Bahwa pada masa Desa Sruwi dipimpin oleh TERGUGAT 4 sebagai Kepala Desa,terjadi peralihan atau perubahan nama atau balik nama para Tergugat;5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 terjadi musyawarah antara Penggugat dan ParaTergugat menyangkut 2 (dua) bidang tanah tersebut, namun tidak membuahkan hasil;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat menuntut halhal sebagaiberikut:Primer1. Mengabulakn gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan penetapan hak waris kepada Penggugat;3.

Bahwasanya dalilPenggugat dan II sepanjang protes dan keberatan peralihan hak adalahmengadaada dan selayaknya dikesampingkan, sebab proses hukum yangHalaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Bitberlangsung dilakukan oleh dan dihadapan PPAT yang berwenang di KotaBitung;8.

Bahwa pokok perkara a quo tentang peralihan hak, maka dapatdisimpulkan bahwa Penggugat dan II mempersoalkan tentang tanahobyek sengketa / SHM atas nama Tergugat III;b. Bahwa akan tetapi ternyata dalam gugatan aquo Para Penggugatmengakui sendiri (karena itu tidak perlu dibuktikan oleh Tergugat II)bahwa obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Sertifitkat HakMilik Nomor : 188/Girian Weru seluas 836 M2 (delapan ratus tigapuluh enam meter persegi) adalah atas nama Tergugat III;c.

Bahwa pokok perkara a quo tentang peralihan hak, maka dapatdisimpulkan bahwa Penggugat danll mempersoalkan tentang tanahobyek sengketa / SHM atas nama Tergugat III;b.

Bahwa berdasarkan kondisi hukum tersebut pada huruf a b diatas, makamenurut hukum Penggugat dan Il secara khusus seharusnya dinilaitidak memiliki Kedudukan hukum atau legal standing (persona standi injudicio) dalam mengajukan tuntutan gugatan a quo, sebab peralihan hakmelalui Jual Beli tersebut dilangsungkan sudah sesuai koridor dandilandasi hukum yang berlaku ;4.

Bahwasanya dalil Penggugat dan II sepanjang protes dankeberatan peralihan hak adalah mengadaada dan selayaknyadikesampingkan, sebab proses hukum yang berlangsung dilakukan olehdan dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang di Kota Bitung;.

./2020/PN.Skt. tanggal 9 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berakibat hukum surat-surat Turut Tergugat Konpensi II berupa :

) kaviing dan beberapa telahdibangun rumah oleh yang membeli kavlingan kepada orang tua saksi pada tahun1997 dengan cara mencicil, bahkan sekitar tahun 2010 2011 orangorang yangmembeli tanah kavlingan tersebut sudah ada yang lunas cicilannya, namun SHMHalaman 36 dari 44 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Snt.No.116 dan SHM No.117 tersebut sekarang tidak atas nama orang tuanya lagitetapi atas nama Zulhair Zisvar dan Depi Indra;Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Tintan Dindyati menerangkanmembenarkan peralihan

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78 Tahun 2012tanggal 6 Agustus 2012 (Vide bukti T1, TIl, TIll, TIV, TVI 1) dan Akta JualBeli Nomor 79 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 (Vide bukti T1, Tll, Tlll, TIV, TVI 2), namun peralihan dimaksud karena setelah orang tuanya meninggaldunia sekitar tahun 2011 datang anak Bapak Salman Syahril (pemilik pertama)kerumah saksi Tindtan Dindyati dan mengajak Saudara Zulhair Zisvar (Tergugat )yang mengatakan bahwa posisi tanah SHM No.116 dan SHM No.117 tersebuttertukar

membeli tanahkaviingan dengan cara mencicil;Menimbang, bahwa sedangkan bukti materil berupa keterangan saksi dariTergugatTergugat yang dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangandibawah sumpah, yakni saksi Hafiz dan saksi Yuslizal Hamid, tidak ada satupunsaksi yang mengetahui secara jelas dan tegas dengan dasar pengetahuannyamengenai letak luas dan batasbatas tanah milik Tergugat dan Tergugat Il dandari saksisaksi dimaksud tidak pula diperoleh keterangan lebih lanjut mengenaibagaimana proses peralihan

