Kebijakan Korwilcam Pendidikan : 32 Peserta Didik.c. Peserta Didik tinggal kelas : 5 Peserta Didik Bahwa kemudian terhadap Peserta Didik Baru tersebut Terdakwa selakuPenanggungjawab Panitia Penerimaan Peserta Didik dan juga selaku KepalaSekolah meminta kepada Panita Penerimaan Peserta Didik agar diberitahukankepada orang tua atau wali murid Peserta Didik agar menjahit baju seraga diPenjahit Nia di Jalan Tribata dengan baju seragam sebanyak 5 (lima) pasangseragam sekolah diantaranya :a.

Kebijakan Korwilcam Pendidikan : 32 Peserta Didik.c. Peserta Didik tinggal kelas : 5 Peserta DidikBahwa kemudian terhadap Peserta Didik Baru tersebut Terdakwa selakuPenanggungjawab Panitia Penerimaan Peserta Didik dan juga selaku KepalaSekolah meminta kepada Panita Penerimaan Peserta Didik agar diberitahukankepada orang tua atau wali murid Peserta Didik agar menjahit baju seraga diPenjahit Nia di Jalan Tribata dengan baju seragam sebanyak 5 (lima) pasangseragam sekolah diantaranya :a.

Dimana Sekretaris Desa Penggugat mulaimengambil kebijakan dengan semenamena tanpa persetujuan Penggugatsebagai Penanggung Jawab Anggaran Dana Desa. Dengan menambahborongan upah yang dari awal telah disepakati dengan tukang.

Dengan kata lain tidak benar bahwa tidak ada terjadi permasalahanterhadap Penggugat selaku Kepala Desa didalam menjalankankewajiban sebagai Kepala Desa Cubadak Air Utara KecamatanPariaman Utara Kota Pariaman, karena banyak kewajibannya yangtidak dijalankannya; 200 2020=Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 2 halaman 3 dalam suratgugatan menyebutkan :bahwa permasalahan mulai muncul berawal pada awal Oktober 2016,ketika pekerjaan pisik dikerjakan dimana sekretaris desa penggugatmulai mengambil kebijakan

Bahwa selanjutnya, kebijakan penilaian untuk memberikan atautidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincianperhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnyamerupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalampedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bank yang seringdisebut sebagai Standard Operating Procedure (SOP), dan bukanpada Tergugat III selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankanyang menetapkan.19.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Peggugat poin 3, dimanakebijakan mengenai hubungan Industrial berada dalam kebijakan masingmasingpabrik. Managamen Kawasan indsutri Nikomas Gemilang hanya memonitorterkait dengan proses produksi dan pembayarn salary pada masingmasingpabrik;4.

Ever Tech Plastic dan PT.Ka yuen Indonesia. sebagaimana tertera pada Perjanjian Kerja Bersama(PKB), sehingga Tergugat dalam hal peraturan dan kebijakan adakaitannya dengan Management Kawasan Nikomas Gemilang;Bahwa awal terjadinya perselisihnan ini adalah ketika Penggugatdinyatakan di Putus Hubungan Kerja oleh Tergugat sejak tanggal 30Agustus 2019 dengan alasan diskualifikasi mengundurkan diri melaluisurat Keputusan PHK (SK PHk) nomor suratNo.0145/PHK/HR/PCI/VIII/2019, yang isi pokoknya menyatakan

Sembilan Puluh UtamaHal ini ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :"DewanKomisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan,Jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroanmaupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada DIreksi;selanjutnya dari ketentuankatentuan tersebut diatas dapat ditarikkesimpulan bahwa segala perbuatan Tergugat III dalam kedudukandan kapasitasnya sebagai Komisaris PT.

kerugian tersebut hanya menjadi tanggung jawabTergugat , Tergugat II apalagi Tergugat III.Dengan demikian dalam Gugatan Penggugat tidak tergambar denganjelas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat Ill yangtermasuk perbuatan Wanprestasi sebagaimana dimaksud olehPenggugat.> Selanjutnya Tergugat III akan sedikit mengingatkan mengenai tugasdan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 108 ayat (1)dan (2), UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitumelakukan pengawasan atau kebijakan

