penggugat : MAJU JAYA
Turut Terbanding/Tergugat : WIRANTO
Turut Terbanding/Tergugat : SODIKIN alias Dikin Bin Imron
Turut Terbanding/Tergugat : WIWIN alias Mama Lin
Turut Terbanding/Tergugat : GomGom Fatmawati
Turut Terbanding/Tergugat : DIYONO bin Noto Bagio
Turut Terbanding/Tergugat : KELVIN EKA PUTRA alias Asiu
Turut Terbanding/Tergugat : SAFARUDIN alias Udin
Turut Terbanding/Tergugat : A. ARITONGAN, S.Th
Turut Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat : BP. BATAM
Turut Terbanding/Tergugat : Ketua DPRD Kota Batam
Turut Terbanding/Tergugat : Tim Terpadu Pemerintah Kota Batam
Turut Terbanding/Tergugat : NAJMI
145147
  • Tergugat IX yang diwakili olehtergugat XIV, secara diamdiam telah membuat Surat Kesepakatan Bersama( SKB) dengan Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII, tertanggal 19Desember 2012 yang pada intinya isi dari SKB dimaksud, telah dijadikanoleh para Tergugat s.d IX menjadi alas hak serta dasar legalitas untukmenempati, menduduki dan mendirikan bangunanbangunan berupa rumah,kioskios, Satu unit gereja, sekolah Tk, dan Pos Yandu diatas tanah milikPenggugat;5.
    Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Sadai seluas 10.000 M2 yangmenjadi objek sengketa sejak diterbitkannya Penunjukan Lokasi (PL) dariOtorita Batam sekarang menjadi BP Batam, tidak pernah dipelihara atautelah ditelantarkan oleh Penggugat, yang bertentangan dengan kewajibanhukum Peggugat.Bahwa masyarakat selaku warga Negara Indonesia yang sangatmembutuhkan lahan untuk mendirikan tempat tinggal melihat tanah negarayang kosong dan ditelantarkan, maka mereka mendirikan bangunan tempattinggal kKemudian
    Dan menjadi alas hakatau dasar legalitas Tergugat s/d Tergugat IX untuk mendirikan bangunanbangunan berupa rumah, kioskios, gereja, sekolah TK, Posyandu, tidaklahberdasar karena SKB dibuat tertanggal 12 Desember 2012 tidaklah dibuatsecara diamdiam, Tergugat XI menadatangani SKB tersebut dalam situasiyang patut, untuk meredam gelombang masyarakat dan tindakantindakanyang dapat diduga akan berujung anarkis dan bahkan bisa berujung korbanjiwa, selain itu perlu digaris bawahi SKB tersebut akan ditindak
Register : 25-02-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Smd
Tanggal 25 Agustus 2016 — ABDULLAH HIMENDRA dkk sebagai penggugat dan Hj. YENNY WIJAYA sebagai Tergugat
1049
  • Bahwa tidak benar Tergugat pada bulan Nopember 2008 melakukanbujuk rayu agar Para Penggugat berinvestasi di rumah makan BukitSanur.Yang benar bahwa sebelum Nopember 2008 Para Penggugat danTergugat pada tahun 2005 telah bekerjasama mendirikan KlinikKesehatan Wulan Kasih Husada di Bandung, kemudian kerjasama usahaitu dilanjutkan dengan investasi dibidang rumah makan yang diberi namaBukit Sanur.4.
    Bahwa tidak benar uang dari Penggugat Il telah digunakan olehTergugat untuk membeli tanahn AJB No. 110/2005 senilai Rp.105.000.000, (Seratuslima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,digunakan untuk pembangunan rumah makan Bukit Sanur.Yang benar bahwa uang yang diberikan Penggugat Il digunakandalam kerjasama Tergugat dan Penggugat Il mendirikan KlinikKesehatan Wulan Kasih Husada di Bandung..
    Saksi AAN JUANDA: Bahwa, saksi tahu persoalan Para Penggugat dan Tergugat adalahmasalah kepemilikan tanah; Bahwa, saksi tahu permasalahannya karena sekitar Bulan Junitahun 2013 ketika itu saksi mendapat kerjaan dari PT.TowerBersama Group untuk mendirikan/membangun Tower kemudiansaksi melakukan penelitian melalui koordinat titik yang paling tepatuntuk mendirikan bangunan Tower berdasarkan hasil penelitiantersebut kemudian ada titik yang paling tepat yaitu di daerahJatinangor, lalu saksi mengadakan
Putus : 09-07-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — H. BUSRAN SUHAIMI ; YOCCA WARDATY CHAMIEDY, S.E., , dkk
174129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Nomor 228 tanggal 20 Januari 2010, yang isinya Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus segalaurusan yang berkaitan dengan perijinan dari instasi yang terkait danberwenang termasuk tetapi tidak terbatas mengurus Izin PeruntukanPenggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),membangun rumah (perumahan), mengkavling, memisahmisah darisertifikat induk menjadi bagianbagian, kemudian menggabung,menawarkan, menjual, mengalinkan dan/atau mengoperkan kepadapihak lain dengan harga
    ,Nomor 229 tanggal 20 Januari 2010, yang isinya Tergugat II memberikankuasa kepada Penggugat untuk mengurus segala urusan yang berkaitandengan perijinan dari instasi yang terkait dan berwenang termasuk tetapitidak terbatas mengurus Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) danIzin Mendirikan Bangunan (IMB), membangun rumah (perumahan),mengkavling, memisahmisah dari sertifikat induk menjadi bagianbagian, kemudian menggabung, menawarkan, menjual, mengalihkandan/atau mengoperkan kepada pihak lain dengan
    ,Nomor 262 tanggal 20 Januari 2010, yang isinya Tergugat IVmemberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus segalaurusan yang berkaitan dengan perijinan dari instasi yang terkait danberwenang termasuk tetapi tidak terbatas mengurus Izin PeruntukanPenggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),membangun rumah (perumahan), mengkavling, memisahmisah darisertifikat induk menjadi bagianbagian, kemudian menggabung,menawarkan, menjual, mengalinkan dan/atau mengoperkan kepadapihak lain dengan
    No.877 K/Pdt/201510.11.bersepakat untuk menandatangani akta kuasa untuk keperluanmengurus segala urusan yang berkaitan dengan perijinan dariinstansi yang terkait dan berwenang termasuk tetapi tidak terbatasmengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin PeruntukanPenggunaan Tanah (IPPT), membangun rumah (perumahan),mengkavlingkan, memisahmisah dari sertifikat induk menjadi bagianbagian, kemudian menggabung, menawarkan, menjual, mengalihkandan/atau mengoperkan kepada pihak lain dengan harga yangditetapbkan
Putus : 18-10-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 18 Oktober 2011 — RAINER MARION, dkk. vs PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (
10553 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 659 K/Pdt.Sus/201 1siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/ouruhuntuk mendirikan atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidakmenjadi pengurus, menjadi anggota dan/atau menjalankan tidakmenjalankan kegiatan serikat pekerja / serikat buruh dengan cara:a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh;c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;d.
    Wahyu Budi Darmawan untuk dipekerjakan kembali padaposisi kerja semula serta menjamin hak mereka sebagai pekerja dansebagai anggota serikat pekerja/oengurus serikat pekerja dapatdibenarkan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 pasal 153 ayat 1 huruf g Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja denganalasan pekerja/ouruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurusserikat pekerja/serikat buruh, pekerja/ouruh melakukan kegiatan serikatpekerja/serikat buruh, diluar jam kerja atau didalam jam kerja
    pemutusan hubungan kerja;Dengan demikian atas bukti bahwa Para Penggugat Rekonpensidijatunkan surat skorsing karena terkait erat dengan kegiatan serikat yangsedang dijalankan oleh Para Penggugat Rekonpensi, maka surat skorsingterhadap Para Penggugat Rekonpensi cacat hukum dan melanggar UU incasu pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja.Bahwa berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja pasal28 yaitu : siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruh untuk mendirikan