Tergugat dan Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan antara SHMNomor 116 dan SHM Nomor 117 atas nama Tergugat dan Tergugat Il denganSertifikat Hak Milik Nomor 4214 Tahun 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 4259Tahun 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4260 Tahun 2013 atas namaPenggugat tidaklah tumpang tindih/overlaping, karena Tergugat dan Tergugatll lah yang yang memperoleh tanah sengketa dengan meletakkan posisi tanahSHM Nomor 116 dan SHM Nomor 117 kedalam tanah Penggugat, peralihan

manamenurut Majelis adalah merupakan peralihan yang tidak sah;Menimbang, bahwa oleh karena perolehan SHM Nomor 116 dan SHMNomor 117 oleh Tergugat dan Tergugat II dari Ahli Waris Dadang Sutarja berasaldari peralihan yang tidak sah, maka peralihan dimaksud tidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas olehkarena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sementara darialatalat bukti yang diajukan Tergugat dan tergugat Il tidak berhasil membuktikandalildalil

Oleh karenanya peralihan tersebut adalahsah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RlNomor 24 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Selain ituPenggugat juga menandatangani objek sengketa, tidak ada yangmenguasai objek sengketa.Bahwa peralihan hak atas objek sengketa kepada Penggugat telahdidasarkan pada alas hak yang sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuandan tata cara yang ditentukan oleh undangundang dan Penggugat selakuPembeli yang beritikad baik juga telah melaksanakan kewajiban membayarpajak.Bahwa setelah terjadi peralihan hak tersebut, Penggugat berkeinginanuntuk memanfaatkan objek sengketa, tetapi alangkah kagetnya Penggugatkarena

Bahwa atas dalil PENGGUGAT nomor 4 (empat), TERGUGAT tanggapisebagai berikut: sesuai dengan keterangan TERGUGAT di atas bahwapenerbitan sertifikat tanah sengketa beralaskan keterangan palsu makasertifikat tanah sengketa tersebut cacat hukum sehingga peralihan hak atasobyek sengketa juga cacat hukum.

Walaupun terdapat uraian fakta maupun dalampetitum gugatan menyangkut perolehan hak, hal tersebut bukanlahmenjadi subtansi pokok sengketa, melainkan hanyalahriwayatPembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperolehhak atas tanah sengketa, yang mana konteks hubungan hukum antaraHalaman 28 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Padt/2017/PT DPSPembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Wayan Kersa telah berakhir dengan telah terjadinya peralihan hak atasobjek sengketa kepada

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dailildalil sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1.GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR;Bahwa setelah Tergugat membaca gugatan para Penggugat yang Tergugatterima tanggal 06 September 2013, Tergugat tidak mengerti maksudgugatan para Penggugat, apakah yang digugat pendaftaran peralihan hakatas sertipikat hak;a.

TjongMoei Tin;Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, berdasarkan Akta Jual Belitanggal 08 September 1989 Nomor 1323/468/1989 beralin kepadaNg Hoei Tjoe;Karena posita dan petitumnya tidak ada korelasinya, sehingga gugatan paraPenggugat tidak jelas, atau kabur oleh karena itu eksepsi ini harus dapatditerima;KOMPETENSI ABSOLUT;Bahwa dasar dan alasan para Penggugat mengajukan gugatan adalahbahwa para Penggugat mengaku adalah ahli waris dari Hartono Rusli, yangmengaku sangat dirugikan atas peralihan hak

Gugatan para Penggugat Kabur;Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca gugatan para Penggugatyang Tergugat II Intervensi terima tanggal 06 November 2013, Tergugat IlIntervensi tidak mengerti maksud gugatan para Penggugat, apakah yangdigugat pendaftaran peralihan hak atas sertipikat hak;Halaman 16 dari 28 halaman.