Putusan No, 189/Pdt.G/2016/PN Bdg.menyerahkan 2 (dua) dari 3 (tiga) BPKB yang salah satu BPKBnya atasPejanjian Pembiayaan belum dilunasi angsurannya oleh PENGGUGAT yanghingga sekarang pun tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayarantunggakan angsuran tersebut.Bahwa, dikarenakan TERGUGAT adalah kantor cabang dan kebijakan beradadalam naungan kantor pusat (Jakarta) maka TERGUGAT pun tidak bisamengambil keputusan sendin dan mengikuti kebijakan kantor pusat, artinyaTERGUGAT tidak melemparkan tanggungjawabnya

Kekuasaan Eksekutif Sebagai Pelaksana Kebijakan;c.

Terbukti dalam pasal 23 maupun pasal 25 tidak satupunkalimat dalam pasal tersebut menyebutkan adanya Hak Uji Materill.Tugas dan WewenangPasal 23 ayat 1 DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagaiberikut:a. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untukmendapat persetujuan bersama;b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Acehdan peraturan perundangundangan lain;C. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan PemerintahAceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh,pengelolaan sumber

Bahwa kebijakan Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan proyek dengancara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa DirekturPelaksana Proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besardan bertambahnya orangorang Direktur PT yang tertipu akibat perouatanTergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yangmengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;9.

Pemeriksaan Setempat (PS) dan tentu saja atas dasar keyakinanyang muncul dari hati nurani Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang akankebenaran dan keadilan serta merupakan bentuk konkret pengejawantahanpada rasa dukanya para 26 warga anggota masyarakat Kota Bontangbeserta keluarganya (dalam kasus yang sama) yang sudah mengorbankanapa yang mereka miliki guna turut mendukung program pembangunankotanya dengan penantian yang panjang dari mereka yang masih hidupakan munculnya keajaiban dalam bentuk kebijakan

Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan sertapetunjuk teknis yang berkaitan dengan bimbingan teknisproduksi.d. Mengumpulkan mengolah data dan informasi menginventarisasipermasalahan informasi yang berkaitan dengan teknisproduksi.e. Merencanakan melaksanakan mengendalikan mengevaluasidan melaporkan kegiatan seksi.f. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian danpembinaan serta petunjuk teknis yang berkaiatan dengan teknisproduksi.g.

Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan sertapetunjuk teknis yang berkaitan dengan bimbingan teknisproduksi.d. Mengumpulkan mengolah data dan informasimenginventarisasi permasalahan informasi yang berkaitandengan teknis produksi.e. Merencanakan melaksanakan mengendalikan mengevaluasidan melaporkan kegiatan seksi.f. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian danpembinaan serta petunjuk teknis yang berkaiatan dengan teknisproduksi.g.

Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan sertapetunjuk teknis yang berkaitan dengan bimbingan teknis produksi.d. Mengumpulkan mengolah data dan informasi menginventarisasipermasalahan informasi yang berkaitan dengan teknis produksi.e. Merencanakan melaksanakan mengendalikan mengevaluasi danmelaporkan kegiatan seksi.f. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian danpembinaan serta petunjuk teknis yang berkaiatan dengan teknisproduksi.g.

mengadili atau judicial discretion karenadengan menerapkan metode ini diharapkan putusan yang bisa diterima olehsemua pihak, karena ada beberapa hal yang menjadi alasan ataupertimbangan, diantaranya : Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangandengan asas hukum umum terutama asas keadilan ; Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yangada tanpa suatu diskresi akan menimbulkan pertentangan secara nyatadengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari

keadilan ; Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antarakepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat ; Walaupun ada diskresi putusan Hakim harus sematamata didasarkanpada faktafakta yang ditemukan di persidangan dan tetap memutusmenurut hukum ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka MajelisHakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhnkan sebagaimana dalamamar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan yang berintikanpada kebenaran, keadilan moral dan kepastian

