Chatulistiwa Andalas Permai telahhabis terjual, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi Hidayat Sumarnamenghasilkan perhitungan restitusi PPN sebagai berikut :1.

Chatulistiwa Andalas Permai danseluruh gula telah habis terjual ;Bahwa dari hasil pemeriksaan pajak yang di lakukan oleh saksi Astoto tersebutmenghasilkan perhitungan kelebihan pajak sebagai berikut :Hal. 50 dari 74 hal. Put.

Bahwa berdasarkan surat berita acara perhitungan suarapemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk Periode 20182024,tertanggal 17 Oktober 2018, maka PENGGUGAT memperoleh suarasah sebesar 451 (empat ratus lima puluh satu) dan NAZRImemperoleh suara sah sebesar 458 (empat ratus lima puluhdelapan);4.

DanKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnyadisingkat KPPS adalah Kelompok yang melaksanakan tugaspemungutan dan perhitungan suara di TPS yang dibentuk olehpanitia pemilihan kepala desa.2.

Bukti T 13: Berita Acara Perhitungan SuaraPemilihan Kepala DesaPangkalan Panduk Periode 20182024 (sesuai denganaslinya);14. Bukti T 14: Berita Acara Perhitungan SuaraPemilihan Kepala DesaPangkalan Panduk Periode 20182024 pada TPS 04(sesuai dengan aslinya);15. Bukti T 15 : Surat Camat Kerumutandengan Nomor:140/Pem/2018/144, tanggal 18 Oktober 2018 Perihal:Berita Acara Pilkades Serentak Tahun 2018 KecamatanKerumutan (Sesuai dengan fotocopy);16.

Pasal 49 Peraturan DaerahKabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa,Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pangkalan PandukPeriode 20182024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilinan Kepala DesaPangkalan Panduk hanya merupakan salah satu persyaratan untukpengesahan dan pengangkatan kepala desa, sehingga meskipun telah terbitBerita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pangkalan PandukPeriode 20182024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilinan Kepala DesaPangkalan

Surat Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan KepalaDesa Pangkalan Panduk Periode 20182024, tertanggal 17 Oktober 2018yang dilakukan dan dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa DesaHalaman 64 dari 84 halaman Putusan Nomor 58/G/2018/PTUN.PBRPangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Untuk Pemilihan Kepala DesaPangkalan Panduk Periode 20182024, tanpa ditandatangani saksiPenggugat (vide bukti: P31= T13 dan keterangan saksi Yunihar);6.Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara PemilihanKepala Desa

Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo, perhitungan ini juga telah secara terbukadisampaikan oleh Termohon Bantahan Il dalam rapat krediturpencocokan piutang kreditor dan verifikasi tagihan pajak pada tanggal07 April 2021, tanggal 16 April 2021 dan tanggal 22 April 2021 sertamelalui Surat Kuasa Hukum Termohon Bantahan II No. 021/SSFLF.NIAGA/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Jumlah Tagihan yangDiakui PT Dharma Pratama Sejati (Dalam Pailit) atas Tagihan

Pengakuan tagihan Pemohon Bantahan yang bersifat konkurensejumlah Rp3.174.895.117, (tiga milyar seratus tujuh puluhempat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuhbelas Rupiah) telah didasarkan pada buktibukti yang diserahkanPemohon Bantahan dan catatan Termohon Bantahan Il, sertacara perhitungan yang berdasarkan hukum sebagaimanaHal 22 dari 69 Halaman Putusan No.189/Pdt.Sus.PKPU/PN. Niaga,Jkt.

Dan atas perhitungan piutang tersebutmaka Tim Kurator (incasu TERMOHON 1) wajib mencocokkanperhitungan piutang yang diserahkan kreditor yang telahdibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit (Pasal 116ayat (1.a) UUK & PKPU) ;Bahwa TERMOHON dalam melakukan bantahan atassebagian tagihan PEMBANTAH sudah tepat dan berdasarhukum.

Bahwa sebelum TERMOHON melakukan bantahanatas sebagian tagihan PEMBANTAH, padarapatrapatkreditor pencocokan piutang kreditor dan verifikasi tagihanpajak, TERMOHON secara terbuka dan penuh itikad baikdalam rapat kreditor yang telah berulang kali meminta datatambahan dan bukti perhitungan atas tagihan margin/tagihannisbah yang didasarkan pada UUK & PKPU, namunPEMBANTAH tidak mengindahkannya.

KEBERATAN KEEMPATKURATOR TELAH MEMASUKKAN PIUTANG KREDITOR DALAMDAFTAR PIUTANG TETAP PT DHARMA PRATAMA SEJATI (DALAMPAILITO BERDASARKAN DOKUMEN, BUKTI PERHITUNGAN DANKETENTUAN HUKUM SESUAI UUK & PKPU SECARA INDEPENDENDAN PROFESIONAL SEHINGGA DAFTAR PIUTANG TETAP TANGGAL17 MEI 2021 ADALAH SAH DAN BERDASAR HUKUM ( sebagaimanatermuat secara lengkap dalam jawaban Termohon Bantahan II tertanggal 7Juni 2021 halaman 12 sampai dengan halaman 14 ) ;V.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke masa pajak....(karena pembetulan) c.

Jumlah (a+b) Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, PemohonBanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapatmengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding, dan menetapkanjumlah pajak sesuai dengan perhitungan permohonan banding PemohonBanding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87467/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang telahberkekuatan

Jenis Bangunan Progres1 Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m 91,64 %(Lindongan 1)2 Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m 133,85 %(Lindongan II)3 Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m 94,49 %(Lindongan Ill)4 Kegiatan pembangunan pondasi kantor kampung 67,75 % REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN KEGIATAN BIDANGPEMBANGUNAN DESA KAMPUNG NAHEPESE RENCANA BIAYA TAHUNANGGARAN 2017 RAB Anggeran Selisih Lebih/KurangNo.

Jenis Bangunan Progres Halaman 28 dari 76 halaman, Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2020/PT.MNDP=197m 64 %P=197m 133,85 %P=197m 94,49 %kantor 67,75 % REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN KEGIATAN BIDANGPEMBANGUNAN DESA KAMPUNG NAHEPESE RENCANA BIAYATAHUN ANGGARAN 2017 eshggaten Lebih/KuranRAB SelisihNo. Uraian Hasil g VolumeAPBK Painerikeaan Selisih (+) Selisih () Pekerjaan(Rp.) R (Rp.) (Rp.) (Rp.)

Pembelanjaan tidak sesuai dengan peruntukan pada rincian penggunaan danaatau permintaan dana pada Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Tahap (20%) Tahun Anggaran 2018 sehingga terdapat selisin sebesarRp.118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yangtidak dapat dipertanggungjawabkan (pekerjaan pembuatan talut penahansungai fiktif);Halaman 40 dari 76 halaman, Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2020/PT.MNDBahwa demikian juga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat DaerahKabupaten

Jenis Bangunan Progres1 Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m (Lindongan 1) 91,64 %Halaman 50 dari 76 halaman, Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2020/PT.MND Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m (Lindongan Il) 133,85 % Kegiatan talud perkuatan tebing sungai P = 197 m (Lindongan Ill) 94,49 % 234 Kegiatan pembangunan pondasi kantor kampung 67,/5 % Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa/Kampung Nahepese Rencana Biaya Tahun Anggaran 2017, yaitu: AnggaranRAB Selisih

Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: Dalam pengajuanpelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk a) menelitikelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, b)menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantumdalam permintaan pembayaran, c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatandimaksud, dan d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksanakegiatan

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak akhir Juli tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat pelit dan perhitungan, sehingga untuk memenuhikebutuhan seharihari Penggugat masih dbantu oleh orang tua Penggugat.Selain

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi adalah bibi Penggugat; Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah kos bersama di Batam belum mempunyaianak ; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat pelit dan perhitungan

/2019/PA.JrMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 1 bulan hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugatpelit dan perhitungan

Pdt.G/2016/PA.Jr(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tuaTergugat sudah mempunyai anak 1 orang; Anggita Fitri Maryatussholihah, umur6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga,Tergugat terlalu perhitungan

Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat sudah mempunyai anak1 orang; Anggita Fitri Maryatussholihah, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhanPenggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 3,5tahun hingga sekarang selama 3,5 tahun dan penyebab percekcokan itu karenaTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugatterlalu. perhitungan

menasehati Penggugatagar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terobukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 4 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugatterlalu perhitungan

Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00411/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22Maret 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00032/207/14/055/16 tanggal 7 Januari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5.055000, Jenis Usaha Industri Komponendan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan IndustriSuryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 129 AF Kutanegara, Ciampel,Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (29.731.804.336,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 29.731.804.336,004. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 0,005. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0,006.

Putusan Nomor 4472/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan permohonan banding, sehingga perhitungan PPN Barang danJasa untuk Masa Pajak November 2013 menjadi sebagai berikut: No. Uraian Jumlah (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 118.880.196a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 83.004.617.435a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 6.086.760.562a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.758.556.697a.5.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (9.023.153.340)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Berikutnya 9.023.153.340b Dikompensasikan ke Masa .... (karena pembetulan) c Jumlah (a + b) 9.023.153.3404. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e. + 3.c) 5. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP =g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.

Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00264/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31Januari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00219/207/13/052/16 tanggal 28 Desember 2016,,atas nama PT 3M Indonesia, NPWP 01.000.560.1052.000, beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Menara F lantai 8 dan 9, Jalan Letjen TBSimatupang Kav 88, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12520,sehingga perhitungan

Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Bandingadalah Rp0O,00 (NIHIL) dengan perhitungan sebagai berikut: No.UraianMenurutPemohon Banding(Rp) 1Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor97.165.467 a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri139.372.751.600 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut826.855.170 a.5.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(18.432.896.641) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya18.432.896.641 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ......... (Karena pembetulan) c. Jumlah (a + b)18.432.896.641 PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.) Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3976/B/PK/Pjk/2020 d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f.

Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juni 2014 Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding menjadi kurang bayar Rp1.225.390,00 denganperhitungan sebagai berikut: Pajak Keluaran Rp 13,937,275,159.00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 32,369,559,105.00Jumlah PPN lebih dibayar Rp 18,432,283,946.00Kelebihan PPN yang sudah Dikompensasikan ke rMasa Payak berikutnya Rp 18,432,896,641.00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 612,695.00Sanksi administrasi:

Yanuar Perkasaadalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya,termasuk ekspor, impor dan interinsular dan lokal dari segala macambarang yang dapat dilakukannya, baik untuk perhitungan sendiri maupununtuk perhitungan dengan orang lain secara amanat dan komisi terutamaperdagangan / trading bahan tambang batu bara dan usahausaha laintersebut diatas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yangberlaku;Dengan terbitnya Akta Minuta Notaris Niny Safitry Nomor 31 tanggal 30Desember 2010

Ardiyanta;Berdasarkan perhitungan perusahaan diketahui bahwa Terdakwamenggunakan uang sejumlah Rp.1.152.950.000, (satu milyar seratuslima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan padaperuntukannya sehingga CV. Yanuar Perkasa mengalami kerugiansejumlah tersebut diatas;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 374 KUHP;Il. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor. Reg.

dengankode 070 yang merupakan kode penyerahan ke Kawasan Berikatdan Pemohon Banding stempel dengan stempel tidak dipungutPPN/PPnBM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009;Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh rekanan PemohonBanding yaitu PT Multimas Nabati Asahan (MNA) dan PT MusimMas tidak termasuk uang PPN yang dapat dilihat dari RekeningKoran Pemohon Banding;Bahwa Barang Kena Pajak yang Pemohon Banding serahkanberupa Minyak Sawit/CPO dan Inti Sawit/IKS dengan dokumenpengiriman pengangkutan;Perhitungan

Menurut Pemohon Banding:1.Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajaksebesar RpoO, (nihil);2.

Jumlah (a+b) Rp 2.615.434.710Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 835.919.7443 Kelebihan Pajak yang Sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 2.468.180.112b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...4 Pajak yang Kurang Bayar Rp 3.304.099.8565 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 401.241.477b.

Edysebesar Rp.1.000.000, (satu. juta rupiah) per bulannya.Bahwa terdakwa setiap harinya hanya menerima penyetoran uanghasil pembelian nomor togel para pemasang dari para pengecer dan terdakwamengetahui setiap harinya ada saja orang yang membeli nomor togel Hongkong tersebut, terkadangada yang menang dan ada juga yang kalah para pemasang yangmenang dapat menunjukkan angka yang dipasang dan apabilacocok dengan nomor yang dikeluarkan pada malam harinya makaakan mendapatkan hasil dengan perhitungan bila

Edysebesar Rp.1.000.000, (satu. juta rupiah) per bulannya.Bahwa terdakwa setiap harinya hanya menerima penyetoran uanghasil pembelian nomor togel para pemasang dari para pengecerdan terdakwa mengetahui setiap harinya ada saja orang yangmembeli nomor togel Hongkong tersebut, terkadang ada yangmenang dan ada juga yang kalah para pemasang yang menangdapat menunjukkan angka yang dipasang dan apabila cocokdengan nomor yang dikeluarkan pada malam harinya maka akanmendapatkan hasil dengan perhitungan bila

Edysebesar Rp.1.000.000, (satu). juta rupiah) per bulannya.Bahwa terdakwa setiap harinya hanya menerima penyetoran uanghasil pembelian nomor togel para pemasang dari para pengecerdan terdakwa mengetahui setiap harinya ada saja orang yangmembeli nomor togel Hongkong tersebut, terkadang ada yangmenang dan ada juga yang kalah para pemasang yang menangdapat menunjukkan angka yang dipasang dan apabila cocokdengan nomor yang dikeluarkan pada malam harinya maka akanmendapatkan hasil dengan perhitungan bila

Rp. 7.979.744.637.00 /Koreksi untuk Masa Januari Desember 2008 Rp.1.801.178.320.00Koreksi per Masa adalah koreksi satu tahun dibagi duabelas =Rp150.098.193,00bahwa koreksi per masa tersebut diatas adalah jumlah DPP PPN yang belumdilaporkan Pemohon Banding.bahwa dasar Pemeriksa membagi jumlah koreksi menjadi 12 (duabelas) masapajak adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai DanPajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Perhitungan

Rincian data perhitungan penerimaan bukan dari penjualan yang bersumberdari setoran tunai dan setoran non tunai/melalui rekening terkait angkaRp449.047.282,00,2. Bukti penerimaan bank, bukti setoran dan kuitansi per bulan dari bulanJanuari sampai dengan Desember 2008 terkait angka Rp449.047.282,00.Menurut Terbanding :a. Hasil uji kebenaran materi merupakan satu kesatuan dengan LPP, KKP,LPK dan penjelasan dalam persidangan,b.

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP469/WPJ.01/2012 tanggal 13 Juli 2012,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00142/207/08/121/11 tanggal 29 April 2011Masa Pajak Januari 2008, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang terutangMasa Pajak Januari 2008 sesuai dengan perhitungan

kreditkan sebagai pajakmasukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruhkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesarRp126.116.205,00 dapat dibatalkan seluruhnya;Kesimpulan Permohonan Bandingbahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas makaSurat Keputusan Keberatan Nomor KEP1199/WPuJ.29/2012 tertanggal 19Desember 2012 telah diterbitkan secara tidak benar;bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan

Putusan Nomor 545/B/PK/PJK/2015Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon PK(dahulu Pemohon Banding) adalah minyak kelapa sawit (CPO) danbukan tandan buah segar (TBS), sebagaimana diasumsikan olehTermohon PK (dahulu Terbanding).Bahwa penerapan pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat, karenaPemohon PK (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaanpenghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang atas penyerahannyaterutang PPN, dimana dasar perhitungan PPN yang terhutang harusmengacu pada Pasal 8A UU

Pengadilan Pajak Nomor: Put52949/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 05 Juni 2014 tersebut telah dibuatdengan tidak berdasarkan faktafakta yang ada sehingga telah terbuktisecara nyatanyata telah terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 91 huruf e Undangundang Pengadilan Pajak, oleh karenaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put52949/PP/M.XVIIIB/16/2014tanggal 05 Juni 2014 tersebut harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis hakim Pengadilan Pajakberdasarkan alasan diatas seharusnya perhitungan

Pajak PertambahanNilai barang dan Jasa masa bulan Mei 2009 adalah sebagai berikut:Jumlah seluruh penyerahan Rp 2.358.258.994,00Pajak Keluaran yang dingut sendiri Rp 00Jumlah perhitungan PPN Lebih bayar Rp 6.424.360.768,00Kelebian Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 6.550.476.972,00Halaman 11 dari 14 halaman.

Ltd No.KMTCPN09921782 tanggal 23 Juli 2014 ( copyOtentikasi)1 (satu) lembar dokumen YONGGYU NOH(YGNO@kmtc.co.kr) ( copy Otentikasi)1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan PelayananJasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17( copy Otentikasi)1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan PelayananJasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L:KR01181279tanggal 13 Agustus 2014 PkI. 16:02:40 ( copy Otentikasi)1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan PelayananJasa

Jakarta International Container Terminal No. 7346623tanggal 13 Agustus 2014 ( copy Otentikasi)1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan PelayananJasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396tanggal 14 Agustus 2014 ( copy Otentikasi)1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai BankMandiri dari PT.

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang telah dianggap bertentangan dengan Undang Undang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, karenanya putusan Judex Facti yang demikiandapat dianggap sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya;4 Bahwa dari alasan atau keberatan diatas tidak cukup alasan pula Tergugat(Pemohon Kasasi) dibebani kewajiban untuk membayar hak hak Penggugatseperti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya halaman 20sampai dengan 21, disamping itu pula perhitungan

pembayaran hak hakPenggugat berupa hak hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2), (3) dan(4), bertentangan dengan hukum karena dibuat tanpa perhitungan dan rincian yangvalid, dan dari dasar mana perhitungan atau angka angka rupiah itu diperoleh,berikut perhitungan mengenai upah proses bulan Desember 2010 sampai denganNopember 2011 yang dipertimbangkan oleh Judex Facti nyata pula tidak berdasarhukum sebab Penggugat sendiri saat ini telah bekerja di perusahaan lain sehinggaTergugat tidaklah

dan ada klarifikasi dan konfirmasi pada penyedia barang danjasa juga melakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tim turunmelakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Taman Kota Laha dan Halong dibuat dalam4 (empat) paket yang dibagai dalam 2 (dua) pekerjaan fisik dan 2 (dua)pekerjaan pengawasan, disitu ahli dalam melakukan perhitungan inimenghasilkan dan berkesimpulan adanya kerugian keuangan Negara sebesarRp.161.406.921.

(seratus enam ratusSembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan belas riburupiah) sebagai acuan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara kemudianuntuk realisasi pembayaran atau pengeluaran telah digunakan oleh penyediabarang dalam hal ini kontraktor dan ahli melakukan perhitungan berdasarkankonfirmasi dan klarifikasiapakah kepada rekanan kemudian kepada penyediabarang jasa pendukung ; Bahwa selain SP2D ada juga data pendukung seperti SPP, SPT dan SPM jadidari SPM dan dokumen

Bina Graha Konsultan dan untuk pekerjaan Taman Kotadesa Halong tahap II adalah sama juga CV Bina Graha Konsultan ; Bahwa dari hasil perhitungan ahli disini ada pengeluaran uang untukpengewasan sebesar Rp.17.018.182.

tidak menggunakandata yang dibuat oleh panitia ; Bahwa untuk laporan yang dibuat oleh Piliteknik dan dari Dinas Pertanian, ahlitidak menggunakannya dan ahli melakukan perhitungan sendiri sesuai denganhasil yang didapat dilapangan ; Bahwa dalam rangka melakukan perhitungan pekerjaan fiisik dan tanamandilapangan, ahli melakukan perhitungan bersama dengan penyedia barangtermasuk melakukan pengkuran panjang dan lebarnya ; Bahwa pekerjaan fisik maupun tanaman ahli melakukan perhitungan denganmenyatukan

;Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata KelolaKeuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukanoleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis,dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorangdipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal

Tpg17.18.Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan 156ayat (2), 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), penghargaan uang masakerja dan penggantian hak Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upahsebesar Rp 3.523.427,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratusdua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) BatamTahun 2018, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:16.1.

Tergugat) jugamembayar upah Proses Penyelesaian kepada Penggugat yaitu selama 6(enam) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampaidengan bulan Februari 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:6 bulan x Rp 3.523.427,00 = Rp 21.140.562,00 (dua puluh satu juta seratusempat puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).Sehingga jumlah upah proses penyelesaian yang seharusnya diterima olehPenggugat adalah sebesar Rp 21.140.562,00 (dua puluh satu juta seratusempat puluh ribu

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa kerja 1 (Satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3),Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upahsebesar Rp 3.523.427,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empatratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai dengan UMK Batam Tahun 2018,secara tunai dan sekaligus, dengan

rincian perhitungan sebagai berikut:1) Uang Pesangon: 5 bulan x Rp 3.523.427,00 x 2 = Rp 35.234.270,00(tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuhpuluh rupiah);2) Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 bulan x Rp 3.523.427,00 = Rp7.046.854,00 (tujuh juta empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluhempat rupiah);3) Uang Penggantian Hak: 15% x Rp 42.281.124,00 = Rp 6.342.168,00(enam juta tiga ratus empat puluh dua seratus enam puluh delapanrupiah;Halaman 9 dari 22 Putusan PHI Nomor

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaianperselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 6(enam) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Agustus 2018sampai dengan bulan januari 2019 secara tunai dan sekaligus, denganrincian perhitungan sebagai berikut:6 bulan x Rp 3.523.427,00 = Rp 21.140.562,00 (dua puluh satu juta seratusempat puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);8.

Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan melakukan KoreksiPositif DPP PPh Pasal 23 masa pajak Januari sd Desember 2009sebesar Rp3.176.742.208,00 karena berdasarkan hasil pemeriksaandari hasil equalisasi SPT PPh Pasal 23 dengan biaya pada GeneralLedger/buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang merupakan Objek PPh Pasal 23, terdapatkoreksi/selisih objek PPh Pasal 23 yang kurang/belum dilaporkandalam SPT Masa Ph Pasal 23 dan kurang dipotong PPh pasal 23,dengan perhitungan

Bahwa terdapat perbedaan perhitungan PPh Pasal 23 Terutangmenurut Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) antara yang terdapat dalam Surat Keberatan dan SuratBanding, antara lain : Bahwa sesuai perhitungan pada surat keberatan diketahui bahwatotal perhitungan objek PPh Pasal 23 yang diakui oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesarRp982.891.000,00 dan PPh Pasal 23 terhutangnya adalahsebesar Rp19.657.820,00; Bahwa dalam Surat Banding diketahui bahwa jumlah

objek PPhPasal 23 menurut perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp 101.256.000,00Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1653/B/PK/PJK/20166.4.dan PPh Pasal 23 terhutangnya adalah sebesar Rp2.025.120,00; Bahwa berdasarkan perbandingan di atas, Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) berpendapat bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsistenatas nilai koreksi yang disengketakan;c.

Acara Tidak Dipenuhinya peminjaman Buku, Catatan DanDokumen Pendukung tanggal 29 Desember 2010.Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajaktersebut di atas serta Bukti Peminjaman Dan Pengembalian Buku,Catatan Dan Dokumen juga diketahui bahwa nama buku/catatan/dokumen yang dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan adalah sebagaiberikut :Surat Jalan Januari sd Desember 2009Fotokopi Lampiran 1721 A1Fotokopi Daftar Upah HarianFotokopi perhitungan