Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut 0 231.065.037 231.065.037/ dibayar sendiri3). Kredit Pajak 0 0 04). Kelebihan Pajak yang sudah 0 0 0dikompensasikan5). PPN yang kurang dibayar 0 231.065.037 231.065.0376). Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP 110.911.218 110.911.218Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 07).

341.976.255 Bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas, maka Keputusan Keberatan tersebutPemohon Banding ajukan banding;Materi Koreksi TerbandingBahwa atas Keputusan Keberatan Nomor: KEP481/WPJ.13/2011 tanggal 14 September2011, Pemohon mengajukan Permohonan Banding dengan perincian sebagai berikut:Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP Objek PPN atas penyerahanyang PPNnya harus dipungut sendiri dengan perhitungan

itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT / Pemohon Banding pada SKPKB PPNseharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telah PemohonBanding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2008;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan

yang digunakan olehTerbanding sehingga terdapat selisih antara DPP PPN menurut perhitungan Terbandingdengan yang telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN, yaitu sebesar(Rp638.387.175,00), dengan perhitungan:cfm SPT Rp2.949.037.545,00cfm Terbanding Rp2.310.650.370.00koreksi (Rp 638.387.175,00)Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka besarnya DPP PPN atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri menurut Pemohon Banding adalah sebagaimana telahPemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN

Masa Pajak Agustus 2008 yaitusebesar Rp2.949.037.545,00;Koreksi Pajak MasukanBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi kredit pajak atas Pajak Masukandengan perhitungan sebagai berikut:Menurut Terbanding:cfm SPT Rp 0,00cfm Terbanding Rp 0.00Koreksi Rp 0,00Menurut Pemohon Banding:cfm SPT Rp338.303.754,00cfm Terbanding Rp338.303.754.00Koreksi Rp 0,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Kredit Pajak atas Pajak Masukanyang dilakukan Terbanding karena:Bahwa Terbanding tidak mengakui

atau jumlah berat yangdigunakan di dalam perhitungan adalah jumlah yangdiserahkan bagi pengapalan ekspor atau penjualan dalamnegeri;Bahwa untuk membuktikan bahwa tonase atau jumlah beratyang digunakan di dalam perhitungan adalah jumlah yangdiserahkan bagi pengapalan ekspor atau penjualan dalamnegeri telah dilakukan secara tepat, Pemohon Bandingseharusnya mendokumentasikan secara lengkap setiapmetode penghitungan yang digunakan;Bahwa Pemohon Banding tidak dapat secara jelasmemberikan bukti penghitungan

Ltd)maka Pemohon Banding akan menerbitkan Provisional Invoicedengan nomor 2008382P1 beserta perhitungan assay danmoisture terkait, dan setelah barang diterima oleh pembelimaka pembeli akan membuat analisa dan perhitungan assaydan moisture tersendiri, saat dibandingkan terdapat perbedaanyang melebihi splitting limits yang diatur dalam kontrak yaituuntuk gold dengan perincian sebagai berikut:Halaman 32 dari 186 halaman Putusan Nomor 1589/B/PK/PJK/2017Gold (glt) Splitting Limit : 0.5 Lot Dmt Seller

Treatment and Refining Cost nyamenggunakan rumusan Tonase bagian A, dan sisanya sebesar40.000 DMT perhitungan Treatment and Refining Cost nyamenggunakan rumusan Tonase bagian B, secara umum,perhitungan Tonase Bagian A menggunakan formula yangtelah ditetapbkan pada saat kontrak ditandatangani, sedangkanTonase Bagian B mengikuti tarif Treatment and Refining CostHalaman 41 dari 186 halaman Putusan Nomor 1589/B/PK/PJK/2017yang ditetapkan setiap tahun antara Pemohon Banding danpihak pembeli;Bahwa secara

ulang PriceParticipation (PP) karena Terbanding menilai perhitungan yangdilakukan Pemohon Banding tidak sesuai dengan praktekusaha internasional yang umum berlaku, dengan harga terbaikdan dengan persyaratan terbaik serta sesuai dengan keadaanpasar dunia dan syarat yang diperoleh dalam keadaan yangperlu pada saat itu;Bahwa menurut Terbanding perhitungan Price Participation(PP) Pemohon Banding yang tidak sesuai bahwa PriceParticipation (PP) adalah suatu mekanisme partisipasi yangakan meningkatkan

ulang Treatment andRefining Cost (TCRC) karena Terbanding menilai perhitungan yangdilakukan Pemohon Banding tidak sesuai dengan praktek usahainternasional yang umum berlaku, dengan harga terbaik dan denganpersyaratan terbaik dan dengan persyaratan terbaik serta sesuaidengan keadaan pasar dunia dan syarat yang diperoleh dalamkeadaan yang perlu pada saat itu;Bahwa menurut Terbanding perhitungan Treatment and Refining Cost(TCRC) Pemohon Banding yang tidak sesuai adalah bahwaTreatment and Refining Cost

Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/201 7hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding NomorKEP1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dengan perhitungan sebagaiberikut: UraianSemula(Rp)Ditambah/(Dikurangi)(Rp)Menjadi(Rp) Penghasilan NettoKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPajak Penghasilan TerutangKredit PajakPPh Kurang (Lebih) BayarSanksi Administrasi

Pada dasarnya Pemohon Banding telah menggunakan haknyadalammelakukan pengkreditan PPh Pasal 23 pada perhitungan PPhBadan Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku;b.

Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah PPh Badan Tahun2009 terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Ditambah/ oo.. Semula . .

Citra LinkIndonesia, NPWP 01.355.424.1062.000, Jenis Usaha Jasa Periklanan,beralamat di Gedung Victoria Lantai 7, Jalan Hasanuddin Nomor 47 51,Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaiberikut:Penghasilan Netto (Rp2.211.837.683,00)PPh yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 256.502.426.00Pajak yang kurang/lebih dibayar (Rp 256.502.426,00)Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (Rp 256.502.426,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum

Dengandemikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat(1) UU PPh, atas kekuranganpembayaran tersebut merupakan objekpenghasilan atas peredaran usaha yangbelum dilaporkan.Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasiantara Terbanding dan Pemohon Bandingdalam proses uji bukti di persidangandiketahui bahwa Pemohon Banding jugamemperhitungkan saldo akhir uang mukatahun 2009 untuk menchallenge koreksiTerbanding, dengan perhitungan sebagaiberikut; No.UraianJumlah Menurut (Rp) PemohonTerbanding Banding Jumlah nilai invoice

Hotel N2 terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp. 546.840.981 untukperiode Juli 2014 s/d Juni 2015;Dengan total sebesar Rp. 4.839.171.716,Sedangkan berdasarkan perhitungan ulang yang dilakukan padatanggal 16 Desember 2015 menggunakan dokumen / data yangdiserahkan oleh wajib pajak sebagaimana dalam Flashdisk jumlah nilaitemuan hasil pemeriksaan adalah :1. Hotel Banian Boulevard terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp.4.117.487.255, untuk periode Januari 2010 s/d Juni 2015.2.

Bahwa terdapat perhitungan nilai kurang pajak temuan HasilPemeriksaan oleh terdakwa 1.RIDWAN, S.SOS, terdakwa 2 RAHMADMULYADI dan terdakwa 3 SYAMSUL ADHI DARMA, SEdenganperhitungan adanya sanksi 25 %, yaitu : Informasi Pokok Pajak Nilai Pajak yang Bunga Sanksi 25% TOTALawal belum dibayar (Rp.)

(Rp. ) (Rp. ) (Rp. )Banian 3.936.822. 064, 2.296.625.672, 1,063.992.777, 444.745,913, 3.805.364.362,N 646.427.344, 646.427.344, 285.284.944, 161.606.836, 1.093.319.123,N2 385.078.940, 385.078.940, 161.762.040, 96.269.735, 643.110.715,Total 5.541.794.201, Dengan demikian Hasil perhitungan tersebut tidak sesuai karena sanksi25 % hanya dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak koperatifapabila tidak memberikan data untuk perhitungan pajak terutangsehingga oleh pemeriksa pajak dilakukan perhitungan

secara Taksasi(Taksiran Penentuan secara jabatan), dan taksasi tidak dapat dilakukanapabila wajib pajak sudah menyampaikan / memberikan dokumen datasebagai dasar perhitungan pajak terhutang.

Peredaran UsahaMenurut SPT/Pemohon Banding Rp.518.242.743.224,00 Menurut Pemeriksa Rp.615.468.809.031,00Koreksi Rp. 97.226.065.807,00Pendapat TerbandingBahwa dasar koreksi pemeriksa berdasarkan pengujianpengujian pemeriksatersebut kemudian berkesimpulan terdapat koreksi atas peredaran usahaberdasarkan data eksternal yaitu bersumber dari: asumsi perhitungan dari bukuseri Agribisnis, Kelapa Sawit, Budidaya dan Pengolahannya, Penerbit PenebarSwadaya.