NOERSYAH selaku angotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.918/IX/2009 tanggal 11September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggotaDPRD Kabupaten Bengkalis.Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU)antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRDKabupaten Bengkalis Nomor : 19/MoUHK/XIV2011 dan Nomor : 08/DPRDSKB/2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran

Perorangan TA. 2012, dengan penerima Hibah berjumlah1.461 kelompok dengan anggaran sebesar Ap.212.580.760.933, (dua ratus dua belasmilyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluhtiga rupiah).Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dilakukan kesepakatan bersama antara PemerintahDaerah (Bupati Bengkalis) dengan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dalam bentuk NotaKesepakatan (MoU) Nomor : 06/MoUHK/X/2012 dan Nomor:03/DPRDSKB/2012 tanggal10 Oktober 2012 tentang Perubahan Kebijakan

Pasal 35 ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2005 yaitu : Kebijakan Umum APBD danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersamakepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatanganibersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.Halaman 10 dari 123 Putusan Nomor 33/PID.SUSTPkK/2016/PT.PBR4.

Bagi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pemberian Hibah danBansos dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012 namun belum didasarkan padausulan tertulis dari calon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasikepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pertimbangan TAPDsebagaimana diatur dalam pasal (8), (9), (27) dan (28) Peraturan Menteri DalamNegeri dimaksud, dapat melanjutkan proses penganggaran pemberian

Menyatakan Barang bukti berupa :1) Dokumen Kebijakan Umum anggaran pendapatan dan belanja daerahKabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor : 18 / MoUHK / XIl /2011, 07 / DPRDSKB/ 2011, tanggal 22 Desember 2011.2) Foto copy dokumen prioritas dan plafon Anggaran sementara anggaranpendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012Nomor : 19/MoUHK/XIV2011, 08/DPRDSKB/2011, tanggal 22 Desember2011 (dilegalisir sesuai asli).3) Dokumen Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah

SOLEMAN SAGISOLO, S.Sos, M.Si selakuPengguna Anggaran dan saksi SIMON H.E.FOFIED selaku bendaharapengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat yang mengelolapengeluaran anggaran dan dana kegiatan tersebut dapat dicairkan oleh saksiSIMON H.E.FOFIED atas kebijakan terdakwa yang menerangkan bahwa apabilaterdakwa tidak berada ditempat dan kegiatan sudah harus dilaksanakan segeramaka dana tersebut dapat dicairkan hanya dengan tanda tangan bendaharapengeluaran dan apabila terdakwa sudah kembali baru

FOFIED berkomunikasi secara lisan dengan terdakwa dengan alasananggota DPRD memerlukan dana sehingga diambil kebijakan pencairanmendahului kelengkapan bukti formal di lembar cek yang seharusnyaditandatangani oleh terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat dansaksi SIMON H. E.

CB 826487 tanggal 03 November 2011 senilai Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).yang mana cek tersebut dibawa oleh staf Sekretariat DPRD KabupatenAsmat yang menyampaikan alasan terdakwa selaku Sekretaris DPRDKabupaten Asmat tidak berada ditempat karena ada keluar daerah dan tidakbisa dihubungi sedangkan anggota DPRD Kabupaten Asmat memerlukandana, sehingga diambil kebijakan oleh Saksi ELISA KAMBU, S.Sos selakuSekretaris Daerah Kabupaten Asmat sebagai Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (PPKD) yang

masing Kepala SKPDdan Bendaharanya.b) Ada pengecualian untuk hal hal yang bersifat penting bagi pencairan danaSKPD bahwa jika Kepala SKPD sedang dinas luar maka sepanjang adaperintah dari kKepala SKPD melalui telepon yang meminta tolong sekembalinyadari dinas luar akan menandatangani cek tersebut.c) Bahwa pencairan yang dilaksanakan dengan hanya 1 (satu) tanda tanganoleh Bendahara sedangkan Kepala SKPD menyusul (setelah tiba dari dinasluar), adalah murni untuk pelayanan khusus SKPD dan di luar Kebijakan

Syafiin, SH, MH, NRP : 62100238 Pamen Yanma Polri(Penugasan pada Setmil) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan MadyaBidang Hukum Divkum Polri."

Dan harus segera melapor dalam jangka waktu14 hari.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat lyang tertuang dalam SuratTelegram a quo, jabatan dan golongan pangkat Penggugat diturunkansebanyak 5 tingkat, yaitu. dari golongan eselom lama Il.amenjadi golonganeselon Il.63 dengan jabatan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang HukumDivkum Polri.Tingkatan kepangkatan eselon II adalah meliputi eselonil.a, II.b, Il.b2, Il.b3,dimana pada tingkat Il.o3 adalah jenjang yang umumnya non job.

Syafiin, SH, MH, NRP : 62100238 Pamen Yanma Polri(Penugasan pada Setmil) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan MadyaBidang Hukum Divkum Polri. Ini berarti jabatan dan golongan pangkatPenggugat diturunkan sebanyak 5 tingkat, yaitu. dari golongan eselonlama Il.amenjadi golongan eselon Il.b3 dengan jabatan sebagai AnalisKebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri;4. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat!

Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala BiroSekretariat Militer Presiden Kementrian Sekretariat Negarayang mempunyai tugas menyangkut kebijakan KepalaNegara dengan tupoksi memberikan pelayanan kepadapresiden dan wakil presiden.

Bahwa sejak penerbitan Obyek Sengketa aquo sampai denganditerbitkannya KEPUTUSAN MENSESNEG No. 23/2016 pada tanggal 11Februari 2016, faktanya Penggugat tetap bertugas menjalankanpekerjaannya sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden yangdiantaranya berupa membuat dan menandatangani suratsurat yang masukdalam lingkup kewenangan jabatannya, di sisi lain Penggugat juga belummelaksanakan tugastugasnya sebagai Analis Kebijakan Madya BidangHukum Divisi Hukum Polri.

No. 217 PK/Pid.Sus/2016mengenai uraian tugas disebutkan :(1)1.2.Ketua Umum :Merupakan kekuasaan tertinggi dalam pimpinan Pengurus FPTMerumuskan kebijakan terhadap pembinaan dan pengembangankegiatan panjat tebing sesuai amanat Musyawarah dan Rapat KerjaFPTIBertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusanMusyawarah, Rapat Kerja dan Program Kerja dapat dilaksanakan dandipenuhi dengan baik oleh pengurus FPTIBertindak keluar dan ke dalam atas nama FPTIMelaksanakan tugas dan tanggung jawab lain

kepadamusyawarah FPTIBahwa demikian pula dalam Pasal 6 Adendum Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga Federasi Panjat Tebing Indonesia (AD/ART FPTI)disebutkan :(1)(2)(4)(5)Pengurus FPTI menerapkan "One Gate Policy dalam pengertiankebijakan yang dikeluarkan berasal hanya dari Ketua Umum atauKetua Harian.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum maupun Ketua Harianwajib mendapat dukungan dan diamankan oleh dan dari anggotapengurus.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum atau Ketua Harianmerupakan kebijakan

yang berasal dari masukan dan pertimbanganKetuaketua Bidang, Ketuaketua Komisi maupun narasumber yangdianggap perlu.Ketua Umum dan Ketua Harian bertanggung jawab secara fungsiterhadap kebijakan yang dikeluarkan.Ketua Umum dan Ketua Harian secara bersama maupun secaraterpisah diijinkan memberi mandat dalam bentuk Surat Keputusan (Sk)kepada KetuaKetua Bidang maupun Komisi atau Ketua PanitiaPerlaksana untuk mengeluarkan kebijakan yang memiliki batas waktu.Kebijakan yang dikeluarkan dan kemudian menimbulkan

RIZA KURNIAWAN, SE, selakuKetua Umum diganti menjadi lik Suryati Azizah selaku Ketua Harian.Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) addendumFPT yang menyebutkan bahwa Ketua Umum dan Ketua Harianbertanggung jawab secara fungsi terhadap' kebijakan yangdikeluarkan, maka apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa M.