TjongMoei Tin;Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, berdasarkan Akta Jual Belitanggal 08 September 1989 Nomor 1323/468/1989 beralin kepadaNg Hoei Tjoe;Karena posita dan petitum tidak ada korelasi, sehingga gugatan paraPenggugat tidak jelas dan kabur oleh karena itu eksepsi harus diterima;KOMPETENSI ABSOLUT;Bahwa dasar para Penggugat mengajukan gugatan bahwa para Penggugatmengaku adalah ahli waris dari Hartono Rusly, yang mengaku sangatdirugikan atas peralihan hak atau penerbitan sertipikatsertipikat

TjongMoei Tin;Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, berdasarkan Akta Jual Belitanggal 08 September 1989 Nomor 1323/468/1989 beralin kepadaNg Hoei Tjoe;Bahwa peralihan ketiga sertipikat hak milik tersebut di atas, adalah di mananamanama yang tercantum peralinan Ny. Tjong Moei Tin ke Ng Hoei Tjoedan Ny.

., (Alm), Tanggal lahir Tulungagung, 4 April 2003, Umur 15 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Alamat jalan Gubernur Suryo VI Nomor D-11A, RT.28, RW.05, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ;

1. Sebidang tanah yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 303/Jabon, Seluas : 420 M2, Surat Ukur Nomor :

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama ANUGRAH RIDHO ANANDA untuk melakukan prosers Peralihan Hak / Menjual objek tanah berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Desaa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dikenal dengan Nomor Sertifikat Hak Milik diantaranya masing-masing yaitu : No. 5583 dengan luas tanah 189 M2, No.5584 dengan luas tanah 188 M2, No.5585

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama Rahmat Caesar Ramadhan dalam melakukan proses peralihan hak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05428/Tirtonirmolo, tercantum dalam Surat Ukur tanggal 22-05-2002,

strong>

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (Srinatun) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari kedua anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama : Alvia Nissa Airin Marta, lahir di Nganjuk, pada tanggal 8 Maret 2006, Umur : 14 tahun, dan Yunita Lia Rianti lahir di Nganjuk, pada tanggal 27 Juni 2008, Umur : 12 tahun, untuk mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan

Afrah, lahir di Jakarta, 21 Juni 2009;

1. Memberikan Ijin kepada Pemohon (FARIDA) selaku orang tua dan Kuasa Anak di bawah umur dari 3 (tiga) orang anak untuk melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak (jual beli) terhadap tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Simanjuntak Timur, RT. 013/03 No. 5, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, seluas 800 m2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 1135, atas nama Abdullah bin Djafar;
<

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Abdur Rachmad Amar, Drs ) diberi Kuasa menjual untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual atas nama anak kesatu pemohon yang bernama Muhammad Arbi Farel Imanta, dan anak kedua pemohon yang bernama : Muhammad Salman Alfaridsi , berupa :

• Tanah dan bangunan

hak atas sertipikat tanahtertera dalam lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebasan dan PencatatanLainnya.

Yang tercatat dalam kolom Sebab Perubahan ; Bahwa yang mendasari suatu perubahan / peralihan hak atas sertipikat tanah yaituadanya : 1. Perbuatan Hukum, misalnya adanya lelang, jual beli, hibah, Surat KeteranganHak Waris ataupun penetapan / putusan Pengadilan Negeri.; 2.

