Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50758/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11223
  • maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.311.6DPP (80/100xDPP PK) Rp 1.049.2:Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 262.3:PPN (10/100xDPP) Rp 26.2bahwa menurut Terbanding dalam
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Register : 12-03-2018 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jap
Tanggal 2 Mei 2017 — TUNIK HARIATI
7716
  • Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa modal perbulan Rp15%;- 1 (satu) bundel kertas perhitungan peminjaman uang dan laba yang dibuat sdri. Tunik Hariati yang kemudian diserahkan kepada Lis Hermawati;Dikembalikan kepada Saksi Lis Hermawati;4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
    Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluhjuta rupiah) untuk pembayaran sewa modal perbulan 15% yang terdapattanda tangan Terdakwa; 1 (satu) bundel kertas perhitungan peminjaman uang dan laba yang dibuatoleh Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi Lis Hermawati;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) Lis Hermawati;4.
    ;Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan semua uang yang Terdakwa pinjam;Bahwa Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi Partini dan yangbaru Terdakwa kembalikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh jutarupiah) untuk pembayaran sewa modal perbulan Rp15%;1 (satu) bundel kertas perhitungan
    menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa barang bukti berupa:Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jap 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh jutarupiah) untuk pembayaran sewa modal perbulan Rp15%; 1 (satu) bundel kertas perhitungan
    Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluhjuta rupiah) untuk pembayaran sewa modal perbulan Rp15%; 1 (satu) bundel kertas perhitungan peminjaman uang dan laba yang dibuatsdri. Tunik Hariati yang kemudian diserahkan kepada Lis Hermawati;Dikembalikan kepada Saksi Lis Hermawati;4.
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 419/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI IRFAN, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ADIWIJAYA, SS ALIAS ADI Diwakili Oleh : ADIWIJAYA, SS ALIAS ADI
11149
  • ) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 4417) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS 718) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar
    Kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 4423) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B(DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3 ) Kelurahan Tello Baru TPS 724) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B( DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3 ) Kelurahan Karuwisi TPS 19.25) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota
    61.50) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA1 SALINAN ) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;51) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan74,52) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara
    Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Pandang64) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Karuwisi Utara65) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DA 1
    PLANO ) Kelurahan Sinrijala66) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA1 SALINAN ) Kelurahan Panaikang.67) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DA1 SALINAN ) Kelurahan KarampuangHalaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT MKS68) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon
Register : 03-10-2011 — Putus : 19-01-2012 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA SLAWI Nomor 2257/Pdt.G/2011/PA.Slw
Tanggal 19 Januari 2012 — PEMOHON Lawan TERMOHON
144
  • Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ANAK setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000.-(Empat ratus sebelas ribu rupiah;
    Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ANAKsetiap bulan sebesar Rp.300.000, (Tiga ratusribu rupiah) sampai anak tersebut dewasadengan perhitungan kenaikan 10 % setiaptahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp.411.000.(Empat ratus sebelasribu rupiah;Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi dalampermusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sofar1433 Hijriyah, oleh Drs.H.
Putus : 18-02-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 137/PDT/2012/PT.PLG.
Tanggal 18 Februari 2013 — CIK DIN Bin ARNI VS AMSIRMAN Alias ANSIR Bin MAT ALIH
6221
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;---- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.PGA. tanggal 10 Oktober 2012 sepanjang mengenai perhitungan pembayaran kerugian materiil sehingga berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar 6 % setahun dari utang pokok
Register : 10-03-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PA TANGERANG Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Tng
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
15685
  • MENGADILI

    Dalam Eksepsi

    1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;
    2. Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
    3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ;
    4. Menangguhkan perhitungan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

    Dalam Provisi

    • Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard
Register : 06-11-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 36/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat:
YERICHO ABEL
Tergugat:
1.BUPATI KAPUAS
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP RAYA
12982
  • -----------------------------------------------------------------------------------
    • Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 435/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto; -------------------------------------
    • Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan
      Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:-----------------------------------
      • Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 435/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto; -------------------------------------
      • Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan
        Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK2.Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan perhitungan Suara Pemilinan KepalaDesa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup ,Kabupaten Kapuas tahun 2017tanggal,18 September 2017 ; n nnn nnn nnn nnn nner nnnnnennnne.
        Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan perhitungan Suara PemilihanKepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup ,Kabupaten KapuasTahun 2017 tanggal,18 September 2017 53. Mewajibkan : 92222 no nnn nn nnn nn nn nn nnn n cn en ec ncnnsa.
        Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLKtidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camatmelaporkan hasil perhitungan suara berdasarkan kondisidilapangan kepada Bupati.
        Ayat (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkanhasil pemilihan kepala desa dan BPD tidak melaporkan sertamengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acarahasil perhitungan suara yang disampaikan oleh Camat .Bahwa secara sah dan menyakinkan Berita Acara Perhitungan Suara sertaberkas lainnya telah ditetapkan oleh Panitia Pemilinan Kepala Desa DadahupRaya sebagai bukti konkritnya : 20 non nono nomen n ne
        Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilinan Kepala Desa Dadahup RayaKecamatan Dadahup yang ditetapkan Panitia Pemilinan Kepala DesaDadahup Raya pada tanggal 18 September 2017 yang ditanda tangani olehPanitia, Calon Kepala Desa dan saksisaksi.b.
Putus : 24-06-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 1/PDT.G/2014/PN.Dum
Tanggal 24 Juni 2014 —
3330
  • Menghukum Tergugat untuk membayar hutang beserta bunganya sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumai kepada Penggugat sebesar Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan :- Hutang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;- Bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai dengan bulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan) adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;sekaligus dan seketika;4.
    pertahun atau 0,5 % perbulannyasehingga besarnya bunga pinjaman dari bulan SEPTEMBER 2013 sampai denganbulan JANUARI 2014 (perkara ini didaftarkan), yaitu selama 4 bulan yang rinciannyaadalah 0,5 % x Rp.55.000.000, = Rp.275.000, x 4 bulan = Rp.1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) ;4YXYWER 2S 4HX + 42 (vol 19Menimbang, bahwa dengan demikian maka besarnya hutang beserta bungapinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 56.100.000, (limapuluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perhitungan
Putus : 17-05-2016 — Upload : 28-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 17 Mei 2016 — RIA ANA WATI MELAWAN PT. GARAM (Persero)
11247
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kekurangan upah Penggugat selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, dengan perhitungan dan perincian: Rp.2.710.000,00 - Rp.1.500.000,00 = Rp.1.210.000,00 X 3 bulan = Rp.3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;
    Olehkarenanya Tergugat Wajid untuk memberikan hak Penggugat berupaUang Pisah dengan perhitungan sebesar : Rp. 2.710.000, (UMK KotaSurabaya Tahun 2015) X 3 bulan upah = Rp. 8.130.000, (Delapan JutaSeratus Tiga Puluh Ribu Rupiah;32. Bahwa, pada Tanggal 14 Januari 2015 Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja Surabaya telah menerbitkan Surat Anjuran No.03/PHK/I/2015, yang menganjurkan : Agar Perusahaan PT.
    Surabaya sebesar Rp. 2.710.000, (dua jutatujuh ratus sepuluh ribu rupiah);Menimbang bahwa Pengusaha dilarang membayar upah dibawahupah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (1)Undang Undang No. 13 Tahun 2003, dan Tergugat mengakui membayarupah Penggugat dibawah upah minimum Kota surabaya sebagaimana dalamjawaban Tergugat pada angka (15) maka Tergugat wajib membayarkekurangan upah Penggugat selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, dengan perhitungan
    Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus kekurangan upah Penggugat selama 3 bulanterhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli2015, dengan perhitungan dan perincian: Rp.2.710.000,00 Rp.1.500.000,00 = Rp.1.210.000,00 X 3 bulan = Rp.3.630.000,00 (tigajuta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.
Putus : 12-05-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 10/Pid.S/2014/PN Gst
Tanggal 12 Mei 2014 — ROBERT LATURE ALS AMA PURI
258
  • Nias Selatan tidak memberikan kepadasaksi Parpol dan PPL dengan alasan masih belum siap, namun hinggaselesai perhitungan suara, pleno hasil perhitungan suara, dan sampai saatpemeriksaan saat ini, KPPS tidak memberikan dokumen model Cl tersebut ;Bahwa Saksi sudah meminta formulir C1 sebanyak 2 (dua) kali namun katanya ketua KPPS tidak ada dan belum siap ; Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS II I Desa HilinamozauaRaya Kec. Telukdalam Kab.
    ;Bahwa benar Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara sertasertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belum selesaidikerjakan hingga pukul 24.00 Wib dan baru selesai dikerjakan sekirapukul 02.30 Wib. ;Bahwa benar sampai dengan perkara ini dibawa kepersidangan, saksiHadiri Lature Alias Ama Putra sebagai petugas Pengawas PemiluLapangan (PPL) di Desa Hilinamozaua Raya belum mendapatkanBerita acara pemungutan dan perhitungan suara serta setifikat hasilperhitungan suara (Formulir C1).
    ) Desa HilinamozauaRaya, dengan alasan bahwa Berita Acara Pemungutan dan perhitungansuara serta sertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) belumselesai dikerjakan.
    akhir waktu yangditentukan yaitu pukul 24.00 wib pada tanggal 09 April 2014 sampai dengansekarang, padahal seharusnya Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suaraserta sertifikat hasil perhitungan suara (Formulir C1) harus diberikan olehTerdakwa kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS dan PPKpada hari itu juga.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — 1. SUSENO, DKK VS PT. SUMBER KARINDO SAKTI
6837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUSENO, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+Rp. 49.920.000,c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% .15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000.Jumlah Rp. 57.408.000,2. UMILENSARI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b.
    PARIANI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,+Rp.52.000.000.c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari15% x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,Jumlah Rp. 59.800.000,6. JAMALUDDIN, Masa Kerja 18 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b.
    SUWANDI, Masa Kerja 13 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,+Rp. 47.840.000.c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari15 % x Rp. 47.840.000 = Rp. 7.176.000.Jumlah Rp. 55.016.000,17. HARIATI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b.
    SUHAIDI, Masa Kerja 15 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+Rp.49.920.000.c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,Jumlah Rp. 57.408.000,23. ASIAH, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,b.
    Nomor 584 K/Pdt.SusPHI/2017dan 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:e SUSENO, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :e Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,e Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+Rp. 49.920.000,e Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% .15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000.Jumlah Rp. 57.408.000e UMILENSARI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :a.
Register : 09-04-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-51918/PP/M.XVB/16/2014
Tanggal 16 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11019
  • sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku = Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan BakuImpor = Rp 13.651,00di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak September 2009 adalah sebesar Rp14.072.180,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 13.651Harga ratarata per kg bahan
    PPN mengacu pada nilai impor dari dasarperhitungan bea masuk yang berupa harga jual;bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan HargaJual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untukpenetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%)sehingga untuk penghitungan PPNnya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN
    Terbanding, namun dengan perhitungan harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.866,86 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana
    dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 35.184 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran
    Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23
Register : 15-10-2012 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50768/PP/M.XVIIIB/16/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
10718
  • ' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan
    penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Maret 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.377.735DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.102.188Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 275.547PPN (10/100xDPP) Rp = 27.554bahwa menurut Terbanding
    Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
    Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Maret 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :
Register : 23-11-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 707/Pid.B/2018/PN Jbg
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ARI ISWAHYUNI
Terdakwa:
H. ACHMAD HADI bin MINHAB alm
7514
  • JABATAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 26 (dua puluh enam) bendel daftar tebu ditimbang/digiling dan Perhitungan
      saksi mendapatkan Perhitungan Bagi Hasil Efektifdengan nomor PEB 2370004208, tanggal 2 Oktober 2015 dan sisa SHUmendapatkan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Rp. 8.706.945,00 (delapanjuta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), keempat dengan kontrak nomor 0O7ZX7224/M atas nama Eko P.pengiriman tanggal 30 September 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 398 kwintal dan saksi mendapatkan Perhitungan Bagi HasilEfektif dengan nomor PEB 2370004207, tanggal 2 Oktoberber 2015 dansisa SHU
      SHUmendapatkan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Rp. 1.347.825,00 (satujuta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima),dan ke empat dengan kontrak nomor 07ZX7224/M atas nama Eko P.pengiriman tanggal 8 September 2015 sampai dengan 14September 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 641 kwintal dansaksi mendapatkan Perhitungan Bagi Hasil Efektif dengan nomorPEB 2370000578, tanggal 19 September 2015 dan sisa SHUmendapatkan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Rp. 2.041.905,00 (duajuta empat
      mendapatkan Perhitungan Bagi Hasil Efektifdengan nomor PEB 2370004207, tanggal 2 Oktoberber 2015 dansisa SHU mendapatkan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Rp.1.251.840,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratusempat puluh rupiah), dan ke lima dengan kontrak nomor07ZX7224/M atas nama Eko P. pengiriman tanggal 16 September2015 sampai dengan 22 September 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 755 kwintal dan saksi mendapatkan Perhitungan BagiHasil Efektif dengan nomor PEB 2370004224, tanggal
      8.539 kwintal dan saksi mendapatkan Perhitungan Bagi HasilEfektif dengan nomor PEB 2370000560, tanggal 18 September dan sisaSHU mendapatkan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Rp. 27.395.025,00(dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh limarupiah), ke tiga dengan kontrak nomor 07ZX7123 atas nama Mulyadipengiriman tanggal 10 September 2015 sampai dengan 15 September2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 422 kwintal dan saksimendapatkan Perhitungan Bagi Hasil Efektif dengan nomor
Register : 22-07-2010 — Putus : 21-10-2010 — Upload : 01-10-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 1381_Pdt.G_2010_PA.Slw
Tanggal 21 Oktober 2010 — PEMOHON vs TERMOHON
114
  • Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ADIRA HAYU AR-RAUF setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.226.000.-(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah;
    Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ADIRAHAYU ARRAUF setiap bulan sebesar Rp.200.000,(Dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebutdewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiaptahun;4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp.226.000.(Dua ratus dua puluh duaribu rupiah;Demikian putusan ini diputuskankan dalampermusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13Dzulgodah 1431 Hijriyah, oleh Drs.H.
Register : 23-07-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 28 Oktober 2014 — PT. EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK (EJIP); L A W A N; AGUSLIN;
5717
  • Menghukum Penggugat untuk membayar Hak-hak Tergugat yang perhitungan terdiri dari: - Uang Penggantian Hak :Sisa cuti tahunan yang belum habis dan belum gugur:30/25 x Rp.3.001.407 = Rp. 3.601.688,--Uang Pisah : 4 bulan x Rp.3.001.407 = Rp. 12.005.628,- JUMLAH = Rp. 15.607.296
Register : 28-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 13 Juni 2016 — SUDJADI, SP. MM. Bin SUPARDI
5719
  • A 2012 ; 4. 38 (tiga puluh enam) bendel Berita Acara Perhitungan Harga Perkiraan Perkiraan Sendiri.
    (BA - HPS) berikut lampiranya ;5. 10 (sepuluh) bendel Surat Tanda penerimaan berikut lampiran dalam kegiatan Pekerjaan Rehab Simpang Lima T.A 2012 ;6. 9 (sembilan) bendel Surat bukti penerimaan GU berikut lampirannya dalam kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau bulan Pebruari s/d Desember T.A 2012 ;7. 3 (tiga) bendel Surat bukti penerimaan LS dengan 4 (empat) SPK dalam kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau bulan Pebruari s/d Desember T.A 2012 ;8. 8 (delapan) bendel Berita Acara Perhitungan
    A. 2012 ;9. 8 (delapan) bendel Surat Bukti Tanda Penerimaan dengan 9 SPK dalam Kegiatan Rehabilitasi Taman Taman T.A. 2012 ;10. 8 (delapan) bendel Berita Acara Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Rehabilitasi Taman - Taman T.
    A. 2012 ;11. 12 (dua belas) bendel Surat bukti tanda penerimaan GU Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota T.A. 2012 ;12. 16 (enam belas) bendel Surat bukti tanda penerimaan LS dengan 21 SPK Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota T.A. 2012 ;13. 33 (tiga puluh tiga) bendel Berita Acara Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota T.A. 2012 ;14. 4 (empat) bendel Surat Bukti Tanda Penerimaan GU Kegiatan pemeliharaan pohon pelindung turus jalan T.
    A. 2012 ;15. 6 (enam) bendel Berita Acara Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam KEGIATAN Pohon Pemeliharaan Turus Jalan ;16. 5 (lima) bendel Surat Perintah Kerja kepada rekanan dalam kegiatan Kegiatan STUDI KELAYAKAN DAN DED PENGHIJAUAN EXS PASAR REJOMULYO T.
    ., M.M ;3.46 (empat puluh enam) bendel Surat Tanda Penerimaan berikut lampiranpertanggungjawaban dalam kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana T.A2012;4.38 (tiga pulun enam) bendel Berita Acara Perhitungan Harga PerkiraanPerkiraan Sendiri.
    Halaman 3 dari 143 halaman9.8 (delapan) bendel Surat Bukti Tanda Penerimaan dengan 9 SPK dalamKegiatan Rehabilitasi Taman Taman T.A. 2012 ;10.8 (delapan) bendel Berita Acara Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) dalam Kegiatan Rehabilitasi Taman Taman T.
    A. 2012 ;15.6 (enam) bendel Berita Acara Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)dalam KEGIATAN Pohon Pemeliharaan Turus Jalan ;16.5 (lima) bendel Surat Perintah Kerja kepada rekanan dalam kegiatanKegiatan STUDI KELAYAKAN DAN DED PENGHNUAUAN EXS PASARREJOMULYO T.
    A2012;4. 38 (tiga puluh enam) bendel Berita Acara Perhitungan Harga PerkiraanPerkiraan Sendiri.
    Halaman 141 dari 143 halaman8. 8 (delapan) bendel Berita Acara Perhitungan Harga Perkiraan PerkiraanSendiri. (BA HPS) berikut lampiranya pada KEGIATANPEMELIHARAAN RTH T.A. 2012 ;9. 8 (delapan) bendel Surat Bukti Tanda Penerimaan dengan 9 SPK dalamKegiatan Rehabilitasi Taman Taman T.A. 2012 ;10.8 (delapan) bendel Berita Acara Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) dalam Kegiatan Rehabilitasi Taman Taman T.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 741 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Dr. VAYA AMELIA, SE., M.Si
7436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas SofifiKab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00atas nama Muh.
    2010, Daftar Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;Hal. 75 dari 135 hal.
    September 2010, Daftar Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;Hal. 76 dari 135 hal.
    Tugastanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;Hal. 80 dari 135 hal.
    20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;Hal. 81 dari 135 hal.
Putus : 19-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 19 Juli 2019 — PT ROYAL COCONUT VS 1. AGUSTIN GERETA, DKK
9032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 7 bulan x Rp2.400.000,00 =.
    NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 8 bulan x Rp2.400.000,00 =. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan Perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 11 bulan x Rp2.400.000,00 =.
    NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =10.NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 1 bulan x Rp2.400.000,00 =11.
    Nomor 434 K/Pdt.SusPHI/2019Status bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 2 bulan x Rp2.400.000,00 =12. NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 7 bulan x Upah UMP =13.NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulanan perhitungan sisa kontrak sesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 20 bulan x Rp2.400.000,0014.
    NamaJabatanStatus bekerjaMasa kerjaUpah Bulan Perhitungan sisa kontrak SesuaiUMP Tahun 2016Sisa kontrak PKWT 23 bulan x Rp2.400.000,00 =15.
Register : 17-06-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 175/PID/2014/PT MKS
Tanggal 23 Juni 2014 — Pembanding/Terdakwa : ALIMUDDIN Dg NYONRI Bin SURATE
Terbanding/Jaksa Penuntut : Harifin Sanrang, S.H
6647
  • ,memperoleh suara kosong (nol) dan setelah perhitungan keduamemperoleh suara 10 sedangkan caleg nomor 2 dari partai Gerindraatas nama IRYANA BAKRI, SE., pada perhitungan pertama yangdilakukan oleh Terdakwa memperoleh hasil Suara 12 dan setelahperhitungan kedua memperoleh suara 1 dan hasilhasil perhitunganulang secara keseluruhan diperoleh fakta bahwa selain caleg dariPartai Gerindra yang dirugikan juga caleg dari partai lain yakniNasdem, PKB, PKS, PDIP, PAN, PPP dan PKPI ada yang hasil perolehanSuaranya
    ,memperoleh suara kosong (nol) dan setelah perhitungan keduamemperoleh suara 10 sedangkan caleg nomor 2 dari partai Gerindraatas nama IRYANA BAKRI, SE., pada perhitungan pertama yangdilakukan oleh Terdakwa memperoleh hasil Suara 12 dan setelahperhitungan kedua memperoleh suara 1 dan hasilhasil perhitunganHal. 6 dari 17 hal.
    Put.No.175/PID/2014/PT.MksKecamatan Somba Opu ketika dilakukan perhitungan ulang hasilsuara Pemilihan Legislatif di Kantor KPU Kab.
    ,memperoleh suara kosong (nol) dan setelah perhitungan keduaHal. 8 dari 17 hal.
    Gowa tentang perhitungan ulang di KPU Kab. Gowa; Hasil rapat Plano Komisioner KPU Kab. Gowa tentang Penonaktifansementara terhadap PPK atas nama Sdr. M. ALIMUDDIN D. NYONRI;Dikembalikan kepada pihak Kantor KPU Kab. Gowa;5.