IIK SURYATI AZIZAH selakuSEKRETARIS Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah.Bahwa dalam struktur organisasi Federasi Triathlon Indonesia (FTI)kedudukan Pelindung/Penasihat adalah bukan penentu kebijakan danpelaksana kebijakan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mendikteatau memerintah jajaran pimpinan pengurus daerah FTI Jawa Tengah.Tugas Pelindung/Penasihat hanyalah memberikan sumbang sarankepada Pengurus manakala diperlukan ataupun diminta.Bahwa dalam perkara in casu kapasitas Pemohon

Dari sini saksi menemukan adanya suatu kewenangan karena hal ini terkaitdengan pengelolaan keuangan daerah, di dalam pengelolaan keuangan daerah dalamPP No. 58 tahun 2005 di dalam Permendagri No. 59 tahun 2003 dan Permendagri No.13 tahun 2006, Kepala Daerah itu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.Karena memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, maka Kepala Daerah inimemegang kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan penggunaan keuangan daerah,hal itu tentunya dituangkan dalam APBD

Bupati tidak berwenangmengambil kebijakan apapun ;Bahwa pemahaman terdakwa terhadap surat dari Ketua DPRD Jember tanggal27 Juli 2005 No. 179/563.1/436.2/2005 tersebut, bahwa di DPRD tidak adabantuan hukum dan surat tersebut bersifat umum dan kelembagaan dan bukanPerson, lalu terdakwa meminta pertimbangan pada Set.Da apa yang menjadidasar hukumnya dengan memberi acc.

Bupati/terdakwa kepada Kepala Bagian Hukum ;Bahwa pada saat memberi surat kuasa kepada Kabag Hukum, Mujoko sudahmenjabat sebagai Kabag Hukum, menerima kuasa karena jabatannya / ex officio;Bahwa surat kuasa tersebut bukan merupakan kebijakan baru dari terdakwaselaku Pj. Bupati, ini hanya merupakan teknis administrasi, Plt.

Hanyamelaksanakan tugas saja, bertanggung jawab kepada Gubernur ;Bupati difinitif yang punya kebijakan, Bupati difinitif bertnggung jawab kepadaMendagri ;sebelum tanggal 1 Agustus 2005, lalu tanggal 1 Agustus 2005 diganti olehMujoko, hasil dari Baperjakat, terdakwa hanya meneruskan saja ;Bahwa terdakwa tidak ingat pada tanggal 4 Agustus 2005 saat memberi kuasatersebut telah ada perkara, terus terang surat kuasa tersebut dibuat supayatardakwa sebagai Pj.

Kebijakan yang ternyata didukung dan berlandaskan pada Pasal 2ayat (2) butir 22 huruf b Perda 20 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Jember,yang mengatur diberikannya bantuan hukum untuk legislatif dan eksekutif dalam kontekskedinasan ;Bahwa dengan demikian jelas terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan jabatandengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) butir 22 huruf b Perda 20 tahun 2000 tentangKewenangan Daerah Kabupaten Jember tersebut.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka(Tbk) yang masih digunakan sampai dengan saat ini;Bahwa pada bulan Oktober 2017, pengelolaan ATM BRI Kantor CabangJepara akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (Vendor), untukmenindaklanjuti kebijakan tersebut maka dilakukan pengosongan terhadapseluruh ATM pada BRI Kanca Jepara secara bertahap;Bahwa dalam proses pengalihan tersebut dilakukan opname kas padatanggal 19 Juli 2017 terhadap seluruh ATM PT.

Kami jugamengambil kebijakan tetap mempekerjakan Terdakwa SANDHA IRIANTOtetapi hanya dibagian adminsitrasi di kanca Jepara tetapi gajinya kamiblokir dengan tujuan dari gajinya itulah nanti bisa digunakan untukmenutup kerugian yang diderita oleh PT BRI;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;Hal 20 dari 84 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Smg..

sesuai surat master key yangdikirimkan oleh Divisi JKE KP BRI saat mengaktifkan ATM Replacementatau ketika mengaktifkan kembali ATM yang APP nya menalamiHal 63 dari 84 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Smg.kerusakan namun telah diperbaiki (untuk tugas ini biasanya dilakukanoleh teman Terdakwa Petugas IT RIHZA ZULKARNAEN dan LUHUNGADI HAPSARA).Bahwa benar pada bulan Oktober 2017, pengelolaan ATM BRI KantorCabang Jepara akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (Vendor), untukmenindaklanjuti kebijakan

ID ATM Dan Pemegang KunciKunciATM BRI Kanca Jepara, Terdakwa SANDHA IRIANTO ditunjuk sebagaiPetugas IT dan Maintenance terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016.Bahwa untuk pengelolaan ATM pada BRI diatur dalam Surat KeputusanNokep: S.113DIR/LYN/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang BukuProsedur Operasional (BPO) Automatic Teller Machine (ATM PT Bank RakyatIndonesia (Persero) TbkBahwa pada bulan Oktober 2017, pengelolaan ATM BRI akan diserahkankepada Pihak Ketiga (Vendor), untuk menindaklanjuti kebijakan

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakansampai dengan saat ini.Hal 70 dari 84 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Smg.Bahwa pada bulan Oktober 2017, pengelolaan ATM BRI Kantor CabangJepara akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (Vendor), untukmenindaklanjuti kebijakan tersebut maka dilakukan pengosongan terhadapseluruh ATM pada BRI Kanca Jepara secara bertahap.Bahwa dalam proses pengalihan tersebut dilakukan opname kas padatanggal 19 Juli 2017 terhadap seluruh ATM PT.

melekat dalam putusanarbitrase a quo, terdiri dari :Pertama : Putusan arbitrase a quo melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No.30/1999, karena putusan arbitrase a quo tidak berkepala : DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Kedua : Putusan arbitrase a quo melanggar ketertiban umum, karena putusan yang diambil bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang mendudukkan Pemohon (PERTAMINA) sebagaipemegang otoritas kuasa pertambangan MIGAS mewakilipemerintah mengatur dan mengendalikan kebijakan

UU No.8Tahun 1971, merupakan pengaturan kewenangan pemerintahberupa kebijakan yang bersifat publik dan apabila pemerintahmembuat dan menandatangani suatu kontrak dengan pihaksvasta, berarti pemerintah sedang melakukan perbuatan yangbersifat privat, dengan demikian pemerintah harus tunduk padahukum privat, kewenangan pemerintah yang bersifat publikseharusnya muncul sebelum kontrak atau perjanjian dibuat atauditandatangani, dan apabila pemerintah telah menandatanganikontrak yang bersifat privat, maka

dengan pihak lain, infrastrukturnya diikatdalam bentuk kontrak kerjasama; dalam ikatan kontrak kerjasama tersebut, terdapat kedudukanyang berbeda, dimana status PERTAMINA ditempatkan sebagaipemegang otoritas mewakili pemerintah, dan status kontraktorditempatkan sebagai subordinat;Dengan demikian, menurut hukum tidak terwujud kesetaraan yangmurni dan absolut antara PERTAMINA dengan kontraktor/investordalam melaksanakan kontrak kerjasama, karena PERTAMINAmempunyai otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan

Bahwa tindakan Pertamina (Pemohon Banding menolak persetujuanstatus komersialitas atas lapangan Molek, South Pulai dan North Pulaiadalah kebijakan/kewenangan Pemohon Banding dalam menyelamatkanHal. 91 dari 93 hal. Put. No. 904 K/Pdt.Sus/2009negara dari kerugian yang dapat mengganggu stabilitasnegara/ketertiban umum.