Peristiwa Hukum misalnya karena kematian / meninggal dunia kemudian istridan anakanaknya menjadi ahli waris secara otomatis dari yang meninggaldunia tersebut ; Bahwa menurut ketentuan / aturan yang berlaku sebuah Surat Pernyataan tidakdapat dijadikan syarat untuk perubahan / peralihan hak atas sertipikat tanah, jaditetap mengacu pada adanya perbuatan hukum atau adanya peristiwa hukum ; Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan mengapa dalam kasus SHMNo.1746 atas nama Pemegang Hak BUDIHARJO

TAN BOENLIANG AKHACI menjadi AKHACI sesuai yang ada. dalam SHM No.2788 dalam kolom sebab perubahan ;Menimbang, bahwa untuk Surat Pernyataan dan Peermohonan tidaklah dapatmenjadi syarat untuk perubahan / peralihan hak semua harus mengacu adanya perbuatanhukum dan atau peristiwa hukum ( Keterangan BPN yang diwakili SUKARDI APthn. ) ;Menimbang, bahwa karena perubahan / peralihan hak dari BUDIHARJOSANTOSO dh.

TANBOEN LIANG AKHACI menjadi AKHACI adalah bertentangan dengan hukumsehingga bukti tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ; Menimbang, bahwa telah diajukan Surat Bukti T.5, T.6, T.7, T.8. dan T.9. berupaSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) tersebut tidaklah meelemahkan dalil dariPara Penggugat karena sudah jelas SPPT bukanlah merupakan bukti peralihan hak atastanah ; Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16 berupakuitansi pembayaran selama BUDIHARJO SANTOSO dh

AMOSHANALAA dengan Dasar Penerbitan Sertipikat adalah SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara TimurNo. 19/ 4/ AL/ HMP/ KADIT/ P3HT/ 80 Tanggal, 15 Desember 1980.b) Bahwa kemudian berdasarkan Catatan Peralihan Hak, PembebananHak dan Pencatatan Lainnya, maka Sertipikat Tanah Hak Milik No.97 Tahun 1982 dimatikan karena sebagian haknya dilepaskankepada Negara sesuai :1) Surat Pernyataan Peserta Program Pelebaran Jalan Nomor: 120/BPN/ Lc/ 94 Tanggal, 29 Desember 19942) Surat Pernyataan

Bahwa apabila segala urusan Proses Peralihan Hak atas bidangtanah tersebut telah selesai, maka pada saat bidang tanahtersebut dikembalikan kepada Gereja GMIT Imanuel Poliboo,maka dengan sendirinya hubungan hukum Sdr. NANILIUSHANA LAA dengan Bidang tanah tersebut dinyatakan Putus HakKeperdataannya.5. Bahwa Para Pihak baik Pihak Pelapor maupun Pihak Terlaporbersama seluruh saksi yang hadir dalam rapat gelar mediasibersepakat terutama Sdr. NANILIUS HANA LAA, bahwaSertipikat No.

Kemudian dalam Pelaksanaannya Hasil dari kesepakatan GelarMediasi Tidak dilaporkan kembali kepada Tim Mediasi pada KantorPertanahan Kabupaten Alor.f) Bahwa pada Bulan September 2017 Nanilius Hana Laa mengajukanproses peralihan hak karena warisan sesuai Surat KeteranganWarisan yang dibuat oleh Para Ahli Waris Tanggal, 15 Juni 2017,dibenarkan oleh Lurah Kabola/ Sekretaris/ Kasi Trantib Kel. KabolaTanggal, 14 Juli 2017 No. KLB. 593/ 626/ 2017, dikuatkan olehCamat Kabola Tanggal, 15 Juli 2017 No.

Menyatakan Hukum bahwa Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Hakdan Pencatatan Lainnya dalam Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : M.429Tahun 1995 adalah sah dan berharga;Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbuldalam Perkara ini;Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi tanggapan eksepsikompetensi absolut dari Tergugat yaitu dengan repliknya

