Ditemukan 28541 data
Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Hendra Kusuma Bin Hasan
26 — 6
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan UndangUndang Nomor8
SUGIANTI, SH
Terdakwa:
MUH. BAHRI Alias BAHRI Bin SYAMSUL RIJAL
130 — 26
yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa pernah dihukum (residivis)Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Pol Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikanorang lain;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidakberbelitbelit di pesdidangan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor8
401 — 55
telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanamaka terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, Pasal 35 huruf g Jo Pasal 73 ayat (1) huruf b UU No. 27Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimanadiubah dengan UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 27tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil Jo Pasal 65 ayat(1) KUHPdan Undangundang Nomor8
231 — 104
Bahwa, Prinsipprinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya denganeksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwadalam suatu perjanjian baku dilarang, dengan ancaman batal demi hukumterhadap halhal yang telah diatur dalam pasal tersebut.4.
RIKA EKAYANTI, SH.MH
Terdakwa:
JOKO SURYO WIBOWO ALS. JOKO AK. MISNAN
31 — 11
Amaq suherman;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Bahwa barang pemiki saksi korban telah kembali kepada saksi korban ;Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undangundang Nomor8
88 — 10
terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapatmeresahkan masyarakat; Terdakwa sudah pernah dihukumKeadaan yang meringankan : Terdakwa telah mengakui serta menyesali perouatannya dan berjanji tidakakan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan UndangUndang Nomor8
BAMBANG PURWADI, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD ABDUL WAHID Bin SUHADI
55 — 4
terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalammemberantas peredaran gelap narkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untukdapat dibina di kemudian hari;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor8
15 — 3
menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, makahukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasakeadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut UndangUndang;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor8
STENDO B. SITANIA, S.H.
Terdakwa:
Muh. Gusti Buatan Alias Cakra
86 — 21
Djen Rumatumia alias Bilaun sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:. Menyatakan Terdakwa Muh.
DWI INDAYATI, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGARA BIN NIRWANA BUANA
22 — 4
Terdakwa sopan dipersidangan.Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2019/PN Plg*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkanpermohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, makabiaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang
15 — 4
meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak bisa bekerjasebagaimana biasannya; Saksi korban sebagai tulang punggung keluarganya; Tidak ada damai antara terdakwa dan korban;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undangundang Nomor8
24 — 6
Langkat Nusantara Kepong (LNkK)mengalami kerugian; Tidak ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa;Keadaan yang meringankan: Terakwa bersikap sopan di dalam persidangan; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena lerdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal363 ayat (1) ke4 Kitab UndangUndang HukumPidana dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
YUSRAN BIN SARIMIN
23 — 7
menentukan bahwaancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda,sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara jugamenjatuhkan pidana denda;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor8
17 — 3
yangbesarnya tercantum di dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlumemperhatikan keadaankeadaan yang memberatkan maupun = yangmeringankan;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;KeadaanKeadaan yang meringankan : Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya; Terdakwa berterus terang dan tidak berbelitbelit dalam memberikanketerangan; Terdakwa masih berusia muda;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke3, ke5 KUHPdan Undangundang Nomor8
18 — 6
Terdakwa sudah pernah dihukum.Keadaan yang meringankan: Terdakwa sopan dalam persidangan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan,Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 Kitab UndangundangHukum Pidana dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
17 — 8
yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalammemberantastindak pidana narkotika.Keadaan yang meringankan: Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya; Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Terdakwa belum pernah di hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal127ayat (1) huruf a UU.RI.No 35 tahun 2009Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor8
19 — 3
Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalammemberantas penyalahgunaan Narkotika; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwaberterus terang dan bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Undangundang Nomor8
47 — 12
keadaankeadaan yang memberatkan danmeringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akandijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalahsudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwatersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaTerdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor8
15 — 9
punggung keluarga ;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata untukmemberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuanuntuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapatmemperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agardikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acarasidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP dan Undangundang Nomor8
IMRON MASHADI, SH
Terdakwa:
ALDRI LONGSAM alias ALDI
26 — 3
merugikan saksi korban ; Terdakwa telah 3 (tiga) kali dihukum dalam perkara yang sama;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersifat sopan dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkanpermohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara,maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3 dan Undangundang Nomor8