Kewenangan mana adalah merupakan publicpolicy yang berada pada hak eksklusif Pertamina dan sesuai dengankonstitusi ;Bahwa berdasarkan kebijakan dari Pertamina untuk menyelamatkankekayaan negara (public policy) yang berdasarkan keadilan, kepatutan danketahanan negara, maka putusan Arbitrase No. 143887/JB/JEM yangmenghukum Pemohon Banding atas kebijakan tersebut secara substansialadalah melanggar hukum/ melanggar ketertiban umum ;Bahwa tentang putusan arbitrase mengenai perhitungan kerugian/keuntungan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun2013:Lampiran Bab Il huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPKmeliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan.Lampiran Bab IV huruf B,Halaman 18 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.SusTPK

tanggal 05Januari 2017 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Baruga menerbitkanSurat Keputusan Kepala Desa Baruga Nomor 05 Tahun 2017 tentangpengangkatan saksi NURAIDA sebagai bendahara Desa Baruga; Bahwa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades)merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakillPemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa,mempunyai kewenangan:1) Menetapkan kebijakan

Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 22 Tahun 2013: Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPKmeliputi kKegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan.

Kdi2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desasebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:a.b.C,menetapkan PTPKD;desa:APBDesa;APBDesamenetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaanmenyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalammelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantuOleh PTPKD.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;a Ff oo Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.Menimbang, bahwa Perencanaan Tenaga Kerja Desa (PTPKD) pada DesaBaruga Tahun Anggaran 2017, Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe adalahterdiri dari Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kaurkaur, Tim Pengelola

NOVENAmenanyakan mengenai kebijakan anggaran swakelola kepadaterdakwa Ir. H. Pamudji Bin Djemakir di ruangan Kepala Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bagaimanakebijakankasudin yang sebelumnya, saksi GEOFFREY R. NOVENAmenjawab DIPOTONG 30% PAK, dan terdakwa Ir. H. Pamudji BinDjemakir secara melawan hukum menyuruh saksi untuk mengikuti kebijakan tersebut, kecuali perbaikan pompa dan pintu air jangandilakukan pemotongan.v Bahwa untuk merealisasikan keinginan terdakwa Ir. H.

NOVENAmenanyakan mengenai kebijakan anggaran swakelola kepadaterdakwa Ir. H. Pamudji Bin Djemakir di ruangan Kepala Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bagaimanakebijakankasudin yang sebelumnya, saksi GEOFFREY R. NOVENAmenjawab DIPOTONG 30% PAK, dan terdakwa Ir. H.

Pamudji, terkaitpemotongan 30%, sekitar bulan September 2013 sebelum dilakukanpencairan kegiatan swakelola untuk triwulan Ill, Pada saatpenandatanganan cek bertempat di ruangan kasudin, saksi jugamenanyakan kebijakan mengenai anggaran kegiatan swakelola kepadaPamudji.

Kemudian Pamudji menjawab bagaimana kebijakan kasudinyang sebelumnya, saksi menjawab dipotong 30% pak, dan Pamudjimenyuruh saksi untuk mengikuti kebijakan tersebut, kecuali perbaikanpompa dan pintu air jangan dilakukan pemotongan.Bahwa potongan anggaran sebesar 30% tersebut, saksi serahkankepada Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat yaitu Ir. MonangRitonga, Ir. Wagiman dan Ir.

Bagaimana Kebijakan Kasudinsebelumnya dan di jawab ahli Saksi dipotong 30% Pak. Dan Terdakwameminta agar mengikuti kebijakan tersebut kecuali perbaikan pompa danpintu air jangan dilakukan pemotongan.Bahwa selama kurun waktu bulan Agustus 2013 s/d bulan Desember 2013proses pencairan telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan adanyabuktiobukti dokumen pencairanberupa :o Pencairan berdasarkan SPM (surat perintah membayar)tanggal02Oktober 2013 tanda tangan terdakwa Ir. H.