Atas namaImanuel Maubara dan Mimi Ngatmi merupakan dokumen yang membuktikanadanya peralihan hak atas tanah dari pemilik baru Imanuel Maubara dan MimiNgatmi yang dibuat di hadapan Pejabat pembuat akta tanah sehingga menjadibukti ontentik sah dalam peralihan hak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal1868 KUHPerdata dimaksud suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau dihadapan penjabatumum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Menyatakan hukumnya Peralihan Hak SHM No.204 dan SHM No.216menjadi atas nama Djoko Whindarto/ Tergugat adalah cacat hukum dengansegala akibat hukumnya.Menyatakan Hukumnya Permohonan Pengosongan/ EksekusiNo.3/Pen.Pdt/constatering/2020/PN Clo Jo No.34/Pdt.G/2005/ PN.Clp JoNo.274/Pdt/2005/PT.Smg Jo No.2266 K/Pdt/2006 adalah Cacat Hukum.Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan TurutTergugat IV untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor

Urut 7 tertulis yang menyatakan hukumnya peralihan hak SHMNomor. 204 dan SHM 216 menjadi atas nama Joko Windarto/Tergugatadalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;Perlu Tergugat jelaskan, bahwa terhadap sertifikat hak milikNomor. 204 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 216 dalam PerkaraNomor. 34/Pdt.G/2005/PN.Clp yang sudah diputus : menyatakan Hukumnya, sebidang tanah seluas 1477 m?

Bahwa dalam Warkah (Buku Tanah) yang ada pada KantorPertanahan Kabupaten Cilacap atas tanah Sertipikat Hak Milik No.:204/ Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun tercatat atasnama Remi Istri Dipasetra, seluas 1.477 m2, Surat Ukur tertanggal No.: 1812/80, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 1980, pada 2004terjadi Peralihan Hak Waris kepada Asmareja dan Partareja sesualdengan Surat Keterangan Waris Tanggal 19 Agustus 2004 Nomor13/001/VIII/2004 dan pada tahun 2004 terjadi Peralihan Hak Jual Belikepada

Djoko Whindarto (Tergugat) sesuai dengan Akta Jual Beli PPATKecamatan Binangun, Doktorandus Kardiman tanggal 22 September2004 nomor : 658/2004 dan Sertipikat Hak Milik No.: 216/ DesaWidarapayung Kulon Kecamatan Binangun tercatat atas namaPartareja alias Rikat seluas 1.052 m2, Surat Ukur tanggal 30 Juni 1982nomor 1269/1982, diterbitkan pada tanggal 11 Desember 1982, padatahun 2005 terjadi peralihan hak jual belli kepada Djoko Whindarto(Tergugat) sesuai dengan Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Binangun

persilNo.195/D.111/0/42 dilakukan oleh Turut Tergugat II dihadapanKetua RT dan anakanak Turut Tergugat Il lainnya sekitar Tahun2003 kepada Sarto/ Penggugat IIl adalah sah dan mengikatsecara hukum.Menyatakan hukumnya Peralihan Hak SHM No.204 dan SHMNo.216 menjadi atas nama Djoko Whindarto/ Tergugat adalahcacat hukum dengan segala akibat hukumnya.Menyatakan Hukumnya Permohonan Pengosongan/ EksekusiNo.3/Pen.Pdt/constatering/2020/PN Clo Jo No.34/Pdt.G/2005/Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 146/Pdt/2021

Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan proses peralihan Hak padalembaran pencatatan peralihan hak, hak lainlain dan pengahpusannya(perobahan), dalam pencatatan Peralihan Hak dari Mariatul Qibtiyah keSuhrah pada belangko lama menerangkan adanya peralihan hak ke namasuhrah, sedangkan mencatat hak tanggungan menggunakan formulir barupada halaman yang sama dan belangko hanya diganti bagian perobahansaja, padahal berdasarkan peraturan perundangundangan tidak dibenarkandan harus diganti dengan buku sertifikat

Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat yang mendalilkan baru mengetahuiobyek sengketa Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 939 pendaftaran pertama atasnama MARIATUL QIBTIAH dan peralihan hak terakhir atas nama SUHRAH padatanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalamPosita Gugatan a quo (hal 2 angka 2).

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 9 halaman4, karena Tergugat melakukan proses peralihan hak dan mencatatnya dalampormulir baru (pormulir tambahan) telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.8.

Bahwa dari uraian, gambaran atau faktafakta tersebut di atas, terbukti tidaklahbenar dalildalil Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang didalilkan tidaksesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau tidak sesuaidengan asasasas pemerintahan yang baik, sebab justru sebaliknya perbuatanTergugat terkait dengan obyek sengketa a quo telah memenuhi atau sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik dalamrangka pendaftaran hak pertama kali maupun pendafaran peralihan

Bersifat konkrit;Bahwa di dalam objek sengketa a quo, jelas menunjukkan letak bidang tanahterbitnya objek sengketa a quo berada di Jalan/Persil Keriam Kanan/Sei Ulin;Bersifat individual;Bahwa di dalam objek sengketa a quo, khususnya pada halaman Pendatftaran,Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya, nama pemegang hakpertama kali tercatat atas nama MARIATUL QIBTIAH dan pemegang hakterakhir kali tercatat atas nama SUHRAH;.

Peralihan hak a quo berupa penyerahanhak/kuasa penuh kaviing OKW Blok II Persil No. 41 di TomangRawa Kepa RI 008/012 Kelurahan dari NY. SURAT kepadaPENGGUGAT pada tanggal tanggal 29 Desember 1975,sebagaimana dicatat dalam Register Kelurahan Tomang No.1129/IVB/4/JB/4/76 tanggal14 Apri11976 dtt.

GUGATAN KURANG PIHAK,Bahwa PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik sah tanah KavelingBlok II No.41 Phase Ill seluas 325 M (tiga ratus dua puluh lima meterpersegi), yang terletak di Jalan Rawa Kepa VIII No.41 RT.OOB Rw.012Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya JakartaBarat, berdasarkan peralihan Hak melalui Jual Beli antara NY.

Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan kepemilikan Penggugatberdasarkan peralihan hak melalui Jual Beli antara NY.

Halaman 65)Selanjutnya terjadi penyerahan kuasa dan peralihan berdasarkan :Hai.Sl dari98 halPutusan Nomor :541/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Brt. T Surat Perjanjian dan Penyerahan Kuasa diatas kertas Segeltanggal 26 Februari 1965, antara Sdr. S.

Suratsebagai pihak dalam perkara aquo untuk mengetahui kebenrandari peralihan hak atas Kaviing OKW Blok Il Persil Nomor 41Rawa Kepa RT 008/012 Kelurahan Tomang. Bahwa Penggugat juga seharusnya mengikutsertakan LurahTomang sebagai pihak dalam perkara aquo mengingat jabatanlurah pada saat itu adalah sebagai kepala wilayah yang notabenemengetahui masalah kewilayahan.

Bahwa lebihlebih untuk peralihan hak atas tanah harus berpedoman padaPasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 yang diperbaharuhi dengan PP Nomor 24Tahun 1997, akan tetapi surat pernyataan tanggal 9 Agustus 2004 tidakmengindahkan bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan tersebut;6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kemudian antara Tergugat dengan Tergugat II terjadi perceraian dan tidak lagi ada ikatan suami istri;7.

Segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 126, Gambar SituasiNomor 2045 tanggal 30 Oktober 1984 dan membantu untuk peralihan/perubahan hak menjadi milik Penggugat dalam Rekonvensi;b. Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini menurut hukum;Atau jika Yth. Majelis Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain.

Nomor 185 K/Pdt/2017Menimbang bahwa apabila bukti P1 dikaitkan dengan bukti T.I3 makaMajelis Hakim melihat adanya ketidak sinkronan data dimana dalamSertifikat Hak Milik Nomor 126, dengan Gambar Situasi 2045 Tahun1984, dalam lembar halaman pencatatan peralihan hak, hak lainlain danpenghapusannya (perobahan) dalam kolom sebab perobahan tertulisJual Beli Akta Pejabat Pembuat Tanah, Bazron Humam, Sarjana HukumNotaris di Jombang tanggal 22121992 Nomor 01/JBBK/Us/1992 ijin tgl1621994 Nomor 74/IPH/II/1994

(tujuh ribuseratus empat puluh empat meter persegi), sedangkan terhadap PersilNomor 29 dan Nomor 30 tersebut sejak tanggal 3 November 1984 telahterbit Sertifikat Hak Milik Nomor 126 sebagimana disebutkan dalam kolompenunjuk Sertifikat Hak Milik Nomor 126 Desa Bandarkedungmulyodisebutkan turunan Letter C Nomor 38, Persil Nomor 29 + 30 SuratKet.Kades tanggal 1561983 Nomor 06/Bdr/VIII/1983", sehinga harusnyaperbuatan hukum apapun baik peralihan maupun pejaminan terhadap tanahobjek sengketa harus didasarkan

Bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat mengatakan bahwa asalmula tanah obyek sengketa berasal dari Karaeng Bontobiraeng, kemudianberalin ke Bagore bin Baco Persil 62 D Il Kohir 96 C luas 0,45 Hakemudian berubah menjadi Persil 62 D Il Kohir 814 C luas 0,45 Ha atasnama Marahabang bin Bagore;Bahwa setiap peralihan tanah telah ditetapbkan oleh UndangUndangPokok Agraria No. 5 Tahun 1960, pada Pasal 26 disebutkan jual beli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurutadat dan perbuatanperbuatan

No. 169 K/AG/2013Nomor Kohir 96 C seluas 0,45 are (sesuai di rincik) yang ditandatanganiSekertaris Lurah;Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 pada Pasal 26disebutkan untuk pendaftaran peralihan hak mengenai tanah karenawarisan, mengenai tanah yang belum dibukukan maka kepada KantorPendaftaran tanah harus diserahkan:a.

Surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat surat keterangan warisandari instansi yang berwenang;Dengan demikian keterangan Lurah bukti P.1 tidak dapat dipertimbangkansebagai bukti hak apalagi proses peralihan dari Karaeng Bontobiraeng keBagore bin Baco tidak jelas begitupula peralinan dari Baco bin Bagore keMarahabang bin Bagore disekitar tahun 1964 berarti terikat dengan UUPANo. 5 Tahun 1960 dan PP 10 Tahun 1961 Pasal 26;Dengan demikian gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugatmelakukan penyimpanganpenyimpangan

No. 169 K/AG/2013melakukan peralihan/perubahan hanya instansi yang bersangkutan bukandi Kelurahan dan atau Kecamatan;Dengan demikian maka tanah milik Bagore bin Baco Persil 62 Dll Kohir 96Cl berbeda dengan tanah milik Marahabang bin Bagore Persil 62 Dll Kohir814 Cl.

SamarindaUlu, Kota Samarinda Kaitim ;HERY DARSONO THIO adalah pemilik sah atas Petak / Rukoberdasarkan Surat Peralihan Hak atas Tempat Usaha dalambatas Pasar Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat IlSamarinda, peralihan hak atas Sdr.cCan See Hian kepadaHery Darsono Thio selaku pemilik hak yang menempatkanBlok A.IV No :04, luas 7 m x 14 m = 98 m2, Pasar SegiriSamarinda, Kel. Sidodadi, Kec.

Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kaltim ;HERY DARSONO THIO adalah pemilik sah alas Pelak / Rukoberdasarkan Surat Peralihan Hak katas Tempat Usaha dalambatas Pasar Wilayah Kola Madya Daerah Tingkat II Samarinda,peralihan hak atas Sdr.can See Hian kepada Hery Darsono Thioselaku pemilik hak yang menempatkan Blok A.IV No :04, luas 7 mx 14 m = 98 m2, Pasar Segiri Samarinda, Kel.