Bahwa data yang valid hanya dapat diperoleh dari perhitungan secarareal atas produksi perusahaan yang bersangkutan pada tahun yangdiperiksa.8.4. Bahwa metode perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang menggunakan angka ratarata hanya akanmenghasilkan angka perkiraan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan keabsahan dan validitasnya.Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis tersebut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:9.1.

dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan hasil ekualisasi antara G/L Pembelian TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pajak Masukanpembelian pupuk dan CPO.Bahwa Majelis berpendapat, sengketa Harga Pokok Penjualan ini hanyaberkaitan dengan sengketa bukti materiil, bukan merupakan sengketayuridis, oleh karenanya Majelis meminta Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan pengujian atas perhitungan

Harga Pokok Penjualanyang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan melihat bukti fisik dokumen pendukung.Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah melakukan pengujian atas perhitungan Harga PokokPenjualan berdasarkan buktibukti berupa: Faktur Pajak Standar" Sales Contract" Delivery OrderHalaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 824/B/PK/PJK/2016 Invoice" Slip permohonan pengiriman

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa11.perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Harga Pokok Penjualan terkait koreksi atas Akun COGSPurchase Interco (2940111) sebesar Rp17.628.591.617,00 TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkanbuktibuktinya sejak dari pemeriksaan sampai dengan keberatan sehinggaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidakmenunjukkan itikad baik terkait kewajiban

Ganti rugi atas tanah hanya dinilai Rp. 15.800, (Lima Belas Ribu DelapanRatus Rupiah) setiap meter persegi, sedangkan yang yang disetujuiPenggugat adalah Rp. 60.000, (Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap meterpersegi dengan perbandingan dasar perhitungan setara dengan nilai gantirugi atas tanah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Posopada saat pembebasan tanah pembuatan jalan menuju Bandar UdaraKasiguncu di wilayah Kelurahan Mapane dan Desa Bega, Kecamatan PosoPesisir, Kabupaten Poso pada

Ganti rugi atas tanaman kelapa produktif hanya dinilai Rp. 150.000, (SeratusLima Puluh Ribu Rupiah) setiap pohon, sedang yang disetujui Penggugatadalah Rp. 350.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap pohondengan perbandingan dasar perhitungan setara dengan harga penjualanpohon kelapa yang berlaku umum di Kabupaten Tojo UnaUna ;7.

Penggugat mengalami ketambahankerugian dengan perhitungan Rp. 25.000, (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiappohon kelapa peremajaan sesuai dengan patokan nilai ganti rugi yang berlaku diKabupaten Tojo UnaUna.8.

serta jumlah tanamanpada Obyek sengketa Pertama dan Obyek Sengketa Kedua yang tidak sesuaidengan fakta yang sesungguhnya, dan perbuatan Tergugat menetapkan besarannilai ganti rugi atas tanah dan tanaman tanpa persetujuan Penggugat, adalahHal 7 dari 55 hal Put No. 03/Pdt.G/2014/PN.Pso13.14.Perbuatan Pemerintah Yang Melanggar Hukum (OrechtmatigeOverheidsdaad) dan menimbulkan kerugian materil Penggugat sejumlah Rp. 2.603.100.000, (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), denganrincian perhitungan

Bahwa obyek sengketa PERTAMA milik Penggugat setelah dilakukanpengukuran oleh TIM SATGAS adalah seluas 4.542 M2 (empat ribu limaratus empat puluh dua meter per segi) dan hasil perhitungan DinasPertanian ,Perternakan dan Kesehatan Hewan jumlah tanaman produktifadalah 34 Pohon Kelapa (Bukti T.28 dan Bukti T. 29);5.2.

Putusan Nomor 963/B/PK/Pjk/2020Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agarmemutuskan bahwa permohonan Banding dapat dikabulkan seluruhnya,sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2011 menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut PemohonUraian Banding (Rp) Dasar Pengenaan Pajak PPN Kurang Bayar = Kompensasi Pajak PPN Kurang Dibayar = Sanksi Administrasi Jumlah PPN ymh / (lebih) Dibayar Nihil a.

Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding adalah Nihil;c.

Aceh Barat adalah sebagai berikut : bahwa perhitungan besaran kerugian Negara yang dilakukan dengan cara metodemembandingkan antara jumlah tagihan / penerimaan sewa alat berat dan sewa gudangyang dibayarkan oleh penyewa selama 2010, 2011, dan 2012 dengan jumlah yangdisetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD dalam tahun 2010, 2011, dan 2012 sesuaidengan bukti setor.

Bahwa berdasarkan data dan atau dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwadalam perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalampengelolaan dan penerimaan Sewa Alat Berat dan sewa Gudang pada DinasPerhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Aceh Barat tahun 2010, 2011 dan tahun2012 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 558.395.000 (lima ratuslima puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rinciansebagai berikut :Sewa Alat Berat.Tahun 2010 penerimaan

Nomor : 32/Pid.Tipikor/2014/PT.BNALULL ALU ILLULILILU Ly cececeeeesdari tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 91.516.000 (Sembilanpuluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah), sehingga kerugian Negaraberdasarkan perhitungan tersebut diatas setelah ditindak lanjuti dengan penyetoranmasih ada kekurangan sebesar Rp. 352.596.500 (tiga ratus lima puluh dua jutalimaratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).Sewa Gudang.Tahun 2010 penerimaan sewa sebesar Rp. 26.890.000 (dua puluh

Aceh Barat adalah sebagai berikut : bahwa perhitungan besaran kerugian Negara yang dilakukan dengan carametode membandingkan antara jumlah tagihan / penerimaan sewa alat berat dan sewagudang yang dibayarkan oleh penyewa selama 2010, 2011, dan 2012 dengan jumlahyang disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD dalam tahun 2010, 2011, dan 2012sesuai dengan bukti setor.

(seratus jutarupiah) Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan pertimbangan Pengadilan Negerisecara rinci dari mana perhitungan itu diperoleh sehingga Terdakwa dibebankanmembayar kerugian negara sebesar Rp 100.000.000.

Pemenang perjudianberdasarkan siapa pemain yang kartunya habis terlebih dahulu ataudengan perhitungan nilai kartu, diimana siapa yang menangberkewajiban untuk memulai permainan kembali dengan mengocokkartu dan membagikan kepada pemain lain.

bandar berputar dimana pemenangdalam satu putaran menjadi bandar dalam putaran selanjutnya.Bahwa ketentuan dalam perjudian tersebut antara lain dapatdimainkan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang,menggunakan 2 set kartu remi yang digabungkan, joker digunakandan as skop dapat digunakan sebagai joker; Dalam awal permainanmasing masing pemain mendapatkan 20 kartu, tidak ada Bandartetap (Bandar berputar), pemenang ditentukan siapa yang kartunyahabis terlebih dahulu atau jika tidak ada dengan perhitungan

bandar dalam putaran selanjutnya.Bahwa ketentuan dalam perjudian tersebut antara lain dapatdimainkan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang,menggunakan 2 set kartu remi yang digabungkan, joker digunakandan as skop dapat digunakan sebagai joker; Dalam awal permainanHalaman 20 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN Mkdmasing masing pemain mendapatkan 20 kartu, tidak ada Bandartetap (Bandar berputar), pemenang ditentukan siapa yang kartunyahabis terlebih dahulu atau jika tidak ada dengan perhitungan

remi, dan dalampermainan tersebut ada taruhannya berupa sejumlah uang;Bahwa ketentuan dalam permainan remi SONG judian tersebut antara laindapat dimainkan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang,menggunakan 2 set kartu remi yang digabungkan, joker digunakan dan asskop dapat digunakan sebagai joker; Dalam awal permainan masing masing pemain mendapatkan 20 kartu, tidak ada Bandar tetap (Bandarberputar), pemenang ditentukan siapa yang kartunya habis terlebih dahuluatau jika tidak ada dengan perhitungan

Putusan No. 324/PDT/2018/PT MKSsesuai denganPasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.02/2015tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan,dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan olehPT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), menyatakan:Potongan dalam rangka pemenuhan kewajiban atas PPh Pasal 21,furan jaminan kesehatan, dan tuntutan ganti rugi atau utang kepadanegara wajib disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas negarasesuai dengan ketentuan peraturan

Bahwa tidak jelas perhitungan Penggugat atas jumlah pengembalianuang yang menjadi kewajiban Tergugat ataupun Tergugat Il dalamPosita sehingga Petitum pengembalian uang penggugat sebesarRp112.857.600 menjadi tidak jelas pembagiannya, hal mana sesuaidengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1970tanggal16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut:Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpaperinciankerugiankerugiandalambentukapayang menjadi dasar tuntutanitu, harusdinyatakan

SRT121/CU.06/032010 tanggal 25 Maret 2010 tentangTuntutan Ganti Kerugian;perhitungan jumlah ganti kKerugian sudah sesuai dengan datadatasebenarnya, tidak terdapat kesalahan perhitungan dalam penetapan gantikerugian ini.5.

Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.02/2015, yang menyatakan:(1) KPA BUN bersama PT Taspen (Persero) dan PT Asabri(Persero)melakukan perhitungan selisih lebih atau selisihkurang atasrealisasi pembayaran manfaat Pensiun untukmenentukan selisihlebih atau selisih kurang pembayaran manfaat Pensiun setelahbulan pembayaran.(5) Apabila berdasarkan hasil perhitungan akhir tahun berkenaanterdapat selisih lebih antara dana yang diterimaPT Taspen(Persero) dan PT Asabri (Persero) dengan pembayaran

kelebihan uang milik Penggugat secara lisan maupuntertulis, karena Tergugat tidak pernah menerima permintaan Penggugattersebut.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum adalah permintaan yang prematur dan melampaui putusanMajelis Hakim a quo, karena tidak pernah terbukti bahwa Tergugat menguasai dan menahan pengembalian uang penggugat sebesarRp.112.857.600 (Sseratus dua belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribuenam ratus rupiah), terlebih lagi tidak jelas perhitungan

Uraian Menurut MenurutPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.375.829.464 4.375.829.464Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 437 .582.946 437 .582.9462 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 8.945.445.929 8.477.122.384Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (8.507.862.983) (8.039.539.438)3 Kelebihan Pajak yang sudah:PPN yang Kurang Dibayar 8.507.862.983 8.507.862.9834 PPN yang Kurang Dibayar 0 468.323.5455 Sanksi AdministrasiKenaikan

POKOK MATERI BANDING;Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagaiberikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak November 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP508/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012 adalahsebagai berikut: Ditambah/ Uraian Semula (Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN kurang (lebih) dibayar 468.323.545 4 468.323.545Sanksi Bunga pasal 13(2) KUP 4 4 4Sanksi Kenaikan pasal 13 (3) KUP 468.323.545 4 468.323.545Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar 936.647.090) 4 936.647.0090

SKPKB PPN tersebut juga menunjukkan Terbanding tidakkonsisten dengan alasan koreksi;Bahwa sebagai konsekuensi dari kekeliruan interpretasi dasarhukum oleh Terbanding, hal ini juga berakibat pada kekeliruanpada perhitungan yang dibuat. Pemohon Banding tidakmengetahui sumber angka sebagai dasar perhitungan yangHalaman 10 dari 34 halaman.

PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak November 2010 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: No.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 8,507 ,862,983 8,039,539,4383 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8,507 ,862,983 8,507,862,983b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 8,507,862,983 8,507, 862,9834 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 468,323,5455 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 468,323,545e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

mengirim melalui salah satu Handphone milik Terdakwa I, setelah terkirim Terdakwa kembali mengcopy nomor/angka togel tersebut dan mengirimkannya ke kolom pasaranyang terdapat di Website YAKUZA4D tersebut.Bahwa limit atau nilai yang bisa dilakukan pemasangan dengan dari hargasebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluhribu rupiah) yang diterima oleh bandar yakni Terdakwa tersebut dan bila pemasangmedapatkan kemenangan dalam VERSI SINGAPURA DAN VERSI HONGKONGdengan perhitungan

mengirim melalui salah satu Handphone milik Terdakwa I, setelah terkirim Terdakwa kembali mengcopy nomor/angka togel tersebut dan mengirimkannya ke kolom pasaranyang terdapat di Website YAKUZA4D tersebutBahwa limit atau nilai yang bisa dilakukan pemasangan dengan dari hargasebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluhribu rupiah) yang diterima oleh bandar Terdakwa tersebut dan bila pemasangmedapatkan kemenangan dalam VERSI SINGAPURA DAN VERSI HONGKONGdengan perhitungan

I, setelah terkirim Terdakwa kembali mengcopy nomor/angka togel tersebut dan mengirimkannya ke kolom pasaranyang terdapat di Website YAKUZA4D tersebutBahwa limit atau nilai yang bisa dilakukan pemasangan dengan dari hargasebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluhHal 9 dari hal 28 Putusan Nomor: 239/Pid.B/2019/PN.Sonribu rupiah) yang diterima oleh bandar Terdakwa tersebut dan bila pemasangmedapatkan kemenangan dalam VERSI SINGAPURA DAN VERSI HONGKONGdengan perhitungan

(dua juta emat ratus ribu rupiah).artinya pemasangan nomor dan untuk mendapatkan kemenangan dihitung darikelipatan dari nilai terkecil dengan system pembayaran oleh bandar bagipemasang yang menang dengan uang kontan kepada pemasang tersebut.Bahwa hasil dari penjual TOTO GELAP (TOGEL) sebesar Rp. 120.000.00, (Seratusdua puluh ribu rupiah) ;Bahwa Terdakwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan dari bandar (ABDULRASYID) dengan perhitungan sebanyak 15% (lima belas porsen) dari hasilpenjualan nomor