Foto copy kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor : 903/122/406.071/2006 903/497/406.045/2006 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 ;71.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah danperaturan perundangundangan lainnya, keputusan kepala daerah, anggaranpendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalammelaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional didaerah ;d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentiankepala daerah/wakil kepaladaerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;e.

dan penyelenggaraan kegiatan dibidang evaluasidan pengembangan program perekonomian sarana prasarana.Sedangkan ffungsinya adalah perumusan kebijakan dibidangperekonomian berdasarkan peraturan perundangundangan ' dankebiajakan sekretaris daerah, pengkoordinasian dan penyelenggaraantugas evaluasi pengembangan program ekonomi dan sarana prasarana,penyusunan program kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan dibidangevaluasi pengembangan program ekonomi dan saranaprasarana,pelaksanaan tugaskedinasan lain

ataskegiatan tersebut karena anggaran untuk pembelian/pengambilalihanKBPR Prima telah ditetapbkan dalam Perubahan APBD KabupatenTrenggalek Tahun Anggaran 2006 masuk di Bagian Perekonomian danPenanaman Modal pada sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek ;Bahwa, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan PemerintahKabupaten Trenggalek yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalamPerubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 besertapenjabarannya dalam kegiatan pembelian/pengambilalihan KBPR Prima

Mewakili Direksi untuk melaksanakan tugastugas yang terkaitdengan kebijakan dengan wewenang berbatasBahwa pada tahun 2006 Pimpinan Bank Jatim Cabang Trenggalek dijabatoleh Mohamad Amanu ;Bahwa, bentukbentuk transaksi perbankan dilingkup Bank jatim CabangTrenggalek berupa :a. Penarikan tunai.b. Setoran Tunai.c.

Foto copy kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek denganDPRD Kabupaten Trenggalek Nomor : 903/122/406.071/2006903/497/406.045/2006Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 ;71.

ALTLO dari pembelian saham tersebut YayasanKesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) telah menerimakeuntungan/dividenaTahun 1995 sebesar Rp.80.000.000,bTahun 1996 sebesar Rp.120.000.000.c Tahun 1997 sebesar Rp.200.000,Dari keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk membayar kredit sebesarRp.80.000.000.000,Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alih oleh pejabat yangditunjuk oleh otoritas pebankan kemudian

ALTLO dari pembelian saham tersebut YayasanKesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) telah menerimakeuntungan/dividenTahun 1995 sebesar Rp.80.000.000,Tahun 1996 sebesar Rp.120.000.000.Tahun 1997 sebesar Rp.200.000,Dari keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk membayar kredit sebesarRp.80.000.000.000,Hal 13 dari 72 Hal Putusan No. 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel1.2.Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alih

Bank Umum Nasional adalah BTO( Bank Take Over) sehingga segla kebijakan masalah perbankan diambil alih olehpejabat yang ditunjuk otoritas perbankan, maka dengan demikian aktivitas YKKBUN diambil alih oleh pemerintah;Bahwa pada awalnya Terdakwa II hanya sebagai anggota kemudian ditunjuk olehDireksi sebagai Pengawas dan jabatan Pembina ini setelah terakhir adanyaDivident itu, kemudian oleh Ida Djubaidah ( Terdakwa I ) Terdakwa II dimintamenjadi Pembina guna untuk menghidupkan kembali YKK yang baru

65.000.000, yang jumlah totalnya TerdakwaII menerima Rp. 600 juta tetapi uang tersebut disalurkan ke Badan Sosial;Bahwa Terdakwa pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa I Ida Djubaedahdan Terdakwa II telah salurkan sesuai dengan penggunannya;Bahwa Terdakwa I Ida Djubaedah menetahui bahwa istri Terdakwa adalah bekerjadibidang sosial, sehingga Terdakwa Ida Djubaedah dapat membantu menyalurkanke badanbadan sosial;Bahwa sebenarnya danaYKK tidak boleh dijadikan bisnis tetapi karena padawaktu itu atas kebijakan

anggota sebanyak 250 orang yangsumber dananya berasal dariHal 43 dari 72 Hal Putusan No. 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel juran wajib setiap anggota setiap bulan Rp.50.000, x 250 orang = Rp.12.500.000, juran bulanan setiap anggota setiap bulan Rp.5.000, x 250 orang = Rp.1.250.000,Dana tersebut dipergunakan untuk pinjaman anggota/peserta YKK BUN danpenjualan barang secara tunai dan kredit kepada anggota/peserta YKK BUNe Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan