Bukti P.4 berupa fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya Suratpermohonan peralihan hak atas tanah tersebut dalam bukti P.3, yangditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Gresik UP. KepalaKantor Agraria Gresik tertanggal 1661981;3. Bukti P.15 berupa fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya SuratKeterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/82/437.106.20/2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Metatu tanggal 28112016;4.

DesaMetatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, bukti P.4 menunjukkan adanyapermohonan peralihan hak yang diajukan oleh Tarwi P. Endang atas tanahyang telah dibeli dari Waini sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli (buktiP.3), maka asli Akta Jual Beli tersebut dilampirkan dalam permohonan danmenjadi dokumen resmi di Kantor Agraria sebagaimana ketentuan Pasal 24Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, olehHal. 10 dari 20 hal. Put.

Endang diajukan permohonan peralihan hak ke KantorAgraria Kabupaten Gresik dengan suratnya tertanggal 16 Juni 1981, dan sesuaiketerangan Kepala Desa Metatu (bukti P.15) bahwa tanah tersebut belumpernah dialinkan kepada yang lain;Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannyamengajukan bukti T.3 berupa fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 498 DesaMetatu atas nama Edy Mustofah yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Gresik tanggal 20 Nopember 2000, meskipun tidak dicocokkandengan

dirugikan olehsuatu Keputusan Tata UsahaNegara.......dst; Sedangkan sebagaimana uraian surat gugatanPenggugat sendiri (vide posita angka 2) yangmenyatakan bahwa tanah tersebut adalah milikalmarhum ANDI BASO KARAENG TOMPO (quad non),sehingga jika dalam perkara int Penggugatkemudian merasa mempunyai kepentingan (hak) darialmarhum ANDI BASO KARAENG TOMPO tersebut (quodnon), maka tentunya Penggugat haruslahmendalilkan dirinya bertindak selaku kuasa ahliwaris ataukah selaku pemilik berdasarkan adanya24bukti peralihan

Apalagi memang surat tertanggal18 Juli 1991 tersebut nyata nyata telahdinyatakan pula tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan mengikat sebagai alas hak Penggugatoleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal8 Maret 2005 :Re em i eS a ee i i Sehinggadengan adanya fakta takta Ini, tentunyabukanlah suatu bukti adanya peralihan hak yangsah menurut ketentuan perundang undangan.

Sebabsyarat sahnya peralihan hak atas tanah yangdimaksud UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,harus dibuat oleh dan dihadapan PPAT (actepartij)31in itu, mnomor kohir, luas, maupun batas batastanah yang dimaksud dalam dalil gugatantersebut, ternyata berbeda dengan nomor kohir,luas, maupun batas batas tanah yang dimaksuddalam sertifikat obyek sengketa4.

Dalil iktikad baik sebagaimana digemborgemborkan oleh Penggugat dalamangka 4 pokok gugatannya, oleh Para Tergugat harus ditolak, selain denganbantahan argumen seperti yang telah disebutkan di atas, lagipula makna pembeliyang beriktikad baik dalam berbagai literatur terpenuhi manakala jika ia sebagaipembeli telah memeriksa secara saksama fakta material (data fisik)dan keabsahanperalihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya sebelum dan pada saatproses peralihan hak atas tanah.

Jika pembeli mengetahui cacat cela dalamproses peralihan hak atas tanah, namun ia tetap meneruskan meneruskan jualbeli, maka ia dianggap sebagai Pembeli yang beriktikad tidak baik. DapatHal. 16 dari 27 hal, Put.No1/PDT/2020/PT.Mksdisimpulkan kriteria pembeli yang beriktikad baik dalam literatur, menekankanpada prinsip Kehatihatian (duty of law).

sebab hal ini menyangkuthukum kebendaan, dimana konstruksi peralihan dan penguasaan atas tanah baikdalam persfektif adat maupun kodifikasi hukum positif telah menentukan segalamacam dan jenisnya mengingat asas dalam hukum kebendaan adalah bersifatHal. 18 dari 27 hal, Put.No1/PDT/2020/PT.Mkstertutup, yang mana terminologi telah memberikan izin itu tidak dikenal baik dalampresfektif adat maupun hukum positif.

Sebab secara normatif, Kedudukan AJB hanyasebagai akta peralihan yang membutuhkan data fisik dan data yuridis untuknantinya di balik nama setelah terbitnya AJB tersebut. Selain itu, status tanah yangHal. 19 dari 27 hal, Put.No1/PDT/2020/PT.Mksdiklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tidak disebut apakah ia membeli tanahyang masih berstatus tanah rincik atau telah bersertifikat?

Adanya hubungan kausal antara perbuatanperbuatan dengan kerugian;Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang membeli tanah obyek yangperalihannya pada awalnya bertentangan dengan hukum maka hal ini dapatlahdiartikan bahwasannya segala bentuk peralihan hak atas tanah tersebutadalah berakibat cacat hukum terlepas atas nama siapa hak atas tanahHalaman 4 dari 23Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2016/PN.

Bahwa gugatan juga kurang pihak karena tidak menjadikan PIHAK PPATdalam perkara aquo karena dalam dalil gugatan tanah yang disengketakanadalah berawal dari HADIR SUUDI kemudian berpindah kepada Tergugat (H ACHMAD SUNDARI) dan kemudian berpindah lagi kepada Tergugat Il(ACHMAD MUJIONO), dimana menurut ketentuan hukum yang berlakubahwa dalam setiap proses peralihan barang tidak bergerak (tanah) harusmelalui PPAT, dengan demikian PPAT harus dijadikan sebagai pihak dalamperkara aquo.

EMMO ataupun kepada para Penggugat, karena peralihan hak antara (Alm)HADIR SUUDI dengan H. ACHMAD SUNDARI merupakan sebuah peralihanhak yang sah menurut hukum sehingga status tanah yang diperkarakan beralihkepemilikannya menjadi milik H, ACHMAD SUNDARI berdasarkan Akta jualbeli No.7/JB/JKR/1997 tanggal 18 Januari 1997 yang dibuat oleh dandihadapan PPAT LUKMAN HAKIM GUSTI, SH selaku Notaris&PPAT diSitubondo;.

;Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelas apa hubungan hukum parapihak dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, maka alasan eksepsi ParaTergugat di atas tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai tidak dijadikannya Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) sebagi pihak karena proses peralihan hak atas tanah harus melaluiPPAT, menurut Majelis Hakim kembali harus diperhatikan urgensinya.

3 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat denganpertimbangan Judex Facti halaman 53 Alenia kedua:menimbang, bahwa masih berhubungan dengan penilaian bukti kepemilikan dariPenggugat, Majelis Hakim juga menilai bahwa Penggugat belum dapatmembuktikan atau tidak dapat menunjukkan adanya peralihan hak atas tanahnyayang diperoleh dari Yusrina selaku pemegang hak pertama dari Sertifikat Hak MilikPenggugat*;Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas juga sungguh tidak tepat, kelirudan tidak

Pembanding/Penggugat, bahkan walaupun tanggal dan waktupenerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi lebih dahulu diterbitkan dari tanggal dan waktu penerbitanSertifikat Hak Milik Pemohon kasasi/Pembanding/ Penggugat, mestinya MajelisHakim pemeriksa Perkara a quo harus lebih cermat menggali peristiwa hukum,apalagi tanah milik Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi sesuaiSertifikat Hak Miliknya telah beberapa kali terjadi perubahan dan peralihan

petabidang tanah Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I Intervensi berada diatas tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tentunya telah tampak sejakpermohonan pengukuran ulang dilakukan, tentunya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah lebih dahulu digugat oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi karena secara keseluruhan fisik dikuasai oleh Pemohonkasasi/Pembanding/Penggugat;Bahwa suatu hal yang tidak masuk akal jika Kantor Pertanahan KotaPekanbaru dapat memproses peralihan

II Int 2)apalagi tanpa melalui proses cheking pada bulan Februari dan bulan April 2012,karena seyogyanya tanah Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding telah di parit,dikuasai, diusahakan dan dipagar keempat penjurunya dan telah ada papan plakatkepemilikan atas nama Pembanding/Penggugat, sehingga peralihan hak tersebutdiragukan dan dilakukan tanpa melalui koreksi data fisik dan data yuridis;9 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan jikapertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata

Bahwa Tergugat Il didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun 1997pasal 45 ayat 1 hurufe Kepala Kantor Pertanahan menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan

Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan bendayang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohonuntuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketa ;14. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta outentik,maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bijvoorraad) ;15.

untuklelang, karena pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan pasal 26 UUNo. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bertentangan denganpasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang telahdisepakati bersama atas obyek sengketa tersebut itu adalah terlaluberlebihan karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) adalahsuatu keterangan yang menerangkan isi mengenai catatan yang ada padaBuku Tanah Hak Milik No. 519/Kelurahan Wonoboyo dan bukanHalaman 15, Putusan No. 13/Pdt/2018/PT SMG.persyaratan untuk peralihan

yaituBahwa Tergugat Il didalam perkara ini agar selama proses perkaraini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan ataupembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat atausiapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap ( in Kracht ), dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 hurufe yaituKepala Kantor Pertanahan Pertanahan menolak untuk melakukanpendaftaran peralihan

tanggungan, atau;e Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperolehketerangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antaratanah tersebut dengan pemegang sertifikat.Syarat huruf a dan b diatas bersifat kumulatif, jadi harusdilaksanakan duaduanya, tidak boleh hanya salah satu saja.Dengan kata lain, seseorang bisa dikatakan pembeli yangberitikad baik apabila ia membeli tanah sesuai prosedur/peraturanperundangundangan dan sebelumnya telah memeriksa secaraseksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan

Bahwa pada point 3 dan point 4 dalil memori banding pembanding yangintinya sebagai berikut:Bahwa patut dipertanyakan transaksi jualbeli antara saudara MINTENdengan saudara MUDIADI dikantor Kecamatan Samarinda ilir................dstBahwa melihat putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman29 sampai halaman 30 sebagai berikut:Bahwa saksi SARIMAN Bin KADIS dipersidangan diminta kuasatergugat memperlihatkan dan menerangkan warkah peralihan haktahun 1994 dan saksi menjelaskan isi warkah:Bahwa saat

MINTEN mendapat kuasa menjual dariSLAMET,GIYEM,JANI,dan PONIDI untuk menjual tanah di jalanBiawan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda llir.Bahwa SHM No.2435 berasal dari pemecahan tanah induk SHMNo.2138.Hal 20 dari 26 hal, Putusan No.66/PDT/2020/PT.SMR Bahwa saksi SARIMIN Bin KADIS dipersidangan diminta kuasatergugat memperlihatkan dan menerangkan warkah peralihan haktahun 1997 dan saksi menjelaskan isi warkah: Bahwa adanya jualbeli tanah dari LILIA SUSANTI kepada KWAN MEYONG berdasarkan akta

Ponidi untuk menjual tanah tersebut; Terhadap oyeksengketa tersebut ada beberapa kali peralihan hak yaitu antaraMinten kepada Mudiadi, Mudiadi kepada Lilia Susanti, kKemudian LiliaSusanti kepada Kwan Me Yong ( Tergugat ), proses jual beli tersebutsesuai SOP Tata Cara Jual beli Tanah;Berdasarkan bukti surat T1, T2 dan keterangan saksi Sarimin binKadis, bahwa sebidang tanah SHM No: 2435 luas 162 m* semulatecatat a/n 1.Minten, 2. Selamat, 3. Giyem, 4. Jani, 5.

peninggalan almarum DJAENAH yangdifungsikan sebagai Tanah Makam Keluarga, maka tindakan danperbuatan para Tergugat yakni Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV baik secara bersamasama dan/atau sendirisendiri yang telahmendirikan bangunan, menguasai, serta memperoleh hak daripadanyaatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris darialmarum DJAENAH, karena semasa hidup almarhum DJAENAH tidakpernah melakukan peralihan

hak atas obyek sengketa, baik dengan carajual beli, hibah, wasiat ataupun peralihan hak lainnya kepada siapapanjuga, kecuali difungsikan untuk Tanah Makam Keluarga, dan selain ituakhirakhir ini ada upaya dari para Tergugat untuk melakukan konversi hakatas tanah sengketa ;9.

Dillah/ Sudarmaji, Selatan : Sungai, Barat : JalanDesa/Tanah Kas Desa Penganjuran, yang selanjutnya terbagi menjadi duayaitu tanah sengketa dan tanah sengketa Il, bahwa tanpa ijin Para Penggugatdi atas tanah sengketa telah didirikan pondasi bangunan dan rumah yangdikuasai dan ditempati oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, sedangkantanah sengketa Il telah dialinkan haknya oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaTergugat IV, bahwa karena semasa hidupnya almarhum DJAENAH tidak pernahmelakukan peralihan

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibatdari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebutmerupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;Menimbang, bahwa dari ketentuan SEMA tersebut dihubungkan denganposita Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanpa ijin Para Penggugattanah sengketa Il telah dialinkan haknya oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaTergugat IV dan karena semasa hidupnya almarhum DJAENAH tidak pernahmelakukan peralihan hak atas tanah sengketa

Nadi.Bahwa saksi tidak tahu di Buku C Desa apa ada peralihan hak atau tidak.Bahwa saksi tidak tahu Akta Jual Beli tanah itu, tahunya setelah ada masalah ini.Bahwa P. Nadi pernah datang ke rumah saksi untuk mengatur/ menyelesaikanmasalah ini agar P. Sudar disuruh memberi uang kepada P. Nadi.Bahwa sertifikat belum pernah terjadi perobahan.Bahwa Jual beli tanah sengketa itu tahun 1997.Bahwa Sertifikat itu terbit tahun 1987.Bahwa P. Margono membeli tanah sawah itu dari P.

Soewari sebagaipemilik asal tanah obyek sengketa ini telah tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehinggaterbukti Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum atas tanah obyeksengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat IV.2 Tentang Apakah Terjadi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Obyek Sengketa DariPenggugat Kepada Para TergugatMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa miliknya tidakpernah dialihkan kepada pihak lain, dan dari dulu sampai saat ini Bukti P1 tetap dipegangdan disimpan

Penggugat kemudian meminta Tergugat IV untukmengembalikan tanah obyek sengketa tersebut, namun Tergugat IV tidak mau menyerahkantanah tersebut kepada Penggugat karena beralasan telah membeli tanah obyek sengketa dariTergugat I.Menimbang bahwa oleh karena Bukti P1 merupakan Bukti Otentik dimanadidalamnya tidak pernah diterangkan adanya peralihan hak dari Penggugat kepada ParaTergugat atau pihak lain, maka Para Tergugat berkewajiban membuktikan dalilnya tentangterjadinya peristiwa hukum jual beli sebagaimana

Majelis sebagaimana terurai diatas sejalan denganYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 1172/Sip/1971, tertanggal 19 Januari 1972yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa surat bukti jual beli menjadi tidak sah dan1718dinyatakan batal apabila buktibukti lainnya yang menjadi dasarnya menurut hukum tidakmempunyai kekuatan hukum.Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa tidakpernah dialihkan kepada Para Tergugat telah terbukti dengan tidak adanya pencatatanperistiwa hukum peralihan

Bahwa oleh karena peralihan hak atas obyek sengketa tersebut tidak sah dan cacathukum, maka sangat beralasan secara hukum menyatakan balik nama dariPenggugat I kepada Tergugat II dan akibatakibat hukum yang ditimbulkan setelahitu juga harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat ; 11.

Sebagaimana telahdijelaskan dalarn poin 3 eksepsi di atas, nama pemegang hak yang tertera dalamSertifikat Objek Jaminan adalah nama Tergugat II dan bukan lagi Penggugat,peralihan hak yang tercatat dalam kedua sertifikat tersebut JuaiBeli dengan dasaradanya Akta JualBeli tertanggal 13 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh NotarisSULASIYAH AMINI, S.H.

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 105Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya mengatur tentang tatacara pelaksanaan pencatatan peralihan/pemindahan hak atas tanah ; 5.

Demikian maka proses pelaksanaan maupun tata cara pencatatan peralihan /pemindahan merupakan proses administrasi Tata Usaha Negara yang dilakukan olehPejabat Tata Usaha Negara, sehingga perbuatan hukum (rechtmatigedaad) yangdilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara demikian termasuk dalam kategori rechtbeschikking ; 7 2226.

>

Menyatakan Terdakwa MERRY GO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUAT SURAT PALSU sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menahan terdakwa di rumah tahanan negara;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (Dua) lembar Foto Copy Legalisir Buku Tanah Peralihan

3 Oktober 2017 dari MERRY GO yang di terbit di kelurahan Ranotana Weru;

Bahwa menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang pendaftaran tanah dan rumah susun, diantara syaratsyarat untuk melakukan peralihan hak yang berasal dari lelang ;4. Bahwa yang dimaksud risalah lelang adalah serangkaian berkasdokumendokumen lelang yang dimaksud Surat Edaran dari KepalaBadan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. SE.23/PN/2000 tanggal22 Nopember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang haktanggungan adalah sebagai berikut :A.

Bahwa faktanya Tergugat III dalam hal memohon peralihan hakatas tanah dari menang lelang yaitu dari atas nama IRAWAN incasuPenggugat menjadi nama MURADI incasu Tergugat III kepada TergugatIV. tidak dilengkapi risalahrisalah lelang yang lengkap sebagaimanapetunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang tertulis pada SuratEdaran Nomor : SE.23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 ;6.

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat Ill dan Tergugat IVadalah suatu perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat III dan TergugatIV kurang hatihati dalam melakukan peralihan hak atas tanah darieksekusi hak tanggungan ;Halaman 10 Putusan Nomor 9/Padt.G/2018/PN BlaVi.Tentang Ganti Rugi1. Bahwa mendasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi setiaporang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib membayarganti rugi;2.

Bahwa peralihan hak atas tanah mengenai obyek sengketa atas dasarlelang dari Penggugat kepada Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat IVtelah sesual prosedur dan telah berkekuatan hukum ;Halaman 21 Putusan Nomor 9/Padt.G/2018/PN Bla4.

Fotocopy kwitansi pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelangsertifikat Hak Milik nomor 450, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung,Kabupaten Blora atas nama MURADI, selanjutnya diberi tanda bukti T.44;5. Fotocopy permohonan peralihan sertifikat hak atas tanah Hak Miliknomor 450, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atasnama MURADI, selanjutnya diberi tanda bukti T.45;6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MURADI, selanjutnyadiberi tanda bukti T.46;7.

Sere Trinitatis Pratama adalah sebagai pihak pembeli dan ataumendapatkan peralihan hak atas saham secara benar dan denganiktikad baik dari Tergugat 2 maka tentunya hal ini menjadi wajar danrasional bilamana Tergugat 2 dan Tergugat 3 selaku pemilik asal /penjual saham perseroan aquo telah memberikan jaminan dankepastian perlindungan baik sekarang maupun hingga kemudian harinantinya kepada Tergugat 1 selaku pemilik dan managemen baru dariPT.

Bahwa sejak peralihan saham PT. Sere Trinitas Pratama, hak dan kewajibanserta tanggung jawab pekerjaan yang telah dilakukan dan sedang berjalan,oleh Tergugat II dan Tergugat III diambil alih sepenuhnya oleh pengurus PT.Sere Trinitas Pratama yang baru, dengan perkataan lain Tergugat II danTergugat III tidak lagi ikut dalam pekerjaan , pengambilan keputusan ataupunsemua bentuk kegiatan di dalam PT. Sere Trinitas Pratama ;.

Dengan demikian Tergugat II, sudah tidak terlibat lagi dan tidak bertanggungjawab atas semua hal yang terjadi setelah peralihan/jual beli saham dansehubungan dengan itu Tergugat II dapat menerangkan sebagai berikut : Bahwa Tergugat II tidak pernah memberhentikan PT.

AHU.01.1017221 tanggai 14 Mei2012 dihadapan Yondri Darto Notaris Kota batam; Komposisi saham PT sere trinitas sebelum Peralihan/jualbeli: PT Sere Trinitas Pratama 100% saham terdiri atas 750lembar saham dengan komposisi sebagai berikut:= Sdr.

Bahwa sejak peralihan saham PT Sere Trinitas Pratama, hak dan kewajibanserta tanggung jawab pekerjaan yang telah dilakukan, sedang berjalan, olehTergugat III diambil alih sepenuhnya oleh pengurus PT seretrinitas Pratamayang baru. Dengan perkataan lain Tergugat Ill tidak lagi ikut dalampekerjaan .pengambilan keputusan ataupun semua bentuk kegiatan didalamPT Sere Trinitas Pratama.2.

Bahwa peralihan hak dari Handoko Kurniawan selaku tergugat dalam perkaraini kepada Andojo Winario adalah sah, maka penguasaan dari Andojo Winartoatas bangunan yang berdiri di atas tanah Negara tersebut bukanlah suatuperbuatan melawan hukum, karena itu dalil para penggugat sudah sepatutnyadikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.9.

Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.(4). Peralihnan Hak Guna Bangunan karena jual beli, kecuali jual bellimelalui lelang, tukar menukar, penyertaan modal dan hibah harus dilakukandengan akta yang dibuat oleh PPAT.(5). Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan BeritaAcara Lelang.(6).

Peralihan Hak Guna Bangunan karena pewarisan harus dibuktikandengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansiyang berwenang.(7). Peralihnan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengeloiaan harusdengan persetujuan tertulis dari pbemegang Hak Pengelolaan.(8). Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik harus denganpersetujuan tertulis dari pbemegang Hak Milik yang bersangkutan.Kapan Hak Guna Bangunan itu hapus, menurut pasal 35 PP No.40/1996 :(1).

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihakpihakyang terlibat langsung dalam peralihan hak yaitu Notaris V. RATNAHANDAYANI, SH., dan Pemerintah Kelurahan Temenggungan KecamatanBanyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang membuat surat tertanggal 12 Januari1981 serta ANDOJO WINARTO karena telah menguasai obyek sengketa ;2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung Error in persona.

Aminah adalah ahli waris dari UMARbin FARAY LAHMADI almarhum, maka segala bentuk peralihan yang dilakukanoleh Ny.

Bahwa Penggugat tidak secara tegas menguraikan halhal apa saja yangmenjadi Perbuatan Melawan Hukum Kepala Kantor Pertanahan KotaPalopo, padahal penerbitan maupun peralihan Sertipikat Hak Milik No.427/Salekoe telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembalipada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan pokok perkara ini;2.

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.00427/Salekoe, Surat Ukur No.00553/Salekoe/2012 seluas 31.635 M* kemudian beralih kepada ahiHalaman 29 dari 68 Putusan Nomor 17/Padt.G/2021/PN Pp.Waris SIGA yaitu Denne, Nasrul, Sitti Sahriah, Hanawiah, Zakariah,Suhadi dan Satiah berdasarkan permohonan peralihan berdasarkankewarisan;4.3. Bahwa kemudian beralih lagi kepada Hajjah Rintang berdasarkan AktaHibah No. 01/AH/KWT/PLP/2006 tanggal 17072012;4.4.

BuktiP2 : Foto copy Lembar Perubahan dan Peralihan Hak(sertifikat) Hak Milik Nomor 00427 Desa/ kel. Salekoeatas nama Pemegang Hak Lainnya An. Danne, dkk;3. BuktiP3 : Foto copy Akta HIBAH No. 01/AH/KWT/PLP/2006;4. BuktiP4 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 00427/ Salekoe;5. BuktiP5 : Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Danne, dkk An.Harla Ratda, SH. MH tertanggal 26 Maret 2012 prihalPeralinan Hak atas SHM No. 772 Tahun 1981 DesaTompotikka Kec. Wara An. Pemegang Hak SIGA;6.

MH,tertanggal 11 Mei 2012, prihal Pencabutan SuratKeberatan dan Penghentian Proses atas peralihan Hakatas SHM No. 772 Tahun 1981 An. Siga No. 08/HRPart/III/2012;9. BuktiP9 : Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan AgamaPalopo No. 34/Pdt.P/2013/PA.Plp tanggal 02 Juli 2013;1 BuktiP10 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.0. 07/Pid.B/2013/PN.Plp;1 BuktiP11 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha1.

279 K/TUN/2015 tanggal31 Juli 2015 adalah peralihan yang tidak sah, karena dasar peralihannyatelah dibatalkan.

Bahwa Akta yang dibuat oleh Tergugat II baik selaku Notaris maupun selakuPPAT, yaitu Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 39 Tanggal 9 April 2012, dan AktaKuasa Untuk Menjual Nomor 40 Tanggal 9 April 2012, Akla Jual Beli No, 25/2013 tanggal 28 Maret 2013 dan Akta Jual Beli No. 26/2013 tanggal 28Maret 2013 adalah bukan AktaAkta yang semu (dibuat pura.pura), akantetapi merupakan rangkaian aktaakta yang diperlukan/diharuskan olehperaturan agar dapat dilakukan peralihan hak atas Objek Sengketasebagaimana

Oleh karenanya, keempat Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat Il yaitu : Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 39 Tanggal 9 April 2012; Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 40 Tanggal 9 April 2012, 18 Akta Jual Beli No. 25 / 12013 tanggal 23 Maret 2013, dan Akta Jual Beli No. 26/2013 tanggal 28 Maret 2013 Sah secara hukum Oleh karena, keempat aktaakta yang diperlukan/diharuskan olehperaturan agar dapat dilakukan peralihan hak atas Objek Sengketa sebagaimana yangdikehendaki/disetujui Penggugat dalam Surat

Bahwa dengan telah dilakukan peralihan hak atas Objek Sengketa, maka buktikepemilikan atas Objek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1953/Kel, Sukun danSertifikat Hak Milik No.1958/Kel. Sukun, selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kota20Malang (Tergugat III Konpensi )telah dilakukan pendaftaran balik nama kepemilikandari semula atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama PenggugatRekonpensi. (Pasal 37 ayal PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);4.

Bahwa tatacara, prosedur dan pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanahtelah diatur dalam ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, merupakan perbuatan hukum adminstrasi negara (recht beschikking) yangmerupakan kewenangan Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasioanl)

Bahwa setelah membaca secara teliti dan seksama dalildalil posita gugatanperkara No. 78 /Pdt.G/2014/PN.Mlg, sebagaimana disampaikan oleh Penggugatpada posita poin 12, substansinya adalah permohonan pembatalan /membatalkan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No.1953 dan No.1958 /Kelurahan Sukun atas nama Ani Rohaeni ( Tergugat!) yang telah diterbitkan olehTergugat Ill dan mengembalikan kepada nama R.

Selanjutnya disebut sebagai objek jualbeli seharga Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) sebagaimana diperjanjikan pada tanggal 10Oktober 2018.Bahwa Tergugat menyatakan telah menerima sepenuhnya pelunasanpembayaran objek jual beli dimaksud dalam Pasal 1 sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat pada tanggal 10Desember 2018.Bahwa objek jual beli dimaksud menjadi hak milik Penggugat terhitungsejak tanggal 10 DesemberBahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bersamasamamenyelesaikan peralihan

tidak terpenuhi oleh PIHAK KEDUA/TERGUGAT IImaka PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT berhak untuk menjual seluruhagunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 910 Girian Permainama Sjaloom Wilstaf Hendry Lolowang baik secara di bawah tanganmaupun di muka umum, oleh karena itu PIHAK KEDUA/TERGUGAT IIdengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dariPIHAK PERTAMA/IPENGGUGAT, memberikan kuasa penuh kepadaPIHAK PERTAMA/PENGGUGAT untuk mengurus dan menandatanganisegala halhal yang berkaitan dengan peralihan

OBJEK SENGKETA ; 2222 n nnn n nnn nnn nnn nen nen en cence neeBahwa, objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta (Tergugat) tentangbalik nama/peralihan hak Sertipikat Hak Milik : Nomor 1222/Kelurahan Ciseureuh, tanggal 25 Juni 2009, luas 80.305 m?

mengalihkantanah objek sengketa kepada Tergugat maupun kepada pihak manapun,normalnya dalam urusan utang piutang wajar nya ditindaklanjuti denganpenandatanganan Akta Perjanjian Utang Piutang, lalu benda jaminanberupa objek sengketa tersebut dibebankan Sertpikat Hak Tanggunganyang tata cara nya mengacu pada Undangundang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta bendabenda yang berkaitantanah, lalu kKemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada TurutTergugat lalu diberikan informasi peralihan

Istrinya, melainkan merupakan Harta BawaanPenggugat, karena Penggugat memperoleh Tanah dan Bangunan objeksengketa dari pemberian Hibah dari Ayahnya, hal ini bukan tanpa alasantetapi berdasarkan hukum Pasal 35 ayat 2 UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut harta bawaandari masingmasing suami dan istri dan harta benda yang diperolehmasingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawahpenguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukanlain, sehingga peralihan

Prinsip atau Azas jual beli Tanah menurut hukum Agraria adalahTerang, Tunai dan Riil ketiga Azas ini tidak dapat dipisahkan merupakanHalaman 9 Putusan Nomor 573/PDT/2021/PT DKIsuatu satu kesatuan utuh, hal mana Terang berarti dilakukan olehPejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang Tunai berarti begituteyadi jual beli dibuktikan adanya akta otentik disertal denganpembayaran kontan (lunas) maka seketika itu juga peralihan Hak telahterjadi secara sempurna dalam perkara ini benar memenuhi Azas Terangkarena

Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126 K/Sip/1976,Tanggal 4 April 1978 berbunyi : Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlakharus dengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuatakta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti., jadi AJB No.108/2017 secara khusus dalam perkara ini adalah tidak mutlakmeerupakan peralihan Hak atas objek sengketa, Penggugat mintaTergugat buktikan mana cara pemberian Uangnya; AJB No. 108/2017 tidaklan sesuai dengan kenyataannya sehinggaTergugat

pihak yang BerHak (Viary Respatiningtyas); Adanya kesalahan Turut Tergugat dalam proses balik namaSertipikat No. 753/Selong dari Penggugat kepada Tergugat karenatidak teliti dan tanpa menaruh curiga sedikitoun atas permohonanbalik nama Sertipikat tanah Objek Sengketa karena tanpa adakuitansi Lunas dari Penggugat;Ada hubungan sebab akibat (Hubungan Kausal) antara kerugiandan perbuatan; Terdapat hubungan hukum Penggugat dan Tergugatberdasarkan AJB No. 108/2017, padahal kenyataan nya bukanjualbeli dan peralihan