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak menjelaskan dan membuktikan mengapa ada perbedaanantara mutasi persediaan scale, oprion kit and parts dengan datayang ada di PEB;Bahwa kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan faktafaktapersidangan, Majelis berpendapat bahwa perhitungan koreksi PenjualanScales, Oprion Kit and Parts sebesar USD 582,931.00 yang dilakukanPemohon

dantidak mempertimbangkan data dan fakta di persidangan, sehinggatidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak;Bahwa terkait koreksi terhadap Peredaran Usaha yaitu Assemblysebesar USD 218,474,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1759/B/PK/PJK/2016Halaman 42 alinea ke5 dan 6"bahwa Majelis berpendapat perhitungan

Bahwa Pemeriksa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah melakukan permintaan data perhitungan HPPdan biaya operasional untuk penjualan scales dan contractmanufacturing sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak memberikan dataperhitungan HPP dan biaya operasional sehingga Pemeriksa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menggunakanpendekatan proporsional penjualan scales dan jasa perakitanuntuk menentukan HPP;3.5.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapat memberikan perhitungan HPP untuk manufacture danassembly;5.9.

Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak memberikan data perhitungan HPP danbiaya operasional walaupun Pemeriksa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan datasebanyak 2 (dua) kali, sehingga Pemeriksa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menggunakan pendekatanproporsional penjualan scales dan jasa perakitan untukmenentukan HPP yang kemudian PemeriksaPemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan nilai HPPsebesar 44%

berharga atau barangbarangnegara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yangberada dalam pengurusannya.Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih ;Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah menyebutkan Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau

Potongan PPN : Rp. 3.498.136,36Nilai pekerjaan dikurangi PPN : Rp.34.981.363,64(tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratusenam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen )Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh SYARIFUDDIN, SE., Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan yang tertuang dalam BAP Ahli, tanggal 05 Mei 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo.

AnggaranPendapatan Belanja Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran kasharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah menyebutkan Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau mengesahkan

Potongan PPN : Rp. 3.498.136,36Nilai pekerjaan dikurangi PPN : Rp.34.981.363,64(tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratusenam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen )Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh SYARIFUDDIN, SE., Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan yang tertuang dalam BAP Ahli, tanggal 05 Mei 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal3 jo.

Autonusa Binindo Citra Rp 17.901.500,00Total Rp4.262.374.000,00Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perhitungan pajak yangbenar menurut Pemohon Banding dan sesuai dengan hasil pembahasan akhiryang telah Pemohon Banding setujui seharusnya adalah sebagai berikut:1. Penghasilan Netto menurut SPT Rp 970.758.696,002. Koreksi Pemeriksa yang Pemohon Banding setujui Rp 196.946.639,003. Penghasilan Kena Pajak Rp 1.167.705.335,004.

Mangga Dua Raya Blok BI/E1, HarcoMangga Dua, Jakarta 10730, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut: Penghasilan Netto ................0 cc ceeeeeccceceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeaeeees Rp 1.167.705.335,00Penghasilan Kena Pajak .................cccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeees Rp 1.167.705.335,00Pajak Penghasilan terutang ..................cccccceeeeseeeeeeeeeeeeeeeees Rp 291.927.500,00Kredit Pajak........ cece eccccecceesseeeeesseeeesseecessaeecenseeessteeeenses

tidak tepat sertaHalaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 351/B/PK/PJK/2017menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan (contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;1.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antaralain berbunyi sebagai berikut:Halaman 2425:Bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta para pihak untukmelakukan rekonstruksi perhitungan

Jumlah ini telah sesuai dengan penerimaanpiutang yang menjadi dasar perhitungan Pemohon PeninjauanKembali dalam pengujian Arus Piutang;b) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan buktibuktiterkait dokumen/bukti yang menjadi dasar transaksi atas jumlah yangdisengketakan sebagaimana diuraikan di atas;c) Bahwa buktibukti berupa Bukti Memorial, Faktur, kwitansi, dan lainlain tidak dapat ditrasir kepada nilai sengketa;d) Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Pemohon PeninjauanKembali berpendapat

Mangga Dua Raya Blok BI/EI, HarcoMangga Dua, Jakarta 10730, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Addendum Kedelapan ( vide Bukti P1 dan Bukti P1h), yang berbunyi : PENYESUAIAN dan KOMPENSASI HARGA BORONGAN Penyesuaian harga borongan dapat diberikan kepada Pihak Kedua yangdiakibatkan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biayaharus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ;Apabila besarnya eskalasi biaya sudah ditentukan secara pasti / fixed olehpihak yang berwenang, maka dapat dibuatkan Kontrak Anak tentangHal 3 dari 20 hal. Put.