    Pasal 153 Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerjadengan alasan :Huruf (g) pekerna/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurusserikat pekerja/serikat buruh, pekerja/ouruh melakukan kegiatan serikatpekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja ataskesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;Junto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000Tentang Serikat Pekerja
Register : 29-10-2012 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 36/Pdt.G.Plw/2012/PN.Pwi
Tanggal 23 Mei 2013 — MUCHAMAD UMAR SYAHID, Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Klampok RT.02, RW. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan – Jawa Tengah ;------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai, ……………………................… P E L A W A N ;---- M e l a w a n 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Meneteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Bank Rakyat Indonesia Pusat di jakarta, Cq. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi yang beralamat di Jl. KS Tubun No,01 Purwodadi-Grobogan – Jawa Tengah ;------------------------------- Dalam hal ini Moch.Hafid bertindak selaku Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Purwodadi, memberikan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus No.B. 7498-KC.VIII/HKM/11/2012 tanggal 09 Nopember 2012 kepada Imam Hanafi, Banjar Ranuandityo, Wurianto, Alex Sunarso, Nur Wahyudi, Nur Adi Kurniawan ;------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai, ……………..............…T E R L A W A N - I ;---- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta, Cq. Kakanwil Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara di Semarang, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.............. Lelang (KPKNL) Semarang beralamat Kantor di Gedung Keuangan Negara Lt. 2. Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang - Jawa Tengah ;-------------- Dalam hal ini Hadiyanto atas nama Menteri Keuangan Direktur Jendral Kekayaan Negara berdasarkan surat kuasa khusus No.SKU-576/MK.6/2012 memberikan kuasanya kepada Syam S.Chaidir, Widianto, Yayuk Muji Rahayu, Arif Effendi, Sri Hartini, Pamadi Sulistyo, Erni Rianawati ;-------------- Selanjutnya disebut sebagai, ……….......…………...T E R L A W A N - II ;---
11216
  • Sertipikat Hak Milik Nomor : 420 (empat ratus dua puluh) seluas 905 M2(Sembilan ratus lima meter persegi) diurai dalam gambar situasi No.5512/1996 tertanggal 10 ~~ Juli 1996 atas nama SITIMINIKMAH $:;Bahwa tanah terperkara a quo tersebut selama ini dikuasai oleh Pelawan,dan pelawan bahkan telah pula mendirikan bangunan rumah tempat tinggalP@lAWAN jn enone nnn nnn nnn nnn nnn nn nn ne nn nnn nn nnn nn nnn nnn enn nnn ee nee n nnn neeBahwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 alangkahterkejutnya
Register : 05-07-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 260/Pdt.G/2018/PA.Pkl
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
214
  • dengan Tergugat pernah berpisah rumah dan beradadi rumah orangtua masingmasing sejak 20 Agustus 2010 sampaitanggal 24 Januari 2011, sebab pada tanggal 24 Januari 2011 ituPenggugat telah kembali bersatu dengan Tergugat dan telahmendapat ijin dari Tergugat untuk pergi bekerja sebagai TenagaKerja Wanita (TKW) di Taiwan;Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011, Penggugat terbang ke Taiwanguna bekerja sebagai TKW untuk masa 2 tahun;Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2013 Penggugat pulang keIndonesia /Pekalongan, dan mendirikan
Register : 19-03-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 11-10-2012
Putusan PA PALEMBANG Nomor 466/Pdt.G/2012/PA.Plg
Tanggal 6 Juni 2012 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
151
  • Bahwa pada tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat mendirikan rumah di Palembang,yang sampai sekarang masih ditempati oleh Penggugat dan anakanak.Hal 1 dari 6 halaman Perkara Nomor 466/Pdt.G/2012/PA.PlgBahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) oranganak, yaitu : (17 tahun) ; (14 tahun).Bahwa pada awal pemikahan Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis,namun hal tersebut berlangsung hanya lebih kurang 6 (enam) tahun saja, selanjutnyasering terjadi pertengkaran dan perselisihan
Register : 09-01-2013 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 21-01-2015
Putusan PA CILACAP Nomor 254/Pdt.G/2013/PA.Clp
Tanggal 14 Februari 2013 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
216
  • Uang hasil kerja Penggugat di Luar Negeri yang di kirimkepada Tergugat sebagian besar habis tidak berkesan untukmembeli suatu barang (habis tidak jelas penggunaannya),namun Tergugat bila di tanya dengan alasan untuk membiayaidan membesarkan anak, padahal Tergugat di rumah usahadagang menjual pulsa. 7 Bahwa Penggugat berusaha percaya dengan alasanalasan Tergugatwalaupun tidak masuk akal dan pernah Penggugat memberi masukanagar Penghasilan Penggugat di Luar Negeri di kumpulkan untukmembuat rumah/mendirikan
Register : 09-09-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PA RAHA Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Rh
Tanggal 31 Agustus 2016 — Perdata - Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Vs Tergugat, Turut Tergugat
1910
  • berbatasan dengan tanah milik Penggugat ; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat Il; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tetangga; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;menjadi milik bersama ahli waris yang akan dijadikan tempat berkumpulpara keluarga sehingga tidak seorang pun ahli waris yang boleh memilikitanah beserta rumah panggung yang berdiri diatasnya tersebutberdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris, dan pada akhir tahun2015 secara diamdiam Tergugat telah mendirikan
Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — BAHRIYOEN SOETJIPTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
12672 Berkekuatan Hukum Tetap
  • seluas 800 meter persegi dikuasai fisiknyaoleh Penggugat, dilakukan pemagaran dan di uruk hingga ratadengan jalan;Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut telah diperkuatjuga dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Bintaro Nomor58/ 1.711.03 tanggal 12 Januari 1998 (Bukti P.7);Bahwa terhadap tanah milik penggugat tersebut Penggugat telahmembuat surat pernyataan tidak sengketa pada tanggal 26 Januari1998 yang diketahui Kepala Kelurahan Bintaro (Bukti P.8);Bahwa Penggugat telah mendapat Izin Mendirikan
    Sangunantanggal 16 April 1998 Nomor 02155/IMB/1998 dari Kepala DinasPengawasan Pembangunan Kota (Bukti P.9) untuk tanah Penggugattersebut;Bahwa berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 16 April 1988Nomor 02155/IMB/1988 tersebut, Penggugat mendirikan BangunanHalaman 3 dari 39 halaman.
    Atas pertanyaan yang diajukan Ketua Majelis Hakim tersebutKuasa Penggugat menjelaskan bahwa rumah dibangun + Tahun1992 dan telah memiliki jin mendirikan bangunan (IMB),;Bahwa apabila benar sengketa a quo merupakan sengketa mengenaikepemilikan tanah quod non, maka sudah barang tentu akan timbulsanggahan, bantahan, maupun komplain dari Ny.
Register : 03-01-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
H. IMRAN SYAHDAN
Tergugat:
AHLI WARIS H. DJAHRAH MUTIARA
6136
  • Bahwa tanah yang telah dibeli oleh Penggugat sebagaimana tersebutdalam posita nomor 2 diatas dirawat dan secara fisik telah dikuasaioleh Penggugat selama kurun waktu lebih dari 31 ( tiga puluh satu) tahun;Ketika Penggugat akan mendirikan bangunan diatas tanahtersebut, ternyata para para ahli waris almarhumah H.
    Bahwa tindakan Para tergugat tersebut sebenarnya tidak etis, juga jelasbertentangan dengan hukum dan nilainilai kepatutan yang hidupdan berkembangan ditengah masyarakat dan dapat dikwalifisirsebagai perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad), dantetap menimbulkan kerugian material terhadap Penggugat;Kerugian materiel tersebut yakni selama kurun waktu lebih dari 30(tiga) puluh tahun Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah iniuntuk mendirikan bangunan, menyewakan, menjual dan menjualdan memindahkan
    Djahra Mutiara (Alm)menguasai tanah tersebut;Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar adakeributan sengketa masalah tanah antara Penggugat denganPara Tergugat dan baru mengetahui akhirakhir ini;Bahwa tanah sengketa tersebut tidak ada bangunannyatetapi sebagian sudah ada pondasinya dan Saksi tidakmengetahui apakah ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan)atau tidak;Bahwa Saksi sebagai Ketua RT.20 tidak pernah mendapatinformasi atau laporan tentang jual beli antara Penggugatdengan Ibu Hj.
    PadahalPenggugat sama sekali tidak pernah melakukan perawatan ataukegiatan maupun mendirikan bangunan di atas tanah a quo.PENGGUGAT mendalilkan dalam posita nomor 6 bahwaPENGGUGAT telah berusaha untuk membicarakan masalah tanahini kepada Para Ahli Waris Almarhumah Hj.
Register : 08-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 473/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 9 Oktober 2017 — PT.IDEE URNI PRATAMA >< PT.BANK DKI
5538
  • Selanjutnya, dalam Pasal 7 angka 2 huruf D Perjanjian Kredit No. 100tanggal 28 Februari 2013 diatur mengenai Persyaratan PenarikanKredit setelah takeover dan reimburshment dimana salah satunyaadalah 1 Telah menyerahkan asli Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)yang dikeluarkan oleh inslansi yang berwenangc.
    tanggal 27 Mei2014, PENGGUGAT belum menyerahkan asli Ijin MendirikanBangunan (IMB) yang menjadi salah satu syarat penarikan kreditsebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas, halmana dibuktikan dengan adanya surat dari PENGGGUGAT No.160/IMMA/VI/14 tanggal 09 Juni 2014 perihal Permohonan Perubahan Masa Penarikan dan Jangka Waktu Penyerahan jinMendirikan Bangunan, yang intinya menyampaikan terdapatperubahan desain proyek pembangunan sehingga menyebabkantertundanya penerbitan izin Mendirikan
    Bahwadapat TERGUGAT sampaikan juga terkait dengan penyerahanasli jin Mendirikan Bangunan (IMB), TERGUGAT telah memberikankesempatan kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan asli jinMendirikan Bangunan (IMB) tersebut kepada TERGUGAT selambatlambatnya tanggal 25 Oktober 2013, sebagaimana tertuang dalamAddendum Perjanjian Kredit No. 105 tanggal 25 April 2013, namunkesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh PENGGUGAT.Bahwa dengan demikian sudah cukup jelas dan beralasan bagiTERGUGAT untuk tidak
    Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat No. 131/IMMA/III/13 perihalStatus Pengurusan Surat Izin Mendirikan (IMB) tertanggal 14 Maret 2013. ;diberi tanda P.3;4. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat No. 138/IMMA/III/13 perihalPermohonan Pengecualian (Execption) Syarat Penarikan Kredit atas namaPT Idee Murni Pratama. ; diberi tanda P.4;5.
Putus : 12-07-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2820 K/Pdt/2012
Tanggal 12 Juli 2013 — HARMAINI, dk VS HEFFNIE JONES
7648 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat A (Juharni) dengan11.menyewakan rumah yang ditempatinya maka Tergugat A (Harmaini)juga telah mengontrakkan bagian dari rumahnya dengan masa kontrakper tahun, terakhir dikontrakkan kepada Tergugat C dengan hargakontrak per tahunnya sebesar Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus riburupiah);Bahwa tidak cukup puas dengan apa yang telah diperbuat Tergugat A(Harmaini) atas sebagian objek perkara (tanah dapur rumah tua) makasecara terangterangan dan melawan hukum Tergugat A (Harmaini) telahpula mendirikan
    Kerugian moriil:e Adalah sungguh tak terukur nilainya mengingat tekananpsikologis dan harga diri Penggugat yang jatuh ditengahmasyarakat atas segala tindakan yang dilakukan para Tergugat,maka adalah adil dan patut kiranya hal tersebut dinilai dengansejumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).13.Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak mau tahu dengan haknyaPenggugat atas tanah/rumah objek perkara yaitu mendirikan bangunan/rumah, menyewakan/mengontrakan serta mensertifikatkan padahal paraTergugat
    tahu dan mengetahui harus seizin dan setahu Penggugat, makatindakan dan perbuatan para Tergugat baik itu mendirikan bangunan/rumah, menyewa/ mengonirakkan serta mensertifikatkan dapatdikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;14.Bahwa mengingat itikad tidak baik/niat jahat para Tergugat yang telahdiperlihatkan selama ini maka adalah adil dan patut apabila kepada paraTergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya
    Karena tidak didukungnya petitum angka 10 gugatanTermohonKasasi oleh satupun Posita gugatannya maka gugatanTermohonKasasi haruslah dinyatakan kabur dan tidak dapat diterimakarena tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsiPemohon Kasasi berkaitan dengan kontradiksi antara posita danpetitum yaitu posita angka 7, 8, 9, 10 dan 11 dengan petitumangka 10, yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat A.1menguasai, mendirikan rumah, mensertifikatkan