Nomor : 733/MENKES/SK/VI tanggal 18 Juni 2004tentang Alokasi Dana Penyaluran Dana Program Kompensasi PenguranganSubsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) Bidang Kesehatan Dasar tidakterlayani, akibatnya masyarakat miskin di Kota Jayapura menderita kerugianatau Negara mengalami kerugian sebesar Rp.367.215.000, (tiga ratus enampuluh tujuh juta dua raus lima belas ribu rupiah) atau setidaktidaknya sebesaritu, sebagaimana hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

kegiatan dimaksud sebagaimana dalam KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 733/MENKES/SK/VItanggal 18Juni 2004 tentang Alokasi Dana Penyaluran Dana Program KompensasiPengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) Bidang KesehatanDasar tidak terlayani, akibatnya masyarakat miskin di Kota Jayapura menderitakerugian atau Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 367.215.000, (tigaratus enam puluh tujuh juta dua raus lima belas ribu rupiah) atau setidaktidaknya sebesar itu, sebagaimana hasil perhitungan

No.711 K/Pid.Sus/2008Dasar tidak terlayani, akibatnya masyarakat miskin di Kota Jayapura menderitakerugian atau Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 367.215.000, (tigaratus enam puluh tujuh juta dua raus lima belas ribu rupiah) atau setidaktidaknya sebesar itu, sebagaimana hasil perhitungan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : S1447/PW29/5/ 2005 tanggal 24 Oktober 2005 ;Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 8UndangUndang RI.

Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana PKPSBBM Bidkes Tahun 2004 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;(7). Uang tunai sebesar Rp.367.215.000, (tiga ratus enam puluh tujuh jutadua ratus lima belas ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.50/Pid.B/2007/PN.JPR. tanggal 11 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.

Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas PenyaluranDana PKPSBBM Bidkes Tahun 2004 ;Tetap terlampir dalam berkas pekara ;Memerintahkan agar barang bukti berupa uang sebesar Rp.367.215.000,00(tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dirampasuntuk Negara ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.49/Pid/2007/PT.JPR.tanggal 6 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima

00071/207/07/052/10 tanggal 28 Januari 2010 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2007 dengan jumlah PajakPenghasilan Pasal 23 yang masih harus dibayar sebesar Rp 304,077 ,492.00;Bahwa atas utang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007 tersebut, telah Pemohon Banding bayar seluruhnya melalui Surat SetoranPajak (SSP) sebesar Rp 304.077.492,00 pada tanggal 25 Februari 2010;Bahwa adapun rincian dan persandingan perhitungan

pencatatan didalam GeneralLedger perusahaan Pemohon Banding, atas hal tersebut, menurut pendapatPemohon Banding bahwa seluruh objek Pajak Penghasilan Pasal 23 telahPemohon Banding laporkan sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, PemohonBanding memohon kiranya koreksi menyeluruh atas Pajak Penghasilan Pasal23 yang sebesar Rp. 304.077.492,00 yang dilakukan oleh Pihak Terbandinguntuk dapat dipertimbangkan dibatalkan;PERHITUNGAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 YANG SEHARUSNYATERUTANG MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makamenurut perhitungan Pemohon Banding, Pajak Penghasilan Pasal 23 yangseharusnya terutang adalah sebagai berikut (dalam Rupiah) :Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 451/B/PK/PJK/2017 URAIAN Jumlah (Rp) 1.

23 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 sebesar Rp1.197.499.664,00 yang tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan penjelasan sebagai berikut:Dasar Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)Bahwa berdasarkan hasil ekualisasi antara SPT Masa PPh Pasal 23 danpos biaya dalam laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), diketahui bahwa terdapat objek PPh Pasal 23yang pajaknya belum dipotong dan dibayar sebesar Rp1.197.499.664,00dengan perhitungan

pelaksanaan pemeriksaan dan proses keberatan PemohonBanding tidak melaksanakan seluruh kewajiban dengan baik makaTerbanding dapat menggunakan kewenangankewenangannyasebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan sehinggaTerbanding dapat menghitung besarnya penghasilan kena pajak PemohonBanding atau mengajukan tuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;Bahwa Terbanding menyatakan keberatan Pemohon Banding ditolakkarena berdasarkan pengujiar atas salah satu objek pajak yaitu atas bunga(interest) perhitungan

tanggal 24 Januari 2011, denganini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada PengadilanPajak atas surat keputusan tersebut;Bahwa surat keputusan tersebut di atas merupakan keputusan atas permohonankeberatan yang Pemohon Banding ajukan kepada Terbanding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahanBarang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Nomor00002/207/09/055/10 tanggal 27 Januari 2010 Masa Pajak Januari sampaidengan Februari 2009 dengan uraian perhitungan

Uraian(Rp) (Rp)1 DPP Ekspor 11.932.383.060,00 11.932.383.060,00 PPN yg harus dipungut sendiri 0,00 2.021.114.740,00 Jumlah 11.932.383.060,00 13.953.497.800,00 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar PK yang harus dipungut sendiri0,00202.111.474,00 Dikurangi: Pajak Masukan80.236.771,0080.236.771,00 Dibayar dengan NPWP sendiri122.993.207,00122.993.207,00 Jumlah203.229.978,00203.229.978,00 PPN Kurang (Lebih) Bayar(203.229.978,00)(1.118.504,00) Kelebihan dikompensasikan ke Masa203.229.978,00203.229.978,00 3Pajak

Uraian Pemohon Banding(Rp)1 DPP Ekspor 12.207.541.714,00 PPN yg harus dipungut sendiri 0,00 Jumlah 12.207.541.714,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar PK yang harus dipungut sendiri 0,00 Dikurangi:Pajak Masukan 80.236.771,00Dibayar dengan NPWP sendiri 122.993.207,00Jumlah 203.229.978,00PPN Kurang (Lebih) Bayar (203.229.978,00)3 Kelebihan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 203.229.978,004 PPN Kurang Bayar 0,005 Sanksi Kenaikan pasal 13 ayat (3) KUP 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00

Raya Narogong Km. 26,5,Dusun , Desa Klapanunggal, Kelapa Nunggal, Bogor 16820, sehingga jumlahPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009menjadi: KeteranganDasar Pengenaan PajakJumlah (Rp)11.932.383.060,00 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 80.236.771,00Dibayar dengan NPWP sendiri 122.993.207,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (203.229.978,00)Kelebihan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 203.229.978,00PPN

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.43352/PP/M.XII/16/2013 tanggal 20 Februari 2013dapat diketahui:3. 1.3. 2.3. 3.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak PertambahanNilai sebesar Rp1.745.956.076,00 berdasarkan perhitungan aruspiutang dengan uraian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak; Cfm Pemohon PK (Terbanding) : Rp 13.653.497.800,00Cfm

Padahal padatanggal 10 April 2007 terhadap perkara ini sebelumnya masih dalampemeriksaan hakim Kasasi Mahkamah Agung RI karena Tergugatmelakukan upaya Kasasi terhadap putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menyatakanNO,Bahwa bila majelis hakim Judex Facti konsisten menggunakanpendapat sebagaimana poin (3) maka perhitungan pesangonnyamenggunakan dasar Upah Minimum Kabupaten (UMK) KabupatenProbolinggo tahun 2011 yakni sebesar Rp. 844.000 dan menjadi Sadr.Sunyoto

Industrial atas besarnya Tunjangan Hari Raya Keagamaan yanghanya menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaantahun 2006 tidak dapat dibenarkan, dan oleh karenanya dengan jugamemperhatikan ketentuan Pasal 96 Undang Undang No. 13 Tahun 2003besarnya hak Penggugat Tunjangan Hari Raya harus ditetapkan untuk 2 tahunyakni Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 dan Tahun 2011 dengan perhitungan2 x Rp 580.00= Rp 1.160.000,;Bahwa besarnya upah yang ditetapkan oleh Pengadilan HubunganIndustrial sebagai dasar perhitungan

pembayaran hakhak Penggugat yaknisebesar Rp 580.000, sebulan dan bukan sebesar Upah Minimum KabupatenProbolinggo Tahun 2011 yakni Rp 844.000, sebulan, penetapan besar upahsebagai dasar perhitungan dalam putusan oleh Pengadilan Hubungan Industriala quo telah benar sesuai dengan upah yang didalilkan olen Pengugat dalamposita.Bahwa mengenai besanya upah proses Pemutusan Hubungan Kerja yangditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial telah sesuai dengan rasakeadilan sebagaimana dimaksud ketentuan

Bromo TirtaLestari) tidak berdasar, namun demikian penetapan perhitungan UangPesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang No. 13Tahun 2003 tidak dapat dibenarkan.Bahwa meskipun alasan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yangdidalilkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tidak berdasar, namundemikian tindakan Penggugat yang melakukan pertengkaran dengan atasanTergugat sebagaimana yang dijadikan sebagai alasan a quo pada pokoknyaadalah suatu kesalahan, dan oleh karenanya

karenanya atas PemutusanHubungan Kerja a quo karena tidak ada alasan hukum untuk memberikankompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 2 kali perhitungan dalamPasal 156 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 2003, maka atasPemutusan Hubungan Kerja a quo Penggugat berhak atas kompensasiPemutusan Hubungan Kerja atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan sertapengobatan dan perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang No.13 Tahun 2003

KPGuang penjualan obat perusahaan waktu itu kepada perusahaan, kemudianditanyakan dan dicrosscheck dengan terdakwa memang benar terdakwatelah menerima uang pembayaran dan telah digunakan untuk kepentinganpribadi.Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan perusahaan, uang yangdigelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 11.902.539..Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang perusahaan yangmana pada waktiu itu terdakwa disuruh mengantar obat ke 3 (tiga) apotikyaitu Apotik Talitakum, Apotik Tiara dan Apotik

Enseval Putera Mega Tranding beralamat di jalanBundaran PU No.10 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang dan perusahaan bergerak di bidang distributor obatobatan.Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) tahun bekerja di perusahaan sejak tahun2013 dan sebagai driver perusahaan terdakwa mendapatkan gaji atau upahbulanan.Bahwa sesuai dengan perhitungan perusahaan terhadap bukti copy faktur,total uang perusahaan yang digelapkan oleh terdakwa adalah Rp.11.902.539..Bahwa awalnya saksi mendapat laporan

PharmaquinCitra dan telah dibayarkan obat yang diantar tersebut secara tunai namunterdakwa tidak menyetorkan uang penjualan obat perusahaan waktu itukepada perusahaan, kemudian ditanyakan dan dicrosscheck denganterdakwa memang benar terdakwa telah menerima uang pembayaran dantelah digunakan untuk kepentingan pribadi.Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan perusahaan, uang yangdigelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 11.902.539..Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang perusahaan yangmana pada

KPGBundaran PU No.10 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, KotaKupang dan perusahaan bergerak di bidang distributor obatobatan.Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) tahun bekerja di perusahaan sejak tahun2013 dan sebagai driver perusahaan terdakwa mendapatkan gaji atau upahbulanan.Bahwa sesuai dengan perhitungan perusahaan terhadap bukti copy faktur,total uang perusahaan yang digelapkan oleh terdakwa adalah Rp.11.902.539,.Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang perusahaan yangmana pada

Enseval Putera Mega Tranding berdiri sejak tanggal 01Oktober 1973 dengan pimpinan AGUS HADI MURSALIM, kantor beralamat dijalan Bundaran PU No.10 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang dan perusahaan tersebut bergerak di bidang distributor obatobatan.e Bahwa benar sesuai dengan perhitungan perusahaan terhadap bukti copyfaktur, total uang perusahaan yang digelapkan oleh terdakwa adalah Rp.11.902.539,.Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No : 100/Pid.B/2017/PN.KPGBahwa benar uang yang

2013 a quo;Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00042/207/10/093/13 tanggal 2 Juli 2013 Masa PajakMei 2010, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 01420/076 tanggal 23 Agustus 2013 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal26 Agustus 2013, dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP858/WPJ.19/2014 tanggal 6 Mei 2014 permohonan Pemohon Banding tersebutdikabulkan sebagian dan dikurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayardengan perhitungan

Raya Pasar Minggu Km. 18,Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2010 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak : Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp168.287.322.842,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 52.448.447.258,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 7.591.443.070,00Jumlah seluruh penyerahan Rp228.327.213.170,00Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai:Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp

16.828.732.284,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp28.314.627.070,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 11.485.894.786,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp11.502.132.934,00Jumlah PPN yang Kurang dibayar Rp 16.238.148,00Sanksi Administrasi:a.

Raya PasarMinggu Km. 18, Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 menjadisebagaimana tersebut diatas (halaman 2), adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan

kembali menjadi sebesar Rp32.476.296,00; denganperincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak : Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp168.287.322.842,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 52.448.447.258,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 7.591.443.070,00Jumlah seluruh penyerahan Rp228.327.213.170,00Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai:Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 16.828.732.284,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp28.314.627.070,00Jumlah Perhitungan

Perhitungan Nilai hasil seleksi dan Rekapitulasi Seleksi Bakal CalonKepala Desa Wasuemba yang dilaksanakan dan ditandatangani olehPanitia Pilkades Tingkat Kecamatan/ TERGUGAT Ill tertanggal 18 Agustus 2018;4. Surat Keputusan PANWAS Kecamatan Wabula/ TURUT TERGUGAT tertanggal 05 September 2018;5. Pembentukan anggota Baru Panitia Pilkades Tingkat Desa Wasuembaoleh BPD Desa Wasuemba oleh BPD Desa Wasuemba pada tanggal 43 September 2018,6.

Disamping itu Tergugat IIIyang telah memeriksa dan melakukan penilaian serta menandatanganihasil Seleksi tambahan bagi peserta Bakal Calon Kepala Desa tanpamenorah Stempel Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan tertanggal 18Agustus 2018 adalah suatu bentuk Intervensi kewenangan dari Tergugat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan Perhitungan Nilai Seleksi tambahanbagi Bakal Calon Kepala Desa Wasuemba sehingga bertentangandengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedomandan petunjuk teknis tahapan

pelaksanaan Pilkades Pasal 24 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa Perhitungan Nilai seleksi tambahan sebagaimanaPutusan No.30/G/2018/PTUN.Kdi, Halaman 10 dari 26 halamang~.Scanned by CamScannerEEOdisebutkan dalam p&sal 23 dilaksanakan oleh Panitia Pilkades TingkatDesa, Ayat (2) Perhjitungan Sebagaimana dimaksud Wasuemba sehinggabertentangan dengan Peraturan Buton Nomor 4 Tahun 2016 tentangpedoman dan petunjuk teknis tahapan pelaksanaan Pilkades Pasal 24ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perhitungan Nilai

Ayat (2) Perhitungan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) di Konsultasikan kepada Panitia Tingkat Kecamatandisamping itu dalam peraturan Buton Nomor 4 tahun 2016 tersebut Pasal(6) ayat (3) disebutkan bahwa Panitia Pilkades Tingkat Desa yangdibentuk oleh BPD harus bersifat mandiri dan tidak memihak.4.

./2015/PN.Skt. atas permintaanTerlawan ;Bahwa berdasarkan Aanmaning dari Terlawan perhitungan kewajibanPelawan kepada Terlawan atas tunggakan pinjaman posita angaka 1gugatan sampai dengan bulan Juli 2015 sebagai berikut : Pokok : Rp.20.447.320.444 bunga :Rp. 5.448.142.803, Biaya : Rp. 1.641.975, Denda : Ro. 1.156.022.165, Total Hutang : Rp.27.053.127.388,hal 6 dari 24 hal Put.No.381/PDT/2016/PT.SMG(dua puluh tujuh milyard lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ributiga ratus delapan puluh delapan

rupiah);Bahwa sehubungan sebagaimana dalam salinan rekening Koran yangdiberikan oleh Terlawan kepada Pelawan jumlah perhitungan kewajibanPelawan kepada Terlawan sebagai berikut : Pokok : Rp. 8.877.589.000, bunga : Rp. 4.541.971 .223, Biaya : Rp. 1.025.000.

Total hutang : Rp.24.421.632.079,(dua puluh empat milyard empat ratus dua puluh satu juta enam ratustiga puluh dua juta tujuh sembilan rupiah);Bahwa oleh karena antara perhitungan berdasarkan annmaning jumlahkewajiban ( Posita angka 5 gugatan ) kewajiban Pelawan kepadaTerlawan sebesar Rp.27.053.127.388, sedangkan pada berdasarkansalinan rekening yang diberikan Terlawan kewajiban Pelawan terhadapTerlawan sebesar Rp.24.421.632.079, ( Posita angka 6 gugatan )dengan selisih perhitungan sebesar Rp.2.631.495.309

, ( dua milyardenam ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tigaratus sembilan rupiah ), sehingga dalam hal ini Terlawan sudahmelakukan kepada Pelawan dengan cara melakukan perhitungan bungatanpa dasar yang jelas dan sangat merugikan Pelawan oleh karena itupermohonan lelang eksekusi atas obyek sengketa olehTerlawan terhadap Pelawan lewat Pengadilan Negeri Surakarta untuk di tolak;Bahwa Terlawan berama Pelawan telah melakukan Perubahanperjanjian kredit dengan Akta perjanjian

Menyatakan Perhitungan jumlah kewajiban Pelawan kepadaTerlawan pada pengajuan aanmaning oleh Terlawan tidak benar;4. Menyatakan menolak pengajuan eksekusi lelang yang diajukan olehTerlawan atas obyek sengketa jaminan hutang Pelawan kepadaTerlawan , karena belum adanya suatu jumlah kewajiban Pelawankepada Terlawan yang pasti dan benar;5.

Fotokopi Surat Keberatan Nomor 016/TTN/IV/201 1/jkt/tp tanggal 8 April 2011;Pemenuhan Ketentuan Material;Perhitungan Pajak Menurut Surat Ketetapan Pajak;Bahwa perhitungan pajak menurut Terbanding sebagaimana tercantum dalam SKPNPPN adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Pemohon Menurut PemeriksaBandingEkspor 0 0Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 0 0Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0Jumlah 0 0Pajak Keluaran seluruhnya 0 0Dikurangi: 0 0 PPN yang disetor muka pada masa sama 0 0 Pajak Masukan

yang dapat diperhitungkan 101.349.111 0 Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 367.870.623 293.373.240Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 469.219.734 293.373.240PPN kurang/(lebih) dibayar (469.219.734) (293.373.240)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 469.219.734 293.373.240PPN kurang/(lebih) dibayar 0 0Sanksi Administrasi 0 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0 Pajak yang masih harus dibayar 0 0 Perhitungan Pajak Menurut Surat Keputusan Keberatan;Bahwa atas SKPN

Putusan Nomor 757/B/PK/PJK/2014oleh Terbanding, meskipun dalam masa pajak pengkreditan PPN Masukantersebut belum ada pajak keluaran;Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan PPN menurutPemohon Banding untuk Masa Pajak Juni 2009 seharusnya adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut PemohonBandingEkspor 0Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 0Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0Jumlah 0Pajak Keluaran seluruhnya 0Dikurangi: 0 PPN yang disetor

Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta12950, sehingga dihitung kembali menjadi sesuai perhitungan di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnyapermohonan

Nomor 1308 K/Pdt/2017(duapuluh juta rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 5 bulan yangbelum dibayarkan = Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);Pokok + Bunga/jasa pinjaman yang belum diayarkan + denda keterlambatanadalah 5 bulan = Rp400.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp5.000.000,00= Rp505.000.000,00 (limaratus lima juta rupiah);Bahwa perhitungan yang benar berdasarkan dalil penggugat seharusnyahanya sebesar Rp505.000.000,00 tidak sebesar Rp620.000.000,00sebagaimana didalilkan dan dimintakan dalam

petitum;Dengan perbedaan jumlah yang cukup jauh antara perhitungan tergugatdengan dalil penggugat adalah salah bukti bahwa penggugat adalahpenggugat yang tidak beritikad baik dan terkesan mengambil keuntunganyang besar tanpa memperdulikan hasil perhitungan sebenarnya dan haltersebut mencerminkan bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yangtidak cermat, jelas dan kabur;Jumlah pokok pinjaman kedua menurut Penggugat adalah sebesarRp600.000.000,00 (enamratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 5 %perbulan

Untuk denda keterlambatan 5 % dari bunga 5 persen perbulannya, yangartinya kewajiban atas keterlambatan adalah 5 % X Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) = Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus riburupiah) X 5bulan yang belum dibayarkan = Rp7.500.000,00 (tujuhjuta limaratusriburupiah);Pokok + Bunga/jasa pinjaman yang belum diayarkan + denda keterlambatanadalah 5 bulan = Rp600.000.000,00 + Rp150.000.000,00 + Rp7.500.000,00= 757.500.000,00 (tujuhratus limapuluh tujuh juta limaratus ribu rupiah);Bahwa perhitungan

yang benar berdasarkan dalil penggugat seharusnyahanya sebesar Rp/75/.500.000,00 tidak sebesar Rp930.000.000,00sebagaimana didalilkan dan dimintakan dalam petitum;Dengan perbedaan jumlah yang cukup jauh antara perhitungan tergugatdengan dalil penggugat adalah salah bukti bahwa penggugat adalahpenggugat yang tidak beritikad baik dan terkesan mengambil keuntunganyang besar tanpa memperdulikan hasil perhitungan sebenarnya dan halHalaman 5 dari 22 hal.Put.

Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitiasebagai berikut:1). Ganti rugi tanah : Rp. 4.649.875.000 ; 2). Biaya panitia sebesar : Rp. 159.496.250 ; Rp. 4.809.371.250 ; Bahwa oleh karena adanya surat dari H. A. HASBI surat kepada pihak PT. PLNuntuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian tanah, pada tanggal15 Mei 2007 Ir BAMBANG SUBIYANTO menyerahkan dana senilai Rp.150.000.000, kepada H. A. HASBI yang diserahkan dikediaman H. A.

PLN ; 11Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tersebut menyimpang dari ketentuanPasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimanadalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan besarnya ganti rugididasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnyadengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkanpenilaian

harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,/m2 ; c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,/m2. ; Dijumlahkan Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp. 132.500,/m2 ; 17Bahwa seharusnya panitia dalam menentukan besaran gantirugi berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk KepentinganUmum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan

Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia sebagai berikut:1). Ganti rugi tanah : Rp. 4.649.875.000 ; 2).

NJOP adalahRp.5.000, ; Berdasarkan Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi : terendah adalah Rp. 4.000.000, luas tanah 500m2, hargaper meter persegi adalah Rp. 8.000,, dengan NJOP adalah Rp.7.150, ; tertinggi Rp. 138.000.000, dengan luas tanah 19.235m2harga permeter persegi adalah Rp. 7.174, dengan NJOP adalah Rp. 7.150, ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan

Saudara Bruce Anthony Howe menyatakan kepadaPenggugat Saudara berhenti mulai tanggal 28 Februari 2014 dan kami memintasaudara untuk menanda tangani surat perhitungan pesangon pensiun. Pada saatitu juga Saudara Bruce Antony Howe menyerahkan surat Tergugat berjudulCIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS PT ASURANSI QBE POOLINDONESIA.

Bahwa perkara aquo masuk dalam ruang lingkup kewenangan PengadilanHubungan Industrial dengan alasan sebagai berikut: perhitungan gantikerugian PENGGUGAT yang di dalamnya terdapat uang pesangon, gaji,penghargaan masa kerja, penggantian hak cuti tahunan, bonus tahunan, uangpenggantian fasilitas kendaraan dan sebagainya. Kesemuanya merupakankomponen kompensasi yang diminta PENGGUGATyang diatur dalam Pasal156 Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUKetenagakerjaan).4.

Fasilitas mobil yang dipakai PENGGUGAT terakhiradalah berupa mobil Toyota Camry Tahun 2013 yang nilainya saat ini sebesar Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah);6) Uang penggantian hak cuti dari TERGUGAT selama setahun untuk tahunkerja 2014 yaitu 20 (dua puluh) hari dengan cara perhitungan jumlah hari cuti dibagi30 (tiga puluh hari/sebulan) dikalikan dengan gaji/upah per bulan sama dengan =20/30 x Rp. 66.288.795, = Rp. 44.192.530, (empat puluh empat juta seratussembilan puluh dua ribu lima ratus

Pasal 156 ayat 3 UUKetenaga kerjaan menentukanmengenai Perhitungan uang Penghargaan masa kerja.4. Pasal 156 ayat 4 UUKetenaga kerjaan menentukanmengenai uang Penggantian hak.Dengan demikian terbukti bahwagugatan Penggugat yangmenuntut uang pesangonmerupakan kompetensiPengadilan Hubungan Industrial.

Tuntutan pesangon tersebutharus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.Bahwa perkara aquo masuk dalam ruang lingkup kewenangan PengadilanHubungan Industrial dengan alasan sebagai berikut: perhitungan gantikerugian Penggugat yang di dalamnya terdapat uang pesangon, gaji,penghargaan masa kerja, penggantian hak cuti tahunan, bonus tahunan, uangpenggantian fasilitas kendaraan dan sebagainya.

atas Sumarmi, dengan batasbatas sbb:Sebelah utara : Suratmi.Sebelah Timer : Jalan desa.Sebelah Selatan : Jalan desaSebelah Barat : Sunamo.Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.Bahwa berdasarkan perhitungan Para penggugat, Tergugat I telah melakukanperbuatan melawan hukum karena dalam pedanjian Posits angka 1 gugatan jelasjelasjangka waktu kredit selama 60 bulan terhitung mulai pads tanggal 05 Agustus 2011sampai dengan 05 Agustus 2016 tetapi oleh Tergugat I dalam Perubahan perjanjiankredit

sebaliknya menjadi lebih berat ;Bahwa pelunasan hutang berdasarkan perjanjian kredit / perubahan perjanjian kredityang tersebut sebagaimana pada posita angka 2 gugatan, telah diperjanjikan secarategas mengenai jangka waktu pinjaman, yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan,terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan lunas tanggal 19 Oktober2015 " semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya " pasal 1338 KUH Perdata, (BW)Bahwa dengan adanya perhitungan

Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Mengandung Cacat FormilObscure Libeli Karena Dalil Para Penggugat Mencampur Adukan PerumusanGugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan WanprestasiBerdasarkan posita Para Penggugat angka 4 halaman 2 dan angka 15 halaman 5Gugatan berbunyi sebagai berikut:Angka 4:"Bahwa berdasarkan perhitungan Para Penggugat, Tergugat I telahmelakukan perbuatanmelawanhukumkarena dalam perjanjian Posita angka IJelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulan mulai tanggal 05 Agustus

karena perhitungan yang diberikanoleh Tergugat I tidak cocok jumlahnya dihitung secara manual oleh ParaPenggugat ".Terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menolak secara tegaskarena berdasarkan catatan pada loan inquiry Tergugat I, atas kewajiban ParaPenggugat sampai dengan Jawaban ini disampaikan adalah sebagai berikut:e Outstanding sebesar Rp 214.489.781,59.

Sebaliknya, dalilgugatan Para Penggugat adalah tidak benar, karena Para Penggugat sama sekalitidak dapat membuktikan jumlah hutang menurut perhitungan Para Penggugat.3. Tergugat I Membantah Dengan Tegas Dalil Para Penggugat Yang MenyatakanBahwa Pelaksanaan Perjanjian Kredit Harus Dilakukan Sampai DenganJangka Waktu Perjanjian Berakhir, Karena Sesuai Dengan Pasal 12 ayat 12.1jo.

Prasyarat Pembayaran 50% Banding;Bahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP82/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN Masa September 2010atas SKPKB Nomor: 00072/207/10/402/12 tanggal 30 Oktober 2012,Pemohon Banding telah membayar 50% atas hutang pajak tersebut,sebagai Prasyarat Formal Banding;Aspek Material;Sengketa Banding Koreksi Atas:Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama TanggerangBarat adalah sebagai berikut:Jumlah Penyerahan yang kena PPN

Jumlah perhitungan PPN Kurang / Lebih di Bayar (Rp 332.619.533,00)d. Kelebihnan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 332.619.533,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

Bahwa uraian dan penjelasan jalur distribusi penjualan sepeda motormerek Yamaha di Indonesia dan buktibukti yang diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, meliputi bukukas, rekening koran bank, buku besar, nota kredit, invoice penagihanke perusahaan pembiayaan//leasing serta dokumen lainnya yangterkait, diketahui contoh perhitungan penerimaan hasil penjualanuntuk satu unit sepeda motor yang diterima oleh TermohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut:12.1.Buku Kas Masuk Saat

Penerimaan Uang Muka (downpayment);> Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Uang Muka (down payment) Rp 2,000,000.00Nota KreditDiskon Channel Rp 600,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200.000.00Rp (800,000.00)Terima Kas Rp 1,200,000.00 > Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion: Uang Muka (down payment) Rp 9,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel Rp 700,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Ry 900,000.00)Terima Kas Rp 8,100,000.00 Bahwa uang muka (down payment) pembelian sepeda motoryang

penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Harga Motor Off The Road Rp 10,636,500.00Biaya Pengurusan SuratSurat Rp 1,646,500.00Harga Motor On The Road Rp 12,265,000.00Uang Muka (down payment) R '2,000,000.00)Rp 10,285,000.00Ditambah Leasing Member Insetive Rp 450,000.00 Pengganti Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Penerimaan Kas Bank Transfer Dari Leasing Rp 10,935,000.00 > Perhitungan penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda

sampaikandalam SPT PPh Badan yaitu sebagai berikut: Uraian JumlahPenghasilan Neto Rp 11.407.543.491,00Penghasilan Kena Pajak Rp 11.407.543.491,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 3.404.763.047,00Kredit Pajak : PPh Pasal 22 Rp 16.676.943.996,00 PPh Pasal 23 Rp 3 .214.726.693,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 19.891.670.689,00Pajak yang kurang bayar Rp (16.486.907.642,00)Sanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP) Rp Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp (16.486.907.642,00) Bahwa pokok perbedaan perhitungan

Des. 2008 708.059.874.388,00 1.273.417.501.554,00 565.357.627.166.00 Bahwa dari perhitungan tersebut, maka Majelis akan membahaskoreksi tersebut menjadi 2 pembahasan yaitu sebagai berikut :1.Periode Januari sampai dengan September 2008;Bahwa oleh karena sengketa banding PPh Badan Tahun Pajak2008 berkaitan dengan sengketa banding PPN Masa PajakJanuari sampai dengan September 2008, sehingga Majelisberpendapat untuk mempergunakan Putusan Pengadilan PajakNomor : PUT.35529/PP/M.X1V/I6/2011 tanggal 12

Dasar Pengenaan Pajak masaOktober sampai dengan Desember 2008 adalah sebesarRp456.641.528.525,00, sedangkan menurut Pemohon Bandingsebesar Rp480.121.106.387,00, sehingga perhitungan koreksiperiode Oktober sampai dengan Desember 2008 adalah sebagaiberikut : Menurut Pemohon Banding Rp 480. 121.106.387,00 Menurut Terbanding Rp 456.641.528.525,00 Koreksi (Rp 23.479.577.862,00);Bahwa angka Terbanding sebesar Rp 456.641.528.525,00bersumber dari SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2008

Bahwa angka persandingan perhitungan peredaran usahamenurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sebesar Rp.708.059.874.388,00 dan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp1.273.417.501.554,00 adalah sebagai berikut: Pemohon Banding Terbanding Koreksi(Rp) (Rp) (Rp)Jans.d. Sept 228,838.768.001 816.775.973.029 588,837.205.028,00Okt s.d Des 480.121.106.387 456.641.528.525) (23.479.577.862.00)Jumlah 708.059.874.388 1.273.417.501.554 565.357.627.166,00Periode 3.3.

Bahwa dari uraian perhitungan Peredaran Usaha tersebut diatas, maka disampaikan uraian perhitungan Peredaran Usahaatas 2 (dua) periode yaitu Masa Pajak Januari sampai denganSeptember 2008 dan Masa Pajak Oktober sampai denganDesember 2008 sebagai berikut :3.3.1. Periode Januari sampai dengan September 2008;a.

Natuna No: /PU-CK/PEMB-PSR/VII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Persetujuan perhitungan pekerjaan tambah kurang / CCO.

Natuna No: /PU-CK/ PEMB-PSR/ XI/ 2015 tanggal 25 November 2015 perihal Persetujuan perhitungan akhir realisasi pekerjaan Final Quantity.

Natuna) Perihal : Permohonanuntuk mengadakan perhitungan bersama CCO. Bermohon untuk dapat mengadakan perhitungan bersama atas volumepekerjaan (Mutual Check) dari Kontrak.

Pembahasan evaluasi Pekerjaan Tambah Kurangdiadakan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2015 dengandata/dokumen yang dievaluasi meliputi :a) Gambar Kerja;b) Perhitungan pekerjaan tambah/kurang pelaksanaan;c) Usulan Harga Satuan Pekerjaan Baru;d) Justifikasi Teknik;e) Berita Acara Perhitungan Bersama PekerjaanTambah Kurang/CCO2.

MHJ) Perihal : Persetujuan Perhitungan PekerjaanTambahKurang/CCO.

kontrak awal danvolume hasil perhitungan audit LPJK.

selisin progres 7.85%dengan perhitungan 48.034% (final progress) 22.54% (progres terminpertama) = 25,494%.

SINP tersebut dengan cara memanen buah sawit daripohonnya menggunakan egrek;Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian PT. SINP atas kejadiantersebut sejumlah Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam riburupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil buah sawitmilik PT. SINP tersebut;Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT. SINP;Bahwa Ketika Terdakwa diamankan saat itu Kami tidak menemukanSdr.

SINP;Bahwa dari keterangan Terdakwa saat mengambil buah sawit milik PT.SINP tersebut dengan cara memanen buah sawit dari pohonnyamenggunakan egrek;Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian PT. SINP atas kejadiantersebut sebesar Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam riburupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil buah sawitmilik PT.

Jaja;Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian PT. SINP atas kejadiantersebut sebesar Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam riburupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil buah sawitmilik PT. SINP tersebut;Bahwa sepegetahuan saksi Terdakwa, Sdr. Dedy dan Sdr. Jaja bukanmerupakan karyawan PT.

Jaja;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pbu Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian PT. SINP atas kejadiantersebut sebesar Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam riburupiah); Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki jin saat mengambil buah sawitmilik PT. SINP tersebut; Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa, Sdr. Dedy dan Sdr. Jajabukan merupakan karyawan PT.

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, maka kami Mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini UntukMenjatuhkan Putusan Sela yang isinya Memerintahkan Tergugat Untuk MembayarSecara Tunai Seluruh Upah Penggugat Terhitung sejak bulan Desember 2011sebesar Rp. 1.107.000, per bulan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatanhukum tetap mengenai perkara ini, Dan perhitungan

ccc cece cece cece eeeeeneeeeecees = Rp. 37.434.800,(Tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);5 Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari RayaKeagamaan tahun 2012 kepada Penggugat sebesar Rp.1.252.000, (Satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);6 Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatanmembayar Upah kepada Penggugat secara Tunai dan SekaligusTerhitung sejak Bulan Desember 2011 sampai perkara inimempunyai kekuatan Hukum Tetap dengan perhitungan

mempengaruhikinerja serta produktifitas Perusahaan, dan masih banyak perilakuperilaku dariTermohon Kasasi/Penggugat yang seakanakan memang disengaja untukmemancing reaksi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat, sehingga sangatlah tidaklayak Termohon Kasasi/Penggugat menuntut PHK ini dengan berbagai tuntutan,dengan demikian Pemutusan Hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 161 UU No 13 tahun 2003 ;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah keberatan terhadap pertimbangandasar perhitungan

Bahwa berdasarkan pertimbangan penetapan kembali besar upah (skorsing) aquo, maka besarnya hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan PHIpada amar angka 3 a quo berubah menjadi perhitungan menjadi sebagaiberikut : Jurmlah toc cceeccscccccccceeeeeescesees = Rp. 8.992.000,5.

SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2005 Nomor00023/240/05/077/07 tanggal 22 Juni 2007:Bahwa besarnya SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun Pajak 2005yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPPPratama Tanah Abang Tiga adalah sebagai berikut:Dasar pengenaan pajak Rp 82.693.137.280PPh terhutang Rp 15.554.809.644PPh telah disetor Rp 1.310.170.467PPh kurang dibayar Rp 14.244 639.177Sanksi administrasi Rp 6.338.864.433Jumlah yang masih harus dibayar Rp 20.583.503.610Bahwa perhitungan

tersebut diatas tetap dipertahankan dalam SuratKeputusan Keberatan;Bahwa sedangkan PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun Pajak 2005 yangterhutang menurut Pemohon Banding adalah NIHIL;Bahwa perbedaan perhitungan tersebut disebabkan oleh koreksipenambahan obyek PPh Pasal 4 Ayat (2) oleh Fiskus yang Pemohon Bandingtidak setujui yakni dimasukkannya "jumlah premi yang dibayarkan" olehpemegang polis sebagai bagian dari keseluruhan jumlah keuntungan (hasilinvestasi) pemegang polis yang harus dipotong PPh;Bahwa Pemohon

Bahwa berdasarkan faktafakta dan fundamentum petendi tersebut diatas, maka dapat diketahui secara jelas halhal sebagai berikut:8.1.8.2.8.3.8.4.B/PK/PJK/2013bahwa koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) sebesarRp/1.223.195.883,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Objek PPh Pasal 4 ayat (2) cfm Pemohon PK Rp82.693.237.280,00Objek PPh Pasal 4 ayat (2) cfm Termohon PK Rp11.469.941.397,00Koreksi Rp71.223.195.883,00Koreksi sebesar Rp/1.223.195.883,00 adalah berasal dari nilaiSurrender Value Unit Link yang dibayarkan

Jenderal Sudirman,Jakarta 10270, sesuai perhitungan di atas;adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyatanyatabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum (fundamentum petendi)tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyatanyata PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) dapat membuktikan kebenarandalildalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25203/PP/M.II/25/2010 tanggal 10 Agustus

Keputusan Nomor: KEP121/PJ.07/2009tanggal 16 Maret 2009 yang menyatakan menolak permohonan KeberatanPemohon Banding dan mengurangkan nilai dalam SKPKB PPN Nomor:00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007 untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Nopember 2005;Ketentuan Materiilbahwa dasar Keputusan Keberatan yang pada intinya menolak seluruhkeberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah bahwa tidakterdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan yang diajukanoleh Pemohon Banding;Perhitungan

non value ekspor, yangbukan merupakan penjualan barang dagangan, oleh karena itu PemohonBanding mohon koreksi tersebut dapat dibatalkan;Koreksi Penjualan Berdasarkan Pengujian Faktur Pajak sebesar Rp45.350.469.940,00Menurut Terbandingbahwa Terbanding berpendapat bahwa karena nomor seri faktur pajak yangPemohon Banding laporkan tidak berurutan, maka Pemohon Banding dianggaptidak melaporkan faktur pajak sebanyak 1.549 lembar, dengan jumlah PPN danperedaran usaha yang belum dilaporkan berdasarkan perhitungan

taksiranTerbanding masingmasing sebesar Rp4.535.046.994,00 danRp45.350.469.940,00;bahwa menurut perhitungan Terbanding, koreksi atas penyerahan yangterutang PPN untuk masa Januari sampai dengan November 2005 adalahRp41.571.264.112,00 yaitu berdasarkan perkiraan koreksi peredaran 11 bulan,11/12 x Rp. 45.350.469.940,00;Halaman 4 dari 41 halaman.

cost Rp. 2.375.109.657,00Variance dari pembelian barang Rp. 285.809.684,00Rekapitalisasi ke Aktiva Tetap Rp. 20.981.767.888,00 Rp. 564.589.597.520,00bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding di atas, tidak ada selisihantara DPP atas PPh 22 impor yang Pemohon Banding kreditkan denganpembelian impor menurut SPT Pemohon Banding;bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa Pemohon Banding telahmelakukan pengkreditan PPh Pasal 22 impor berdasarkan PIB dan dokumenpembayaran yang sah;bahwa koreksi yang

dilakukan oleh Terbanding berdasarkan perhitungan jumlahPPh Pasal 22 menurut Terbanding yang dibandingkan dengan equalisasi yangdilakukan sendiri oleh Terbanding tersebut ialah sangat tidak relevan untukdigunakan sebagai koreksi peredaran usaha sebesar Rp 13.836.400.267,00untuk Masa Pajak Desember 2004 sampai dengan November 2005, yangtermasuk di dalamnya koreksi peredaran usaha Masa Pajak Januari sampaidengan November 2005 sejumlah Rp 12.683.366.911,00, oleh karena ituPemohon Banding mohon koreksi