Surat Nomor : 182/WK/WilBar/MD/2010, tanggal 28September2010,perihal : Tindak Lanjut Pengajuan Eskalasi. ( Bukti P14 ) ;9.9.Surat Nomor : 183/WK/WilBar/MD/2010, tanggal 4Oktober2010,perihal : Perhitungan Eskalasi Proyek Masjid Raya & Islamic CentreKepri. ( Bukti P15 dan Bukti P15a ) ;Bahwa terhadap permohonan pengajuan penyesuaian harga ( eskalasi )yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.10.693.479.150,28 ( sepuluhmilyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilanribu seratus

Penggugat dan Tergugat) akan menerima danmenyepakati, terhadap hasil perhitungan penyesuaian harga yang akandilakukan Tim Investigasi BPKP Pemakilan Provinsi Riau yang sifatnyaHal 6 dari 20 hal. Put.

Surat BPKP Deputi Bidang Investigasi kepada Tergugat Nomor : SR1467/D6/ 3/2011, tanggal 8Desember2011, perihal : Laporan HasilAudit atas Perhitungan Penyesuaian Harga ( eskalasi ) PembangunanMasjid Raya dan Islamic Centre Kontrak Nomor : B.07/SPPP/DPU/MYKEPRYIXIV/2007 tanggal 15Desember2007 (Periode Desember2007s.d Desember2009 ) pada Dinas Pekerjaan Umum Pro vinsi KepulauanRiau ( Bukti P21) ;ii.

Addendum Kedelapan ( vide Bukti P1 dan Bukti P1h )yang berbunyi : PENYESUAIAN DAN KONPENSASI HARGA BORONGAN Penyesuaian harga borongan dapat diberikan kepada Pihak Kedua yangdiakibat kan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biayaharus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

RSUP; yang dilakukan oleh armada kapal PT XXX, sedangkan biaya dimaksud adalah pengeluarandari kas PT XXX untuk biaya operasional kapal, untuk ini menurut Pemohon Banding tidakbisa dijadikan harga sebagai koreksi penjualan ekspor, melainkan sebagai tambahan hargalpokok; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen ekspor, bukubesar penjualan dan perhitungan harga pokok pembelian minyak kelapa Pulau Sambu KualaEnok (PSK) diperoleh koreksi penyerahan ekspor

STI 478.512.280,00 131.698.728,00 346.813.552,00Penyerahan air bersih 653.622.785,00 747.864.704,00 (94.241.919,00)Penyerahan divisi BUM 0,00 0,00 0,00Pendapatan logistik 414.523.131,00 0,00 414.523.131,001.546.658.196, 879.563.432,00 667.094.764,0000Perbedaan dalam SPT Masa PPN (14.237.946,00) 0,00 (14.237.946,00)antara Jumlah 1.759.098 .352,00 0 1.019.809.154,0 739.289.198,00 bahwa Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi Terbanding untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Agustus 2008 dengan perhitungan

dapat dikreditkan Masa Januari sampai Juli 2008 sebesar :Pemeriksa Terbanding(Rp) (Rp)Pajak Masukan 2.090.078.229,00 1.695.007.844,00Menurut bahwa menurut Terbanding koreksi atas Pajak Masukan disebabkan karena adanya PajakMajelis Pertambahan Nilai Masukan yang berhubungan dengan kegiatan membangun sendiri;bahwa kesalahan penjumlahan terjadi pada perhitungan Pemeriksa untuk Masa Pajak Januari2008, sehingga atas kesalahan penjumlahan ini dilakukan pembetulan oleh Terbanding,dengan selisih sebesar

Jumlah Seluruh Penyerahan 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar 13.698.748.570,00a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi : 19.710.216.680,0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,0ic. Diperhitungkan : SKPPKP 19.710.216.680,0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0le.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (6.011.468.110,003 Kelebihan Pajak yang sudah : 7.100.281.072,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4) PPN yang kurang dibayar 1.088.812.962,005 Sanksi administrasi : 1.088.812.962,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 2.177.625.924,00

UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 oleh Tim tenagaAhli indpenden dari Fakultas Tehnik Universitas Tadulako yangHalaman 7 dari 66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palumenyimpulkan bahwa volume fisik pekerjaan terlaksana hanya sebesar84,077% masih terdapat kekurang volume sebesar 15,923% sehingga saksiHartono Taula telah menerima kelebihan pembayaran sebesar 15,923%atau sejumlah Rp. 279.587.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta limaratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perhitungan

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp.279.587.000, (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluhtujun ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKPPerwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR590/PW19/5/2012 tanggal 2Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun

JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selakuPelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap Ilsehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar17,424% atau senilai Rp. 654.968.000, (enam ratus lima puluh empat jutasembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai SPIKES eee =aeem eee e reece ne eee eeeee eee en eee ence eeePEKERJAAN PEKERJAANTERBAYAR TERLAKSANA SEESidURAIAN PEKERJAANVOLUME HARGA VOLUME HARGA VOLUME HARGA(m?) ( Rp. ) (m?) ( Rp. ) (m?)

1,00Ls 3.103.807,50 1,00Ls 3.103.807,50250.615.323,27SELISIH KURANG 654.966.403,05DIBULATKAN 654.968.000,00 disamping itu tim tenaga Ahli indpenden dari Fakultas Tehnik UniversitasTadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolomdiperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutubeton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K275 (Kekuatan tekanbeton karakteristik, fck = 275 kg/cm).Halaman 15 dari66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palu Bahwa berdasarkan perhitungan

Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp.654.968.000, (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enampuluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat KepalaBPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR591/PW19/5/2012 tanggal2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun anggaran 2009. + 22222

Februari 2013;e Pengajuan banding ini diajukan secara tertulis dengan menggunakan"Bahasa Indonesia" dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang diperusahaan;e Surat banding dilampiri dengan copy SKPKB PPN Nomor00179/207/08/431/11 maupun copy Keputusan Terbanding Nomor KEP117/WPJ.22/BD.06/2013;e Surat banding dilampiri juga dengan copy SSP yang menyatakan bahwahutang pajak telah terlunaskan minimal 50% sebelum surat bandingdiajukan;e Pengajuan banding mencantumkan pajak yang seharusnya terutangmenurut perhitungan

Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan Stamping Tools yangmerupakan penjualan jasa maklon, dimana bahan baku utama milikcustomer, sisa bahan baku yang ada diambil kembali oleh customer,Bahwa jelas dilihat dari kondisi operasional Pemohon Banding, tidakdimungkinkan perusahaan dapat melakukan penjualan scrap sedemikianbesar sebagaimana yang diperkirakan Pemeriksa Pajak;Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan PajakPertambahan Nilai terutang menurut

Mekar Armada Jaya, NPWP : 01.107.593.4431.001, alamat : Jalan Diponegoro KM. 38, Nomor 107, Jati Mulya, TambunSelatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 8.882.223.764a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut 0PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.

JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap YangMenurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c) 8.882.223.764oOo Oo oO Oo888.222.3760903.001.0600021.670.616924.671.6760924.671.676(36.449.300)79.363.028079.363.02842.913.728Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 5 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 42.913.728c.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harusdipungut/dibayar sendiri 7.244.057.802 7.244.057.802 b. Dikurangi: Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan 7.244.057.802 7.206.092.670 37.965.132ic. Jumlah 7.244.057.802 7.206.092.670 37.965.132id. Jumlah Pajak yang dapatdiperhitungkan 7.244.057.802 7.206.092.670 37.965.132e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang(Lebih) Bayar 0 37.965.132 37.965.1323. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masapajak berikutnya 0 0 b.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 7.244.057.8002 7.244.057.802 b. Dikurangi: Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan 7.244.057.802 7.206.092.670 37.965.132c. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (0) 37.965.132(Lebih) Bayar 37.965.1323. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa 0 0 ;pajak berikutnyab. Dikompensasikan Ke masapajak (karena pembetulan) ; " ;ic. Jumlah (a+b) 0 0 4. IPPN yang kurang bayar 387.965.1382 37.965.1325. Sanksi administrasi:a.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 7.244.057.802b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.244.057.802c. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 03. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b) 04. PPN yang kurang bayar 05. Sanksi administrasi:a. Kenaikan Pasal 13(3) KUPb. Jumlah6.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri Rp 7.244.057.802,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 7.205.040.718,00menurut Majelisc. PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp 39.017.084,003. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rpberikutnya :4. Jumlah PPN yang kurang bayar Rp 39.017.084,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 14.046.150,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat(3) UU KUP Rp c. Jumlah Rp 14.046.150,006.

Thamrin Kav.22 Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350, sehingga PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 dihitungkembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas (halaman 2):Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat