Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Sqgr.Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor01/V1/2021, tanggal 15 Juni 2021;. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badandan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama diKabupaten Buleleng selama 14 tahun;. Bahwa selama dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yangmasingmasing bernama :1.

;Bahwa dengan telah dilaksanakannya isi putusan perkara nomor01/1983/Pd/G maka separoh tanah nomor C. 139 Blok G patok 59 yangterletak di selatan Dusun Jongkang, Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu,Kabupaten Karanganyar adalah sah milik Suparno (sekarang Tergugat ) ;. Sengketa Ketiga ;Pada tahun 1995 Nyonya Sutiyem bertempat tinggal di Genengan Rt. 02 Rw.

., tanggal 11 Agustus 2014 diberitahukan kepada Para PemohonKasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbandingdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 November 2015sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor01/PK/Pdt.G/2015/PN SPN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri SungaiPenuh, permohonan

kektikadihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan permikahan usia diniseringkali menggunakan jalan kekerasan;Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahananaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkarapermohonan dalam pengertian Voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yangharus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualiansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor01

tentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial danadanya Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang PenangananPecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke DalamLembaga Rehabilitasi, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata persyaratansebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Nomor01

putusan ini ditunjuk hal ihwalnyayang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakanbagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat danTergugat agar masalah ini diselesaikan secara damai dankekeluargaan dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuhproses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor01

., selanjutnya oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Medan;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 12 Desember 2018menyatakan telah mengirimkam surat tertangagal 12 Desember 2018 Nomor01/S.P/BBHDPD PDI P/XII/2018 perihal pencabutan Gugatan Perkara Reg.

bandingtertanggal 28 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pelalawan tanggal 27 September 2017, kontra memori bandingHalaman 13 dari 16 halam Putusan Nomor 183/PDT/2017/PT PBRtersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding , ll semula Tergugat ll,V tanggal 5 September 2017, Turut Terbanding semula Turut Tergugattanggal 3 Oktober 2017 dan Para Pembanding semula Tergugat , Ill, dan IVmelalui Kuasa Hukumnya tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor01

terhadap anakHarlimasmei tidak beralasan hukum sehingga permohonan agar hakim menjatuhkanputusan melakukan tindakan mengembalikan anak pelaku pada orang tuanyasebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 9 Maret 2021 tidakberalasan hukum sehingga harus dikesampingkan, sebaliknya hakim PengadilanTinggi Kalimantan Timur sependapat dengan tanggapan Jaksa Penuntut Umumdalam Kontra memori Bandingnya tertanggal 16 Maret 2021, yang menyatakanbahwa Putusan Pengadilan Negeri Malinau dalam perkara Nomor01

Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor01 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agarkembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga denganbaik, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan olehPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA

Olehkarenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka proses mediasitidak dapat dilaksanakan.Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkaraberpegang pada azas audi et alteram partem atau eines mannes rede istkeines mannes rede, man soll sie horen alle beide, yang pada pokoknyamenggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihaksebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untukmembantah

telahdinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugatharus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah,sehingga masingmasing memiliki /egal standing atau persona standi inJudicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yangdiajukan Penggugat.Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkanpokok gugatan cerai Penggugat.Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, ProsedurMediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01

Permohonan Pembatalan tersebut didasarkan atas:e Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor01/Pdt.G/2011/PN.LSM tanggal 13 Oktober 2011 yang mana salahsatu amarnya menyatakan P10 (Sertipikat Hak Milik Nomor 330atas nama Maryam) tidak berkekuatan hukum;e Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor13/Pdt/2012/PTBNA tanggal 4 Mei 2012 yang menguatkan PutusanNomor 01/Pdt.G/2011/PN.LSM tersebut;e Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2996K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 yang menolak permohonan

a,o dan c Undangundang Nomor 30 Tahun2004 tentang Administrasi pemerintahan, (Sesuai denganfotokopi);Bukti P.13 : Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (Sesuai dengan fotokopi);Bukti P14 : Pasal 130 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, (Sesuai dengan fotokopi);Bukti P.15 : Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor01

(Sesuai dengan Aslinya);Bukti T.2 : Surat Kuasa Khusus dari Usman Ali kepada Syukri, S.H. tanggal 8Agustus 2019, (Sesuai dengan fotokopi);Halaman 41 dari 57HalamanPutusan Perkara Nomor 38/G/2020/PTUN.BNABuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT.3T.4T.5T.6T.7T.8LgT.10T.11T.12Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor01/Pdt.G/2011/PN.LSM tanggal 13 Oktober 2011, (Fotokopi sesuaidengan salinan);Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor13/Pdt/2012/PTBNA tanggal 4 Mei 2012,

No. 881K/PDT/2011, tanggal 23 Agustus 2011;bahwa, sebagai pembayaran dan pelunasan atas hutang sejumlah Rp.111.770.633. telah yang dikonsignasikan oleh Tergugat di PengadilanNegeri Jember, tertera dalam kwitansi konsignasi konsignasi Nomor01/Pdt.Kon/ 2012/ PN. Jr. tanggal 14 Agustus 2012;: Bahwa, terhadap kedua konsignasi diatas yaitu : 1. Konsignasi Nomor :10/C. Pdt/2010/PN.Jr. tanggal 22 Juni 2010 dan 2.

Menyatakan bahwa, Kwintasi konsignasi Nomor 01/C.Pdt/2010/PN.Jr.tanggal 22 Juni 2010 dan Berita Acara Penyimpanan /Konsignasi Nomor01/Pdt.Kon/2012/PN. Jr. Tanggal 14 Agustus 2012, berlaku dan dapatditerima sebagai dasar Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Jemberuntuk melakukan roya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/ Jember Kidulyang dibebani Hak Tanggugan Nomor 79/1996 tanggal 20 Juni 1996,sepanjang diajukan bersamasama dengan penetapan atau putusanHakim;4.

faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang PerubahanUndangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang,Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor01

Tidak ditemukanspermatozoa.Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN SktBerdasarkan uraian diatas maka unsur kedua dalam dakwaan tunggalPenuntut Umum telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal82 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentangPerubahan Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang,Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor01

AlokasiDana Desa dan Dana Desa yang berupa pembangunan fisik harusmelibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tetapi Terdakwa NURHASLI Bin HADJOLLAH (Alm) selaku Kepala Desa melakukanpekerjaan sendiri tanpa menggunakan peran TPK dan Terdakwa IIARSYAD HAFID Bin HAFID selaku Bendahara menyerahkananggaran yang telah cair kepada Terdakwa NUR HASLI BinHADJOLLAH (Alm) tanpa adanya permintaan pembayaran dariTPK, sedangkan Kepala Desa telah menunjuk dan menetapkanTPK melalui Surat Keputusan Kepala Desa Harapan Nomor01

AlokasiDana Desa dan Dana Desa yang berupa pembangunan fisik harusmelibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tetapi Terdakwa NURHASLI Bin HADJOLLAH (Alm)selaku Kepala Desa melakukanpekerjaan sendiri tanpa menggunakan peran TPK dan Terdakwa IIARSYAD HAFID Bin HAFID selaku Bendahara menyerahkananggaran yang telah cair kepada Terdakwa NUR HASLI BinHADJOLLAH (Alm) tanpa adanya permintaan pembayaran dariTPK, sedangkan Kepala Desa telah menunjuk dan menetapkanTPK melalui Surat Keputusan Kepala Desa Harapan Nomor01

Halhal tersebut adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1.Eksepsi berdasarkan Hukum Acara (Eksepsi Van Gewijsde Zaakatau Perkara Yang Sama Telah Diputus atau Nebis In Idem) yaitu :Bahwa pelaksanaan Gugatan Penggugat terhadap objek, subyek danmateri yang sama dengan adanya Gugatan Perlawanan yang telahberkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor : 15/G/PTUNPTK/2004 jo PENETAPANPENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK NOMOR01/PENEKS/PTUNPTK/2015 dimana isi Putusan dan Penetapantersebut

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 11/G/PTUNPTK/1994 tanggal 26 Januari 1995, diberi tandaP10;11.Salinan Resmi Putusan Pengadailan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 89/B/1995/PT.TUN.JKT tanggal 5 Pebruari 1996,diberi tanda P11;12.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 209 K/TUN/1996 tanggal 06Maret 1998, diberi tanda P12;13.Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor01/PENEKS/PTUNPTK/2010 tanggal 10 Mei 2010, dibei tanda P13;14.Surat keteranngan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor01/PENEKS/PTUNPTK/2010 tanggal 10 Mei 2010, dibei tanda T6;7. Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak NomorW2/TUN.4/721/HK/08/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal SalinanPenetapan berikut Penetapan Nomor : 01/PENEKS/PTUNPTK/2015tanggal 28 Oktober 2015, diberi tanda T7;528.

., M.M. dalamjabatannya sebagai Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju,bukan pribadi YEFTA BENGU, sebagaimana alat bukti dalamputusan berupa surat bukti (kode T.P.1) adalah Surat Kuasa Nomor01/KBH/X/2007 yang dibuat di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2007,yang memberi kuasa pihak pertama adalah: Ketua KPN Maju KotaKupang Cap KPN Maju dan tandatangan diatas meterai 6000 olehYEFTA BENGU, S.Sos., M.M. sedangkan yang menerima Kuasaadalah: 1). DOMINGGUS ELY BUNGA Manager; 2).

Panitera Pengadilan NegeriKupang Kelas IA adalah sah dan harus tetap dipertahankan;Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IAdalam perkara ini didasarkan atas pertimbangan yang menyimpangdari pokok persoalan maka haruslah dibatalkan;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam mengadilidan memutus perkara perlawanan ini telah salah menerapkan hukumkarena sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti surat dariTerlawan Penyita dan Il yaitu bukti T.P.1 berupa Surat Kuasa Nomor01

PemohonKeberatan pada halaman 12 (dua belas) paragraph ke 2 (dua).IV Dalam Pokok Perkara1Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas pemohonanKeberatan ini, kecuali apaapa yang diakuinya dalam jawaban ini;Bahwa setelah sesuatu yang telah disebutkan diatas telah termasuk dalamjawaban ini untuk tidak diulang lagi;Bahwa, segala sesuatu yang disebutkan Pemohon Keberatan, telahdiputus oleh BPSK Batu Bara, sehingga tidak perlu untuk diulang lagi;Bahwa, menurut pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01

Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu didasarkan atas alasanalasan sebagai berikut :1 Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkanputusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;2 Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3 Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5) PERMA RI Nomor01

Badrun Ismail diPengadilan Bontang (Vide hubungan perkara a quo Nomor01/Pdt.G/2003/PN.Btg., tanggal 25 Mei 2004 jo PutusanPengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 98/Pdt/2004/PT.KT.SMDA., tanggal 31 Agustus 2004 jo Putusan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 346 K/Pdt/2006); Bahwa Surat Kuasa ini dibuat atas permintaan pihak Ke Il(Penggugat) di hadapan pihak (Tergugat Ill) dan pihakPengurus Lurah Kanaan agar dirinya saja pihak Il (Penggugat)maju melawan Penggugat di Pengadilan Negeri Bontang karenaPihak

Nomor 6 Undangan Terkasasi ; Bahwa Pemohon Kasasi dan II tidak pernah ada pertemuan rapat dikantor Terkasasi dan Il di RT.14 Kanaan dengan Terkasasi Ill,sedangkan kenal Terkasasi Ill setelan di Pengadilan Bontang padatahun 2004 karena diikutkan Terkasasi dan II dalam perkara Nomor01/PdtG/2004/PnBtg. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggitersebut haruslah dibatalkan dalam putusan kasasinya;.